Ditemukan 146 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 13-09-2016 — Putus : 30-06-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 06/Pdt.G/2016/PN Gns
Tanggal 30 Juni 2016 — Drs. Slamet.Ys DKK sebagai Penggugat M E L A W A N Panitia Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar DKK sebagai Tergugat sebagai Tergugat
110197
  • hendak membangun Jalan Tol Trans Sumatera(JTTS) yang tujuannya untuk memakmurkan warganya agarDaerahnya menjadi lebih baik, melainkan hanya sekedar menuntutHalaman 35 dari 110 Putusan GugatanNomor 6/Pdt.G/2016/PN Gnskeadilan dan kelayakan sehingga tidak berimbas buruk yang akanmengancam keberlangsungan hidup di masa yang akan datang.12.Bahwa perobuatan TERGUGAT telah memenuhi rumusan perbuatanmelawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdt yangunsurnya sebagai berikut:setiap perbuatan yang melawen
Register : 26-01-2017 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 20-03-2017
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 6/PDT/2017/PT YYK
Tanggal 16 Maret 2017 — Tn. Ir. H. Sunaryo Suhadi, Mba., dkk melawan Tn. Petrus Arnold Catur Wibowo, SE, dkk
315525
  • Konstruksi gugatan seperti ini jelas menimbulkanpertentangan, dan ketidak jelasan, mengenai apa yang hendak dituntutdan didalilkan oleh Para Penggugat;Hal ini dipertegas dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1875 K/Pdt/1984tanggal 24 April 1986, yang menyatakan sebagai berikut:Penggabungan gugatan perbuatan melawen hukum dengan perbuataningkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertio beracara dan harusdiselesaikan secara tersendin pulaBerdasarkan hal tersebut diatas, penggabungan Gugatan PerbuatanMelawan
Register : 11-08-2017 — Putus : 24-10-2016 — Upload : 19-05-2018
Putusan PN TERNATE Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte
Tanggal 24 Oktober 2016 — SUHARTO NOH
14037
  • Secara melawan hukum.Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi unsur secara melawanhukum disebutkan merupakan sarana atau cara bagi pelaku untukmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga unsurini sangat berkaitan dengan maksud atau niat jahat dari si pelaku untuk tujuanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawen hukum menurutpenjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999
Register : 07-09-2016 — Putus : 14-11-2016 — Upload : 01-10-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 55/PDT/2016/PT PLK
Tanggal 14 Nopember 2016 — Pembanding/Penggugat XXIX : M. JAMALUDIN
Pembanding/Penggugat XII : SARIAH
Pembanding/Penggugat XXVII : AZHAR
Pembanding/Penggugat X : ABDUL SYUKUR
Pembanding/Penggugat XXV : MASKANI
Pembanding/Penggugat VIII : EGON
Pembanding/Penggugat XXIII : MASKUR
Pembanding/Penggugat VI : JURIAINSYAH
Pembanding/Penggugat XXI : SAPARDI
Pembanding/Penggugat XXXVI : PRANYOTO
Pembanding/Penggugat IV : SAINI
Pembanding/Penggugat XIX : PANDI
Pembanding/Penggugat XXXIV : SYAHLAN
Pembanding/Penggugat II : SUYONO, AMK
Pembanding/Penggugat XVII : GUSTI UMAR ALI
Pembanding/Penggugat XXXII : RUSMADI
Pembanding/Penggugat XV : KIPTIAH
Pembanding/Penggugat XXX : ALI BADRI
Pembanding/Penggugat XIII : JAMHARI
Pembanding/Penggugat XXVIII : EDY SURYADI
Pembanding/Penggugat XI : MUHAMMAD MISLAN RUSANDI
Pembanding/Penggugat XXVI : MOHAMAD DJUHARI SAID NORNo
Pembanding/Penggugat IX : HATMAN
Pembanding/Penggugat XXIV : MASRIYANSYAH
Pembanding/Penggugat VII : MARLIAH
Pe
4228
  • KTP: 6201050107470046, Alamat: Sungai MelawenRT.015/ Desa Sungai, Melawen Kecamatan Pangkalan Lada, KabupatenKotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah;Nama: JURIAINSYAH, No. KTP: 6201012007770003, Alamat: Desa Kubu Rt.008/003, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi KalimantanTengah;Nama: MARLIAH, No. KTP: 6201015006480001, Alamat: Jl. Abdul HamidRT.015/004, Desa Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat,Propinsi Kalimantan Tengah;Nama: EGON, No.
Register : 02-01-2013 — Putus : 21-11-2013 — Upload : 01-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 4/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn
Tanggal 21 Nopember 2013 — - HADI PRANOTO,S.Pd
4974
  • Unsur secara melawan hukum.Menimbang, bahwa melawen hukum berasal dari bahasa BelandaWederrechtelijkheid, menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mencakupperbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, selain itumelawan hukum mengandung arti padanan tanpa hak sendiri (zonder eigenrecht)atau bertentangan dengan hak orang lain (tegen eers enderrs recht). dengandemikian dapat dinyatakan bahwa melawan hukum
Register : 16-05-2014 — Putus : 01-10-2014 — Upload : 12-10-2018
Putusan PN MEDAN Nomor - 42/PID.SUS/K/2014/PN.MDN
Tanggal 1 Oktober 2014 — - CHRIS LEO MANGGALA
15545
  • Menimbang, bahwa melawen hukum berasal dari bahasa BelandaWederrechitelijkheid, menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mencakupperbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, selain itumelawan hukum mengandung arti padanan tanpa hak sendiri (zonder eigenrecht)atau bertentangan dengan hak orang lain (tegen eers enderrs recht).