oleh internal Partai Bulan Bintang melalui MahkamahPartai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Bulan Bintang, makaPengadilan Negeri Koto Baru tidak berwenang mengadili perkara perselisihan partaipolitik imiMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atasMajelis berpendapat eksepsi Tergugat I yang mendalikan bahwa Pengadilan Negeritidak berwenang mengadili perkara aquo adalah beralasan hokum dan dapatdikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I beralasa

siapa saja yang memperolehhak dari Tergugat untuk membongkar bangunan yang didirikandiatas tanah sengketa dan kemudian menyerahkan tanah sengketakepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dan jikaperlu dengan bantuan pihak Kepolisian, dengan demikianPetitum angka 7 gugatan dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan34perbuatan melawan hukum yang menguasai tanah sengketa tanpaalas hak yang sah, sehingga tidak dapat dikuasai ParaPenggugat, maka adalah patut dan beralasa

memberikan efek jera dan oranglain tidak akan melakukan tindak pidana;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka denganmengingat ketentuan pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHAP, lamanya penahanan yang telahdijalani Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa masihlebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka cukup beralasa

beralasa hak berupa Kikitir No.C. 1465/214, persil No.185 D.II, Desa Linggasari (Setelah pemekaran desamenjadi Desa Cilingga) yang terletak di Blok Cikareo, Kp. Bobojong, Rt.001/001, Desa Cilingga, Kec. Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Baratsemula tertulis atas nama Nyi Kurwiah binti Titi menjadi atas nama H.

beralasa n hukum untuk dinyatakan tidakmengikat Penggugat:Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Para Penggugat RekonvensiHalaman 8 dari 21 hal.

ByTergugat di hukum untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugatsebesar Rp.1000.000.000 seketika dan sekaligus dinyatakan ditolakMenimbang oleh karena Petitum nomor 3 dikabulkan, maka petitumnomor 6 yang mohon agar Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il harus taatdan tunduk pada putusan Pengadilan Negeri Boyolali juga beralasa untukdikabulkanMenimbang terhadap petitum nomor 7 oleh karena tidak terpenuhisyarat syarat sebagaimana ketentuan pasal 180 HIR Jo.SEMA no.4 Th.2001,maka petitum ini ditolakMenimbang

Menimbang, bahwa dalam pasal 1365 KUHPerdata sebagai dasar hukumPerbuatan Melawan Hukum maka tidak menyebut bagaimana bentuk gantiruginya, tidak menyebutkan rincian ganti rugi, yang dapat dituntut adalah : gantirugi nyata yang dapat diperhitungkan secara rinci, obyektif, dan kongkret, yangdisebut dengan kerugian materiil, dan kerugian immateriil berupa ganti rugpemulihnan kepada keadaan semula;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka menurut MajelisHakim, eksepsi Tergugat II point 2 tidak beralasa

Terdakwa belum pernah dihukumMenimbang, bahwa baik dalam Pasal 111 Ayat (1) Undangundang RINomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maupun Pasal 112 Ayat (1) Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain pidana penjara jugadikenakan denda dan beralasa jika terdakwa dikenakan untukmembayar dendasejumlah Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dan jika denda tersebuttidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalamamar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa dalam

Untuk itu pada acara pembuktian nanti akandiajukan alat bukti dan saksisaksi yang mendukungnya.Bahwa, untuk menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka 4,Tergugat menolak dengan tegas karena tidak beralasa hukum samasekali karenanya Sita Jaminan Tersebut harus ditolak dengan tegas.Bahwa, setelah diteliti secara cermat Petitum yang diajukan olehPenggugat pada angka 6 tidak pernah dimuat dalam posita gugatansehingga Petitum tersebut harus ditolak dengan tegas.Bahwa, setelah diteliti secara cermat

membubarkanPerseroan dengan permohonan para pihak yang berkepentingan,Hal 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2016/PT BGLoleh karenanya beralasan hukum jika Pengadilan Arga Makmurmenetapkan pembubaran perusahaan karena adanya akta cacathukum pada aktaakta peralihan.PERUSAHANAN DIJALANKAN PARA TERGUGAT DENGANMELANGGAR HUKUM28.Bahwa oleh karena peralihan TERGUGAT dari PENGGUGATkepada TERGUGAT VI, TERGUGAT VI yang mewakili TERGUGATIl adalah tidak sah karena didasari itikad yang tidak baik (itikadburuk) maka beralasa

I.PENDAHULUAN pada angka 10 (sepuluh) s/d 14 (empat belas) , olehkarena tidak beralasa hukum , maka TERLAWAN menolak dalildalilPELAWAN tersebut, dengan alasanalasan hukum sebagai berikut :> Bahwa , memang benar sebelum adanya PENETAPAN PENGADILANNEGERI SITUBONDO, Nomor 24/PDT.P/20118/PN.SIT , Tanggal 05JULI 2018 yang menetapkan PELAWAN sebagai WALI PENGAMPUdari DEWI SADIYAH , telah ada PENETAPAN PENGADILANNEGERI SITUBONDO, TANGGAL 10 = MEI 2011, NO.18/PDT.P/PN.STB yang menetapkan sebagai WALI PENGAMPUDEWI

