Jenis Kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan Irigasi Tertia 3 C3 Nomor 16,RT. 011/011, Kelurahan BekasiJaya, Kecamatan Bekasi Timur,Kota Bekasi;Agama > Islam;Pekerjaan : PNS (Perum Bulog Divie DKIJakarta);Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa denganDakwaan sebagai berikut:PRIMAIRSUBSIDAIRPerbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan dan Penambahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalamPasal 3 Juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJuncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan dan Penambahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Mahkamah Agung

Menyatakan Terdakwa ENDANG Bin ATMADJA tidak terbukti bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi JunctoUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, sebagaimanadiuraikan dalam Dakwaan Primaitr,2.

menyelesaikanSENGKETE ~~ we me i in me me me enPenetapan Hakim Ketua Sidang Nomor29/Pen.PP/20 10/PTUN.Mdo tanggal 27 Agustus 2010tentang hari PemeriksaanPEFSlAPAI; see < semis wees eon Ghee Bo ae Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor27/Pen.HS/20 10/PTUN.Mdo tanggal 23 September 2010tentang hariPersidangan; 2c rere rer rer eee eee e eee Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 11 Agustus2010 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 26Agustus 2010 dengan Register Nomor31

/G/20 10/PTUN.Mdo; Surat permohonan dari Pemohon Intervensi tertanggal30 September 2010 tentang permohonan menjadi pihakI ntervensi dalam perkara Nomor31/G/2010/PTUN.Mdo ; Telah membaca berkasTENTANG DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagaiberikut t= =6 ware same om1.

., juncto Nomor31/Pdt.SusPKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 16 Januari 2019 yangamarnya sebagai berikut:1.Mengabulkan permohonan Pemohon (Kim In Duck, dalam jabatannyaselaku Direktur Utama PT O Sung Garment), Pemohon II (KampanyogoD.J.

., tanggal 14 Agustus 2018;Membatalkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor31/Pdt.SusPKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 14 Agustus 2018;Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 525 K/Pdt. SusPailt/20194. Menyatakan Termohon (PT Il Jin Sun Garment) Pailit dengan segalaakibat hukumnya;5. Menunjuk Sdr. Abdul Kohar, S.H., M.H., Hakim Niaga pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;6.

bahwaperdamaian telah dipenuhi, dengan demikian permohonan pembatalanperdamaian yang diajukan olen Pemohon sebagai salah satu Kreditur dariTermohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, sebagaimanadiatur dalam Pasal 291 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 37Tahun 2014 tentang Kepailitan dan PKPU;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyataPutusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor08/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., juncto Nomor31

yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 18 Maret 2019Nomor 31/Pdt.G//2019/PN.Bkn tentang penentuan hari sidang pertama;Telah membaca surat gugatan dan suratsurat lainnya yang berkaitan;Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan; Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal O1Maret 2019 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraaan Pengadilan NegeriBangkinang pada tanggal 18 Maret 2019, di bawah register perkara Nomor31

IImeninggal dunia, maka akan mengajukan gugatan baru dengan memperbaikipihak yang akan digugat; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimanatersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugatmengajukan pencabutan terhadap gugatannya tersebut pada tahap sebelummemasuki tahap jawaban Tergugat dan Tergugat II, maka terhadap pencabutangugatan oleh Penggugat tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat dan Tergugat II, oleh karenanya pencabutan perkara perdata Nomor31

pekerjaanKaryawan Swasta di BSA, tempat tinggal di KabupatenSeluma, sebagai Pemohon;melawanTermohon, tanggal lahir 17 Oktober 1994, agama Islam, pendidikan SMP,pekerjaan lbu rumah tangga, tempat tinggal diKabupaten Seluma, sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Januari 2019yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais Nomor31

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor31/Pdt.G/2019/PA.Tas dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tais untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;Hal. 4 dari 6 hal. Pen. No 31/Pdt.G/2019/PA.Tas3.

