Ditemukan 1647 data
134 — 9
Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) perhari apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (Incraht Van Gewijsde)5.
34 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pol: DR 9062 DA dan STNKMobil Pick Up Mitsubishi Col L. 300 atas nama I NENGAH BUDHA, MajelisHakim Pengadilan Tinggi Mataram telah memutus barang bukti dirampas untukNegara, padahal mengenai barang bukti tersebut Pengadilan Negeri Matarammenyatakan barang bukti tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara TerdakwaEKA SAOPI di mana terhadap perkara Terdakwa EKA SAOPI telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap (incraht) dan kami Jaksa/Penuntut Umum telahmengeksekusi putusan tersebut dengan mengembalikan
HAFIFI AWAN menurut kami Jaksa/Penuntut Umum telah melampaui kewenangannya karena memutus mengenaistatus barang bukti yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (incraht)(BA.
Pembanding/Penggugat II : I WAYAN PUTRA Diwakili Oleh : JONO G. NUGROHO, SH
Terbanding/Tergugat : I WAYAN SRIDANA
54 — 25
Menghukum Tergugat/Terbanding, untuk membayar uang paksa(dwangsoom) sebesar Rp 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah)per hari keterlambatannya jika ia tidak segera menyerahkan ObyekSengketa kepada Penggugat/Pembanding terhitung sejak adanyaputusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Incraht van gewidjs);9.
93 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kerugian immateriil sebesar Rp2.000.000, 00;Sehingga total kerugian Penggugat yang harus ditanggung olehTergugat adalah sebesar Rp2.197.300.000,00 (dua miliar seratussembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dan harus dibayarkanapabila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (incraht vangewijsde),5. Menghukum Tergugat harus membayar uang paksa (dwangsom)sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatanmelaksanakan putusan;6.
101 — 44
Rekonpensi) danTermohon (Penggugat Rekonpensi), untuk itu mohon kepada yang muliamajelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo,Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 16/ Pdt.G/ 2021 PA Dps11.12.13.14.menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar konpensasisejumlah Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) kepada PenggugatRekonpensi secara tunai dan kontan dari Perusahaan milik Pemohon(Tergugat Rekonpensi) dan Termohon (Penggugat Rekonpensi)sejakputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (incraht
untuk menjamin Tergugat Rekonpensi melaksanakan isi putusanmaka sudah sepatutnya Tergugat Rekonpensi dihukum agar membayaruang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonpensi atasketerlambatan atau kelalaiannya melaksanakan isi putusan perkara inisebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap hari untuk setiapketerlambatan atau kelalaian melaksanakan isi putusan yang dihitungHalaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 16/ Pdt.G/ 2021 PA Dps15.16.mulai sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap(incraht
Balikpapan,Propinsi Kalimatan Timur, tercatat atas nama Emilda Andina statushaknya sudah berubah menjadi status hak milik tanpa ada halangandari Tergugat Rekonpensi;Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 16/ Pdt.G/ 2021 PA DpsMenghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar konpensasisejumlah Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) kepada PenggugatRekonpensi secara tunai dan kontan dari Perusahaan milik TergugatRekonpensi dan Penggugat Rekonpensi sejak putusan inimempunyai kekuatan hukum tetap (incraht
214 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nur S.Pi, selamaperkara ini berjalan hingga diperolehnya putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap (incraht van gewijsde):Menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 740Tahun 2018, tanggal 26 Desember 2018 tentang pemberhentian karenamelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Robby M.Nur S.Pi , sampai Perkara a quo berkekuatan Hukum tetap;DALAM POKOK PERKARA:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk
37 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaianperselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri setempat;13 Bahwa berdasarkan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan tersebutdi atas, maka para Penggugat berhak atas :1 Uang perjalanan dinas tugas pekerjaan di lapangan denganjumlah total Rp2.800.000,00;2 Uang THR tahun 2011 sebesar Rp3.000.000,00;3 Upah sampai proses penyelesaian perselisihan pemutusanhubungan kerja ini mempunyai keputusan hukum berkekuatantetap/Incraht
dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan bahwa telah Putus Hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat;3 Menghukum Tergugat untuk membayar uang perjalanan dinas tugas pekerjaanlapangan sebesar Rp2.800.000,00;4 Menghukum Tergugat untuk membayar uang THR tahun 2011 sebesarRp.3.000.000,00;Hal. 7 dari 16 hal.Put.Nomor 53 K/Pdt.Sus/20135 Menghukum Tergugat untuk membayar Upah sampai proses penyelesaianperselisihan pemutusan hubungan kerja ini mempunyai keputusan hukum tetap/Incraht
HANSEN, SH, M.Si
Tergugat:
Bupati Kutai Barat
226 — 236
Bahwa PENGGUGAT merupakan Terpidana kasus korupsiyang sudah memiliki kekuatan hukum tetap/incraht pada Tanggal, 26April 2016 dengan bunyi Amar Putusan sebagai berikut:MENGADILI:Halaman 7 Putusan Nomor : 43/G/2019/PTUN.SMD Menyatakan terdakwa HANSEN, SH., M.Si tidak terbukti bersalahsecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidanasebaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair; HANSEN, SH.
