: Jalan Nusatenggara No. 2Bumirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen ;Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebutTelan .....e ceceTelah membaca dan memeriksa berkasperkara; 20555 rrrTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang Nomor : 10/Pen.K/2008/ PTUN.SMGtertanggal 3 Maret 2008 tentang Penunjukan Majelis Hakimyang memeriksa, memutus dan meyelesaikan perkaratersebut; ++ eer e errr rere eTelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor10

Penetapan Hakim Ketua MajelisNomor : 10/Pen.HKM/2008/PTUN.SMG. tertanggal 17 Maret2008 tentang hari dan tanggal persidangan ;Telah membaca surat surat bukti dan mendengarkanketerangan Saksi Saksi dari kedua belah pihak yangberperkara dalam persidangan:; wee eee ee eee eee eee eee TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannyatertanggal 27 Pebruari 2008 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang padatanggal 27 Pebruari 2008 di bawah register Nomor10

SigiBiromaru;Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 09 Mei 2019,Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor10/Pdt.GS/2019/PN Pal dengan alasan bahwa Tergugat tersebut tidak berdomisilidi Palu;Menimbang, bahwa pencabutan tersebut diajukan sebelum gugatanPenggugat dibacakan;Menimbang, bahwa Hukum Acara Perdata memungkinkan suatu gugatandicabut dengan ketentuan apabila belum ada jawaban dari pihak Tergugat, tidakmemerlukan persetujuan pihak Tergugat, namun apabila

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp 466.000,00, (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 dalam sidangyang terbuka untuk umum oleh Rosyadi, SH,MH, Hakim Tunggal yang ditunjukoleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palu berdasarkan Penetapan Nomor10/Pdt.GS/2019/PN Pal tanggal 25 April 2019, dibantu oleh SyarfinaSyahruddin, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palu dan dihadiriPenggugat dan tanpa hadirnya pihak Tergugat

,M.H,sebagai Ketua Pengadilan Negeri Lembata Kelas II dan buktisurat P7 yakni Foto coopy dari asli surat PemberihuanPenangguhan Eksekusi dalam Perkara Perdata Nomor10/Pdt.G/2017/PN Lbt Nomor : W26U13/1176/HK.02/XI/2020tertanggal 30 November 2020 yang dikeluarkan oleh PengadilanNegeri Lembata Kelas II dan ditanda tangani oleh Ngurah S.Dharmaputra.,S.H.,M.H., sebagai Ketua Pengadilan NegeriLembata Kelas II;.

Padalan putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor10/Pdt.G/2017/PN Lbt, justru tidak mengikat Pembanding yangsemula sebagai Pelawan karena tidak dilibatkan dalam perkaratersebut, sehinngga putusan tersebut hanya mengikat Terbanding yang semula Terlawan dan terbanding II yang semula TerlawanIl;Bahwa ketidak konsistennya pertimbangan hukum hakimPengadilan Negeri Lembata atas putusan perkara ini juga padaHalaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2021/PT KPGhalaman 40 dari 45 Putusan Nomor 24/ Pat.Bth

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Lembata yangmenyatakan bahwa Terbantah sekarang Terbanding telahmampu membuktikan dalil kepemilikan atas objek sengketaHalaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2021/PT KPGberdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor10/Pdt.G/2017/PN Lbt adalah pertimbangan hukum yang kelirudan jauh dari keadilan.

Pembanding tidakpernah dilibatkan dalam perkara perdata Nomor10/Pdt.G/2017/PN Lbt;Berdasarkan alasan alasan tersebut, Pembanding memohon kepadaKetua Pengadilan Tinggi Kupang, Cq. Majelis Pada Pengadilan TinggiKupang yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar dapat mengadilisendiri dengan dan memutuskan perkara ini dengan amar:A. Dalam Eksepsi1. Menolak Eksepsi Terbantah kini Terbanding ;B. Dalam Pokok Perkara1. Mengabulkan perlawanan Pelawan kini Pembanding untukseluruhnya;2.

