SOLUSI TUNAS PRATAMA, TBK;

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1862/PJ/2017, tanggal 9 Mei 2017;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT SOLUSI TUNAS PRATAMA TBK

Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT80674/PP/M.XVIIIB/13/2017, tanggal 2 Februari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1962/WPJ.07/2014 tanggal22 Juli 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Februari 2011 Nomor00055/204/11/054/13 tanggal 26 April 2013 atas nama: PT Solusi TunasPratama Tbk

Putusan Nomor 2862/B/PK/Pjk/2019Tunas Pratama Tbk, NPWP: 02.493.271.7054.000, alamat:Rukan Permata Senayan Blok C.0102 RT. 009/007, GrogolUtara, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan' perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

ADI SARANA ARMADA TBK;

KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta, 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4858/P J/2017, tanggal 13 Desember 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT ADI SARANA ARMADA TBK

Adi Sarana Armada Tbk.,NPWP: 01.955.213.2054.000, beralamat di Gedung Graha Kirana Lantai 6, JalanYos Sudarso Nomor 88 Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, sehingga jumlahyang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Rp 63.378.503.915,00Pajak Keluaran Rp 6.316.367.438,00Kredit Pajak Rp 6.538.856.202,00Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar (Rp 222.488.764,00)Halaman 2 dari 8 halaman.

Adi Sarana Armada Tbk., NPWP:01.955.213.27054.000, beralamat di Gedung Graha KiranaLantai 6, Jalan Yos Sudarso Nomor 88 Sunter Jaya, TanjungPriok, Jakarta Utara, adalah telan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BANK CIMB NIAGA TBK

PELAT TIMAH NUSANTARA, TBK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

MURINIWOOD INDAH INDUSTRY, TBK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

CENTRAL PROTEINA PRIMA TBK vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

TEMBAGA MULIA SEMANAN, TBK;;

MURINIWOOD INDAH INDUSTRY, TBK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;

PUTUSANNomor 1739/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA, TBK., beralamatdi Jalan Ancol Barat VIII Nomor 1, Kelurahan Ancol,Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara 14430, yang diwakilioleh Tjiu Thomas Effendy, jabatan Presiden Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. YoyoArifardnani, S.H.

bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002194.45/2018/PP/M.VIIB Tahun 2019, tanggal 27 Juni 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalBea dan Cukai nomor: KEP19/WBC.09/2018 tanggal 12 Januari 2018tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atauNilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP000726/WBC.09/KPP.MP.07/NTL/2017tanggal 18 Oktober 2017 atas nama PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk

Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP19/WBC.09/2018 Tentang Penetapan atas Keberatan PT CharoenPokphand Indonesia, Tbk. Terhadap Penetapan yang Dilakukan olehPejabat Bea dan Cukai Dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau NilaiPabean Nomor 000726/WBC.09/KPP.MP.07/NTL/2017 tanggal 18Oktober 2017 batal demi hukum:5.

Putusan Nomor 1739/B/PK/Pjk/2020sudah tepat dan benar, karena Bahan Pakan Ternak yang tidaktermasuk dalam Barang Kena Pajak tertentu yang atas impornyadibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga terhadapimportasi Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembalu(PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk.) dikenakan PPN dengan tarif10% sehingga terdapat tagihnan PDRI berupa PPN sebesarRp133.430.000,00; dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dalam perkara

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA, TBK.;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020, oleh Prof. Dr. H. M.

PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk;

hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, dankawankawan, jabatan Direktur Keberatan dan BandingDirektorat Jenderal Pajak, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU2669/PJ/2018, tanggal 22 Mei 2018;Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada PradhikaYudha Dharma, jabatan Pelaksana Seksi PeninjauanKembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, DirekturKeberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusitanggal 7 Juni 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) Tbk

Simatupang, Nomor 57, Pasar Rebo, Jakarta13760, yang diwakili oleh Agus Purbianto, jabatan DirekturKeuangan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.095810.16/2012/PP/M.XIIA Tahun

amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.095810.16/2012/PP/M.XIIA Tahun 2018, tanggal 26 Februari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1057/WP4J.19/2015 tanggal 8 Juni 2015 tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2012 Nomor 00029/407/12/093/14tanggal 14 Juli 2014, atas nama PT Pembangunan Perumahan (Persero)Tbk

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1057/WPJ.19/2015 tanggal 8 Juni 2015 tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang Dan Jasa Masa Pajak Agustus 2012 Nomor 00029/407/12/093/14 tanggal 14 Juli 2014, atas nama PT PembangunanPerumahan (Persero) Tbk, NPWP 01.001.613.7093.000,beralamat di Plaza PP, Gedung Wisma Subiyanto, Jalan Letjend.TB.

INDO-RAMA SYNTHETICS, TBK.;

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding pada Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2311/PJ/2019, tanggal 15 Mei 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT INDORAMA SYNTHETICS Tbk

M.VIIIB Tahun 2019, tanggal 27 Februari 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00544/NKEB/WPJ.07/2018,tanggal 5 Maret 2018, tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa KarenaPermohonan Wajib Pajak Nomor 00022/107/12/054/17, tanggal 31 Januari2017, Masa Pajak Januari 2012 atas nama PT IndoRama Synthetics Tbk

Putusan Nomor 4543/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat TagihanPajak Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor00022/107/12/054/17, Tanggal 31 Januari 2017, Masa PajakJanuari 2012 atas nama PT IndoRama Synthetics Tbk., NPWP01.001.680.6054.000, beralamat di Graha lrama Lantai 17, JalanHR Rasuna Said Blok X1 Nomor 12 Kuningan Timur SetiabudiJakarta Selatan, adalah

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak nomor00022/107/12/054/17 tanggal 31 Januari 2017 Masa Pajak Januari2012 atas nama PT IndoRama Synthetics Tbk., NPWP01.001.680.6054.000, beralamat di Graha lrama Lantai 17, JalanHR Rasuna Said Blok X1 Nomor 12 Kuningan Timur SetiabudiJakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

TIRTA MAHAKAM RESOURCES Tbk;

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2715/PJ/2018, tanggal 24 Mei 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TIRTA MAHAKAM RESOURCES TBK

NomorPUT111500.16/2014/PP/M.VIIIB Tahun 2018, tanggal 14 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00032/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 17 Januari 2017, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00012/207/14/054/15, tanggal23 Desember 2015, Masa Pajak Oktober 2014 atas nama PT TirtaMahakam Resources Tbk

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00032/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 17 Januari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00012/207/14/054/15 tanggal 23 Desember 2015 Masa PajakOktober 2014, atas nama: PT Tirta Mahakam Resources, Tbk.

CHAROEN POKPHAND INDONESIA, TBK. vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;

PUTUSANNomor 1834/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK., beralamat diJalan Ancol Barat VIIl Nomor 1, Kel. Ancol Kec.Pademangan, Jakarta Utara 14430, yang diwakili oleh TjiuThomas Effendy, jabatan Presiden Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa DR.

Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 07 Juni 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT002781.47/2018/PP/M.VIIB Tahun 2019, tanggal 27 Juni 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenolak banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan KembaliTarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) nomor: SPKTNP22/WBC.02/2018tanggal 02 Februari 2018, atas nama: PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk

junctoUndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, makapermohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yangditerima tanggal 9 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkandari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepadaMahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali, PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk

Charoen Pokphand Indonesia, Tbk.) dikenakanPPN dengan tarif 10% sehingga terdapat tagihan PDRI berupa PPNsebesar Rp24.578.000,00; dan olehkarenanya koreksi Terbanding(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam PenjelasanPasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang PajakPertambahan Nilai

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK.;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020, oleh Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko,Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1834/B/PK/Pjk/2020S.H., M.S.

