membelakepentingannya atau tidak akan berusaha untuk berdamai denganPenggugat namun karena perkara ini perkara khusus, maka Penggugat tetapdibebani pembuktian.Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suamiistri dapatdibuktikan perkawinannya dengan bukti P berupa fotokopi Kutipan AktaNikah Nomor 294/33/X1/2005, tanggal 28 Nopember 2005 bermeterai cukupdan dinazegeland dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dantelah memenuhi syarat formil dan materil bernilai sempurna dan mengikatsebagaimana ketenuan

alasan perceraiansebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatanPenggugat patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat bahwagugatan Penggugat patut dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satubain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketenuan

No 5127/Pdt.G/2020/PA.ClpMenimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan Pasal 41 huruf (c) Undang UndangNomor : 1 Tahun 1974 Junto Pasal 149 huruf (6) Kompilasi Hukum Islam.Demikian pula pendapat di dalam Kitab Syarqawi Ala al

1975, MbijelisHakim telah berupaya menasihati Pemohon, namun usahatersebut tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidakpernah hadir dipersidangan, maka perkara ini patutdinyatakan tidak layak dimediasikan ;Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon,Majelis Hakim = menilai bahwa yang dijadikan alasanpermohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tanggaantara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihanyang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi danalasan tersebut sesuai dengan ketenuan

bergaul setelah perkawinandilangsungkan, dengan demikian gugatan Pemohon Rekonpensipatut untuk dikabulkan sebagian dan untuk melaksanakankewajiban Termohon Rekonpensi tersebut , maka TermohonRekonpensi dihukum untuk membayar kepada Pemohon Rekonpensipada saat ikrar talak diucapkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka gugatan PemohonRekonpensi akan dikabulkan sebagian dan selebihnyadinyatakan ditolak;Dalam Konpensi dan RekonpensiMenimbang, bahwa sesuai dengan ketenuan

mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskinmenurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yangdemikian itu. merupakan ketentuan bagi orangorang yang berbuatkebajikan.Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan

No 5127/Pdt.G/2020/PA.ClpMenimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan Pasal 41 huruf (c) Undang UndangNomor : 1 Tahun 1974 Junto Pasal 149 huruf (6) Kompilasi Hukum Islam.Demikian pula pendapat di dalam Kitab Syarqawi Ala al

uraian putusan ini, maka semua halyang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugatadalah sebagaimana terurai di atas.Menimbang, bahwa ternyata tergugat, meskipun dipanggilsecara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pulatidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yangsah.Menimbang, bahwa Tergugat adalah seorang anggota POLRI,yang menurut ketenuan

No 559/Pdt.G/2019/PA.BaMenimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhioleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pula oleh karenatidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, maka sudah sepatutnyaapabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkahiddah kepada Termohon, sesuaidengan ketenuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 JuntoPasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menyatakan Tergugat terbukti tidak membayarkan hak upah para Penggugat secara tepat waktu sesuai yang telah diperjanjikan;

Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal putusan ini diucapkan dengan alasan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 169 point (c) dan (d) Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menghukum Tergugat untuk membayar hak hak para Penggugat yaitu uang pesangon, 2 (dua) kali ketenuan

Menghukum Tergugat untuk membayar hak hak para Penggugat yaituuang pesangon, 2 (dua) kali ketenuan pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja 1 (Satu) kali ketentuan pasal 156 ayat 156 ayat(3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 165 ayat (4)Undang Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.944.983.969, ( satu milyardHalaman 74 dari 83Putusan Nomor :186/Pdt.SusPHI/2020/PN Mdnsembilan empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh

mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskinmenurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yangdemikian itu. merupakan ketentuan bagi orangorang yang berbuatkebajikan.Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan

terhibur hatinya, dapat mengurangikepedihan akibat cerai talak, dan kalau bukan talak bain kubro, bisadimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali, sebagai suamiistri seperti semula;Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan

Untuk itu Permohonan Pemohon patutuntuk dikabulkan;Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan Pasal 41 huruf (c) Undang UndangHal 7 dari 12 hal Put.

Bahwa Permohonan Penetapan ahli waris ini adalah dijadikan syaratadministrasi pengurusan harta tinggalan dan hutang dari almarhum ...tersebut:Menimbang, bahwa almarhum ... dan almarhumah ... meninggal duniasecara agama Islam dan meninggalkan ahli waris yang juga beragama Islamdan meninggalkan harta warisan, maka telah memenuhi ketenuan Pasal 171huruf b,c dan d Kompilasi Hukum Islam, sehingga kedudukannya dalamperkara ini adalah sebagai Pewaris dan patut ditetapkan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa

No 1584/Pdt.G/2019/PA.Bjnsudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan Pasal 41 huruf (c) Undang UndangNomor : 1 Tahun 1974 Junto Pasal 149 huruf (6) Kompilasi Hukum Islam.Demikian pula pendapat di dalam Kitab Syarqawi Ala al Tahrir Juz IV hal. 349yang artinya : Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah jika adadalam talak roj'i karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan danmasih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya;Menimbang

hadirdipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai UndangUndang, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukumsesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapatdikabulkan secara verstek;Menimbang, bahwa petitum primer yang mohon agar perkawinanPenggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah bersifat umum,maka setelah mempertimbangkan faktafakta dan menghubungkan denganpetitum subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai puladengan ketenuan

hadirdipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai UndangUndang, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukumsesuai ketentuan Pasal 149 ayat(1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapatdikabulkan secara verstek;Menimbang, bahwa petitum primer yang mohon agar perkawinanPenggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah bersifat umum,maka setelah mempertimbangkan faktafakta dan menghubungkan denganpetitum Subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai puladengan ketenuan

perceraiansebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatanPenggugat patut dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat bahwagugatan Penggugat patut dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satubain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketenuan

dipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai Undangundang, dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuaiketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapat dikabulkansecara verstek;Menimbang, bahwa petitum primer yang mohon agar perkawinanPenggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah bersifat umum,maka setelah mempertimbangkan faktafakta dan menghubungkan denganpetitum Subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai puladengan ketenuan

hadirdipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai UndangUndang, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukumsesuai ketentuan Pasal 149 ayat(1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapatdikabulkan secara verstek;Menimbang, bahwa petitum primer yang mohon agar perkawinanPenggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah bersifat umum,maka setelah mempertimbangkan faktafakta dan menghubungkan denganpetitum Subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai pula10dengan ketenuan