Bahwa Terbanding menyatakan menolak Kontra MomoryBanding Pembanding dalam Pokok Perkara Poin 2 dan 3 karenaPertimbangan Majelis Hakim sudah sesuai dengan faktafaktayang muncul dalam persidangan karena apa yang menjadipetimbangan Majelis Hakim adalah sesuai dengan KeputusanMajelis Hakim dalam Perkara Pokok yakni Perkara Nomor10/Pdt.G/2017/PN.Lbt yang sudah berkekuatan hukum tetap yangHalaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 104/PDT/2021/PT KPGdimenangkan oleh Terbanding!

Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 57/Desa Bhinor, Surat Ukur Nomor10/Bbhinor/1999, tanggal 3 Mei 1999, seluas 4.665 m? (empat ribu enamratus enam puluh lima meter persegi), dengan batas sebagaimana BeritaAcara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor18/2016, pada tanggal 17 Oktober 2016;d.

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 57/Desa Bhinor, Surat Ukur Nomor10/Bbhinor/1999, tanggal 3 Mei 1999, seluas 4.665 m? (empat ribu enamratus enam puluh lima meter persegi), dengan batas sebagaimana BeritaAcara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor18/2016, pada tanggal 17 Oktober 2016;d.

Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 57/Desa Bhinor, Surat Ukur Nomor10/Bhinor/1999 tanggal 3 Mei 1999, seluas 4.665 m? (empat ribuenam ratus enam puluh lima meter persegi);d. Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 58/Desa Bhinor, Surat Ukur Nomor8/Bhinor/1999 tanggal 3 Mei 1999, seluas 7.875 m2 (tujuh ribu delapanratus tujuh puluh lima meter persegi);. Menyatakan sebagai hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 173/DesaBhinor adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;.

(dua belas ribuenam ratus lima puluh meter persegi);Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 57/Desa Bhinor, Surat Ukur Nomor10/Bhinor/1999 tanggal 3 Mei 1999, seluas 4.665 m? (empat ribuenam ratus enam puluh lima meter persegi);Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 58/Desa Bhinor, Surat Ukur Nomor8/Bhinor/1999 tanggal 3 Mei 1999, seluas 7.875 m?

Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 57/Desa Bhinor, Surat Ukur Nomor10/Bhinor/1999 tanggal 3 Mei 1999, seluas 4.665 m? (empat ribuenam ratus enam puluh lima meter persegi);d. Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 58/Desa Bhinor, Surat Ukur Nomor8/Bhinor/1999 tanggal 3 Mei 1999, seluas 7.875 m? (tujuh ribudelapan ratus tujuh puluh lima meter persegi);. Menyatakan sebagai hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor173/Desa Bhinor adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;.

Pihak Penggugat clan Pihak Para Tergugat dalam perkara perdata Nomor10/Pdt.G.S/2018/PN Smg, telah sepakat untuk mengakhiri perkara tersebutdengan perclamaian;5. Pihak Para Tergugat bersedia melunasi sisa hutangnya kepada Penggugatsecara bertahap dengan jadwal sebagai berikut:a. Pihak Para Tergugat membayar minimal sebesar Rp.15.000.000,00 (lima betas juta rupiah) pads bulan Oktober 2018;b.

NOER ALI, SH.Biaya Perkara: Biaya pendaftaran Rp 30.000,00 ; Biaya proses Rp 50.000,00 ; Biaya PNBP Rp 5.000,00 ; Panggilan Rp 300.000,00 ; Redaksi Putusan Rp 5.000,00 ; Meterai Rp 6.000,00 ;Jumlah Rp 396.000,00 ;Catatan : Dicatat disini salinan resmi putusan perdamaian perkara Nomor10/Pdt/G.S/2018/PN Smg, yang sama bunyinya diberikan kepada pihakKuasa Penggugat pada hari : , Tanggal :PLT.

Rp 1.800,00 ;JUM/ GD scsccmnncseseremmmercessrmmeacaes: RP 10.800,00;Catatan : Dicatat disini salinan resmi putusan perdamaian perkara Nomor10/Pdt/G.S/2018/PN Smg, yang sama bunyinya diberikan kepada pihak KuasaPenggugat pada hari : , Tanggal :PLT. PANITERAPENGADILAN NEGERI SEMARANGALI NURYAHYA, SH, MH.

