Ditemukan 468 data
783 — 3811
(hal. 335).Penerapan yang terlampau strict law atau formalistic legal thinking, sehinggamenuntut segala sesuatu due process tanpa discretion, sering mendatangkanakibat yang tidak adil (unjust result). Misalnya seorang pembunuh atauHal. 21 dari 38 Hal Put.Sela No.529/Pid.Sus/2016/PN.JKT.Brt.penyelundup extasy sebanyak 100.000 biji.
Yahya harahap, SHpada Kesimpulan dan saran :Pasal 56 ayat (1) KUHAP, jangan diterapkan secara strict law danfoemalistic legal thinking. Pasal tersebut tidak diterapkan secara kaku tapi harus " dilenturkansehingga tidak menimbulkan akibat yang jelek dan ketidakadilan (poerlyand injustice). Oleh karena itu, putusan MA No. 1565 K/Pid/1991, jangan diangkat dandiajdikan sebagai stare decisis.
78 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Raya Pondok Cabe Blok ANo. 10 11 Tangerang adalah pemegang lisensi tunggal di Indonesia daribuku buku berjudul :1.Buku berjudul BERPIKIR DAN BERJIWA BESAR dengan judul asli TheMagic Of Thinking Big, karangan David J Schwartz ;.
Terbanding/Penuntut Umum II : NURHIDAYATI, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : A. ASBEN AWALUDDIN, S.H
28 — 16
Maka dasar fakta hukumitulah Hakim Tingkat Pertama menerapkan hukum yang seadiladilnyadalam putusannya.Dan yang terpenting Yudex Pactie Tingkat Pertama Yang MemeriksaPerkara ini dapat menentukan Tujuan Hukum, Rasa Keadilan, RasaKepastian, dan Rasa Kemamfaatan sebab jika Hakim Tingkat Pertamamenerapkan hukum secara tidak Professional dan bersikap formalisticlegal thinking maka akan kaku dan hanya menjadi corong undangundangsebagaimana yang di terapkan dalam ajaran Hukum Murni bahwa hukum ituharus
2207 — 2370 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bercampur aduk antara opini dengan prasangka buruk(negative thinking) dari Penggugat, yang pada kesimpulannya menandakansikap ngawur dan cerminan sikap emosional yang tidak berdasar dariPenggugat;Hal demikian memang diakui Penggugat dengan pernyataan : bahwaPenggugat menduga keras Kerapatan Adat Nagari Salido Kecamatan IV Jurai,Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat (angka 14 halaman 4) danUntuk itu Penggugat berpendapat (baik kKedua halaman 6 sebelum huruf 1);Bahwa terhadap gugatan tersebut
171 — 57
SH, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid 1.Hlm.340341)Penerapan pasal 23 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak hendaknya jangan diterapkan secara strict law danformalistic legal thinking.
76 — 39
yang ada 5Menimbang, bahwa terlepas dari memori banding tersebutdiatas, MajelisHakim Tinggi tidak sependapat dengan putusan tersebut, dengan pertimbanganbahwa, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, hanya karenadidalam posita, tertulis katakata tidak menimbulkan kerugian bagi penggugatbaik materiil maupun immaterial, yang selanjutn ya dianggap kabur dan tidak jelasMenimbang, bahwa didalam beberapa putusan Mahkamah Agung,ditegaskan bahwa, Hakim tidak perlu terlalu formalistic justice thinking
171 — 864
SH, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid 1.Hlm.340341)Penerapan pasal 23 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak hendaknya jangan diterapkan secara strict law danHalaman 6 dari 15 Putusan SelaNomor 3/Pid.Sus Anak/2018/PN.MII.formalistic legal thinking.
