Nama Lengkap : JAHRANI Bin ABDUL GAFAR;Tempat lahir : Jakarta;Umur/Tgl. lahir : 35 tahun / 27 September 1979;Jenis Kelamin : Laki-laki;Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat tinggal : Pulau Pramuka Rt. 002 Rw. 005 Kelurahan Pulau Panggang Kecamatan Pulau Seribu Utara Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta / Pulau Kepayang Desa Keciput Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung;Agama : Islam;Pekerjaan : Nelayan;

KEPALA SATUAN PELAKSANA OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM di BATAM, cq. OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM

Penggugat:
FAHRIL ,dkk
Tergugat:
1.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULAU PANDAN KECAMATAN LIMUN KABUPATEN SAROLANGUN
2.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA PULAU PANDAN KECAMATAN LIMUN, KABUPATEN SAROLANGUN

FAHRIL, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di RT.OO7,Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun;2. MUHAMMAD RADI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, TempatTinggal di RT.001, Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun,Kabupaten Sarolangun;3. ARSAL, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Purnawirawan Polri, TempatTinggal di RT.001 Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun,Kabupaten Sarolangun;Dalam hal ini memberi kuasa kepada :1. FERDIA PRAKARSA, S.H.2.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULAU PANDAN KECAMATAN LIMUN,KABUPATEN SAROLANGUN, berkedudukan Di Desa PulauPandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 1;2. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA PULAU PANDAN KECAMATAN LIMUN,KABUPATEN SAROLANGUN, berkedudukan Di Desa PulauPandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 2;Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut, telah membaca:1.Penetapan Plh.

Hakim Ketua Majelis Nomor: 22/PENHS/2018/PTUN.JBI, Tanggal 27September 2018 tentang Sidang Terbuka Untuk Umum;Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan yangterdaftar pada Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi denganRegister Perkara Nomor: 22/G/2018/PTUN.JBI pada tanggal 10 September 2018, yangpada pokoknya mohon agar dinyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa yaitu:Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa tentang Penetapan Calon Terpilihpada Pemilihan Kepala Desa Pulau

Berita Acara Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan Calon Terpilih padaPemilihnan Kepala Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, KabupatenSarolangun Tahun 2018 tanggal 02 Agustus 2018;Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, MajelisHakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan yang tertutup untuk umum sebanyak 2(dua) kali yaitu pada tanggal 20 September 2018 dan 27 September 2018;Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat yang diwakili oleh KuasaHukumnya atas nama Ferdia Prakarsa, S.H.

dalamPemeriksaan Persiapan yang kedua dengan agenda Perbaikan Gugatan dari ParaPenggugat pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 telah mengajukan SuratPerihal Permohonan Pencabutan Gugatan dalam Perkara Nomor 22/G/2018/PTUN.JBI,tertanggal 27 September 2018 dengan alasan karena telah dterbitkannya SuratKeputusan Bupati Sarolangun tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat KepalaDesa dan Pengangkatan Kepala Desa Kabupaten Sarolangun serta telah dilaksanakanpengangkatan dan pelantikan Kepala Desa terpilin Desa Pulau

Penggugat:
PT Bank Rakyat Indonesia Unit Pulau Temiang
Tergugat:
nurbaiti

PENETAPANNomor 18/Pdt.G.S/2020/PN Mrt.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tebo yang mengadili Perkara Perdata pada tingkatpertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatansederhana antara:PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Pulau Temiang, berkedudukan diJIn Padang Lamo Kel. Pulau Temiang Kec. Tebo Ulu,Kab.

Tebo, Prov Jambi, dalam hal ini memberikan kuasakepada Hari Pujiatmoko, Heru Ifandri dan HamzahMuttagin, para karyawan pada PT Bank RakyatIndonesia Unit Pulau Temiang, berdasarkan surat kuasaNomor B473/KCIV/MKR/09/2020 tanggal 21 September2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;lawanNURBAITI, bertempat tinggal di Desa Rantau Langkap, Rt 005, KecTebo Ulu, Kab.

