Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadiladilnya ;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datangmenghadap sendiri dipersidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohontersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, Para Pemohonmengajukan buktibukti sebagai berikut :1.BUKTITERTULIS :1 Asli Surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Klampis, Kabupaten BangkalanNomor : Kk.15.20.07/Pw.01/36

/2013 Tanggal 24 Juli 2013 diberi tanda (BuktiP.1);2Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan olehProvinsi Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan Nomor : 3526070207790005 tanggal 24Juli 2013 bermaterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, diberi tanda ( Bukti P.2);3Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan olehProvinsi Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan Nomor: 3526074306850006 tanggal 04Juli 2013. , bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,

PigHalaman3dari127 Halaman1.4diberi wewenang untuk mengajukan Gugatan atas nama Pemerintahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 UUPPLH;Bahwa menunjuk kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.36/KMA/SK/I/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan PerkaraLingkungan Hidup tanggal 22 Februari 2013, selanjutnya disebut KKMA No.36/2013 (Lampiran VI), pada Bab N. huruf A. butir 3. a yang menyatakan(dikutip)Hak Gugat Pemerintah dan/atau Pemerintah DaerahHak Gugat Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah

: Pedoman Penanganan Perkara PerdataLingkungan bagian D (Pembuktian) angka 1 huruf b angka 2), yaitu(dikutip):Yang dimaksud ancaman serius adalah terjadinya pencemaran dan/ataukerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi tidak dapatdipulihkan kembali dan/atau komponenkomponen lingkungan hidupyang terkena dampak sangat luas, seperti kesehatan manusia, airpermukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan dan hewan.5.3.3 Bahwa adanya kata atau dalam penjelasan arti ancaman serius padaKKMA 36

/2013 yaitu pada Bab NM : Pedoman Penanganan PerkaraPerdata Lingkungan bagian D (Pembuktian) angka 1 huruf b angka 2,ancaman serius sudah terpenuhi ketika salah satu akibat secaraalternatif telah nyata atau timbul.Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 34 UUPPLH sebagaimanadijelaskan lebih lanjut dalam KKMA 36/2013, kerusakan tanah gambut di LahanKebun Terbakar yang mengalami pengerutan dan kemampuan dalammenyimpan air dan hara tidak pulih kembali (bersifat irreversible) telah memenuhiPutusan

liabilityadalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugatsebagai dasar pembayaran ganti rugi.Ketentuan ayat ini merupakan lexspecialis dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum padaumumnya.Besarmya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadappencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapatditetapkan sampai batas tertentu.Bahwa prinsip tanggung jawab mutlak (strict /iability) sebagaimanadimaksud dalam Penjelasan Pasal 88 UUPPLH dipertegas kembali dalamKKMA 36

/2013 yaitu Bab NM : Pedoman Penanganan Perkara PerdataLingkungan bagian D (Pembuktian) angka 1 huruf b butir 3) dan 4) khususmengenai penerapan dan pembuktian Strict Liability, yaitu sebagai berikutb.

Beralinh kepemilikan hak menjadi atas nama Dedi Maulana, BAberdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 36/2013 tanggal 14 Februari2013 yang dibuat oleh Neti Herawati, SH. Mkn selaku PPAT;c. Hak Tanggungan No. 8142/2104 Peringkat Pertama APHT PPATNeti Herawati, SH. Mkn No. 234/2013 tanggal 09 Juli 2013 atas namaPT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SARANA UTAMA MULTIDANABerkedudukan di Jakarta Pusat;d. ROYA berdasarkan Surat Roya Nomor. 013/BSUMLGL/XII/2014tanggal 23 Desember 2014 dari PT.

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Agraria/ Kepala BadanPertanahan Nasional no 21 Tahun 1994 tanggal 7 Desember 1994 JoNo 16 Tahun 1997 tanggal 9 Desember 1997, Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2010 Sertipikat Hak Milik No. 3696/Mekar Wangi luas 20326M2 Hapus dan diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 5626/ DesaTelajung Surat Ukur No. 36/2013 tanggal 010420134.

dibuat oleh SitiYulia Irfany Syarifuddin, SH, M.Kn selaku PPAT Beralin kepada PT.Bosung Indonesia berkedudukan di Kabupaten Tangerang.5. ahwa berdasarkan halhal yang yang telah diuraikan di atas, mohonkepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memeriksa danmemutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut ; Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum Tetap Sertipikat Hak GunaBangunan No. 5626/ Telajung atas Nama PT Bosung IndonesiaSurat Ukur No. 36