Bahwa PENGGUGAT selama ini tidak pernah mendapatkansurat pemberhentian sementara ataupun teguran dari BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat bahkan tetap menerimagaji seratus persen (100%) sesuai dengan Pangkat/Golongan padasaat Penggugat ditahan sampai kasus hukum PENGGUGATdinyatakan berkekuatan hukum tetap/incraht. Adalah jelas merupakanpelanggaran yang nyata dilakukan oleh TERGUGAT karena telahmelanggar Pasal 281 ayat 1 PP No. 11 Tahun 2017 TentangAdministrasi Pemerintahan.11.
Karena status hukum PENGGUGAT telah berkekuatanhukum tetap/incraht.
Oleh sebab itu kembali lagiPENGGUGAT tegaskan bahwa kasus hukum PENGGUGAT telahberkekuatan hukum tetap/incraht pada Tanggal, 26 April 2016 adalahjelas merupakan pelanggaran hukum yang nyata dilakukanTERGUGAT diberlakukan surut kebelakang oleh karena itu telahmelanggar asasasas hukum itu sendiri yang dianut oleh hukum positifIndonesia yang tidak mengenal aturan yang berlaku surut ke belakangatau Asas Retroaktif sesuai dengan UU Dasar 1945 Pasal 28 I.15.
Dengan demikian adalah tidak benar daliPenggugat yang menyatakan Tergugat memberlakukan undangundangsecara berlaku surut (rektroaktif) terhadap kasus hukum Penggugat yangtelah berkekuatan hukum tetap/incraht. Dalil inioun harus ditolak, karenatidak berdasar dan beralasan hukum ;11.
23 — 13
AtasNo.28/Pdt.G/2011/ PN.Pdg tersebut telah mempunyai kekuatan hukumtetap (incraht) sesuai Putusan Mahkamah Agung No. 2321 K/Pdt/2012tanggal 27 Maret 2014.b.
Bahwa perlu Tergugat II jelaskan kembali bahwa Penggugat sebelumnyapernah mengajukan gugatan No.28 yang mana atas gugatan tersebutmemiliki Posita dan Petitum yang sama lalu juga memiliki objek sengketayang sama dengan gugatan 119 ini (Ne bis in idem), yang mana atasgugatan No.28 tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (incraht) sesuaiPutusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 26 September 2011, yangamarnya berbunyi :Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 24/PDT/2019/PT PDG.MENGADILI :Dalam Eksepsi
Karnizul
Tergugat:
Riyadi
Turut Tergugat:
BPN KABUPATEN BOGOR
34 — 29
membalik namakan kepemilikan atas sebidang tanah darat / perumahan yang terletak di Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor atau yang dikenal dengan nama Bukit Cemara Blok P-9 No.3 Rt.08/08 Citra Indah, dengan luas 60 M2 (enam puluh meter persegi) sebagaimana yang tercatat di Surat Ukur Nomor 856/Sukamaju/2002 dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2255 atas nama pemegang hak RIYADI, dari nama Tergugat RIYADI menjadi atas nama KARNIZUL setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap INCRAHT
memproses danmembalik namakan kepemilikan atas sebidang tanah darat / perumahanyang terletak di Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor atauyang dikenal dengan nama BUKIT CEMARA Blok P9 No.3 Rt.08/08 CITRAINDAH, dengan luas 60 M2 (enam puluh meter persegi) sebagaimana yangtercatat di Surat Ukur Nomor 856/Sukamaju/2002 dalam Sertipikat Hak GunaBangunan No. 2255 atas nama pemegang hak RIYADI, dari nama TergugatRIYADI menjadi atas nama KARNIZUL setelah putusan perkara iniberkekuatan hukum tetap INCRAHT
terletak di Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten BogorHalaman 12 dari 13 Putusan Nomor 300/Pdt.G/2017/PN.Cbi.Form02/SOP/06. 3/2017atau yang dikenal dengan nama Bukit Cemara Blok P9 No.3 Rt.08/08 CitraIndah, dengan luas 60 M2 (enam puluh meter persegi) sebagaimana yangtercatat di Surat Ukur Nomor 856/Sukamaju/2002 dalam Sertipikat HakGuna Bangunan No. 2255 atas nama pemegang hak RIYADI, dari namaTergugat RIYADI menjadi atas nama KARNIZUL setelah putusan perkaraini berkekuatan hukum tetap INCRAHT
46 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dini sebagai pihak Tergugat ;Bahwa dengan putusan tersebut di atas, maka masalahatau. perkara tersebut belum dinyatakan atau ditentukansecara tetap (incraht) oleh Pengadilan siapa sebenarnyapemilik dari tanah sengketa tersebut, dan secara hukumpihak Penggugat masih diberi kesempatan untuk mengajukangugatan kembali dengan menambah pihak dari Tergugat ;Bahwa oleh karena waktu itu).