No. 15.03362, (NIK.5171042706750002),Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, padaKantor Hukum THE CONSULTANTS, berkantor di Jalan CokroaminotoHalaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 175/Pdt/2019/PT.DPS.458, Denpasar, Bali, berdasarkan atas Surat Kuasa Khusus tanggal 27September 2019;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca berkas perkara tersebut;TENTANG DUDUK PERKARA:Menerima dan mengutip keadaankeadaan mengenai duduk perkara sepertitercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor10

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI Menghukum Penggugat Konpesi/Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkarasejumlah Rp1.606.000,00 (satu juta enam ratus enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor10/Pdt.G/2019/PN.Dps. diucapkan pada tanggal 14 Agustus 2019 dengan dihadirioleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat Il, terhadapPembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus2019

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor10/Pdt.G/2019/PN.Dps tanggal 14 Agustus 2019 yang dimohonkan banding;3.

Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor10/G/2017/PTUNJKT tanggal 1 Agustus 2017 ; 3. Berkas perkara Nomor 10/G/2017/PTUNJKT beselta suratsurat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;TENTANG DUDUKPERKARAMemperhatikan dan menerima, keadaankeadaan mengenai dudukperkaranya sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor 10/G12017/PTUNJKT tanggal 1 Agustus 2017 yang amarnya berbuny! sebagai berikut ;MENGADILIDALAM EKSEPS!

Nomor10/G/2017/PTUNJKT. tanggal 14 Agustus 2017 dan permafionan bandingtersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding van Tergugat IlIntervensi /Terbanding dengan Surat Pemberitahuain, Bemyataan BandingNomor 10/G/2017/PTUNJKT tanggal 14 Agustus 2047. wana n nanan nnn nnn nnn nananBahwa Para Penggugat / Pembanding telah mengajukan MemoriBanding tertanggal 18 September 2017, yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Johane pada tanggal 18 September 2017 danMemori Banding tersebut

QNeSritanukan dan diserahkan kepada Tergugat /Terbanding dan Tergugat intervensi 1/Terbanding masing pada tanggal 18September 2017, ( pahwa alasan selengkapnya permohonan bandingsebagaimana tertuang dalam memori bandingnya dan mohon kepada MajelisHakim Pengatntan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutussebagai perkutMngadil Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding 1 danPembanding II/dahulu Penggugat 1 dan Penggugat II; Membatalkan Putusan Perkara Tata Usaha Negara Jakarta Nomor10

dipuktikan di Pengadilan, barulan melahirkan hakgugat tentang keabsahan obyek sengketa jika benar bahwa obyeksengketa tefseBut diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding di atas tanah aBahwat namun demikian kewenangan mengadili dan memutus terhadappefmasalahan ad.1 dan ad. 2 tersebut di atas bukan pada Pengadilan TataUsaha Negara melainkan ada pada Pengadilan Negeri ( cq. oleh hakim Perdata).Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas makaterhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor10

MunaPekerjaan >PNSSelanjutnya disebut sebagai Tergugat II;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Sederhanaterhadap para Tergugat berdasarkan Surat Gugatan tanggal April 2019 yangterdaftar dalam Buku Register Perkara Gugatan Sederhana pada KepaniteraanPengadilan Negeri Raha pada tanggal 3 Oktober 2019 dibawah Register Nomor10/Pdt.G.S/2019/PN Rah;Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan Penggugat tersebutyaitu para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakanketentuan

Kuasanya tersebut, sedangkan pihak Tergugat datang menghadap sendiri dan Pihak Tergugat II tidak datang menghadap;Menimbang, bahwa sebelum surat gugatan dibacakan, di muka sidangPenggugat mohon Pencabutan Surat Gugatan Penggugat karena telah terjadiperdamaian di luar persidangan antara Penggugat dengan para Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakimberpendapat permohonan pencabutan gugatan perkara a quo dapatdikabulkan, dan oleh karena itu. maka pemeriksaan perkara Nomor10

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 1 Mei2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PT SMGPengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor192/Pid.Sus/2021/PT SMG. tanggal 16 April 2021 tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwatersebut di atas serta berkas perkara Pengadilan Negeri Ungaran, Nomor10

Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,(dua ribu rupiah);Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor10/Pid.Sus/2021/PN.Unr tanggal 29 Maret 2021 yang amar selengkapnyasebagai berikut:1.

menguraikan secaralengkap menyeluruh dan benar semua fakta yuridis yang terungkap dan terbuktidilakukan oleh Terdakwa oleh karena itu maka pertimbangan hukum MajelisHakim Tingkat Pertama tersebut diambil dan dijadikan sebagai pertimbanganMajelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalamtingkat banding;Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan MajelisHakim Tingkat Pertama tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggimemutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor10

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UndangUndang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum AcaraPidana dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun2015 maupun peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor10

Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Bogor Nomor10/Pdt.G.S/2021/PN.Bgr tanggal 23 Juli 2021 tentang Penentuan hariSidang perkara perdata tersebut ;3.