/2013 tanggal 01042013 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadiladilnya (Ex aeqou et bono)Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan NegeriCikarang telah menjatuhkan putusan Nomor 112/Pdt/G/2019/PN Ckr padatanggal 12 Desember 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :DALAM KONVENSI :Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi dan Tergugat III untuk seluruhnya;Halaman 32 dari 70 Putusan Nomor: 131

maka berdasarkan ketentuan Pasal 87ayat (3) Undang Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, layak danberalasan hukum kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadiliperkara a quo menghukum Termohon Kasasi untuk membayar uang paksa(dwangsom) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per hariketerlambatan atas pelaksanaan putusan dalam perkara ini;Majelis Hakim Tinggi dapat menambah amar putusan meskipun tidak dimintademi perlindungan lingkungan hidup;67.Bahwa berdasarkan Keputusan KMA Nomor 36

/2013, Majelis Hakim dapatmenambah amar putusan meskipun tidak diminta secara tegas oleh penggugat,dengan pertimbangan demi perlindungan lingkungan dan masyarakat;68.Bahwa masih berdasarkan pada Keputusan KMA Nomor 36/2013, dalam haltidak ada alasan atau alat bukti yang cukup maka tidak bias menghalangihakim untuk melakukan pencegahan adanya kerusakan lingkungan;69.Bahwa dalam pembuktian perkara lingkungan hidup dan tidak adanya buktiJ.ilmiah dalam menentukan hubungan kausalitas antara kegiatan manusiadengan

tanggal2 Juli 2012 berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor427/2012 tanggal 19 Juni 2012, Peringkat III sebesar Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2043/2012tanggal 27 November 2012 berdasar pada Akta Pemberian HakTanggungan Nomor 556/2012 tanggal 23 Oktober 2012, dan peringkat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sesuaiSertifikat Hak Tanggungan Nomor 395/2013 tanggal 25 Maret 2013berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 36

/2013 tanggal14 Februari 2013 yang dibuat oleh Evi Puspita Hati, Sarjana HukumNotaris di Kabupaten Pasaman Barat;.

pembayaran bagian keuntungan berdasarkan sewa yangmenjadi hak Tergugat sesuai dengan Nisbah Bagi Hasil dengan tertibsebagaimana mestinya berdasarkan Akad, maka Penggugatmenjaminkan Barang kepada Tergugat, berupa:mg Hak Milik No. 2527/Ciwaruga, atas sebidang tanah seluas 210 m2,yang terletak di Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong,Kabupaten Bandung (sekarang Kabupaten Bandung Barat),setempat dikenal dengan Komplek Parahyangan Rumah Villa A129, yang diperoleh oleh Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli No.36

/2013 tanggal 8 Mei 2013, yang dibuat dihadapan ANNE GUNADIMARTONO WIDJOJO, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah PPATdenganHalaman 21 dari 37 Putusan sela Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2017/PN.Bdgdaerah kerja Kabupaten Bandung Barat, yaitu Sertipikat Hak Milik("SHM) No. 2527/Ciwaruga tertulis atas nama TOTO SUGIHARTOmenjadi milik dan kepunyaan Penggugat;e Hak Milik No. 2496/Ciwaruga, atas sebidang tanah seluas 20 m2,yang terletak di Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong,Kabupaten Bandung (sekarang Kabupaten

Gamal Putra;39) Foto copy faktur penjualan satu unit mobil TOYOTA HI-LUX.D.C.3.0 Nomor : 0316012 tanggal 20 Agustus 2009 pembelian an Rekanan CV Gamal Putra;40) Foto copy faktur penjualan satu unit mobil TOYOTA HI-LUX.D.C.3.0 Nomor : 0316012 tanggal 20 Agustus 2009 pembelian an Rekanan CV Gamal Putra;41) Asli satu buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perhubungan TA 2013;42) Asli satu buku keputusan Bupati Halamhera Timur Nomor : 188.45/030-36

/2013 tentang standarisasi Harga Barang dan Jasa (HBJ) Kab.

Gamal Putra;39) Foto copy faktur penjualan satu unit mobil TOYOTA HI-LUX.D.C.3.0 Nomor : 0316012 tanggal 20 Agustus 2009 pembelian an Rekanan CV Gamal Putra;40) Foto copy faktur penjualan satu unit mobil TOYOTA HI-LUX.D.C.3.0 Nomor : 0316012 tanggal 20 Agustus 2009 pembelian an Rekanan CV Gamal Putra;41) Asli satu buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perhubungan TA 2013;42) Asli satu buku keputusan Bupati Halamhera Timur Nomor : 188.45/030-36

/2013 tentang standarisasi Harga Barang dan Jasa (HBJ) Kab.