ABDUL MUISSerda / 31940384300172Babinsa Koramil 06/Pwk Pulau BurungKodim 0314/Inhil

Menyatakan batal Surat Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor : B/362/K.OPS/L/XII/2005 tanggal 28 Desember 2005 perihal Pembatalan Alokasi Lahan ;3.Mewaibkan kepada Tergugat (Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam) untuk mencabut Surat Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor : B/362/K.OPS/L/XII/2005 tanggal 28 Desember 2005 perihal Pembatalan Alokasi Lahan ;4.

ANUGERAH REALINDO PERMATA VS KETUA OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM DKK

MIIPekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11Maret 2006, selanjutnya disebut sebagaieeeeesecesereeeRENGGUGAT ;MELAWANKETUA OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM berkedudukandi Gedung Bida Batam Centre Pulau Batam PO. BOX. 151,dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : AGUS SETYADI,SH. MH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/JabatanKasubdit Hak Atas Tanah Otorita Pengembangan DaerahIndustri. Pulau Batam, berkantor di Gedung Bida BatamCentre Pulau Batam PO.

Tertentu dari Tanah Hak Pengelolaan Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam kepada PT.

Menyatakan sah dan berkekuatan hukumSurat Keputusan Tata Usaha NegaraTergugat Deputi Operasi OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau BatamNo. B/362/K.OPS/L/XII/2005 tanggal 28Desember 2005 perihal pembatalan alokasilahan atas namaPT. Anugerah Realindo Permata ;3.

;bukti KetuaP24 berupa Surat31Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam NomorB/83/KA/L/X1I/2003 tanggal 13 November 2003 perihal pembatalanpencadangan alokasi lahan atas nama PT. Ciptapuri Inti Selaras,Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa pencadangan alokasi lahanPT.

Menyatakan batal Surat Ketua Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam Nomor : B/362/K.OPS/L/XII/2005 tanggal 28Desember 2005 perihal Pembatalan Alokasi Lahan ;3. Mewaibkan kepada Tergugat (Ketua Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam) untuk mencabut Surat Ketua OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau BatamNomor : B/362/K.OPS/L/XII/2005 tanggal 28 Desember 2005 perihalPembatalan Alokasi Lahan ;4.

PULAU BATU MULIA (Tergugat I)WILLIANA (Tergugat II)

Pulau Batu Mulia sejak awal tahun 1990sebagai penjaga lahan tambang pasir milik PT.

Pulau Batu Muliakarena saksi pada saat saksi di suruh oleh Yalipin untuk menjagatanah penambangan pasir tersebut dan saksi di gaji Rp. 1.200.000,per bulan oleh Yalipin sebagai direktur cabang PT. Pulau Batu Muliamelalui stafnya yang bernama Wiliana ;Bahwa Yalipin adalah Direktur cabang PT. Pulau Batu Mulia ;Bahwa lahan tambang pasir milik PT.

Pulau BatuMulia; Bahwa setahu saksi yang saat ini menjadi direktur di PT.

Pulau Batu Mulia, diKab. Kepulauan Riau, sehingga terbit Sertifikat HGB No. 10, tanggal 11Januari 1999 ;2.

Pulau Batu Mulia dan tidak ada kaitannya denganasetaset milik PT. Pulau Batu Mulia ;Menimbang, bahwa setelah saksi berada di Tanjung Balai Karimun,saksi di telepon oleh Wiliana yang sekarang menjadi Direktur PT. Pulau BatuMulia, yang menanyakan kenapa saksi menandatangani suratsurat yangberhubungan dengan asetaset berupa tanah milik PT.

ANDI TAJUDDIN, M.H. vs KETUA OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRIPULAU BATAM, dkk

Ill dan Tergugat IV; Bahwa oleh karena izin Prinsip sebagai dokumen pengalokasian lahankepada Tergugat Ill dan Tergugat IV tidak berdiri sendiri melainkan telahpula diterbitkan Surat Keputusan Pengalokasian Lahan, maka untukmelakukan pembatalan terhadap izin prinsip harus terlebih dahulumembatalkan Surat Keputusan Pengalokasian Lahan yang merupakankeputusan yang dikeluarkan oleh Otorita Batam sebagai Badan Tata UsahaNegara yang dalam hal ini bertindak sebagai pemengang hak pengalokasianlahan di Pulau

Igata Harapan (Penggugat) melawan Ketua BadanOtorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (Tergugat ), PT. LagoiInternasional (Tergugat Il), PT. Inti Ramindo Sejati (Tergugat Ill), PT. MitraBintang Putra (Tergugat IV) dan PT. Nusa Permata Indah (Tergugat V);Bahwa semula izin Prinsip Nomor 080/IPAP/V/91 tanggal 23 Mei 1991 tersebutditerbitkan atas nama PT.

