PRESIDEN Rl, dkk vs MARUWAH,

Keempat atasPeraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang BadanPenanggulangan Lumpur Sidoarjo;Upayaupaya Tergugat (Presiden Rl) selaku Kepala Pemerintahanyaitu dengan menerbitkan Peraturan Presiden sebagai berikut:Hal. 15 dari 57 hal.

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tanggal 8 April 2007tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;3.2. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 tanggal 17 Juli 2008tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;3.3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2009 tanggal 23 September2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;3.4.

Presiden Nomor 14 Tahun 2007.

;3) Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2009 tanggal 23 September2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 14Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;4) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2011 tanggal 27 September2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 14Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;5) Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 tanggal 5 April 2012tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 14Tahun 2007 tentang Badan

Presiden Nomor 40 Tahun 2009 tanggal 23 September2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 14Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;e Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2011 tanggal 27 September2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 14Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;e Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 tanggal 5 April 2012tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 14Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan

THONTOWI JAUHARI VS PRESIDEN RI;

Putusan Nomor 8 P/HUM/2012partai politik tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, dan memerintahkankepada Presiden Republik Indonesia untuk mencabutnya;Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan suratsurat bukti berupa:1Z34Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Perwakilan OmbudsmanRepublik Indonesia di Daerah;Fotokopi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentangOmbudsman

Perundangundangan yaitu :a Asas Kejelasan Tujuan;Bahwa tujuan dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun2011 adalah sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 5 ayat 3UndangUndang Nomor 37 Tahun 2008 sebagai berikut :Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan, dan tatakerja Perwakilan Ombudsman di daerah sebagaimana dimaksud padaayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah;b Asas Kelembagaan Atau Pejabat Pembentuk Yang TepatBahwaPeraturan Pemerintah ini telah ditetapkan dan ditandatanganioleh Presiden

KADIN INDONESIA VS PRESIDEN RI;

Keberadaan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) diaturdengan UndangUndang No. 1 Tahun 1987 tentang KamarDagang dan Industri (embaran Negara Republik IndonesiaTahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor3346) jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TanggaKamar Dagang dan Industri.b.

Peraturan Presiden;Halaman 15 dari 74 halaman. Putusan Nomor. 73 P/HUM/201312.612.7f. Peraturan Daerah Provinsi; dang. Peraturan Daerah Kabupaten/KotaDengan kata lain, Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011tersebut memang dijiwai oleh asas /ex superioriderogat lex inferior.

Peraturan Presiden;f. Peraturan Daerah Provinsi; dang.

Fotokopi keputusan Presiden RI No 17 Tahun 2010 tentang PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagangdan Industri (Bukti P2);3. Fotokopi UU No. 1 Tahun 1987 tentang KADIN (Bukti P3);4. Fotokopi Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2011 tentang Tata CaraPelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Bukti P4);5. Fotokopi UndangUndang Dasar 1945 (Bukti P5);6.

Bahwa Keberadaan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) diatur denganUndangUndang No. 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, TambahanLembaran Negara Nomor 3346) jo Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 17 Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagangdan Industri.b.

MUSRIAH, MELAWAN PRESIDEN R., CS

PRESIDEN R.I dalam kedudukan sebagai Kepala Pemerintahanberalamat kantor di JI. Veteran No. 1718 Jakarta Pusat 10110,selanjutnya disebut sebagai : Tergugat ;2. MENTERI P.U, dalam kedudukan sebagai Ketua Dewan PengarahBadan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (disingkat BPLS) beralamatkantor di JI. Patimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,selanjutnya disebut sebagai : Tergugat Il ;3. KEPALA BADAN PELAKSANA BPLS, beralamat kantor, JI.

PRESIDEN RI

PRESIDEN R.I CQ. MENTERI DALAM NEGERI CQ.GUBERNUR SUMATERA UTARA CQ. WALIKOTAMEDAN, Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM, beralamatdi Jl. Kapten Maulana Lubis No. 2, Medan, 2011, semulaTERGUGAT, sekarang disebut sebagai PEMBANDING ; AGRIFINA SEMBIRING, umur 23 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat diKomplek Pertambangan Pasar 1 Tanjung Sari, Kel. TanjungSari, Kec. Medan Selayang, Kota Medan. Dalam hal inidikuasakan kepada 1. Nuriyono, SH, 2. Muslim Muis, SH, 3.Surya Adinata, SH, M.Kn, 4. Yurika N, SH, 5.

IKE FARIDA VS PRESIDEN RI;

Putusan Nomor 34 P/HUM/2016d) Peraturan Pemerintah;e) Peraturan Presiden;f) Peraturan Daerah Provinsi; dang) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundangundangan sesuai denganhierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah Jelas dan Terang, MahkamahAgung berwenang untuk menguji Peraturan Pemerintah Nomor 103Tahun 2015 yang secara hierarki perundangundangan berada di bawahundangundang.