Mengabulkan pencabutan gugatan perkara perdata nomor10/Pdt.G.S/2021/Bgr, yang dimohonkan Penggugat tersebut;2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cianjur untukmencatat pencabutan perkara perdata nomor 10/Pdt.G.S/2021/Cjr, padaregister yang tersedia untuk itu ;3.

./2018/PN.Krg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMajelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar ;Telah membaca berkas perkara perdata Gugatan nomor10/Pdt.G.S/2018/PN.Krg. dalam perkara antara :Moch Zainun Yuniari.Tempat/Tanggal lahir Rembang, 19 Juni 1978, Alamat di Jl. Solo Tawangmangu KM. 6 Dagen, Jaten Karanganyar, Pekerjaaan DirekturPT.

Menimbang, bahwa HIR tidak mengatur tentang pencabutan gugatan,oleh karena itu demi memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan praktik peradilanperdata, maka Hakim mempedomani pasal 271 RV yang mengatur hal tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 RV, pencabutansurat gugatan tidak memerlukan persetujuan Tergugat, apabila pihak Tergugatsecara resmi belum mengajukan jawaban;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, cukupberalasan apabila permohonan Penggugat untuk mencabut perkara nomor10

Gajah Mada No.17, Talang Jauh,KecamatanJelutung Kota Jambi, Provinsi Jambi;Selanjutnya disebut TERGUGAT; Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi tanggal23 Maret 2021 Nomor 10/Pdt.GS/2021/PN Jmb tentang penunjukan Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini;Setelah membaca Penetapan Hakim tanggal 19 Maret 2021 Nomor10/Pdt.GS/2020/PN Jmb tentang Penetapan hari sidang;Setelahn membaca gugatan Penggugat tertanggal 18 Maret 2021 yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatantertanggal 19 Maret 2021 dengan Nomor Register Perkara Nomor10/Pdt.GS/2021/PN Jmb2. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu gunamencoret gugatan tersebut di atas dari Register perkara Perdata Gugatansederhana ;3.

SATINEM, lahir di Cilacap pada tanggal 28 Desember 1959, kebangsaanIndonesia, tempat tinggal di Dusun Sitara Wetan RT.006 RW. 004, Jetis, Nusawungu, Kabupaten Cilacap, pekerjaan Pedagang ;Selanjutnya disebut : TERGUGAT II;Hakim Pengadilan Negeri Tersebut ; Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 10/Pat.G.S/2018/PN ClpTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor10/Pdt.GS/2018/PN Clp tanggal 26 September 2018 tentang Penunjukan Hakimyang mengadili perkara ini ; Telah membaca Penetapan Hakim

Pengadilan Negeri Cilacap Nomor10/Pdt.G.S/2018/PN Clp tanggal 26 September 2018 tentang Penetapan harisidang ; Telah membaca dan mendengar surat permohonan pencabutan gugatandari Kuasa Hukum Penggugat sesuai suratnya pada persidangan tanggal 29Oktober 2018 ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, prinsipal Tergugat hadir, sedangkanTergugat II tidak hadir di persidangan dan tidak mengirim kuasa hukumnya yang sah ke persidangan ; Menimbang, bahwa

Nyak Arif Dusun Melur, GampongBelakang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;Pengadilan Negeri tersebut;Telanh membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri MeulabohNomor 10/Pdt.G.S/2018/PN Mbo, tanggal 2 Juli 2018 tentang PenunjukanHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telah membaca Penetapan Hakim yang mengadili perkara Nomor10/Pdt.G.S/2018/PN Mbo tanggal 5 Juli 2018 tentang penetapan Hari sidang;Telanh membaca relas panggilan yang telah disampaikan oleh jurusitasecara sah

permohonan dari Penggugat melalui kuasa hukumnyayang disampaikan dalam persidangan Perihal Pencabutan Gugatan SederhanaNomor 10/Pdt.G.S/2018/PN Mbo tanggal 16 Juli 2018;Halaman 1 dari 3 penetapan Nomor 10/Pdt.G.S/2018/PN Mbo.Menimbang bahwa para pihak telah di panggil secara sah dan patut danpihak tergugat tidak hadir ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan;Menimbang, bahwa Pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya telahmengajukan Permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana Nomor10