Gamal Putra;39) Foto copy faktur penjualan satu unit mobil TOYOTA HI-LUX.D.C.3.0 Nomor : 0316012 tanggal 20 Agustus 2009 pembelian an Rekanan CV Gamal Putra;40) Foto copy faktur penjualan satu unit mobil TOYOTA HI-LUX.D.C.3.0 Nomor : 0316012 tanggal 20 Agustus 2009 pembelian an Rekanan CV Gamal Putra;41) Asli satu buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perhubungan TA 2013;42) Asli satu buku keputusan Bupati Halamhera Timur Nomor : 188.45/030-36

/2013 tentang standarisasi Harga Barang dan Jasa (HBJ) Kab.

Gamal Putra;39) Foto copy faktur penjualan satu unit mobil TOYOTA HI-LUX.D.C.3.0 Nomor : 0316012 tanggal 20 Agustus 2009 pembelian an Rekanan CV Gamal Putra;40) Foto copy faktur penjualan satu unit mobil TOYOTA HI-LUX.D.C.3.0 Nomor : 0316012 tanggal 20 Agustus 2009 pembelian an Rekanan CV Gamal Putra;41) Asli satu buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perhubungan TA 2013;42) Asli satu buku keputusan Bupati Halamhera Timur Nomor : 188.45/030-36

/2013 tentang standarisasi Harga Barang dan Jasa (HBJ) Kab.

., kemudian berdasarkan surat Pemekaran desa No. 005/16/IV/2013tanggal 05042013 berubah menjadi Desa Telajung KecamatanCikarang BaratKemudian berdasarkan Keputusan Menteri Agraria/ Kepala BadanPertanahan Nasional no 21 Tahun 1994 tanggal 7 Desember 1994 JoNo 16 Tahun 1997 tanggal 9 Desember 1997, Peraturan PemerintahNo. 13 Tahun 2010 Sertipikat Hak Milik No. 3696/Mekar Wangi luas20326 M2 Hapus dan diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 5626/Desa Telajung Surat Ukur No. 36/2013 tanggal 01042013Bahwa

Bahwa berdasarkan halhal yang yang telah diuraikan di atas, mohonkepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memeriksa danmemutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut ; Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum Tetap Sertipikat HakGuna Bangunan No. 5626/ Telajung atas Nama PT BOSUNGINDONESIA Surat Ukur No. 36/2013 tanggal 01042013 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yangseadiladilnya

KeputusanDirektur Jenderal Bina Marga Nomor 76/KPTS/Db/1999, tanggal 20Desember 1999, milik Saiful Hadi;3 (lembar) Lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat KeputusanKepala Unit Layanan Pengadaan Nomor 26/ULPA/2013, tanggal 07Maret 2013 tentang Penunjukan/Penetapan Kepala Sekretariat,Kelompok Kerja dan Staf Pendukung Unit Layanan Pengadaan padaDinas Pengairan Aceh Tahun Anggaran 2013 beserta lampiranya;1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Dinas PengairanAceh Besar Nomor 610/36

/2013, tanggal 15 Maret 2013 perihalPelaksanaan Pelelangan Barang dan Jasa;1 (satu) rangkap asli Laporan Hasil Evaluasi Seleksi UmumPengawasan Tehnik Pengairan (Otsus Kab/Kota) TA 2013 besertalampiranya;1 (satu) rangkap asli Dokumen Penawaran PT.

201614.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 76/KPTS/Db/1999, tanggal 20Desember 1999, milik Saiful Hadi;3 (lembar) Lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat KeputusanKepala Unit Layanan Pengadaan Nomor 26/ULPA/2013, tanggal 07Maret 2013 tentang Penunjukan/Penetapan Kepala Sekretariat,Kelompok Kerja dan Staf Pendukung Unit Layanan Pengadaan padaDinas Pengairan Aceh Tahun Anggaran 2013 beserta lampiranya;1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Dinas PengairanAceh Besar Nomor 610/36

/2013, tanggal 15 Maret 2013 perihalPelaksanaan Pelelangan Barang dan Jasa;1 (satu) rangkap asli Laporan Hasil Evaluasi Seleksi Umum PengawasanTehnik Pengairan (Otsus Kab/Kota) TA 2013 beserta lampiranya;1 (satu) rangkap asli Dokumen Penawaran PT.

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Agraria/ Kepala BadanPertanahan Nasional no 21 Tahun 1994 tanggal 7 Desember 1994 JoNo 16 Tahun 1997 tanggal 9 Desember 1997, Peraturan PemerintahNo. 13 Tahun 2010 Sertipikat Hak Milik No. 3696/Mekar Wangi luas20326 M2 Hapus dan diubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 5626/Desa Telajung Surat Ukur No. 36/2013 tanggal 01042013Halaman 33 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pat.G/2019/PN Ckr4.