86 — 19
Bahwa Para Penggugat menuntut' Tergugat untukdibayarkannya upah selama proses perselisihan ini berjalanSampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap(incraht van gewijsde) sebesar Rp.2.053.000, setiap bulannya;12.
Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama prosesperselisihan ini berjalan sampai adanya putusan yang berkekuatanhukum tetap (incraht van gewijsde) kepada Para Penggugatsebesar Rp.2.053.000, setiap bulannya;7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom)sebesar Rp.350.000, (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perharisetiap kali keterlambatan ataupun kelalaian dalam melaksanakanPutusan perkara ini terhitung sejak putusan dikeluarkan;8.
161 — 58
Yang telah incraht;. Bahwa, ceramah penggugat tentang landasan hukum dan penafsiran hukumbahkan menyimpulan pasal KUH Perdata sebagaimana yang tertuang didalam lembar kedua tanpa nomor halaman, maka kuasa hukum Tergugat.dan Tergugat.II tidak akan menanggapi terlalu jauh namun : Penafsiran dan kesimpulan pasalpasal di dalam KUHP kami serahkansepenuhnya kepada Majelis Hakim sesuai dengan fungsinyasebagaimana undangundang pokok kehakiman.
Bahwa, dalil gugatan penggugat dalam posita (pokok perkara) sudah pernahdiperiksa dan diadili pada perkara No. 96/Pdt.G/2019/PN.Tbn. dan telahmempunyai kekuatan hukum tetap (incraht) oleh karenanya dalil dalampositanya mohon dikesampingkan:Di lain pihak gugatan penggugat terkesan tidak memahami hukum acaraperdata dan terkesan kebingungan sebagaimana posita poin angka 9menyebutkan :Jika para tergugat dan turut tergugat tidak memiliki uang tunai senilai diatasdengan ini kami memohon kepada ketua pengadilan
Ton dan sudah mempunyaikekuatan hukum tetap (incraht) oleh karenanya dalil gugatan penggugat harusdikesampingkan;Menimbang, bahwa tergugat III dalam jawaban pokok perkaranyamendalilkan bahwa Penggugat mengakui Sertifikat Hak Milik No. 00989 atasnama Alm.
Terbanding/Tergugat I : LAMRIA HUTASOIT
Terbanding/Tergugat II : KASTARI
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu
58 — 49
Bahwa Judedex Facti tidak mempertimbangkan Eksepsi Nebis InIdem dan membuat pertimbangan sendiri tidaklah kontradiktiftetapi adalah untuk menghentikan gugatan Pembanding yangakan terjadi terus menerus padahal Objeknya sama yaitu lahanlebih kurang 15 ha karena sudah ada 2 (dua) gugatan Terbanding yaitu No. 26/Pdt.G/2014/PNRAP jo Nomor:187/PDT/2015/PTMDN joPutusan Kasasi MA RI nomor: 1148 K/Pdt/2016, yang memenangkanTerbanding Dkk sebagai Putusan Pengadilan yang berkekuatanHukum tetap (/Incraht Van
Bahwa oleh Mahkamah Agung yang memeriksa Perkara dan mengadilitelah memberikan keputusan pada tanggal 30 Agustus 2016 denganNomor Register 1148 K/Pdt/2016 yang amar Putusannya menolakpermohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dan Putusan Perkara ini telahdinyatakan berkekuatan Hukum Tetap Incraht Van Gewjjsde;Halaman 27 dari 37 hal Perkara Nomor 272/Pdt/2020/PT Mdn7.
Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Nomor 40/G/2014/PTUNMDN, tanggal 19 November2014,MENGADILI SENDIRI,Menolak Gugatan Para Penggugat tersebut;Menghukum Para termohon Kasasi/Para Terbanding untuk membayarbiaya perkara dalam semua tingkat Pengadilan, yang dalam kasasiditetapkan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Bahwa Putusan Kasasi MARI nomor: 474 K /TUN/2015 jo Nomor35/B/2015/PT.TUNMDN jo Nomor 40/G/2014/PTUNMDN telahdinyatakan sebagai Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap(Incraht
sedangkan Pembanding SalmonSimanjuntak tidak mempunyai hak apapun diatas tanah terperkarabahkan surat dan alas hak yang berhubungan dengan tanah terperkarayang berada di tangan Pembanding Salmon Simanjuntak adalah tidaksah dan tidak dilindungi oleh hukum serta batal demi hukum atau setidaktidaknya tidak berkekuatan hukum sesuaidengan bunyi PutusanPengadilan Tingkat Kasasi MARI yaitu Nomor 1148 K/Pdt/2016 joNomor :187/PDT/2015/PTMDN jo Nomor 26/Pdt.G/2014/PN RAP yangtelah berkekuatan hukum tetap Incraht
206 — 64
Direktur Jenderal Pajak Tahun Pajak 2005, 2006, dan2007 dengan jumlah penghasilan Netto adalah sebesar Rp(8.422.962.119,00) daberdasarkan Putusan Pengadilan Pajak untuk Tahun Pajak 2008 dan 2009penghasilan nettonya adalah sebesar Rp(3.039.963.986,00);bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian Majelis atas buktibukti danketerangan yang disampaikan oleh Pemohon Banding dalam persidangan yaituKeputusan Direktur Jenderal Pajak dan Putusan Pengadilan Pajak yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap (incraht
35 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
apabila perlu denganbantuan aparat Kepolisian;Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasaitanah objek sengketa tersebut menimbulkan kerugian immateriil (moriil)dan materiil bagi Penggugat:Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi sebesarRp524.000.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta rupiah);Menghukum Tergugat untuk membayar uang dwangsom sebesarRp100.000.00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatannyadalam membayar ganti rugi, sejak perkara ini diputus dan incraht
84 — 47
tanah milik Musa Nurdin ;Adalah tanah milik Penggugat yang merupakan satu kesatuandengan tanah milik Penggugat berdasarkan SHM No. 684 ;Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah milik Penggugatsebagai perbuatan melawan hukum ; Menghukum Tergugat I, atau siapa saja yang mendapatkan hak atas tanah sengketa dariTergugat I, untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalamkeadaan baik dan kosong terhitung sejak putusan dalam perkara a quo berkekuatanhukum tetap (incraht
1.MUHAMMAD JAFAR ABDURAJAK
2.ERVINA SETIAWATI
35 — 8
UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan yang dimana apabila terjadi perubahan maka yangbersangkutan yang harus melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untukmencatat pada Register Akta Pencatatan Sipil setelah penetapan perubahanPengadilan berkekuatan hukum tetap, maka oleh karena itu petitum angka3dapat dikabulkan dengan redaksi yang disesuaikan dengan peraturanperundangundangan yang ada, untuk mengirimkan satu helai salinan putusanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incraht
1.M HUSNI THAMRIN
2.Maryanik Yanda
3.M Syukri Maridin
4.Mutia Eliza
5.M Firdaus
6.Misharti
Tergugat:
1.ABD KADIR
2.PT. PROPERTI SENTRAL NUSANTARA
81 — 17
Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau pihak lain yang menerima hak darinya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah milik Penggugat atau obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan bersih;
Terbanding/Tergugat I : Direktur Utama PT Angkasa Pura I Persero
Terbanding/Tergugat II : YUSUF MARYOTO T.
Terbanding/Tergugat III : TIM PANITIA PENGADAAN TANAH
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah Republik Indonesia Cq Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Kalimantan Selatan Cq Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru
34 — 17
SehinggaSHM No. 5048 atas nama Iwan Sardjono telah mempunyai kekuatanhukum yang kuat (incraht van gewisjde) sehingga menggugurkan ataumenolak bukti yang di ajukan olehterbanding / Tergugat I, berupa alatbukti tertulis4. Bahwa berdasarkan bukti surat SHM No. 48 atas nama IR.
Pasal 1866 KUHPerdata, alat bukti dalam peradilanperdata adalah:a. bukti tertulis;b. bukti saksi;Cc. persangkaan;d. pengakuan;e. sumpah.Bahwa berdasarkan fakta persidangan, baik melalui alat bukti tertulismaupun dari keterangan para saksi yang dihadirkan dipersidangan danadanya Putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap (incraht vangewisdje), serta dikuatkan dengan SHM 48 atas nama Ir.