2017/ PN Psk, yangamar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ; Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.796.000, (satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ; Membaca surat Permohonan Banding yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Pasangkayu, yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Mei2018, Kuasa Pembanding Semula Para Penggugat telah menyatakanmemohon banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu, Nomor10

/ Pdt.G/ 2017/ PN Psk, Tanggal 26 April 2018, untuk diperiksa dan diputusdalam Peradilan Tingkat Banding ; Membaca surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Pasangkayu, yang menyatakan bahwaPermohonan Banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sahdan seksama kepada Kuasa Insidentil Terbanding semula Tergugat pada 15Mei 2018 ; Halaman 5 dari 9 HalamanPutusanNomor 286 PDT2018 PT MksMembaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor10/

Menimbang bahwa, Kuasa Pembanding Semula Para Penggugat tidakmengajukan Memori Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akanmemeriksa ulang perkara tersebut untuk mengetahui apakah putusan yangdijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar serta adil menurut hukum ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksadan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinanresmi putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu, tanggal 26 April 2018, Nomor10

selanjutnya disebut sebagaiTerbanding semula Penggugat;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan PengadilanNegeri Kalianda tanggal 9 September 2020 Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kla dansemua Suratsurat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan suratgugatan tanggal 2 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 2 Maret 2020 dalam Register Nomor10

Relaas pemberitahuan pernyataan Banding tanggal 24 Oktober 2020 Nomor10/Pdt.G/2020/PN Kla Kepada Terbanding semula Penggugat bahwaPembanding semula Tergugat memohon Pemeriksaan Banding terhadapPutusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 9 september 2020 Nomor10/Pdt.G/2020/PN KLa;3.

Tanda Terima Memori Banding tanggal 12 Oktober 2020 Nomor10/Pdt.G/2020/PN Kla, bahwa Kuasa Hukum Pembanding telahmenyerahkan memori banding sehubungan permohonan banding tanggal23 September 2020 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal9 September 2020 Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kla dan salinan memoribanding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbandingpada tanggal 12 Oktober 2020;4.

Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 20 Oktober 2020 Nomor10/Pdt.G/2020/PN Kla, bahwa Kuasa Hukum Terbanding telahmenyerahkan kontra memori banding sehubungan memori banding yangdiajukan tanggal 12 September 2020 terhadap Putusan Pengadilan NegeriKalianda tanggal 9 September 2020 Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kla dansalinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada KuasaHukum Pembanding pada tanggal 21 Oktober 2020;5.

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 937 K/Sip/1970 tanggal 22 Maret1972,dalam pertimbangannya menyatakan Suatu perjanjian jual bellyang dilaksanakan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor10 Tahun 1961 harus memenuhi Peraturan Pemerintah tersebut, dansuatu akta perjanjian jual beli yang dilaksanakan dihadapan seorangPejabat Pembuat Akta Tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor10/1961, dianggap sebagai akta yang mempunyai kekuatan buktiyang sempurna;6.

Yang amarnya tertulis sebagaiberikut:DALAM KONVENSI :Menolak permohon Pemohon konpensi/Tergugatrekonpensi;DALAM REKONPENST ;Menolak gugatan rekonpensi Termohonkonpensi/Penggugat rekonpensi;DALAM KONPENSI DAN REKONPENST ;Menbebankan kepada Pemohon konpensi/Tergugatrekonpensi untuk membayar biaya sebesar Rp. 191.000,(seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);Membaca surat pernyataan banding yang di buatoleh Panitera Pengadilan Agama Fakfak Nomor10/Pdt.G/2011/PA.FF, yang menyatakan bahwa pada hariSenin

