Putusan Nomor 1437/B/PK/Pjk/2019Nomor 038617 tanggal 24 Januari 2017, berupa Children Sandal PVC,negara asal China, berarti dalam pengklasifikasian pos tarifmenggunakan Buku Tarif Kepabean Indonesia (BTKI) 2012, yang mulaiberlaku tanggal 1 Januari 2012 yaitu: Peraturan Menteri KeuanganNomor 213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentangPenetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif BeaMasuk atas Barang Impor;.

Sedangkan dalam PIB Nomor :044346 tanggal 27 Januari 2017, berupa Plastic Sandal, negaraasal China, berarti dalam pengklasifikasian pos tarif menggunakanBuku Tarif Kepabean Indonesia (BTKI) 2012, yang mulai berlakutanggal 1 Januari 2012 yaitu : Peraturan Menteri Keuangan Nomor213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif BeaMasuk atas Barang Impor.Bahwa barang yang menjadi perkara a quo adalah PlasticSandal, tersebut diimpor dari China

Sedangkan dalamPIB Nomor 460093, tanggal 1 November 2016, berupa PlasticShoes, negara asal China, berarti dalam pengklasifikasian pos tarifmenggunakan Buku Tarif Kepabean Indonesia (BTKI) 2012, yangmulai berlaku tanggal 1 Januari 2012 yaitu Peraturan MenteriKeuangan Nomor 213/PMK.011/2011, tanggal 14 Desember 2011,tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan PembebananTarif Bea Masuk atas Barang Impor;Bahwa barang yang menjadi perkara a quo adalah Plastic Shoes,tersebut diimpor dari China dengan

Sedangkan dalam PIBNomor 207089 tanggal 9 Mei 2017, berupa Adult Sandal PVC, negaraasal China, berarti dalam pengklasifikasian pos tarif menggunakanBuku Tarif Kepabean Indonesia (BTKI) 2012, yang mulai berlakutanggal 1 Januari 2012 yaitu: Peraturan Menteri Keuangan Nomor213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang PenetapanSistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atasBarang Impor:bahwa barang yang menjadi perkara a quo adalah Adult Sandal PVC,tersebut diimpor dari China dengan

Sedangkan dalamPIB Nomor 002427 tanggal 3 Januari 2017, berupa Adult ShoePVC, negara asal China, berarti dalam pengklasifikasian pos tarifmenggunakan Buku Tarif Kepabean Indonesia (BTKI) 2012, yangmulai berlaku tanggal 1 Januari 2012 yaitu : Peraturan MenteriKeuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan PembebananTarif Bea Masuk atas Barang Impor;Bahwa barang yang menjadi perkara a quo adalah Adult Shoe PVC,tersebut diimpor dari China dengan

Barang barang dengan material tersebut sesuai hasil temuanKSO SUCOFINDO diklasifikasikan ke dalam HS 6402.99.90.00sebagaimana tercantum dalam LS yang dimaksud.Bahwa Sucofindo menetapkanklasifikasi barang tersebut tetapberpedoman pada peraturan kepabean dunia yang dibuat oleh WCO ,namun Termohon menetapkan klasifikasi barang tersebut hanyaberdasarkan interpretasi Termohon sendiri dan tidak berpedoman padaaturan WCO maupun BTKI 2012, sebab BTKI 2012 merupakan Buku TarifKepabeanan Indonesia yang disusun

penetapan klasifikasi pos tarif dan tarif BeaMasuk atas suatu jenis barang, tatacaranya adalah dengan :1Menetapkan identifikasi jenis barang yang diimpor oleh PemohonBanding sekarang Pemohon PK sebagai tersebut di antaranya PIB,Invoice, Bill of Lading, Form E.Sedangkan dalam dengan PIB Nomor :511083 tanggal 18 Desember 2013 berupa Children Plastic Sandal Size18 23 (Alas Kaki dari Plastik) ..dst (3 jenis barang sesuai LembarLanjutan PIB) berarti dalam pengklasifikasian pos tarif menggunakanBuku Tarif Kepabean

Bahwa minuman keras illegal tersebut tidak dilengkapidengan dokumen suratsurat resmi dari Kepabean danTerdakwa1 pun mengetahui minuman keras tersebut tidakdilengkapi dokumen suratsuratnya namun untuk Terdakwa2Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa2 tahu minuman kerastersebut tidak dilengkapi dokumen Kepabean.8.