., yang jadi subjek hukumnya adalah anakanak keturunandari Sakino yaitu: Suparti, Nyamirah, Ida Sulistiana, Yahni sebagai ParaPenggugat dan yang menjadi objek hukumnya adalah harta peninggalan Sakino;Jadi dengan demikian jelas perkara ini tidak sama dengan perkara Nomor31/Pdt.G/2015/PN.Njk;Dan perlu kami jelaskan perkara ini diajukan guna mendapatkan kepastianhukum karena Putusan Perkara Nomor 31/Pdt.G/2015/PN.Njk., masihmengambang, tidak jelas dan tidak ada kepastian hukum;Dalam Pokok Perkara: Bahwa

gugatan yang tercatat dalam register perkara Nomor49/Pdt.G/2015/PN.Njk., ini diajukan untuk mendapatkan kepastian hukumyang jelas dan tegas, tidak seperti putusan dalam perkara Nomor31/Pdt.G/2015/PN.Njk., yang tidak jelas pemenangnya dan tidak adakepastian hukumnya, karena dalam putusan perkara Nomor31/Pdt.G/2015/PN.Njk., halaman 27 dalam konvensi menolak gugatanPenggugat seluruhnya, dan dalam Rekonvensi juga menolak gugatanPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;Dengan demikian sampai

Nomor 1518 K/Pdt/2017 Bahwa dari fakta persidangan ternyata bahwa telah ada perkara sebelumnyayang subjek dan objek dan materi gugatannya adalah sama dengan perkaraa quo, yaitu perkara perdata di Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor31/Pdt.G/2015/PN.Ngjk., tanggal 26 Februari 2015, yang mana putusan atasperkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga sudahtepat gugatan a quo adalah nebis in idem; Bahwa lagi pula alasanalasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktianyang bersifat penghargaan

Menimbang, bahwa pencabutan Perkara yang diajukan oleh Penggugattersebut tidak bertentangan dengan hukum dan perundangan (Vide Pasal 271 Rv),maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapatlah dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan makadiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batang untuk mencoret PerkaraNomor 31/Pdt.G/2016/PN Btg tersebut dari register Perkara Perdata yang sedangberjalan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Perkara Nomor31

Mengabukkan permohonan pencabutan Perkara Perdata Nomor31/Pdt.G/2016/PN Btg ;2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batang untukmencoret Perkara Nomor : 31/Pdt.G/2016/PN Btg tersebut dari RegisterPerkara Perdata yang sedang berjalan ;3.

Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Terbanding semula Pelawan dengan SuratPerlawanan/Bantahan tertanggal 17 September 2018 yang telah didaftarkanHalaman 1 dari 31, Putusan Nomor 79/PDT/2019/PT KPGdikepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dibawah Register Perkara Nomor31/Pdt.Bth/2018/PN.Mme, telah mengemukakan halhal sebagai berikut:1.

Menghukum Para Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini, yaitu sebesar Rp2.361.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh saturibu rupiah) secara tanggung renteng;Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor31/Pdt.Bth/2018/PN.Mme,tanggal 14 Februari 2019, Para Pembanding semulaPara Terlawan telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Februari2019, sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor1/Akte.Pdt/2019, yang dibuat oleh Panitera

(A.QUO ET BONO)Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Para Pembandingsemula Para Terlawan tersebut, telah pula diberitahukan dan diserahkan kepadaHalaman 17 dari 31, Putusan Nomor 79/PDT/2019/PT KPGKuasa Terbanding semula Pelawan pada tanggal11 April 2019, sebagaimanaternyata dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor31/Pdt.Bth/2018/PN.Mme, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Maumere;Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh ParaPembanding semula

Menghukum para terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini yaitu sebesar Rp. 2.361.000, (dua juta tiga ratus enampuluh satu ribu rupiah) secara tanggungrenteng.Bahwa hakim tidaklah Keliru) dan telah memutuskan perkara nomor31/Pdt.Bth/2018/PN.Mme sangatlah sempurna oleh karena : Obyek tanah sengketa di beli dari bapak A.Beo Da Costa pada tahun1935,beli saat itu karena antara A.Beo Da Cost dan Fransiskus Iku Parera adalahlpar (kerang) dimana A.Beo Da Costa kawin dengan Dua Muda Parera

Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang untukMenguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere Nomor31/Pdt.Bth/2018/PN.Mme.2.

terjadi di persidangan;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telahdatang dan menghadap ke persidangan, untuk Penggugat hadir kuasanyatersebut di atas yang bernama Ade Ramlan untuk Tergugat dan Tergugat IItidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnyayang sah untuk itu;Menimbang, bahwa pada persidangan sebelumnya telah dibacakan suratgugatan Penggugat dan pada persidangan selanjutnya Kuasa Penggugatmenyatakan secara lisan akan melakukan pencabutan perkara Nomor31

dicabut maka memerintahkan kepadaPanitera Pengadilan Negeri Muara Enim untuk mencatat pada register perkaraNomor: 31/Pdt.G.S/2019/PN Mre dari register perkara Gugatan dalam tahunyang berjalan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim atas pencabutantersebut, dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Memperhatikan, pasal 271 Reglement op de Rechsvordering (Rv) danketentuan perundangundangan yang berkenaan dengan perkara ini ;MENETAPKAN1 Mengabulkan permohonan Pengggugat atas pencabutan perkara Nomor31