dinyatakan dapat di terima.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim PengadilanTinggi Agama Jayapura meneliti dengan seksama berkasbanding serta surat surat yang berkaitan denganperkara a quo, selanjutnya akan memberikanpertimbangan sebagai berikutDALAM KONVENSIMenimbang, bahwa Pemohon/Pembanding adalahPegawai Negeri Sipil pada Kantor Satpol Pamong PrajaPemda Fakfak, apabila ingin melakukan perceaian harusterlebih dahulu memenuhi persyaratan administrasiseperti yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor10

tahun 1974 sudah terbukti.Menimbang, bahwa = dengan pertimbanganpertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan TinggiAgama Jayapura berkesimpulan bahwa PermohonanPemohon/Pembanding untuk mengucapkan ikrar talakterhadap Termohon/ Terbanding sesuai pasal 70 ayat (1)Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubahdengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentangPeradilan Agama, dapat dikabulkan dengan membatalkanPutusan Pengadilan Agama Fakfak nomor10

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Fakfak Nomor10/Pdt.G/2011/PA.FF tanggal 12 Juli 2011 #Masehibertepatan dengan tanggal 10 Syaban 1432 Hijriyah. Dan dengan mengadili sendiriDALAM KONVENSI Mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding.13 Memberi izin kepada Pemohon/Pembanding untukmengucapkan ikrar talak satu raji terhadapTermohon/Terbanding yang dilaksanakan dimukapersidangan Pengadilan Agama Fakfak.DALAM REKONVENSI Mengabulkan gugatan rekonvensi dariTermohon/Terbanding untuk sebahagian.

LahirJenis KelaminTempat TinggalPekerjaanNomor Handphone/Email (jika ada)Selanjutnya disebut TERGUGAT 2 NamaTempat/Tgl LahirJenis KelaminTempat TinggalPekerjaanNomor Handphone/Email (jika ada)Selanjutnya disebut TERGUGAT II: Reban Nur Rohmad: Magelang, 01 Januari 1985: Lakilaki: Dsn Batur Rt.01 Rw. 07 WonoleloSawangan Magelang :: Ternak Sapi: Miati: Magelang, 31 Desember 1985: Perempuan: Dsn Batur Rt.01 Rw. 07 WonoleloSawangan Magelang: PetaniTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor10

Selanjutnyaterhadap biaya perkara yang timbul akibat Gugatan ini dibebankan kepada Penggugat:Memperhatikan Ketentuan Pasal 271 Rv, Herziene Inlandsch Reglement (HIR)serta Ketentuan Peraturan lainnya yang bersangkutan;MENETAPKAN : Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Perdata Nomor10/Pdt.G.S/2021/PN.Mkd yang dilakukan oleh Penggugat; Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mungkid untuk mencatat pencabutan inike dalam register perkara Nomor 10/Pdt.G.S/ 2021/PN.Mkd; Membebankan biaya perkara Gugatan

Memerintahkan untuk mencoret perkara gugatan Nomor10/Pdt.G.S/2019/PN Dpu dari daftar perkara yang tersedia untuk itu;3. Menyatakan proses persidangan perkara gugatan Nomor10/Pdt.G.S/2019/PN Dpu selesai karena dicabut;4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.256.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 olehH. M. NUR SALAM, S.H.

Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor10/G/2020/PTUN.PDG. tanggal 8 Oktober 2020;. Berkas perkara, Suratsurat bukti yang diajukan oleh para pihak dan suratsurat yang berkenaan dengan perkara ini;.

,M.H dan MURSAL ANIS,S.Hserta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan telah diberitahukankepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 16 Oktober 2020 dengan SuratPemberitahuan Pernyataan Banding Nomor10/G/2020/PTUN.PDG; Menimbang, bahwaTergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 3 November2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padangpada tanggal 12 November 2020 dan telah diberitahukan kepadaPenggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor10/G/2020/PTUNPDG tertanggal 8 Oktober 2020;MENGADILI SENDIRIDALAM POKOK PERKARA:Halaman 4, Putusan Nomor 260/B/2020/PT.TUNMDNFormul02/Proksi01/KIM1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknya menyatakan gugatanPenggugat tidak dapat diterima;2.

tentangPeradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009dan telah diajukan memenuhi syaratsyarat yang ditentukan oleh undangundang, sehingga permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formaldapat diterima; 222 2222202 22 Menimbang, bahwa setelan mempelajari secara seksama berkasperkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita AcaraPersidangan, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor10