memori peninjauan kembaliyang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkandengan kontra memori dapat menggugurkan faktafakta danbuktibukti yang terungkap di persidangan serta pertimbanganhukum Majelis Pengadilan Pajak, karena jenis barang yangdiimpor oleh Pemohon Banding bukanlah oxen sehingga tariffAANZFTA disepakati Bea Masuk adalah 5% untuk jenis lembulainnya, namun Pos Tarif yang diberitahukan oleh PemohonPeninjauan Kembali yaitu. 0102.29.10.10 adalah Pos Tarifberdasarkan Buku Tarif Kepabean

berupa sapi/oxen yang merupakanhewan untuk diambil susu dan dagingnya dalam lampiran PMKNomor 166/PMK/011/2011 Nomor urut 5, dikenakan tarif BeaMasuk AseanAustraliaNew Zealand Free Trade Area(AANZFTA) sebesar 0% dan dikenakan klasifikasi pos tarif0102.90.10.00 dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karenatidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 1 huruf (a)UndangUndang Kepabean

berupa sapi/oxen yang merupakanhewan untuk diambil susu dan dagingnya dalam lampiran PMKNomor 166/PMK/011/2011 Nomor urut 5, dikenakan tarif BeaMasuk AseanAustraliaNew Zealand Free Trade Area (AANZFTA)sebesar 0% dan dikenakan klasifikasi pos tarif 0102.90.10.00 danoleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 1 huruf (a)UndangUndang Kepabean

Barang barang dengan material tersebut sesuai hasil temuanKSO SUCOFINDO diklasifikasikan ke dalam HS 6402.99.90.00sebagaimana tercantum dalam LS yang dimaksud;Bahwa Sucofindo menetapkan klasifikasi barang tersebut tetapberpedoman pada peraturan kepabean dunia yang dibuat oleh WCO ,namun Termohon menetapkan klasifikasi barang tersebut hanyaberdasarkan interpretasi Termohon sendiri dan tidak berpedoman padaaturan WCO maupun BTKI 2012, sebab BTKI 2012 merupakan Buku TarifKepabeanan Indonesia yang disusun

Sedangkan dalam PIBNomor : 208909 tanggal 28 Mei 2013 yaitu Non Waterproof ChildrenEVA Sandal (pos 1 dan 2 sesuai lembar lanjutan PIB) berarti dalampengklasifikasian pos tarif menggunakan Buku Tarif Kepabean Indonesia(BTKI) 2012, yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2012 yaitu : PeraturanMenteri Keuangan Nomor : 213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan PembebananTarif Bea Masuk atas Barang Impor;Bahwa barang yang menjadi perkara a quo berupa Non WaterproofChildren

Kepabeanan seba;telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan Nilai Pabearpenghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;bahwa sesuai Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 160/PMK.04/20101 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, Nilai Transaksi seba;dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan Nilai Pabean dalam hal:a. barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor kePabean

Kepabeanan seba:telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan Nilai Pabearpenghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;bahwa sesuai Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 160/PMK.04/20101 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, Nilai Transaksi seba:dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan Nilai Pabean dalam hal:a. barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor kePabean

Kepabeanan sebatelah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan Nilai Pabea:penghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan; bahwa sesuai Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 160/PMK.04/201C1 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, Nilai Transaksi sebadimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan Nilai Pabean dalam hal:a. barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor kePabean

hukum dan sifat erga omnes,karena Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telahmenyerahkan bukti pendukung yang memadai berupa Commercial Invoice,Bill of Lading dan Sales Confirmation, Purchase Order, pembayaran sertabukti kirim dengan menggunakan Telegraphic Transfer sebesar USD143,034.00 dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang TermohonPeninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai denganketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undangundang Kepabean

Kepabeanan sebatelah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan Nilai Pabea:penghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;bahwa sesuai Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 160/PMK.04/201C1 September 2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk, Nilai Transaksi sebadimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan Nilai Pabean dalam hal:a. barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor kePabean

Kepabeanan seba:telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan Nilai Pabeaipenghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;bahwa sesuai Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 160/PMK.04/20101 September 2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk, Nilai Transaksi seba;dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan Nilai Pabean dalam hal:a. barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor kePabean

