Jika sendainyapun ketentuan PKB tersebut masih dianggap berlakusampai dengan sekarang, ternyata dalam surat keputusan DirekturJenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan SosialTenaga Kerja No.KEP.02/PHIJSK PKKAD/PKBA/2010 tertanggal04 Januari 2010 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersamaantara ConocoPhillips Indonesia dengan Serikat PekerjaHal. 29 dari 35 hal. Put.

Kep.60/PHIJSK/PPKAD/2008 Pasal 32 ayat (4)dan (8) yaitu Tergugat diwajipbkan membayar hakhak Penggugat sebagaiberikut : 222 2n onan nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nena. Pesangon : 2 x 7 xX Rp.6.729.000, =Rp. 94.206.000,b. Uang penghargaan masa kerja :2x3xRp.6.729.000,=Rp. 40.374.000,c. Penggantian hak : 15%xRp.134.580.000, =Rp. 20.187.000,d. Reimbursement kesehatan bln November =Rp. 999.500,e. Uang Incentif triwulan ke 4 tahun 2010 =Rp. 10.093.500,f.

Bukti T33 yaitu. bukti Surat Kementerian Tenagakerjaan danTransmigrasi Republik Indonesia Nomor B.340/PHIJSK/VI/2012, tanggal5 Juni 2012, dimana bukti ini menjelaskan bahwa semua aturanpemutusan hubungan kerja bersumber pada Undang Undang Nomor 13Tahun 2008 serta tidak dibenarkan adanya pemutusan hubungan kerjadengan alasan disharmonis;Dengan demikian sudah jelas putusan Judex Facti tersebut telahbertentangan dengan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto

Kaltim Jasa Sekuriti, dalam pertemuan tersebut menghasilkanRisalah Pertemuan yang berbunyi;Pada hari ini, Rabu 16 Desember 2015, bertempat di Ruang RapatDirektorat Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial KementerianKetenagakerjaan RI, sesuai dengan undangan kami Nomor Und.150/PHIJSK/PPHI/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 telah dilakukanpertemuan antara Perwakilan Direksi PT.

yangselanjutnya diberi tanda bukti P11;12.Photo copy, Surat Keputusan Dirjend Pembinaan Hubungan Industrial DanJaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja RepublikIndonesia Nomor : B.40/PPK/IV2014, tanggal 25 Februari 2014, tentangPenanganan Kasus Ketenagakerjaan di PT.PLN (Persero) wilayah JawaTimur, , yang selanjutnya diberi tanda bukti P12;13.Photo Copy Surat Keputusan Dirjend Pembinaan Hubungan Industrial DanJaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja RepublikIndonesia Nomor : B.3804/PHIJSK

Kasega Dadidit dari Bank NISP CabangSurakarta.Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah menyimpang dariketentuan Pasal 37 ~=Surat Keputusan Direktur JenderalPembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan SosialKetenagakerjaan Nomor : Kep 21/PHIJSK/PKKA/2006 TentangPerjanjian Kerjasama antara PT.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut' telah menyimpang dariketentuan Pasal 37 = Surat Keputusan Direktur JenderalPembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan SosialKetenagakerjaan Nomor : Kep 21/PHIJSK/PKKA/2006 TentangPerjanjian Kerjasama antara PT.

telah diberi nomor masingmasingoleh para pihaknya adalah Nomor 0392.PJ/061/DIR/2006 dan Nomor DPP042/KEPADM/2006 serta diberi tanggal 24 November 2006;Bahwa Perjanjian Kerja Bersama tahun 20062008 (PKB 20062008)dimaksud telah didaftarkan di Departemen Tenaga Kerja dan TransmigrasiRl, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan SosialKetenagakerjaan dan telah mendapatkan keputusan dari Direktur JenderalPembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial KetenagakerjaanNomor KEP.16/PHIJSK

Bahwa PKB sebagaimana dimaksud huruf b di atas, telah didaftarkan diDepartemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Direktorat JenderalPembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaandan telah mendapatkan keputusan dari Direktur Jenderal PembinaanHubungan Industrial dengan Nomor K.EP.16/PHIJSK/PK.KAD/2007tanggal 23 Februari 2007;d.