Truck Colt Diesel yang tertutup plat besi dibukadiangkat keatas oleh Terdakwa2 terdapat botol Miras yangterbungkus plastik berwarna, Saksi tidak mengetahui jumlahbotol Miras dan merknya, namun Saksi ketahui setelah di kantorKSKP dengan jumlah : 12 botol Miras merk Red Label, 120 botolmerk Jager Meifter dan 60 botol merk Jose Cuervo dan menurutpengakuan Terdakwa2 Miras tersebut sebanyak 360 botol yangberasal dari Tanjung Pinang dan akan dibawa ke Jakarta namuntanpa dilengkapi suratsurat/dokumen Kepabean

aturan yang berlaku selama ini dan tidak lagiberpedoman pada instrumen HS, EN To The HS,BTKI 2012 dan KUMHS;Barang yang di impor oleh Pemohon bukanlah yang pertama kalinya, tetapidiimpor secara kontinu (repeat order) hal ini dibenarkan oleh KSOSucofindo, barang barang dengan material tersebut sesuai hasil temuanKSO SUCOFINDO diklasifikasikan ke dalam HS 6402.99.90.00sebagaimana tercantum dalam LS yang dimaksud;Bahwa Sucofindo menetapkan klasifikasi barang tersebut tetap berpedomanpada peraturan kepabean

Sedangkan dalam PIB Nomor 478142 tanggal 26November 2013 yaitu jenis barang alas kaki dari plastik, berarti dalampengklasifikasian pos tarif menggunakan Buku Tarif Kepabean Indonesia(BTKI) 2012, yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2012 yaitu : PeraturanMenteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif BeaMasuk atas Barang Impor;2.

Sedangkan dalamPIB Nomor 044349 tanggal 27 Januari 2017, berupa Sandal PU,negara asal China, berarti dalam pengklasifikasian pos tarifmenggunakan Buku Tarif Kepabean Indonesia (BTKI) 2012, yangmulai berlaku tanggal 1 Januari 2012 yaitu Peraturan MenteriKeuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan PembebananTarif Bea Masuk atas Barang Impor;Bahwa barang yang menjadi perkara a quo adalah Sandal PU,tersebut diimpor dari China dengan fasilitas

Sedangkan dalamsesuai PIB Nomor: 017419 tanggal 11 Januari 2017, berupaChildren Sandal PVC, Youth Sandal PVC, Adult Sandal PVC, AdultShoe PVC, negara asal China, berarti dalam pengklasifikasian postarif menggunakan Buku Tarif Kepabean Indonesia (BTKI) 2012,yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2012 yaitu : Peraturan MenteriKeuangan Nomor : 213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan PembebananTarif Bea Masuk atas Barang Impor;2.

LSPPHPP 1108151327 tanggal 13 Agustus 2015 atas nama PT.BCMGTani Berkah dan Certificate of Sampling & Analysis (COA)No.1108151184 tanggal 13 Agustus 2015 dari saksi Tonny Nunung,selanjutnya saksi Ramli Emi menggunakan jasa PerusahaanPengurusan Jasa Kepabean (PPJK) PT. Rachmad Djasa untukpembuatan dan transfer data pendaftaran PEB (PemberitahuanEkspor Barang) dengan meyerahkan dokumendokumendiantaranya adalah Laporan Surveyor No.

credit (L/C) nomor LC10218951 tanggal 28 Juli2015e Eksportir terdaftar (ET) Depdag nomor 129/DAGLU/ETPPHPP/20/2014 tanggal 8 Oktober 2014e Surat Persetujuan Ekspor nomor 03.PE08.15.0010tanggal 30 Juni 2015.Bahwa selanjutnya mendapat respon (mendapat nomor dantanggal pendaftaran) dari KPU Bea dan Cukai Tanjung Priokdengan PEB Nomor 560233 tanggal 20 Agustus 2015, denganuraian barang berupa 250 Ton zinc concentrate (Zn 54,01 %);Bahwa juga saksi Ramli Emi menggunakan jasa PerusahaanPengurusan Jasa Kepabean