Putusan Pengadilan NegeriBatam (Putusan PN Batam) Nomor 15/Pdt.G/2006/PN BTM dalam perkaraantara PT. lIgata Harapan (Penggugat) melawan Ketua Badan OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam (Tergugat 1), PT. LagoiInternasional (Tergugat II), PT. Inti Ramindo Sejati (Tergugat Ill), PT. MitraBintang Putra (Tergugat IV) dan PT. Nusa Permata Indah (Tergugat V);Bahwa dokumendokumen tersebut diterbitkan oleh Tergugat kepadaPT.

Lagoi Internasional yang kemudian sebagian dibatalkan dengan SuratKeputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor03/KPTS/KPAQT/II/2000 tanggal 14 Februari 2000 dikarena Tergugat II tidakmampu melaksanakan kewajibankewajibannya sebagai penerima alokasilahan termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban pembayaran UWTO;Mengenai pembatalan izin Prinsip Nomor 080/IPAP/V/91 tanggal 23 Mei 1990dan pengalokasian lahan kepada Tergugat III telah dibahas tuntas oleh MajelisHakim Pengadilan

Nama : MARWEN DEHE;Kewarganegaraan : Indonesia;Pekerjaan : Belum bekerja;Alamat : Desa Seseli Jaya, Kecamatan Morotai Timur,Kabupaten Pulau Morotai;LawanNama Jabatan : BUPATI KABUPATEN PULAU MOROTAI;Tempat Kedudukan : Jalan Jacoeb Mansyoer Kantor Terpadu Lt.II DesaGotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, KabupatenPulau Morotai, Propinsi Maluku Utara;

Penggugat:
KUNDRAT GABRIAL BAREND
Tergugat:
JOHANIS SOFIAN SOENARJO
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Dalam Negeri cq Pemerintah Provinsi Maluku cq Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru cq Pemerintah Kecamatan Pulau-pulau Aru
2.3. Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Dalam Negeri cq Pemerintah Provinsi Maluku cq Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru cq Pemerintah Kecamatan Pulau-pulau Aru cq Pemerintah Desa Durjela

Penggugat:
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Pulau Temiang
Tergugat:
Srikini

Pulau Taliabu Cq. Bupati Kab. Pulau Taliabu

Penggugat:
Bank BRI Unit Pulau Pinang
Tergugat:
1.ISNANTO
2.TRISNAWATI

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : Yayasan Karya Bhakti Rukun Ibu Ampera Pembangunan (Restoran Pulau Dua) tersebut.

YAYASAN KARYA BHAKTI RUKUN IBU AMPERA PEMBANGUNAN (RESTORAN PULAU DUA), VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Nomor 2 tertanggal 10September 1996 tentang Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan / Pengusahaan atasRestoran Pulau Dua di Taman RIA Senayan antara Yayasan Karya Bhakti Rukun IbuAmpera Pembangunan dengan PT.

Mitra Indotama Karasajaya (Pengelola Restoran Pulau Dua),dimana lahan yang kami sewa adalah hanya tanah daratan yaitu pulau hanya seluas4.585 m2. Akte Notaris KOESBIONO SARMANHADI, SK Akte Nomor 2 tanggal 10September 1996 Akte Notaris BANGKIT ROBERT GULTOM , SH.