Januari2019 (Bukti P12) :Fotocopy Surat Penggugat kepada Tergugat tertanggal 31 Januari 2019(Bukti P13) ;Fotocopy Pengesahan Peraturan Perusahaan PT.Roxy Prameswari yangdikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan R. dengan Nomor : TAR.1466/ PHIJSKPK/PP/X/2016 tertanggal 26 Oktober 2016 (Bukti P14a);Fotocopy Peraturan Perusahaan tertanggal 1 September 2016 (Bukti P14b)Fotocopy Pengesahan Peraturan Perusahaan PT.Roxy Prameswari yangdikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan R. dengan Nomor : TAR.1323/ PHIJSK

Waskita Karya Nomor : 86/SKWK/2008 dan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan HubunganIndustrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor : KEP.86/PHIJSK/PKKAD/2008.Hal. 31 dari 39 hal.Put. No.834 K/Pid.Sus/20152.

TIRTAMAKMUR PERKASA serta Keputusan' Direktur JenderalPembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga KerjaNo : 1031 / PHIJSK PKKAD/PP/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014Kantor Pusat PT. TIRTA MAKMUR PERKASA berkantor di GedungThe City Tower 15" Floor 37. MH Thamrin No. 81 Jakarta 10310;2. Bahwa, PT. TIRTA MAKMUR PERKASA yang beralamatkan di jalan RayaBandung Km 13 kp. Pakemitan Ciranjang Cianjur tidak memiliki penunjukan13kuasa seperti yang terdapat pada PT.

Pembinaan Industrial dan JaminanSosial ketenagakerjaan Nomor KEP96/PHIJSK/2006, sebagai berikut:Format formulir C.6 (Risalah Penyelesaian PHI oleh Mediator): 27Bahwa sedangkan format Anjuran Mediator Hubungan Industrial adalah sebagaimanaformat formulir C.5Format formulir C.5 (Anjuran Mediator Hubungan Industrial): = 9 Bahwa, berdasarkan dengan uraian di atas maka cukup terang, jelas dan nyata bahwaJudex Facti telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan menilai gugatanTermohon Kasasi/Penggugat

Bahwa permasalahan hubungan industrial di perusahaan Tergugat yaitumelakukan PHK sepihak juga terbukti dan dikuatkan dengan adanyasurat dari Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasi Republik Indonesia yang ditujukan kepada Kepala SukuDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta denganNomor: B.153/PHIJSK/PPPHI/ VII/2012, tertanggal 20 Juli 2012 perihal;Tindak Lanjut Permasalahan Ketenagakerjaan antara PK Nikeuba SBSIPT. DIG, Tbk dengan PT.

Bukti T2b : foto copi Surat dariKementrian Ketenagakerjaan 1 nomor TAR.1835/PHIJSKPK/XI/2019 tertanggal 27 November2019, dengan perihal Pengesahan PeraturanPerusahaan dan Surat Keputusan Direktur JenderalPembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan SosialTenaga Kerja Nomor : 1835/PHIJSK/PK/PP/XI/2019tanggal 27 November 2019;7. Bukti T3 : Foto copi FormulirLamaran Kerja atas nama ROY SAHATA tertanggal 06Mei 2002, diberi tanda;8. Bukti T4as: Foto copi Surat Gugatandari PT.

B.112/ PHIJSK/ V/2009 tersebut dibahas pula Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kotamadya Jakarta Utara Nomor : 1252/1.831, tanggal 01Mei 2009 (vide : Bukti TK/PR7) dan Surat Kepala Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 2848/1.835.3., tanggal01 Mei 2009 (vide: Bukti TK/PR8);.

., Direktorat JenderalPembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja c.q.Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui SuratNomor: Und.71/PHIJSK/PPHI/VHI/2010 mengundang para Penggugat danPengurus *"SEPAHAM Serikat Pekerja PT.Sandhy Putra Makmur untukmembicarakan mengenai pengaduan tersebut, dan mempertemukan denganTergugat pada hari Kamis, 2 September 2010 pukul 11.00 wib di RuangRapat Direktorat PPHI Lantai 8 Blok B Jalan Jend.