Peraturan Presiden;f. Peraturan Daerah Provinsi, dan;g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;Oleh Karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 yangkedudukannya di bawah UndangUndang seharusnya tidak bolehbertentangan dan mengurangi/menambah ketentuan yang diatur dalamUUPA.

Peraturan Presiden;f.

HERMANSYAH, DKK VS PRESIDEN RI;

Attamimi dalam Disertasi Doktor yang berjudulPeranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dipertahankandihadapan siding Senat Guru Besar Universitas Indonesia DalaPenyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi AnalisisMengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan DalamKurun Waktu Pelita Pelita IV, di terbitkan oleh FakultasPascasarjana UI tahun 1990, berpendapat sebagai berikut: Dari segimateri pengaturan maka satu peraturan pemerintah tidak dapatmengubah materi yang ada dalam UndangUndang

Hal yang demikian itu, disatu pihak akan berartimemindahkan fungsi DPR kepada Presiden dan dilain pihakpengertian menjalankan UndangUndang, akan berarti membentukUndangUndang tanpa persetujaun DPR melalui pembentukanPeraturan Pemerintah;. Bahwa, Prof. Dr.

membentukPeraturan Presiden yang materui muatannya berisi pendelegasianwewenang kepada Presiden mengatur tata cara pungutan.

Peraturan Presiden;f. Peraturan Daerah Provinsi; dang.

Peraturan Pemerintah dibentuk oleh Presiden dan berfungsimenyelenggarakan ketentuan dalam UndangUndang baik yang secarategastegas maupun secara tidak tegas menyebutknya (Maria FaridaIndrati, IImu Perundangundangan 1, Penerbit Kanisius, 2007, hal. 243244);.

AHMAD BUSTAMI ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MYURAN SUKUMARAN;PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalambidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikanampunan.

Pemberian grasi bukanmerupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif,; melainkan hakprerogatif Presiden untuk memberikan ampunan.

Ungi Reyes melawan Presiden RI sebagaiTergugat.

Presiden berhak padasaat itu sudah dapat diuji oleh forum lain.

,M.Hum yang menyatakan dalam hal Presiden mengeluarkan Keputusan tentangpengabulan atau penolakan pemberian grasi, maka hal itu dilakukan oleh Presiden dalamrangka menjalankan hak konstitusional Presiden berdasarkan kewenangan yang diaturdalam Undang Undang Dasar Negara 1945 dan bukan kewenangan Presiden yang bersifatyudisial, namun merupakan tindakan Presiden dalam melaksanakan urusanpenyelenggaraan pemerintahan negara sehingga termasuk Keputusan Presiden dalamrangka melaksanakan urusan pemerintahan

MUSLIM ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

"Dengan demikian yang menjadi subjek TERGUGAT dalamgugatan/sengketa a quo adalah Presiden Republik Indonesia yangmenerbitkan Keptusan Tata Usaha Negara objek gugatan/sengketa;Bahwa TERGUGAT sebagai Presiden Republik Indonesia yangmerupakan unsur Penyelenggara Pemerintahan Negara yang satudiantaranya adalah mengurus urusanurusan di bidang KepegawaianHalaman 4 dari 59 halaman. PutusanNomor 8/G/2019/PTUNJKT.Negara.

Dengan demikian, dilihat dari sudut HukumAdministrasi Negara, nyatalah bahwa Presiden adalah Pejabat TataUsaha Negara yang dalam melaksanakan tugas pemerintahankesehariannya di bidang Kepegawaian Negara yang BerdasarkanPenetapan Kesatu Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentangPemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara UntukAtas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian danPemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Berpangkat PembinaUtama Muda Golongan Ruang IV

/C Ke Atas, telah memberikan kuasakepada Kepala BKN untuk atas nama Presiden Republik Indonesiamenandatangani surat keputusan penetapan :a.

Bahwa Presiden Republik Indonesia adalah pihak yang memilikikewenangan yang bersumber langsung dari Peraturan Perundangundangan yang disebut dengan atribusi. Di dalam objekgugatan/sengketa Keputusan Tata Usaha Negara a quo sebagai objekgugatan/sengketa ditanda tangani oleh Kepala Badan KepegawaianNegara dengan mencantumkan kata atas nama Presiden RepublikIndonesia.

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang BadanKepegawaian Negara;Tetapi setelah kita cari dan kita ketemukan bahwa Peraturan PresidenNomor 53 Tahun 2013 bukanlah Peraturan Presiden yang mengaturtentang Badan Kepegawaian Negara tetapi Peraturan Presiden Nomor 53Tahun 2013 adalah Peraturan Presiden yang mengaturtentang PerubahanSekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut AgamaIslam Negeri Pontianak.