1.DARWIN LAMID
2.LENNY MAYDALENA
Tergugat:
1.YULISNA
2.Hartini anak alm Sajoeti Lamid
3.ANDRIES anak alm Sajoeti Lamid
4.nelwati anak alm Sajoeti Lamid
70 — 13
Hukum Acara PerdataIndonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 115) :Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili Suatu perkarasesuai dengan sifat hukum acara perdata Indonesia yang bersifat sederhana,cepat dan biaya ringan, maka sistem pendekatan hukum yang dipergunakan,tidaklan boleh bersifat terlalu kaku (stricht law) dan bersifat formalistik(formalistic legal thinking), karenanya Majelis Hakim harus dengan arif danbijaksana memperhatikan dengan baik peristiwa dan fakta kejadian yangsebenarnya
180 — 70
patut dijaga,karena penegakan hukum formil berdasarkan sisten pendekatan Strict law atau formalisticlegal thinking, adalah sesuai dengan Deklarasi hak asasi manusia dan Miranda Rule atauMiranda Principle hal tersebut merupakan nilai yang inherent pada diri manusia akibatnyaapabila mengabaikan hal itu dipandang juga sebagai telah bertentangan dengan hak asasimanusia dan hukum, sehingga kewajiban untuk memenuhi ketentuan hukum acara pidanadalam setiap tingkat pemeriksaan bersifat imperative ;Menimbang
360 — 24
Tergugat selalu curiga, cemburu berlebihan,negative thinking serta meluapkan emosi yang tidak terkendalldengan melempar serta membanting bendabenda yang adadisekitarnya, sebagai contoh : Tergugat pernah membanting teleponrumah dan membanting handphone Penggugat.Bahwa atas peristiwa tersebut Penggugat memutuskan untuk pulangkerumah orang tua Penggugat selama 2 ( dua) bulan.Bahwa atas pertengkaran tersebut Baik Tergugat dan Penggugat telah dimediasi oleh keluarga Penggugat khususnya oleh kakak dan
15 — 4
Bahkan pada saatPemohon ingin mengajak Termohon mencari tempat tinggal sendiri terpisahdari orangtua namun dari pihak Termohon sangat sulit untuk diajak mandiri,selalu berpikiran negatif (negative thinking) terhadap keluarga Pemohon,hingga selalu menuduh bahwa ada pihak ketiga dari hubunganperkawinannya.Bahwa dipertengkarannya Pemohon juga pernah dijambak, dipukulbahu/ lengannya, dan ditampar beberapa kali.
Bahkanpada saat Pemohon ingin mengajak Termohon mencari tempat tinggalsendiri terpisah dari orangtua namun dari pihak Termohon sangat sullituntuk diajak mandiri, selalu berpikiran negatif (negative thinking) terhadapkeluarga Pemohon, hingga selalu menuduh bahwa ada pihak ketiga darihubungan perkawinannya.Putusan Nomor : 2536/Pdt.G/2019/PA.BL hal. 22 dari 47 halaman> Bahwa dipertengkarannya Pemohon juga pernah dijambak, dipukul bahu/lengannya, dan ditampar beberapa kali.
NATALIA KATIMPALI, SH
Terdakwa:
WANDRI BINOL alias WANDI
33 — 15
Hornsby mengatakan, wanting, thinking and intentionally doing as aninterdependent triad conceps Kehendak, berpikir dengan sengaja melakukan, merupakankonsepkonsep yang saling berhubungan.Menimbang, bahwa hal di atas juga sejalan dengan Doktrin ilmu hukum pidana, yangmenyatakan bahwa unsur Sengaja atau yang lebih dikenal dengan istilah Opzet atau Dolusdiartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akanakibatnya.
63 — 33
Sehingga dalam putusan JudexFactie Tingkat Pertama telah memberikan penerangan hukumkepada masyarakat sebagai bentuk konkrit pembangunan nasionalbidang hukum secara Distinctive thinking (terang, jelas, mampumembedakan satu dengan yang lainnya tidak rancu) dalam suatuperkara pidana, khususnya Terdakwa a.n.PRAKA KURNIAB EFENDIJuga terhadap unsurunsur pidana yang telah cukup dipertimbangkandalam putusan Judex Factie karena pertimbangan hukum JudexFactie benar, tepat, dan jelas sesuai dengan fakta hukum
19 — 4
Bermula dari sifat dan karakter Tergugat yang kaku / keras, halmana dalam setiap menanggapi / mensikapi segala sesuatuTergugat selalu Negathive Thinking, sehingga dampaknya setiapmasalah yang sebenarnya sepele selalu berakibat menjadi masalahbesar oleh Tergugat, apabila Penggugat berusaha menjelaskanTergugat tidak mau menerima justru salah paham sehinggatimbulpercekcokan / pertengkaran ;5.2.