LSPPHPP 1108151327 tanggal 13 Agustus 2015 atas nama PT.BCMG TaniBerkah dan Certificate of Sampling & Analysis (COA) No.1108151184 tanggal13 Agustus 2015 tersebut kepada saksi Ramli Emi selaku bagian eksporimpor PT.BCMG Tani Berkah.Bahwa untuk pengurusan ijin ekspor tersebut selanjutnya saksi Ramli Emimenggunakan jasa Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabean (PPJK) PT.Rachmad Djasa untuk pembuatan dan transfer data pendaftaran PEB(Pemberitahuan Ekspor Barang) dengan meyerahkan dokumendokumendiantaranya

Bahwa juga saksi Ramli Emi menggunakan jasa Perusahaan PengurusanJasa Kepabean (PPJK) PT.Eka Sejahtera Mandiri untuk pembuatan dantransfer data pendaftaran PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) denganmenyerahkan dokumen diantaranya Laporan Surveyor No.

1108151327 tanggal 13 Agustus 2015 atas namaPT.BCMG Tani Berkah dan Certificate of Sampling & Analysis (COA)No.1108151184 tanggal 13 Agustus 2015 tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ida Faradiba (dariPerusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan/PPJK PT.Rachmad Djasa) dansaksi Ramli Emi (Kepala Bagian Ekspor Impor PT.BCMG Tani Berkah)menerangkan hal yang sama bahwa untuk pengurusan ijin ekspor hasiltambang Zinc tersebut selanjutnya saksi Ramli Emi menggunakan jasaPerusahaan Pengurusan Jasa Kepabean

Sedangkan dalamPIB Nomor : 192473 tanggal 02 Mei 2017, berupa Sandals Pu,negara asal China, berarti dalam pengklasifikasian pos tarifmenggunakan Buku Tarif Kepabean Indonesia (BTKI) 2012, yangmulai berlaku tanggal 1 Januari 2012 yaitu: Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan PembebananTarif Bea Masuk atas Barang Impor:Bahwa barang yang menjadi perkara a quo adalah Sandals Pu,tersebut diimpor dari China dengan fasilitas

Dalam Penjelasan pasal 7A ayat(2) Undangundang Republik Indonesia No. 17 tahun 2006 tentangperubahan atas Undangundang Republik Indonesia No. 10 tahun 1995tentang Kepabean Bahwa pendapat Ahli Kepabeanan LALU FAISAL AMRI RAHMANmenerangkan terkait kapal patroli BC 1288 yang melakukan penindakanterhadap SB.

Bahwa Ahli Kepabean LALU FAISAL AMRI RAHMAN menerangkanpotensi kerugian negara akibat penyelundupan Minuman Mengandung EtilAlkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai tersebut berupa :> Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pitacukai merek Martell V.S.O.P, jumlah 11 karton @ 12 botol @700 ml40% (132 botol) dengan negara asal Perancis;> Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pitacukai merek Johnie Walker Red Label, jumlah 80 karton @ 12 botol@i1ltr 40% (960 botol) dengan

Bahwa Ahli Kepabean LALU FAISAL AMRI RAHMAN menerangkanpotensi kerugian negara akibat penyelundupan Minuman Mengandung EtilAlkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai tersebut berupa :> Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pitacukai merek Martell V.S.O.P, jumlah 11 karton @ 12 botol @700 ml40% (132 botol) dengan negara asal Perancis;Halaman 20 dari 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk> Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pitacukai merek Johnie Walker Red Label

DalamPenjelasan pasal 7A ayat (2) Undangundang Republik Indonesia No. 17tahun 2006 tentang perubahan atas Undangundang Republik IndonesiaNo. 10 tahun 1995 tentang Kepabean Bahwa pendapat Ahli Kepabeanan LALU FAISAL AMRIRAHMAN menerangkan terkait kapal patroli BC 1288 yang melakukanpenindakan terhadap SB.