DIDIN, DKK VS PRESIDEN RI;

Bahwa sebagaimana yang diatur didalam Lampiran Il angka 26 UU12/2011 (vide: Bukti P5), maka Presiden (dalam hal Permohonansebagai Termohon) didalam menerbitkan Peraturan Presiden untukmenyelenggarakan kekuasaan pemerintahan harus memuat unsurfilosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasanpembentukan Peraturan Presiden. Maka untuk alasanalasan yang lebihjelas dan detailnya terhadap Permohonan akan kami uraikan dibawahint:IV.1.

Janji Presiden (Wakil Presiden) :"Saya berjanji dengan sungguhsungguh akan memenuhi kewajibanPresiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia)Halaman 26 dari 135 halaman.

Sebagai contohadalah: Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2011 tentang BantuanLangsung Benih Unggul dan Pupuk. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2011 tentang PenugasanKepada Menteri Keuangan Untuk Melakukan PenangananPermohonan Arbitrase Di International Centre For Settlement OfInvestment Disputes (ICSID) Oleh Rafat Ali Rizvi. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pembubaran TimKoordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik.

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2011 tentang PenugasanKepada Menteri Keuangan Untuk Melakukan PenangananHalaman 119 dari 135 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2015Permohonan Arbitrase Hesham AlWarraq Di Bawah OrganisasiKonferensi Islam. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011 tentang PengembanganKawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang PercepatanPenyediaan Infrastruktur Prioritas.

Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2014 tentang PembubaranKomite Ekonomi Nasional. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2014 tentang PembubaranKomite Inovasi Nasional. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang SekretariatKabinet. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang KerjasamaPemerintah Dengan Badan Usaha Dalam PenyediaanInfrastruktur..

MUTMA'INAH >< PRESIDEN R.I

menyatakan Bahwa berdasarkan pasal 3(1) Peraturan Presiden RI No. 14 tahun 2007yang diubah dengan. Peraturan Presiden. Na. 48 Tahun 2008 tentangBadanPenanggulangan Lumpur Sidoarjo Dewan, menyebutkan DewanPengarah bertugas memberikan arahan, pembinaan danpengawasan pelaksanaan atas upaya penanggulangan semburanlumpur, penangangan masalah social dan infrastruktur akibatluapan lumpur di Sidoarjo yang dilaksanakan Badan Pelaksana". Adapun Dewan Pengarah terdiri dari:a.

. 48 Tahun 2008 Tentang Perubahan atasPeraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan LumpurSidoarjo.

Pasal 15 B ayat 3 Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2008 Tentang Perubahanatas Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 menyatakan bahwa dalam rangkapenanganan masalah sosial kemasyarakatan... dilakukan pembelian tanah denganakta jualbeli... . Selanjutnya ketentuan Pasal 15B ayat 6 menyatakan besarannilainya dimusyawarahkan dengan mempertimbangkan rasa keadilan oleh BadanPelaksana BPLS (Tergugat Ill) dengan mengacu pada besaran yang dibayarkanoleh PT lapindo Brantas.

Dengan demikianjualbeli sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden No. 48 Tahun2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 gagal untukdilaksanakan. Oleh karena jualbeli tersebut telah gagal dilakukan maka dengansendirinya tidak pernah terjadi hubungan perikatan dengan antaraperikatan maka tidak mungkin terjadi wanprestasi yang dilakukan olehTergugat Il dan Tergugat Ill.5.

Bahwa ketentuan hukum yang memerintahkan untuk melakukan pembelianterhadap tanah milik Penggugat adalah Peraturan Presiden No. 48 Tahun2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007, makajualbeli tersebut haruslah dilakukan dengan sesuai dengan fungsi tanahtersebut sesungguhnya pada tahun 2008.6.

PRESIDEN R.I >< Dra.SUSILOWATI CS

PUTUSANNomor: 271/PD1/2018/PT.DKI.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara antara : noo nnn nen nnn on nnn nnn1.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, sebagai Kepala Negara dan KepalaPemerintahan, berkedudukan di Jl.

GUGATAN PARA PENGGUGAT MERUPAKAN GUGATAN YANG SALAHALAMAT (ERROR IN PERSONA)1.Para Penggugat dalam gugatannya halaman 1 menyebutkan : Dengan ini mengajukan gugatan terhadap :Presiden RI sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan berkedudukan diJl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat (10110) selanjutnya disebut sebagaiTergugat .