51 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersangka / Terdakwa bukan hanya denganmemberikan surat pernyataan tidak bersedia didampingi penasihat hukumsebagaimana dilakukan kepada Terdakwa ;Meskipun Surat Pernyataan Tersangka Tidak Bersedia DidampingiPenasihat Hukum. dari tersangka ini ada, seharusnya tidak dapat melumpuhkan dan/atau menghilangkan ketentuan undangundang yang mewajibkan pejabat yangbersangkutan untuk menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sebagaimanaditegaskan Pasal 56 ayat (1) KUHAP ;Dari segi pendekatan formalistic legal thinking
53 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga dalam putusan Judex Factie Tingkat Pertama telahmemberikan penerangan hukum kepada masyarakat sebagai bentuk konkritpembangunan nasional bidang hukum secara Distinctive thinking (terang,jelas, mampu membedakan satu dengan yang lainnya tidak rancu) dalamsuatu perkara pidana, khususnya Pemohon Kasasi.
IWAN JANI SIMBOLON, S.H.
Terdakwa:
1.SIMON SULO
2.JHON DASSI
55 — 26
Hornsby mengatakan,wanting, thinking and intentionally doing as an interdependent triad concepsKehendak, berpikir dengan sengaja melakukan, merupakan konsepkonsepyang saling berhubungan;Menimbang, bahwa hal di atas juga sejalan dengan Doktrin ilmu hukumpidana, yang menyatakan bahwa unsur Sengaja atau yang lebih dikenaldengan istilan Opzet atau Dolus diartikan sesuatu yang dilakukan olehpelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : SYARKIYAH M, S.H., M.H.
Terbanding/Penuntut Umum II : NURHIDAYATI, S.H.
23 — 16
Maka dasar fakta hukumitulah Hakim Tingkat Pertama menerapkan hukum yang seadiladilnyadalam putusannya.Dan yang terpenting Yudex Pactie Tingkat Pertama YangMemeriksa Perkara ini dapat menentukan Tujuan Hukum, Rasa Keadilan,Rasa Kepastian, dan Rasa Kemamfaatan sebab jika Hakim TingkatPertama menerapkan hukum secara tidak Professional dan bersikapformalistic legal thinking maka akan kaku dan hanya menjadi corong undangundang sebagaimana yang di terapkan dalam ajaran Hukum Mumi bahwahukum itu hams bersih
68 — 30
Putusan No.1090/Pdt.G/2019/PA Sgm.dengan alasan yang tidak jelas bahkan menuduh keluarga tergugatmenguasai harta keluarga tergugat, kondisi ini di perparah karenapenggugat selalu negatif thinking ke keluarga tergugat. Faktafakta lainpenggugat seringkali salah paham bahkan bertengkar dengan orang laindengan alasan yang tidak jelas dan emosional.
Adaa
Termohon:
Kapolri, Cq. Kapolda SulTeng, Cq. Kapolres Bangkep, Kasat Reskrim Polrest Bangkep
143 — 67
lainnya,sehingga pendekatan paling tepat untuk menuntaskan masalah ini adalahdengan cara mengintroduksi dan mengkostair ketentuan perundangundangan, agar dapat dipahami dan dikaji apakah keseluruhan tindakanhukum Termohon Praperadilan melakukan penyidikan terhadap tindak pidanayang dilaporkan Pemohon Praperadilan telah berjalan sesuai hukum,kebenaran dan keadilan, oleh karena itu pendekatan yang dilakukan untukmenuntaskan masalah ini haruslah jauh dari sikap pendekatan yang bersikapformalistic legal thinking
memperhatikankepentingan umum, disamping itu penerapan hukum acara yang terlampauteknis bisa mengingkari (justice denied on a technicality) ataupun penuntutansesuai hukum acara (due proses) tanpa kebijakan (description) seringmendatangkan akibat yang tidak adil;Bahwa walaupun demikian tertiob dan penegakan hukum Acara Pidana(hukum formil) guna menegakkan ketentuan hukum pidana (hukum materil)patut dijaga, karena penegakan hukum formil berdasarkan = sistempendekatan strict law atau formalistic legal thinking