Kec Ngaglik, Sleman, sebidang tanah dan bangunanwarnet Ramanet yang terletak di Jl Kaliurang Km.6 Sleman,Yogyakarta atas nama PT Lintas Netindo, sebuah mobil Suzukicarry milik Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakimberpendapat bahwa tidak terdapat cukup alasan/ sangkaanyang beralasa, sehingga tidak ada urgensinya bagi Majelishakim untuk menjatuhkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag),sehingga terhadap petitum kelima haruslah ditolak ;Menimbang bahwa terhadap petitum keenam yangmenyatakan Putuan ini

lampau,sehingga berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas gugatan Penggugattersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa soal tuntutan nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah) maka sesuai Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam,bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ianusyuz;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwaPenggugat tidak dipandang sebagai isteri yang nusyuz, maka dengan demikiangugatan Penggugat tersebut juga beralasa

Menyatakan tidak berdasar dan beralasa hukum permohonan Penggugat untukmelakukan sita jaminan yang diletakan diatas objek sengketa;halaman 24 dari 34 halaman perkara No.364/PDT/2015/PT.BDG.7. Menyatakan tidak ada kewajiban bagi Tergugat Il untuk membayar uang paksakepada Penggugat;DALAM REKONPENSI1. Mengabulkan gugatan Penggugat II Rekonpensi seluruhnya;2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;3.

(lima puluhenam koma tiga empat meter kubik), setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan barangbukti tersebut pada tanggal 7 Juli 2011 yang dititipkan Kejaksaan Negeri Sendawar kepadaKepolisian Sektor Melak, yang terhadap barang bukti tersebut diatas dinyatakan telah hilangoleh Kapolsek Melak Kapolsek Ajun Komisaris Polisi Salehodin NRP.63060423 karenahanyut oleh air sungai maka cukup beralasa hukum bagi Majelis Hakim untuk tidakmenetapkan status Barang Bukti tersebut dalam amar putusan ini ; Menimbang

hukumantara Penggugat dengan Tergugat mengenai pinjam meminjamuang terhadap tergugat III disertai dengan agunan atas sertifikat HMNo. 51 yang terletak di desa Jati atas nama Endang PamujiningRahayu (tergugat ) yang memperoleh tanah tersebut atas dasar turuntemurun/ mewariSs maka yang berhak penuh atas tanah tersebutadalah tergugat maka walaupun Penggugat mempunyai hak tapiHalaman 36 dari 39 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2015/PN Skhhak sepenuhnya ada pada tergugat , maka dengan demikian petitumangka 2 beralasa

pendidikan anakanak sertasimpanan khusus pada Bank tertentu dengan pilihan Penggugat, dibantah olehTergugat dengan dalih bahwa Tergugat belum bersedia membuatkan 2 unitrumah, karena kedua anak tersebut masih kecil dan Tergugat sendiri masihtinggal di rumah orang tua Tergugat serta simpanan deposito dan simpananhkusus buat anakanak juga dibantah oleh Tergugat dengan dalih anakanak itumasih kecil dan Tergugat dapat memperhitungkannya; dikemudian hari danMajelis Hakim menyatakan tuntutan Penggugat tidak beralasa

dibuat oleh para pihak tertanggal 26 Maret 2017, bahwadalam proses jawab jinawab para pihak masing masing telah mendalilkanHalaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 301/Pdt.G/2019/PN Sdabahwa perjanjian jual beli yang dibuat tersebut tidak dapat dilanjutkan ataudengan kata lain perjanjian jual beli tersebut di batalkan karena tidak terdapatkesepahaman di antara penggugat dan tergugat, terhadap kesepakatan parapihak untuk membatalkan perjanjian jual beli tersebut Majelis Hakimberpendapat beralasa

/1981 tanggal 25 Maret 1981 antara Penggugatdengan H.Abdul Kadir MZ dibuat dihadapan PPAT Drs.Marzuki Darwis;Bahwa, tehadap akta jual beli tersebut yang merupakan bukti P1 telahdipertimbangkan dalam petitum ke2 gugatan Penggugat dan telah memenuhiketentuan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.10tahun 1961 jo Undangundang No.5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan ParaPenggugat dalam petitum ke5 tersebut beralasa

pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut, sehinggadengan demikian terhadap petitum 1 s/d 33 dari gugatan Para Penggugat adalahpatut dan beralasan untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutterdahulu, karena keberadaan bangunan Tergugat di atas lahan sengketa, tidakberdasarkan alas hak yang sah, serta menimbulkan kerugian bagi ParaPenggugat, maka perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatanmelawan hukum oleh karena itu terhadap Tergugat patut dan beralasa