SURAT DEPARTEMEN TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI RI Nomor : B.157/PHIJSK/KPHI/IV/07 tgl.04April 2007, Telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya, bukti inimenerangkan bahwa : SATPAM adalah sebagai pekerja yang menerimaperintah kerja dari Perusahaan dan digaji olen Perusahaan seperti pekerjalainnya, dengan demikian SATPAM adalah pekerja/buruh yang mempunyaihak kebebasan untuk menjadi anggota atau tidak menjadi anggota SP/SBdan tidak dapat dihalanghalangi/dilarang oleh siapapun termasukPengusaha

PT.WingohAlbindo dan tidak bersedia membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR)Idul Fitri 2014 kepada Para Penggugat, pada tanggal 22 Juli 2014 ParaPenggugat didampingi Pimpinan Pusat Konfederasi KASBI melakukanpengaduan ke Posko Satgas Ketenagakerjaan Peduli Lebaran TingkatPusat Kemenakertrans Republik Indonesia;61.Atas pengaduan tersebut, Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiRepublik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Hubunganindustrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mengeluarkan surat NomorB.109/PHIJSK

Tidak memasukkan Sepultura sebagai tuntutan Tergugat sejak 2016, dansudah di agree pada pertemuan tanggal 31 Oktober 2016 diruang BapakMenteri, dimana pada pertemuan yang dipimpin langsung oleh BapakHanif Dhakiri tersebut, Bu Haiyaniselaku Dirjen PHIJSK juga hadir danmelanjutkan memimpin rapat dengan menyusun agenda pertemuan, sertamenginisiasi teroentuknya Team Rapim yang terdiri dari Unsur 3 orangPimpinan Bank Danamon dan 3 orang Pimpinan Pimpinan SP Danamon.2.

;Bahwa upaya penyelesaian perselisihan dilakukan dengan caramengadukan permasalahan kepada Komnas HAM, Komisi B DPRDDKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta, Komisi Ill, Komisi VI, Komisi IXDPR RI, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI;Bahwa sehubungan dengan perselisihan PHK ini, telah dilakukanupaya mediasi beberapa kali di Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasi RI, dimana selanjutnya Mediator mengeluarkan anjuranNomor B.284/PHIJSK/PPPHI/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013,yang berisi antara

Pimpinan Serikat PekerjaSejagad, Nomor B.284/PHIJSK/PPPHI/XII/2013 tanggal 24 Desember2013, perihal Anjuran, yang intinya:a. Para pihak dalam anjuran adalah Para Penggugat, Tergugat II danTergugat III;b.

Berdasarkan surat tanggal 24 Desember 2013, Nomor B.284/PHIJSK/PPPHI/XII/2013, Perihal: Anjuran yang dilampirkan oleh ParaPenggugat, terbukti:a. Perselisihan hak yang dimohonkan pencatatannya untuk dilakukanmediasi oleh Tergugat Il bukan antara Tergugat , Tergugat Ill,Tergugat Ill dan Para Penggugat tetapi hanya antara Tergugat Il,Tergugat IIl dan Para Penggugat;b. Tidak pernah ada proses Mediasi antara Para Penggugat danTergugat ;DanHalaman 111 dari 143 hal. Put.

dalam proses pembuatan SKEP 248 tahun 2009harus sesuai sebagaimana yang diatur dalam UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan Peraturan Perusahaantentang pensiun , dimana prosesnya secara sepihak tanpa terlebihdahulu diadakan perundingan PKB dengan Serikat Pekerja, jugatelah diingatkan oleh Direktur Pencegahan dan PenyelesaianD.8.D.9.Perselisihan Hubungan Industrial, Kementerian Tenaga Kerjadan Transmigrasi berdasarkan surat Nomor : B.232/PHIJSK

Surat Nomor : S2683/BL/2011, tertanggal 15 Maret 2011.Alat Bukti tentang Surat dari Ketua Ombudsman RI tentangadanya peringatan kepada Menteri BUMN khususnyaPT DI,Alat Bukti tentang hasil Penyelidikan dari KOMNAS HAM, untukmembuktikan tentang yang dilakukan tergugat telah melanggar Hamdan Tidak profesional.Alat Bukti tentang Surat dari Kementerian Tenaga Kerja, An.Direktur Jenderal, Direktur Pencegahan dan Penyelesaianperslisihan Hubungan Industrial, Nomor : B.232/PHIJSK/PPPHI/1X/2011.Alat Bukti

tunduk terhadap UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan merupakan suatu pelanggaran terhadap perundangundangan (Bukti PP50).Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan PeraturanPerusahaan tentang pensiun, dimana prosesnya secara sepihak tanpa terlebihdahulu diadakan perundingan PKB dengan Serikat Pekerja, juga telah diingatkanoleh Direktur Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan surat Nomor B.232/PHIJSK