Bahwa, Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put. 19189/PP/M.II/18/2009 tanggal 30 Juli 2009, tersebut di atas kami rasakan belum menyentuhrasa keadilan, yaitu dimana kami sebagai penyewa lahan daratan/pulau hanya seluas4.585 m7, oleh Majelis Hakim tetap dipertahankan seolaholah menyewa lahan danmemanfaatkan luas tanah daratan (pulau) dan ditambah air (danau) seluas 21.525 m2.Ketidakadilan di sini, NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) antara Tanah Daratan (Pulau)disamakan dengan air (Danau) seharga

dalam bentuk tanah daratan, sedangkanperairan di sekitarnya merupakan situ resapan air untuk wilayah sekitarnyadan tidak dimanfaatkan oleh Pulau Dua Restaurant.Bahwa Laboratorium Jalan & Survey Fakultas Teknik Universitas Indonesiadalam Laporan Pengukuran Area Restauran Pulau Dua Taman Ria SenayanJakarta tanggal 27 Januari 2007 menyatakan bahwa luas pengukuran daratanRestoran Pulau Dua adalah seluas 4.585 M?.

putusan maka dalam kasus yang sama baik pihak maupunsubstansinya dengan pertimbangan putusan yang lalu dianggap benar, PutusanPengadilan Pajak No. 19189/PP/M.II/18/2009 tanggal 09 Juli 2009 yang menolakPemohon Banding pihak yang sama Yayasan Karya Bhakti Rukun Ibu AmperaPembangunan (Restoran Pulau Dua) harus dibatalkan dengan mengabulkanHal 9 dari 12 hal.

BPR PULAU PUNJUNG
Tergugat:
1.RIDNALDI
2.RENI MUSPITA

ALEX LOMBOGIA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Di DesaCio Gerong RT.005/RW.003, Kecamatan MorotaiSelatan Barat Kabupaten Pulau Morotai, PekerjaanPetani/Pekebun;MELAWANBUPATI PULAU MOROTAI, Berkedudukan di Jl. Jacoeb Mansyoer No. 1,Gedung Pemerintahan Lantai II, Desa Gotalamo,Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai,Provinsi Maluku Utara;

- JIMANSYAH, SPD.IMelawan- BUPATI KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH- CAMAT PULAU PETAK KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH- BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA NARAHAN BARU KECAMATAN PULAU PETAK KJABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Surat Surat Usulan Camat Pulau Petak Nomor : 141/503/XI/PEM/2015Tanggal 04 Nopember 2015 tentang Usul Pengesahan danPengangkatan Kepala Desa tentang Usul Pengesahan danPengangkatan Kepala Desa hasil pemilihnaan Kepala Desa pada 10(sepuluh) Desa di Kecamatan Pulau Petak. Khusus pada lampiranpoin Desa Narahan Batu ;c.

Surat Keputusan BPD Desa Narahan Baru Nomor.05/BPD/DSNB/11/2015 Tanggal 2 Nopember 2015 tentang PenetapanNama Calon Kepala Desa yang ditetapbkan sebagai Calon KepalaDesa Terpilin Kepala Desa Narahan Baru Kecamatan Pulau PetakKabupaten Kapuas ; 2292 nnn nnn nn nen nnn ne crn ene neem2.

Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 619/Pemasdes Tahun 2015Tanggal 27 Nopember 2015Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desadan Pengangkatan Kepala Desa hasil pemilihnan Kepala Desa serentakTahun 2015 se Kabupaten Kapuas di Kecamatan Pulau Petak, Khususpada lampiran poin Desa Narahan Baru ;b.

Surat usulan Camat Pulau Petak Nomor. 141/503/XV/Pem.2015 tanggal 04Nopember 2015 tetang Usul Pengesahan dan Pengangkatan KepalaDesa Hasil Pemilihan Kepala Desa pada 10 (sepuluh) Desa di KecamatanPulau Petak Kabupaten Kapuas, Khusus pada lampiran poin DesaNarahan Baru 5 ++ 20200 een cen cen cen cen cen nen cennennennenneesHal.17 dari 89 hal.Pkr.No.06/G/2016/PTUN.PLKc.