Per7/BC/2012 tentang Standar Audit Kepabean dan Cukai dan Per9/BC/2012 tentang Tatalaksana Audit Kepabean dan Audit Cukai.Fakta bahwa Tim audit menyerahkan Daftar Temuan Sementara (DTS)tanpa tanggal kepada kami selaku auditee tanpa disertai SuratHalaman 19 dari 26 halaman.

. 2821/PPb yang tidak memiliki dokumen berupa Daftar Muatan/Manifes terhadap 180 (seratus delapan puluh) bal press pakaian bekas tersebut,sehingga Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Kantor Wilayah DirektoratJenderal Bea dan Cukai Belawan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf aUndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean

Sedangkan dalam PIBNomor 320082 tanggal 21 Juli 2017, berupa Sandal PVC, negara asalChina, berarti dalam pengklasifikasian pos tarif menggunakan BukuTarif Kepabean Indonesia (BTKI) 2012, yang mulai berlaku tanggal 1Januari 2012 yaitu.

Sedangkan dalamPIB Nomor 207086, tanggal 09 Mei 2017, berupa Sanda/ PU danShoes PU, negara asal China, berarti dalam pengklasifikasian postarif menggunakan Buku Tarif Kepabean Indonesia (BTKI) 2012,yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2012 yaitu Peraturan MenteriKeuangan Nomor 213/PMK.011/2011, tanggal 14 Desember 2011,tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan PembebananTarif Bea Masuk atas Barang Impor;Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 863/B/PK/Pjk/20192.

Sedangkan dalam PIB Nomor246449 tanggal 10 Juni 2016, berupa Youth Sandal PVC dan AdultShoe PVC, negara asal China, berarti dalam pengklasifikasian postarif menggunakan Buku Tarif Kepabean Indonesia (BTKI) 2012,yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2012 yaitu: Peraturan MenteriKeuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan PembebananTarif Bea Masuk atas Barang Impor;2.

Sedangkan dalamPIB Nomor 024634 tanggal 16 Januari 2017, berupa Youth SandalPVC, negara asal China, berarti dalam pengklasifikasian pos tarifmenggunakan Buku Tarif Kepabean Indonesia (BTKI) 2012, yangmulai berlaku tanggal 1 Januari 2012 yaitu Peraturan MenteriKeuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan PembebananTarif Bea Masuk atas Barang Impor;2.

memori peninjauan kembaliyang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkandengan kontra memori dapat menggugurkan faktafakta danbuktibukti yang terungkap di persidangan serta pertimbanganhukum Majelis Pengadilan Pajak, karena jenis barang yangdiimpor oleh Pemohon Banding bukanlah oxen sehingga tariffAANZFTA disepakati Bea Masuk adalah 5% untuk jenis lembulainnya, namun Pos Tarif yang diberitahukan oleh PemohonPeninjauan Kembali yaitu. 0102.29.10.10 adalah Pos Tarifberdasarkan Buku Tarif Kepabean

berupa sapi/oxen yang merupakanhewan untuk diambil susu dan dagingnya dalam lampiran PMKNomor 166/PMK/011/2011 Nomor urut 5, dikenakan tarif BeaMasuk AseanAustraliaNew Zealand Free Trade Area(AANZFTA) sebesar 0% dan dikenakan klasifikasi pos tarif0102.90.10.00 dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karenatidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 1 huruf (a)UndangUndang Kepabean

berupa sapi/oxen yang merupakanhewan untuk diambil susu dan dagingnya dalam lampiran PMKNomor 166/PMK/011/2011 Nomor urut 5, dikenakan tarif BeaMasuk AseanAustraliaNew Zealand Free Trade Area (AANZFTA)sebesar 0% dan dikenakan klasifikasi pos tarif 0102.90.10.00 danoleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 1 huruf (a)UndangUndang Kepabean