Dep.Hut di Jakarta dan telahterdakwa pergunakan untuk kepentingan KantorSubbiphut Samarinda karena kendaraan terebut bukanpengadaan kantor SupBiphut maka biaya operasionalnya53tidak dialokasikan maka biaya oprasional kendaraantersebut ditanggulangi oleh terdakwa selaku kepalakantor ;Menimbang , bahwa sehubungan dengan pelaksanaanotonomi daerah sebagaimana diatiiur dalam UU No. 22Tahun 1999 terntang Pemerintahan Daerah , SubbiphutSamarinda berubah menjadi UPID Planologi KehutananSamarinda dan sesuai KepMenHut

rangka pelaksanaanotonomi daerah dengan pengalihan instansivertical/pusat ke daerah tidak serta mertaberalihnya asset pusat ke daerah akan tetapi harusdengan adanya surat keputusan Menteri instansiterkait dan Menteri Keuangan maka apabila assettersebut tidak terdapat penyerahan dengan SK Menteriterkait maka asset tersebut meskipun berada padaUPTD di daerah tetap menjadi asset pusat' termasukmobil dinas Toyota kijang B.1024 PQ kenderaanoperasional UPTD Palnologi Samarinda yang tidaktermasuk dalam KepMenHut

berupa pisau cutter, meteran, kaca pembesar (lup), alat hitungkalkulator, dan kapur tulis warna beserta peralatan untuk menulis hasilpengukuran; Bahwa cara Ahli melakukan pengukuran adalah pertama, Ahli melakukanpengelompokan kayu berdasarkan jenis, yang mana jenis kayu olahantersebut Ahli ketahui dengan cara mengambil sayatan kayu denganmenggunakan pisau cutter Kemudian melihat sususan pori dan struktur kayudengan menggunakan kaya pembesar (lup), selanjutnya dicocokan dengandaftar kayu sesuai Kepmenhut

dengan Peraturan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/Menlhk/Setjen/ Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa YangDilindungi.Tumbuhan dan satwa dilindungi dapat dimiliki oleh orangperorang atau badan usaha serta dapat diperjualbelikan berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang PemanfaatanTumbuhan Dan Satwa, dan aturan turunannya yaitu Kepmenhut

Bagong PuteraSerasi dalam melakukan pengangkutan kayu bulat dari TPN ke TKPK tidakmenggunakan DP (daftar pengangkutan) hanya menggunakan Bonitripsedangkan bontrip bukan merupakan dokumen yang sah sebagaimanadiatu dalam Kepmenhut No.126/KPTSII/2003, begitu pula ketika memuatkeatas Tongkang Tul Satu di Perairan Laut Tanah Kuning tidakmenggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Fajar Surya Swadaya; Surat Kepmenhut Nomor : SK.429/VIBPHT/2008 tanggal 15 Desember 2008 tentangRKUPHHKHTI untuk jangka waktu 10 tahun periode tahun 2008 2017 atas nama PT.Fajar Surya Swadaya; Surat Kepmenhut Nomor : SK.8/VIBUHT/2011 tentang persetujuan revisiRKUPPHHKHTI untuk jangka waktu 10 tahun periode tahun 2011 2020 atas namaPT.

Terdakwa di lokasi alba X dikawasanhutan register 45 sungai buaya Kabupaten Mesuji tersebutadalah masuk dalam kawasan hutan Produksi tetap register 45sungai buaya Kabupaten Mesuji sejauh 6.593,10 meter kearahselatan dengan ajimut 190 11 42,9 dari pal batas KawasanHutan dengan nomor :B/HP 614 yang terletak pada posisi 0401 35,8 lintang selatan dan 1059 14 51.9 bujur timur ; Bahwa benar, saksi ahli menerangkan kawasan hutan produksitetap register 45 sungai buaya Kab.Mesuji dan dasar hukumnyaadalah Kepmenhut

Bandar Lampung dengan jabatan stafseksi sertifikasi dan tenaga tehnis BP2HPWilayah VI Bandar Lampung dengan tugaspenelaah, pengolah data dan evaluasisertifikasi tenaga tehnis ;e Bahwa benar, saksi ahli menerangkan definisikawasan hutan adalah wilayah tertentu yangditujuk dan atau ditetapkan oleh pemerintahuntuk dipertahankankeberadaannya sebagai hutantetap ;e Bahwa benar, saksi ahli menerangkan kawasanhutan register 45 ditetapkan oleh Pemerintahsebagai kawasan hutan tetap sejak tahun 1993berdasarkan Kepmenhut

Pasal 16 UndangUndang Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan PerusakanHutan, selain itu dalam Kepmenhut Nomor 163/KptslI/2003 tanggal 26Mei 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai dasarpengenaan iuran kehutanan pada poin IV.