Surat Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor.05/BPD/DSNB/11/2015 tanggal 2 Nopember 2015 Desa Narahan Barutentang penetapan nama calon kepala desa yang ditetapkan sebagai calonKepala desa terpilin kKepala Desa Narahan Baru kecamatan Pulau PetakKabupaten Kapuas 5 222 222 nn one nn nnn nnn nnn non ee nee3. Memerintahkan kepada :

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

PENGGUGAT, Umur 22 Tahun tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Honorer Dinas BPKAD Pulau Morotai, Tempat tinggal di Kabupaten Pulau Morotai, sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Batu Bara Pres, Tempat tinggal di Kabupaten Pulau Morotai, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

PUTUSANNomor 27/Pdt.G/2017/PA.MORTB7DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara CeraiGugat yang diajukan oleh:PENGGUGAT, Umur 22 Tahun tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA,Pekerjaan Honorer Dinas BPKAD Pulau Morotai, Tempattinggal di Kabupaten Pulau Morotai, sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pendidikan SMA,Pekerjaan Karyawan Batu

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGGUGAT)Nomor XXXXX, Tanggal 07 Desember 2012 dari Pemerintah DaerahKabupaten Pulau Morotai, bermeterai cukup dan telah sesuai denganaslinya bukti diberi kode P.1;Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2017/PA.MORTBb.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanMorotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai Nomor XXX/80/VII/2014,Tanggal 24 Nopember 2016, bermeterai cukup dan telah sesuai denganaslinya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;Il. Saksisaksi:1. SAKSI I, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaanmengurus rumah tangga, Alamat, Kabupaten pulau Morotai. Saksitersebut mengaku sebagai ibu kandung Penggugat.

SAKSI Il, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan D1, PekerjaanHonorer Kantor Bupati Kabupaten Pulau Morotai, Alamat Kabupatenpulau Morotai.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untukmengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanMorotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai untuk dicatat dalam daftar yangdisediakan untuk itu;5.

• Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara perdata Nomor 20/Pdt.G.S/2019/PN Plj ;
• Menyatakan perkara perdata Nomor 20/Pdt.G.S/2019/PN Plj dicabut ;
• Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pulau Punjung untuk mencoret perkara tersebut dari Register induk perkara perdata Pengadilan Negeri Pulau Punjung;
• Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu

Penggugat:
LPN PULAU MAINAN
Tergugat:
1.TRINO JUNAIDI
2.JEMI HENDRA

PENETAPANNomor 20/Pdt.G.S/2019/PN PljDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut,dalam perkara antara :I.

PENGGUGAT;KOPERASI LUMBUNG PITIH NAGARI (LPN) PULAU MAINAN, dalam hal inimemberikan kuasa kepada :NamaTempat Tanggal LahirJenis KelaminTempat TinggalPekerjaanNomor Handphone> MUSLIMAN ZAMAKHSYARI.: Pekalongan, 13 Oktober 1975.: Lakilaki.: Jorong.

.: Wiraswasta/ Staff Kredit LPN Pulau Mainan.: 0812 6600 093.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/SK/LPN PM/VIII/2019 Tanggal01 Agustus 2019 yang didaftarakan dikepaniteraan Pengadilan Negeri PulauPunjung Nomor 30/SK/Pdt/GS/PN Plj tanggal 22 Agustus 2019 Untukselanjutnya disebut PENGGUGAT ;1. NamaTempat Tanggal LahirJenis KelaminTempat TinggalPekerjaanNomor Handphone2. NamaTempat Tanggal LahirJenis KelaminTempat TinggalLawan:: TRINO JUNAIDI.: Payakumbuh, 19 November 1971.: Lakilaki.

Halaman i1dari 3 Halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.G.S/2019/PN PjPekerjaan : Wiraswasta.Nomor Handphone : 0812 6792 874Untuk selanjutnya disebut PARA TERGUGAT;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjungtanggal 28 Agustus 2019 Nomor 20/Pdt.G.S/2019/PN Plj tentang penunjukanHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor20/Pdt.GS/2019/PN PIj;Telah membaca pula gugatan Penggugat tanggal 7 Agustus 2019, yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung tertanggal

Sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan Halaman 2dari 3 Halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.G.S/2019/PN Pjdidepan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 20/Pdt.G.S/2019/PNPl) tanggal 22 Agustus 2019 dengan dibantu oleh Yendi Martin Rudi,SH PaniteraPengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, dengan dihadiri KuasaPenggugat dan Para Tergugat;Hakim,Rahmi Afdhila,S.H.Panitera Pengganti,Yendi Martin Rudi,SHPerincian

Penggugat:
Bank BRI Unit Pulau Pinang
Tergugat:
1.MUHAMMAD YANI
2.SUMARNI