Selanjutnya dalam pada halaman 2 angka 2 menyebutkan :Bahwa Tergugat adalah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan yangbertanggungjawab memberikan perlindungan kepada masyarakat penggunajasa pelayanan Rumah Sakit Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Presiden Republik Indonesiayang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah menarik partij, yaitu PresidenRI sebagai TERGUGAT adalah sangat tidak jelas, kabur (obscuur) dan tidaktepat (error in persona), karena

SRIYANTO ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

., DKK VS PRESIDEN RI;

Peraturan Presiden;f. Peraturan Daerah Provinsi; dang.

hak uji materiil kepada MARIterhadap norma/kaedah peraturan perundangan in casu Pasal 51A ayat (1) dan Pasal 51 B ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor60 Tahun 2012.Berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka petani baik sendirisendiri maupun secara kelompok melalui kelompok tani memenuhisyarat dan memiliki kedudukan hukum (/ega/l standing) untukbertindak sebagai Pemohon hak uji materiil terhadap ketentuanPasal 51A ayat (1) dan Pasal 51B ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 60 Tahun 2012 dengan termohon Presiden

SUDAR VS PRESIDEN RI, dkk

BAMBANG WIDIANTO vs PRESIDEN RI;

Pencatatan Sipil bahwaPembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau PerwakilanRepublik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanoa permohonan darisubjek akta;Menimbang, berdasarkan ketentuanketentuan tersebut di atasbahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan InstansiPelaksana dalam hal terdapat pembetulan Akta Kelahiran, maka untukmerealisasikan maksud Pasal 16 Kitab UndangUndang Hukum Perdatajo Pasal 59 Ayat 1 Peraturan Presiden

permohonan Para Pemohondikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada Para Pemohon akandibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonanini;Menimbang, bahwa Hakim akan memberikan perbaikanredaksional pada petitum secukupnya;Mengingat, ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 KitabUndangUndang Hukum Perdata, UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 Jo UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, Pasal 59 Ayat 1 Peraturan Presiden

TAUFIK HIDAYAT, DKK VS PRESIDEN RI;

BahwaTermohon adalah Presiden Republik Indonesia yang mempunyaikewenangan mengeluarkan peraturan pemerintah sebagai pelaksanadari undangundang ;3. Bahwa Para Pemohon adalah warga kota yang baik dan taat membayarpajak demi kelangsungan pembangunan Kota Surabaya;4. Bahwa Para Pemohon tidak rela pajak yang dibayarkan oleh ParaPemohon dan warga kota lainnya tidak digunakan dengan semestinyauntuk pembangunan Kota Surabaya;5.

Artinya publik diberikan hak untukmenolak jika tidak setuju dengan draft undangundang;Sedangkan pembentukan peraturan pemerintah, murni domain dariPresiden, DPR dan publik tidak pernah diajak bicara, tidak pernahdiminta masukan oleh Presiden.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (5)UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan :PeraturanPemerintah adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkanoleh Presiden untuk menjalankan undangundang sebagaimanamestinya;Bahwa Para Pemohon menduga kenapa persoalan definisi tunjangantidak dijelaskan dalam Pasal 368 UndangUndangNomor 27 Tahun2009, pemerintah dan DPR takut jika publik memprotes, maka sebagaisolusinya harus dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah.

Memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia agar segeramencabut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinandan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;6.

Bahwa ketentuan Pasal 4 dan 5 UndangUndang Dasar 1945Amandemen yang menyebutkan : Presiden Republik Indonesiamemegang kekuasaan pemerintah menurut UndangUndangDasar yang pengertiannya adalah Presiden selaku KepalaPemerintahan untuk menjalankan UndangUndang Dasar 1945diberikan kewenangan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah; Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Pejabat Negara adalahpimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi Negarasebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar 1945 danPejabat

Negeri;e Bahwa benar sesuai dengan bukti surat P.2, Pemohon sudah memilikiKutipan Akta Kelahiran Nomor 1788/TP/1996 tertanggal 6 Juni 1996 atasnama Ricky Helyandi, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.RasyidHassan selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tk II Pati;e Bahwa benar untuk perubahan nama Pemohon dalam Kutipan AktaKelahiran Pemohon diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati;Menimbang, bahwa berdasarkan Paragraf 10 Pencatatan PerubahanNama Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden

Sipilmenyebutkan bahwa dalam Pencatatan perubahan nama Penduduk harusmemenuhi persyaratan yaitu Salinan Penetapan Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatasbahwa terbukti jika Pemohon bertempat tinggal di RT 4 RW 2, Desa BakaranWetan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, sehingga Hakim berpendapatadalah tepat jika permohonan Penetapan perubahan nama dari Pemohon inidiajukan di Pengadilan Negeri Pati;Menimbang, bahwa berdasarkan Bab Ketentuan umum Pasal 1Peraturan Presiden

Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang dimaksud denganPencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami olehseseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil.Menimbang, bahwa berdasarkan Bagian Kedua Pencatatan SipilParagraf 1 Umum Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentangPersyaratan dan Tata

berlaku, sehingga permohonanPemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan sebagian;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telahdikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepadaPemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara iniyang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;Memperhatikan, Undangundang Nomor 24 Tahun 2013 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan jo Peraturan Presiden