Barang barang dengan material tersebut sesuai hasil temuanKSO SUCOFINDO diklasifikasikan ke dalam HS 6402.99.90.00sebagaimana tercantum dalam LS yang dimaksud;Bahwa Sucofindo menetapkan klasifikasi barang tersebut tetap beroedomanpada peraturan kepabean dunia yang dibuat oleh WCO, namun Termohonmenetapkan klasifikasi barang tersebut hanya berdasarkan interpretasiTermohon sendiri dan tidak berpedoman pada aturan WCO maupun BTKI2012, sebab BIKI 2012 merupakan Buku Tarif Kepabeanan Indonesiayang disusun

Sedangkan dalam PIB Nomor :459129 tanggal 14 November 2013 berupa Children Plastic Sandal dll, (9jenis barang sesuai dengan PIB), berarti dalam pengklasifikasian pos tarifmenggunakan Buku Tarif Kepabean Indonesia (BTKI) 2012, yang mulaiberlaku tanggal 1 Januari 2012 yaitu : Peraturan Menteri KeuanganNomor: 213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentangPenetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masukatas Barang Impor;2.

Putusan Nomor 300/B/PK/PJK/2016tersebut sesuai hasil temuan KSO SUCOFINDO diklasifikasikan kedalam HS 6402.99.90.00 sebagaimana tercantum dalam LS yangdimaksud;Bahwa Sucofindo menetapkan klasifikasi barang tersebut tetapberpedoman pada peraturan kepabean dunia yang dibuat oleh WCO,namun termohon menetapkan klasifikasi barang tersebut hanyaberdasarkan interpretasi termohon sendiri dan tidak berpedomanpada aturan WCO maupun BTKI 2012, sebab BTKI 2012 merupakanBukuTarif Kepabeanan Indonesia yang disusunberdasarkanHarmonized

Putusan Nomor 300/B/PK/PJK/2016PIB) pos 1, 3, 5 berarti dalam pengklasifikasian pos tarifmenggunakan Buku Tarif Kepabean Indonesia (BTKI) 2012, yangmulai berlaku tanggal 1 Januari 2012 yaitu : Peraturan MenteriKeuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011tentang "Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan PembebananTarif Bea Masuk atas Barang Impor;Bahwa barang yang menjadi perkara a quo berupa 789 CTN NonWaterproof Plastic Sandal, Slipper dll, (6 jenis barang sesuaidengan PIB) pos 1, 3,

Barang barang dengan material tersebut sesuai hasil temuanKSO SUCOFINDO diklasifikasikan ke dalam HS 6402.99.90.00sebagaimana tercantum dalam LS yang dimaksud.Bahwa Sucofindo menetapkanklasifikasi barang tersebut tetapberpedoman pada peraturan kepabean dunia yang dibuat oleh WCO ,namun Termohon menetapkan klasifikasi barang tersebut hanyaberdasarkan interpretasi Termohon sendiri dan tidak berpedoman padaaturan WCO maupun BTKI 2012, sebab BTKI 2012 merupakan Buku TarifKepabeanan Indonesia yang disusun

Menetapkan identifikasi jenis barang yang diimpor oleh PemohonBanding sekarang Pemohon PK sebagai tersebut di antaranya PIB,Invoice, Bill of Lading, Form E.Sedangkan dalam PIB Nomor : 162587tanggal 27 April 2013 berupa 590 Cartons Non Waterproof Plastic, EVAFootwears untuk pos 1 s.d 5, berarti dalam pengklasifikasian pos tarifmenggunakan Buku Tarif Kepabean Indonesia (BTKI) 2012, yang mulaiberlaku tanggal 1 Januari 2012 yaitu : Peraturan Menteri KeuanganNomor : 213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember

bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang keberatantagihan kekurangan pembayaran penghitungan bea keluar oleh PT VacationInternational Indonesia (Penggugat / Terbanding) demikian pula pemblokirankegiatan usaha eksport pasir besi milik Penggugat / Terbanding oleh Tergugat /Pembanding apakah menjadi kompetensi Pengadilan Negeri Cilacap atauPengadilan Pajak ;Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 98 Undangundang Nomor17 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 10 tahun 1995tentang Kepabean

bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenaikeberatan Penggugat / Terbanding atas pemblokiran kegiatan usaha pengiriman /eksport pasir besi milik Penggugat / Terbanding oleh Kantor Pelayanan Bea danHalaman 23, Putusan No. 259/Pdt/2016/PT SMGCukai Cilacap, apakah benar merupakan perbuatan melawan hukum ataukahtidak ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d keputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP14/BC/2001 tanggal 7 Pebruari2001 tentang Pemblokiran Perusahaan di Bidang Kepabean

perkara aquo untuk penetapan klasifikasi pos tarif dan tarif Bea Masuk atas suatujenis barang, tata caranya adalah dengan:1.Menetapkan identifikasi jenis barang yang diimpor olehPemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sebagaitersebut di antaranya PIB, Invoice, Bill of Lading, Form E.Sedangkan dalam PIB Nomor 472066 tanggal 8 November 2016,berupa Children Sandal PVC, Youth Sandal PVC, Adult Sandal PVC,negara asal China, berarti dalam pengklasifikasian pos tarifmenggunakan Buku Tarif Kepabean

Barang barang dengan materialtersebut sesuai hasil temuan KSO SUCOFINDO diklasifikasikan kedalam HS 6402.99.90.00 sebagaimana tercantum dalam LS yangdimaksud.Bahwa Sucofindo menetapkan klasifikasi barang tersebut tetapberpedoman pada peraturan kepabean dunia yang dibuat oleh WCO,namun termohon menetapkan klasifikasi barang tersebut hanyaberdasarkan interpretasi termohon sendiri dan tidak berpedomanpada aturan WCO maupun BTKI 2012, sebab BTKI 2012 merupakanBuku Tarif Kepabeanan Indonesia yang disusun

penetapanklasifikasi pos tarif dan tarif Bea Masuk atas suatu jenis barang,tatacaranya adalah dengan :1.Menetapkan identifikasi jenis barang yang diimpor oleh PemohonBanding sekarang Pemohon PK sebagai tersebut di antaranya PIB,Invoice, Bill of Lading, Form E.Sedangkan dalam PIB Nomor : 519524tanggal 24 Desember 2013 berupa importasi barang 1.059 CartoonsNon Waterproof Childern Plastic Sandal Size : 1823 (10 Jenis barangsesuai lembar lanjutan PIB), berarti dalam pengklasifikasian pos tarifmenggunakan Buku Tarif Kepabean

Bahwa Sucofindo menetapkan klasifikasi barang tersebut tetapberpedoman pada peraturan kepabean dunia yang dibuat oleh WCO,namun termohon menetapkan klasifikasi barang tersebut hanyaberdasarkan interpretasi termohon sendiri dan tidak berpedoman padaaturan WCO maupun BTKI 2012, sebab BTKI 2012 merupakan BukuTarif Kepabeanan Indonesia yang disusun berdasarkan HarmonizedSystem.Halaman 15 dari 31 halaman. Putusan Nomor 1279/B/PK/PJK/20167.

Putusan Nomor 1279/B/PK/PJK/2016Waterproof Children EVA Slipper Size : 2429 (dan 4 jenis barangsesuai lembar lanjutan PIB), berarti dalam pengklasifikasian pos tarifmenggunakan Buku Tarif Kepabean Indonesia (BTKI) 2012, yang mulaiberlaku tanggal 1 Januari 2012 vyaitu. : Peraturan MenteriKeuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan TarifBea Masuk atas Barang Impor;Bahwa barang yang menjadi perkara a quo berupa 613 CT NonWaterproof

Bahwa Sucofindo menetapkan klasifikasi barang tersebut tetapberpedoman pada peraturan kepabean dunia yang dibuat oleh WCO,namun Termohon menetapkan klasifikasi barang tersebut hanyaberdasarkan interpretasi Termohon sendiri dan tidak berpedomanpada aturan WCO maupun BTKI 2012, sebab BTKI 2012 merupakanBuku Tarif Kepabeanan Indonesia yang disusun berdasarkanHarmonized System;Halaman 15 dari 31 halaman. Putusan Nomor 988/B/PK/PJK/20157.