HRB berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanannomor 196/KPTSH/1998 tanggal 27 Februari 1998 adalah seluas kuranglebih 268.585 Ha mencakup 4 kabupaten Kabupaten Kotabaru, KabupatenTala, Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten banjar, dan seluruhnyaditanami tanaman akasia (FC KEPMENHUT terlampir).Memang dulunya bernama Menara Hutan Buana namun sejak tahun 2006telah berubah nama menjadi PT.

YIZZA BHARAMARTA) kemudianmelakukan pengamatan pada alat GPS sampai mendapatkan akurasi dataterkecil kemudian data tersebut direkam dan disimpan, alat yang digunakanuntuk mengambil titik koordinat menggunakan alat GPS Merk Garmin Map60 Csx milik Balai Pemantapan kawasan Hutan Wil V banjarbaru.e Adapun hasil pengambilan titik koordinat adalah : Ketiga titik koordinat yang diambil tersebut, kemudian di overlay ke dalampeta kawasan sesuai dengan Kepmenhut 435/MenhutII/2009 tanggal 23Juli 2009 sehingga

Md dari KantorBalai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V Banjarbaru (BPKH), menyatakanberdasarkan hasil pengambilan titik koordinat lokasi adanya ke 2 (dua) alat berat danbangunan Camp yang dilakukan secara manual selanjutnya didownload ke computerdan di overlay dengan peta kawasan hutan sesuai dengan Kepmenhut No. SK. 435/MenhutII/2009 tanggal 23 Juli 2009 yaitu berada di dalam Kawasan Hutan ProduksiTetap dan pohonpohon akasia yang dirobohkan tersebut adalah milik PT. HutanRindang Banua (PT.

Nanjak Makmur tahun 2009, berdasarkanSurat KEPMENHUT Nomor 124/MenhutlI/2009 Tanggal 27 Maret2009.6) Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:Sk.6588/MenhutVII/KUH/2014 , Tanggal 28 Oktober 2014, TentangPenetapan Kawasan Rutan Taman Nasional Tesso Nilo Seluas81.793,00 (Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan PuluhTiga) Hektar Di Kabupaten Pelalawan Dan Kabupaten Indragiri HuluProvinsi Riau.; Bahwa dapat dipastikan bahwa tidak ada Izin untuk Usaha pemanfaatanhasil hutan dalam kawasan

Sumber Daya Hutan)PSDH dan Dana Reboisasi (DR) sebagai suatu kewajiban untuk penerimaanNegara sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 18 / Menhut II / 2007,tentang petunjuk teknis dan cara pengenalan pembayaran dan penyetoran DR,apabila PSDH dan DR tidak dibayarkan, maka yang dirugikan oleh perbuatanpara terdakwa adalah Negara;PSDH : 1,6280 m3 x Rp. 36.000, x 2 = Rp. 117.216,DR : 1,6280 m3 x US$ 13 x 2 = US$ 42,328e Bahwa lokasi Km. 24 Desa Karya Unggang, masih termasuk kawasan hutanberdasarkan Kepmenhut

Hal ini dapat mengacu pada Pasal 12ayat (2) huruf a Kepmenhut No. 41/Kpts.1I/1996tentang Pedoman Pinjam Pakai KawasanHal 96 dari 221 Hal Put. 92/PDT/2018/PT JMBHutan, setelah berlaku UU No. 40 Tahun 1999,Kepmenhut tersebut diganti dengan PermenhutNo.P.14.Menhut!

Pasal 2 ayat (2) Kepmenhut No. 358/ KPTSII/1993 yangdiubah dengan Kepmenhut No.536/KptslI/1995, Jo.

;Berdasarkan Pasal 12 Ayat 2 Huruf a Kepmenhut Nomor 41/Kpts.1I/1996Jo. Pasal 12 Permenhut Nomor P.14/MenhutII/2006 Jo.

yang diubah dengan Kepmenhut No.536/KptslI/1995.

Pasal 2 ayat (2) Kepmenhut No. 358/ KPTSII/1993 yangdiubah dengan Kepmenhut No.536/KptslI/1995, Jo. Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala BPN Nomor : 2 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi DanHak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal Jo.