Kelurahan Buol Kecamatan BiauKabupaten Buol berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2016 ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahNomor 89/PID/2016/PT PAL tanggal 28 Juni 2016 tentang Penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 89/PID/2016/PT PALTelah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Buol Nomor31/Pid.B/2016/PN Bul dan semua suratsurat yang berhubungan denganperkara

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp.2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca, putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor31/Pid.B/2016/PN Bul tanggal 31 Mei 2016 yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :1. Menyatakan Terdakwa Lukman Dj. Van Gobel Alias Luk tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanapenganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) bulan;3.

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca, Akta Permintaan banding Nomor18/02/Akta.Pid/2016/PN.Bul tanggal 2 Juni 2016 yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Buol, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukanPermintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor31/Pid.B/2016/PN Bul tanggal 31 Mei 2016, Permintaan banding mana telahdiberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Juni

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor31/Pdt.G/2016/PN Olm., tanggal 29 Agustus 2016 yang dimintakanbanding tersebut;3.

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat bandingditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telahdiberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 23 Maret 2017, kemudianterhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor31/Pdt.G/2016/PN Olm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor31/G/TF/2021/PTUN.BDG tanggal 22 Juli 2021;3. Berkas perkara Nomor 31/G/TF/2021/PTUN.BDG beserta suratsuratlainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;Him. 2 dari 11 hlm.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor31/G/TF/2021/PTUN.BDG, tanggal 19 Juli 2021MENGADILI SENDIRI:DALAM EKSEPSI:Menerima Seluruh Eksepsi dari Tergugat/Pembanding;DALAAM POKOK PERKARA:1. Menolak gugatan dari Para Penggugat sekarang Para Terbanding untukseluruhnya.2.

Put.No.227/B/TF/2021/PT.TUN.JKTPasal 26 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan SecaraElektronik, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding/Tergugatsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama SalinanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor31/G/TF/2021/PTUN.BDG tanggal 22 Juli 2021 beserta berkas perkara yangdimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan

banding ditetapkan dalamamar putusan ini;Mengingat, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun2009, UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait dengansengketa ini;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat; Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor31

Putusan Nomor 2906 K/Pid.Sus/2019Membaca Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor31/Pid.Sus/2019/PN Krg, tanggal 2 Mei 2019 yang amar selengkapnyasebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa HENDRIX SUMARNA alias HENDRIX binSUSILO WIYONO tersebut di atas, tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalamdakwaan Primair:2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut:3.

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor31/Pid.Sus/2019/PN Krg tanggal 2 Mei 2019 sekedar mengenai pidanayang dijatunkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyisebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa HENDRIX SUMARNA alias HENDRIX binSUSILO WIYONO tersebut di atas, tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalamdakwaan Primair:2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut:3.

Pengadilantelah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusanJudex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwatersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi JawaTengah Nomor 173/PID.SUS/2019/PT SMG, tanggal 17 Juni 2019 yangmemperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor31

Tg Manoppo, RT.003,Lingkungan Ill, Kelurahan Motoboi Besar, KecamatanKotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, sebagaiTergugat.Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatanyang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor31/Pdt.G/2020/PA.Lbt. tanggal 16 Januari 2020 mengemukakan halhalsebagai berikut :1.

menghadap ke persidangan dan tidak pulaHal.3 Putusan No 31/Pdt.G/2020/PA.Ktgmenghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah,meskipun telah dipanggil melalui E Summons tanggal 21 Januari 2020, 5Februari 2020 dan tanggal 12 Februari 2020 ketidak hadiran penggugattersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah.Menimbang, bahwa tergugat tidak tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil ataukuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan nomor31

/19 September 1956;Jenis kelamin > Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Jaya Mandala Vil Nomor 2 MentengDalam Jakarta Selatan:Agama : Islam;Pekerjaan : Mantan Menteri Agama RI Periode Tahun 20092014Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengandakwaan sebagai berikut:PERTAMA:ATAUKEDUAPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) yuncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijuncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUH Pidana juncto Pasal 65 Ayat(1) KUHPidana;:Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiHal. 1 dari 18 hal.