Bahwa berdasarkan halhal yang yang telah diuraikan di atas, mohonkepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memeriksa danmemutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut ; Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum Tetap Sertipikat HakGuna Bangunan No. 5626/ Telajung atas Nama PT BOSUNGINDONESIA Surat Ukur No. 36/2013 tanggal 01042013 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yangseadiladilnya

Putra;39) Foto copy faktur penjualan satu unit mobil TOYOTA HI-LUX.D.C.3.0 Nomor : 0316012 tanggal 20 Agustus 2009 pembelian an Rekanan CV Gamal Putra;40) Foto copy faktur penjualan satu unit mobil TOYOTA HI-LUX.D.C.3.0 Nomor : 0316012 tanggal 20 Agustus 2009 pembelian an Rekanan CV Gamal Putra;41) Asli satu buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perhubungan TA 2013;42) Asli satu buku keputusan Bupati Halamhera Timur Nomor : 188.45/030-36

/2013 tentang standarisasi Harga Barang dan Jasa (HBJ) Kab.

sehingga sekiranya Tergugat dapat membuktikan dalilsangkalannya, maka dengan sendirinya gugatan Perbuatan Melawan Hukummenjadi dinyatakan tidak dapat dibuktikan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T2 berupa fotocopy Tanda TerimaDokumen Nomor Berkas Permohonan : 97/36/2013, Tanggal 15 Pebruari 2013dari Abdul Wahab Chairuddin,SH kepada Kepala Kantor Pertanahan KotaMakassar dan Bukti T4 yaitu fotocopy Surat dari Kantor Pertanahan KotaMakassar Nomor : 1106/00273.71/V1/2014, Perihal Undangan Gelar Mediasiatas

, selanjutnya diberi tandaPutusan No.11/Pdt.G/2016/PN Mrs2013 atas namabukti P 33 ;2013 atas namabukti P 34 ;2013 atas namabukti P 35 ;2013 atas nama bukti P 36 ;2013 atas nama bukti P 37;2013 atas namabukti P 38 ;2013 atas namabukti P 39 ;2014 atas namabukti P 40 ;2014 atas namabukti P 41 ;2014 atas namabukti P 42 ;2014 atas namabukti P 43 ;2014 atas namabukti P 44 ;2014 atas namabukti P 45 ;2014 atas namabukti P 46 ;2014 atas namabukti P 47 ;2014 atas namabukti P 48 ;2014 atas namabukti P 49 ;2014

Jenderal Bina Marga No. 76 / KPTS / Db / 1999, Tanggal 20Desember 1999, milik SATFUL HADI.14. 3 (lembar) Lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat KeputusanKepala Unit Layanan Pengadaan Nomor : 26/ULPA/2013, tanggal 07Maret 2013 tentang Penunjukan/ Penetapan kepalasekretariat,kelompok kerja dan staf pendukung unit layanan pengadaan pada dinaspengairan aceh tahun anggaran 2013 beserta lampiranya.15. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Dinas PengairanAceh Besar Nomor : 610/36

/ 2013, tanggal 15 Maret 2013 perihalpelaksanaan pelelangan barang dan jasa.16. 1 (satu) rangkap asli Laporan Hasil Evaluasi Seleksi UmumHalaman 14 Pidana No.13/Pid/2016/PT BNA17.18.19.20.21.22.23.24.25:26.Pengawasan Tehnik Pengairan (OTSUS KAB/KOTA) TA 2013 besertaLampiranya.1 (satu) rangkap asli Dokumen Penawaran PT.

Advokat dankonsultan hukum yang berkantor di Jalan Andan Sari Nomor. 61Lamongan untuk mewakili kKepentingan Penggugat berdasarkansurat kuasa khusus tertanggal 17 Juni 2013 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongandibawah register No : 36 / 2013 / PN.Lmg, yang selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT.;MELAWAN;1. PT. BANK MEGA.,Tbk, Kantor Cabang Ngagel yang berkedudukan di SurabayaDi sebut SebDagai..........:. sees DTERGUGAT I2.

Fotocopy bukti Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 630.1/SKPT/36/2013 tanggal 12 Pebruari 2013 yang dibuat oleh Kepala KantorPertanahan Kota Surakarta,Selanjutnya .....e eee eeeecceesseceesseceeseeceesteceeseeeesteeeeaees diberi tanda bukti TT 1.8,.