Bejo Santosa yangmenyatakan bahwa berdasarkan Pasal 2 Kepmenhut Nomor 10.1/Kpts1/2000, jika ditinjau dari peraturan perundangundangan di atasnya yaituPasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 dan penjelasanPasal 28 UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 dimungkinkan "Penerbitan IUPHHKHT Pada Semua Hutan Produksi";e Untuk kasus lingkungan hidup didominasi oleh ahli yang tidak mendukungdalam memberikan keterangan yang sependapat dengan penyidik,sehingga proses tindak pidana lingkungan hidup dipandang

membantu kepala seksi dalam mengelola kawasan hutankonservasi di Provinsi Kepri serta menyelenggarakan pelayanan di bidangtumbuhan dan satwa liar; Bahwa Satwa dilindungi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, telah ditetapkan Jjenistumbuhan dan satwa yang dilindungi, turunannya diatur dalam PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/9lPemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan tumbuhan dan satwa,dan turunannya Kepmenhut

PUTRI LINDUNGBULAN, Areal yang diberikan IUPHHKHT tersebut memiliki potensi kayulebih dari 5 M3/Ha sehingga bertentangan dengan ketentuan sebagaimanadiatur dalam Kepmenhut Nomor 10.1/KptsII/2000 tanggal 06 November2000 dan Kepmenhut Nomor 21/KptsII/2001 tanggal 31 Januari 2001tentang Kriteria dan Standar ljin Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha HutanKayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, yaitu:1.

PUTRI LINDUNGBULAN, yang mana areal yang diberikan IUPHHKHT tersebut memilikipotensi kayu lebih dari 5 M3/Ha sehingga bertentangan dengan ketentuansebagaimana diatur dalam Kepmenhut Nomor 10.1/KptsII/2000 tanggal 06November 2000 dan Kepmenhut Nomor 21/KptsII/2001 tanggal 31 Januari2001 tentang Kriteria dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil UsahaHutan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, yaitu:1.

Materi muatan Kepmenhut a quo bertentangan dengan UndangUndang Nomor 22 tahun 1999 dan PP Nomor 25 tahun 2000 karenakewenangan yang berada dalam satu wilayah daerah administratifadalah kewenangan Bupati/Walikota dan kewenangan yang bersifatlintas Kabupaten/Kota adalah kewenangan Gubernur. Selain itumateri Kepmenhut a quo adalah kewenangan delegatif sebagaiturunan dari PP 34 tahun 2002, bukan kewenangan aitributif yanglahir dari VUD atau UU.

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 21/Kpts11/2000 tentang Kriteria dan Standar Izin Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu Tanaman pada Hutan Produksi.Dinyatakan tidak berlaku lagi.Bahwa terhadap KEPMENHUT NO. 10.1/KptsII/2000 Tgl. 6 Nopember2000 dan Nomor 21/KptsII/2001 Tgl 31 Januari 2001 karena telahDICABUT berdasarkan KEPMENHUT Nomor 32/KptsII/2003 Tanggal05 Februari 2003 serta Kepmenhut Nomor 151/KptsII/2003 telahmemuat cacat substansi karena bertentangan dengan UndangUndangNomor 22

Nomor151/Kpts.II/2003 tetapi Terdakwa tetap mengesahkan BKUPHHKHT, tetapi substansinya juga didasarkan masalah BKUPHHKHT yang seharusnya tidak disyahkan karena BKUPHHKHT yang diajukan perusahaanperusahaan tersebut beradapada areal IUPHHKHT yang penerbitannya bertentanganKepmenhut Nomor 10.1/KptsII/2000 jo Kepmenhut Nomor21/KptsII/2001 dan serta Kepmenhut Nomor 151/KptsI/2003........

menuntut agar Majelis Hakimmemutuskan:L.Menyatakan terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana Kehutanan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat 3 huruf h jo pasal 78 ayat 7 UU RINomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo pasal 55 ayat 1 ke 1Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sukimin Tarjonodengan pidana penjaraselama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) subsidiair1 (satu) bulankurun gan; Barang bukti berupa :5 (lima) lembar foto copy yang telah dilegalisir Kepmenhut

memintaterdakwa agar memecah Bilyet Giro tersebut dan salah satunya adalah pecahanRp.100.000.000, (Seratus juta rupiah) tersebut;e Terdakwa tidak mengetahui bahwa Bilyet Giro Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah)tersebut diserahkan kepada HMASKUR dan terdakwa mengetahui bahwa Bilyet Girotersebut kosong karena rekening terdakwa telah ditutup oleh Bank; Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang disita secarasah berupa:1. 5 (lima) lembar foto copy yang telah dilegalisir Kepmenhut

Menetapkan agar barang bukti berupa: 1. 5 (lima) lembar foto copy yang telah dilegalisir Kepmenhut No. : SK.3264/MenhutVI/BPPHH/2010 ttg Pembaharuan IUIPHHK Kayu an. PT. WBA di Prop. Kalbar tgl. 31Maret 2010; 222222 2a n enna nnn nnn2. 2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa dan Penunjukan Alex Korompis selaku DirutPT.

Sehingga barang bukti kayu meranti dan ulin yang diangkutTerdakwa menurut pendapat ahli masuk ke dalam kategori hasil hutan kayu,hal mana sesuai Kepmenhut Nomor : 163/KptsII/2003 tanggal 26 Mei 2003tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan lIuran, dimanaberdasarkan aturan tersebut kayu meranti masuk ke dalam kelompok merantisedangkan kayu ulin masuk ke dalam kelompok kayu indah;Bahwa sesusai Permen LH dan Kehutanan Nomor : P.43/MenlhkSetjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan

dalampertimbangannya Majelis Hakim juga mengakui sehingga disini alat yangdigunakan Terdakwa Moi baruan dalam melakukan penebangan yang tidakmemilik Ijin Karena kayu merbau dan kayu Matoa tersebut dipungut(ditebang) dengan menggunakan alatalat tersebut sehingga disini jugadapat diartikan sebagai "Secara tidak sah" sebagaimana dimaksud dalamuraian unsur pasal " Diketahui atau patut diduga berasal dari kawasanhutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah" karena berdasarkanpada ke Putusan Menteri Kehutanan (Kepmenhut

Bahwa Kayu yang diangkut atau dibawa tersebut adalah kelompok jenismeranti yaitu dengan cara menyayat bagian ujung kayu dengan pisaucurter lalu bagian yang disayat tersebut dilihat stuktumya, poripori jarijari kayu, parenkin dan saluran interseluler Aksial dengan menggunakanLoupe 10 x (kaca pembesar) selanjutnya dicocokan denga daftar kayuPutusan Pidana nomor 98/Pid.BLH/2019/PN RhI Halaman 13 dari 25 halaman.pada Kepmenhut Nomor 163/KPTSII/2003 tanggal 26 Mei 2003 tentangpengelompokan jenis kayu

Kemenhut 6887/KPTSII/2002 jo 10031/KPTSII/2002sebagaimana telah diubah dalam Kepmenhut 59/KPTS11/2003 Pasal 15 15 ayat (1) huruf a;c.

Bososi Pratama Saksi langsung datang kelokasikemudian menghidupkan GPS merk Garmanin type Montana 680 dititiklokasi yang akan diploting titik koordinatnya selanjutnya mencatattampilan Universal Transverse Mercator (UTM) berupa titik koordinatdalam bentuk titik X dan titik Y, kemudian titik koordinat X dan Y tersebutdioverlay kedalam peta perubahan kawasan hutan menjadi kawasanhutan dan perubahan antar fungsi kawasan hutan di Provinsu SulawesiTenggara skala 1 : 250.000 (lampiran Permenhut, Kepmenhut

Bososi Pratama Saksi langsung datang kelokasi kemudianmenghidupkan GPS merk Garmanin type Montana 680 dititik lokasi yangakan diploting titik koordinatnya selanjutnya mencatat tampilan UniversalTransverse Mercator (UTM) berupa titik koordinat dalam bentuk titik Xdan titik Y, kemudian titik koordinat X dan Y tersebut dioverlay kedalampeta perubahan kawasan hutan menjadi kawasan hutan dan perubahanantar fungsi kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara skala 1 :250.000 (lampiran Permenhut, Kepmenhut

Bososi Pratama;Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengolahan data titik koordinatyang diambil menggunakan GPS merk Garmanin type Montana 680 selanjutnyamencatat tampilan Universal Transverse Mercator (UTM) berupa titik koordinatdalam bentuk titik X dan titik Y, kemudian titik koordinat X dan Y tersebutdioverlay kedalam peta perubahan kawasan hutan menjadi kawasan hutan danperubahan antar fungsi kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara skala 1 :250.000 (lampiran Permenhut, Kepmenhut No.