Putusan Nomor 302 PK/Pid.Sus/2018sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijuncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana juncto Pasal 65 Ayat(1) KUHPidana;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada KomisiPemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor TUT 42/24/12/2015tanggal 23 Desember 2015 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa SURYADHARMA ALI telah terbukti secara

Putusan Nomor 302 PK/Pid.Sus/2018Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana bahwadalam perkara a quo judex facti menggunakan hasil perhitungankerugian Keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dariPembangunan (BPKP) sedangkan tidak ada hasil pemeriksaan dariBadan Pengawasan Keuangan (BPK) yang mendeclare adanyakerugian negara tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan:Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor31/PUUX/2012 menyebutkan bahwa Komisi PemberantasanKorupsi (KPK

Nomor31/Pdt.G/2018/PTA.YK. yang dimintakan kasasi tersebut;4. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat/Terbanding/TermohonKasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena dalampenyelesaian sengketa tidak menggunakan prinsip syariah;5.

dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, VENDY ADISUKMA, ST BIN SUPARNO CHRISNANTO, tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor31

Putusan Nomor 164 K/TUN/2020Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima olehPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan Putusan Nomor31/G/2019/PTUN.SBY., tanggal 13 Agustus 2019, kemudian di tingkatbanding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya, dengan Putusan Nomor 239/B/2019/PT.TUN.SBY.

SBY tertanggal 19 November2019 juncto Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor31/G/2019/PTUN.SBY tertanggal 13 Agustus 2019;dan dengan mengadili sendiri ;Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat dan Tergugat IlIntervensi:Halaman 3 dari 6 halaman.

lahir Sinjai, 31 Desember 1978,agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, PendidikanSekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman diDusun Leppang, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan,Kabupaten Sinjai sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;DUDUK PERKARABahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5Februari 2020 mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah terdaftardi kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor31

patut, sedangkan tidak ternyatabahwa tidak datangnya para Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasanyang sah;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua halyang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon, meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggalan Nomor31

memberikanJawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, permohonan pencabutan gugatanyang diajukan oleh Penggugat belum masuk dalam jawab menjawab atau Tergugatbelum memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat; sehingga ataspencabutan gugatan ini tidak perlu menunggu tanggapan atau persetujuan dariTergugat;Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakimmenyatakan bahwa permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor31

Menyatakan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor31/Pdt.G/2021/PN. Bkn oleh Penggugat dikabulkan;2. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas Buntuk mencoret perkara Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN. Bkn dalamregister perkara yang sedang berjalan untuk itu ;3.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini, sejumlah Rp. 4.811.000, (empat juta delapan ratus sebelas ribu rupiah).Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang menyatakan bahwa padatanggal 23 Oktober 2017, Pembanding semula Penggugat telah menyatakanmemohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor31/ Pdt.G/ 2017/ PN Sgm, Tanggal 12 Oktober 2017, untuk diperiksa dandiputus dalam Pengadilan Tingkat

Desember 2018 ;Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 31/ Pdt.G/2017/ PN Sgm, Yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan NegeriSungguminasa, kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 29Desember 2017 dan kepada Terbanding semula Tergugat masingmasingpada tanggal 29 Desember 2017, telan memberi kesempatan kepada masingmasing pihak untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yangbersangkutan ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor31

menyatakanpermohonan banding pada tanggal 23 Oktober 2017 maka pernyataanpermohonan banding dari Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggangwaktu dan dengan cara cara sebagaimana telah ditentukan oleh undangundang, oleh karena itu permohonan pernyataan banding tersebut secaraformal dapat diterima;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan menelitiserta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Salinan ResmiPutusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanggal 12 Oktober 2017, Nomor31

UndangUndang No. 20 tahun 1947 Jo Undangundang DaruratRepublik Indonesia No. 1 taahun 1951 tentang tindakanTindakanSementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan SusunanKekuasaan dan Acara PengadilanPengadilan Sipil ;MENGADILI Menerima pernyataan Permohon banding dari Penggugat/Pembanding; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor31/Pdt.G/2017/PN Sgm. tanggal 12 Oktober 2017 yang dimohonkanbanding tersebut;Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 70/PDT/2018/PT MKS.