Putusan Nomor 988/B/PK/PJK/2015menggunakan Buku Tarif Kepabean Indonesia (BTKI) 2012, yang mulaiberlaku tanggal 1 Januari 2012 yaitu: Peraturan Menteri KeuanganNomor 21/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang"Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masukatas Barang Impor;Bahwa barang yang menjadi perkara a quo berupa Non WaterproofPlastic Sandal, Slipper, dan lainlain tersebut diimpor dari China denganfasilitas tarif Bea Masuk AseanChina Free Trade Area, sehinggadiberlakukan

Bahwa Sucofindo menetapkan klasifikasi barang tersebut tetapberpedoman pada peraturan kepabean dunia yang dibuat oleh WCO,namun Termohon menetapkan klasifikasi barang tersebut hanyaberdasarkan interpretasi Termohon sendiri dan tidak berpedomanpada aturan WCO maupun BTKI 2012, sebab BTKI 2012 merupakanBuku Tarif Kepabeanan Indonesia yang disusun berdasarkanHarmonized System.7.

Menetapkan identifikasi jenis barang yang diimpor oleh PemohonBanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sebagai tersebut diantaranya PIB, Invoice, Bill of Lading, Form E.Sedangkan dalam PIBNomor : 511082 tanggal 18 Desember 2013, berupa Youth PlasticSandal, Adult Plastic Shoes, dsb, berarti dalam pengklasifikasian postarif menggunakan Buku Tarif Kepabean Indonesia (BTKI) 2012, yangmulai berlaku tanggal 1 Januari 2012 yaitu : Peraturan MenteriKeuangan Nomor : 213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember

Diekspor kembali adalah pengeluaran barang impor sementaradari daerah pabean sesuai ketentuan kepabean di bidangekspor.3. Tidak diekspor kembali adalah barang impor sementara yangtidak diekspor kembali dalam jangka waktu lebih dari 60 harisejak tanggal jatuh tempo impor sementara.4. Pengurusan administarsi kepabeanan adalah pengajuanpemberitahuan pabean ekspor dan/atau surat pemberitahuanuntuk mengekspor kembali.5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.6.

Diekspor kembali adalah pengeluaran barang impor sementaradari daerah pabean sesuai ketentuan kepabean di bidangekspor.3. Tidak diekspor kembali adalah barang impor sementara yangtidak diekspor kembali dalam jangka waktu lebih dari 60 harisejak tanggal jatuh tempo impor sementara.4. Pengurusan administarsi kKepabeanan adalah pengajuanpemberitahuan pabean ekspor dan/atau surat pemberitahuanuntuk mengekspor kembaili.5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.6.

Barang barang dengan material tersebut sesuai hasil temuanKSO SUCOFINDO diklasifikasikan ke dalam HS 6402.99.90.00sebagaimana tercantum dalam LS yang dimaksud.Bahwa Sucofindo menetapkanklasifikasi barang tersebut tetapberpedoman pada peraturan kepabean dunia yang dibuat oleh WCO ,namun Termohon menetapkan klasifikasi barang tersebut hanyaberdasarkan interpretasi Termohon sendiri dan tidak berpedoman padaaturan WCO maupun BTKI 2012, sebab BTKI 2012 merupakan Buku TarifKepabeanan Indonesia yang disusun

tarif dan tarif Bea Masuk atas suatu jenis barang, tatacaranyaadalah dengan :Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 317/B/PK/PJK/2016Menetapkan identifikasi jenis barang yang diimpor oleh PemohonBanding sekarang Pemohon PK sebagai tersebut di antaranya PIB,Invoice, Bill of Lading, Form E.Sedangkan dalam PIB Nomor : 208918tanggal 28 Mei 2013, Non Waterproof Youth Plastic Slipper Size: 3035(pos 2 s.d. 5 sesuai lembar lanjutan PIB) berarti dalam pengklasifikasianpos tarif menggunakan Buku Tarif Kepabean

Bahwa alasan permohonan PK dalam perkara a quo tidak dapat dibenarkan,karena dalildalil yang diajukan oleh Pemohon PK dihubungkan denganKontra Memori PK tidak dapat menggugurkan faktafakta dan buktibukti yangterungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis PengadilanPajak, karena Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembalimengajukan keberatan tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimanadimaksudkan dalam Pasal 93A ayat (2) UndangUndang Nomor: 10 Tahun1995 tentang Kepabean sebagaimana