CENTRAL PROTEINA PRIMA TBK VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;;

MURINIWOOD INDAH INDUSTRY, TBK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

BANK CIMB NIAGA, TBK;

Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU5254/PJ/2018, tanggal 18 Desember 2018:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kKuasa substitusiDanang Prasiasda Gunara, kewarganegaraan Indonesia,jabatan Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, SubditPeninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan danBanding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 15Januari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BANK CIMB NIAGA, TBK

Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111171.13/2011/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 9 Oktober 2018,yang telan berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut: Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00813/KEB/WPJ.19/2016, tanggal 7Desember 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juni 2011Nomor 00019/204/11/091/15, tanggal 30 November 2015, atas nama PTBank CIMB Niaga, Tbk

Dengan mengadili sendiri:3. 1.Sx 2sMenolak permohonan banding Termohon PeninjauanKembali:Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00813/KEB/WPJ.19/2016, tanggal 7 Desember2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juni 2011Nomor 00019/204/11/091/15, tanggal 30 November 2015, atasnama PT Bank CIMB Niaga, Tbk, NPWP 01.310.668.7091.000,beralamat di Jalan Jend.

BANK CIMB NIAGA, TBK;

Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU5255/PJ/2018, tanggal 18 Desember 2018:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa substitusiDanang Prasiasda Gunara, kewarganegaraan Indonesia,jabatan Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, SubditPeninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan danBanding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 16Januari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BANK CIMB NIAGA, TBK

Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111177.13/2011/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 9 Oktober 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00819/KEB/WPJ.19/2016, tanggal 7Desember 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember2011 Nomor 00026/204/11/091/15, tanggal 30 November 2015, atas namaPT Bank CIMB Niaga, Tbk

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00819/KEB/WPJ.19/2016, tanggal 7 Desember2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember2011 Nomor 00026/204/11/091/15, tanggal 30 November 2015,atas nama PT Bank CIMB Niaga, Tbk, NPWP01.310.668.7091.000, beralamat di Jalan Jend. SudirmanKav.58, Graha Niaga, Jakarta Selatan 12190 (alamatHalaman 4 dari 9 halaman.

SURYA SEMESTA INTERNUSA, Tbk

BUKIT ASAM (Persero) Tbk;

2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, dankawankawan, jabatan Direktur Keberatan dan BandingDirektorat Jenderal Pajak, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU1492/PJ/2018, tanggal 16 Maret 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk

., beralamat di JalanParigi, Nomor 1, Tanjung Enim Lawang Kidul Muara Enim,yang diwakili oleh Mega Satira, jabatan Direktur KeuanganPT Bukit Asam (Persero) Tbk.

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.Put.90187/PP/M.VIA/18/2017, tanggal 12 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP922/WP4J.03/2015 tanggal 31 Agustus2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Pemberitahuan PajakTerutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2014 Nomor16.04.000.309.3240003.3 tanggal 23 Mei 2014, atas nama PT Bukit Asam(Persero) Tbk

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP922/WPJ.03/2015 tanggal 31 Agustus 2015, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak TerutangPajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2014 Nomor16.04.000.309.3240003.3 Tanggal 23 Mei 2014, atas nama PTBukit Asam (Persero) Tbk, NPWP 01.000.011.5313.001,beralamat di Jalan Parigi, Nomor 1, Tanjung Enim Lawang KidulMuara Enim, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanHalaman 3 dari 7 halaman.

AGUNG PODOMORO LAND, TBK;

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU427/PJ/2019, tanggal 4 Februari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT AGUNG PODOMORO LAND, TBK

NomorPUT108799.16/2010/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 31 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01290/KEB/WPJ.07/2016tanggal 7 September 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Masa Pajak Desember 2010 Nomor 00102/207/10/054/15 tanggal 11 Juni2015 atas nama PI Agung Podomoro Land Tbk