;Bahwa total pungutan sebagai uang SPP yang telah dipungut adalahRp. 480.000.000.(empat ratus delapan puluh juta) rupiah, dan totaluang sebagai pembangunan yang telah dipungut adalah Rp.300.000.000.

ACHMAD NAMLIS, MM;Bahwa dalam tahun anggaran 2014 telah terlaksana pungutan secaratidak sah dan terhadap para wali murid yang tidak mampu secaraekonomi atau miskin, sebagai berikut :Bahwa pungutan tersebut dilakukan secara paksa karena bagi wallmurid tidak membayar permintaan pungutan tersebut maka muridtersebut tidak diperbolehkan mengikuti ujian akhir.Bahwa Saksi adalah warga masyarakat (wali murid) tidak mampusecara ekonomi (miskin) yang telah mendapatkan bantuan subsidimasyarakat miskin;Atas

(tiga ratus ribu) rupiah;Bahwa total pungutan sebagai uang SPP yang telah dipungut adalahRp. 480.000.000.(empat ratus delapan puluh juta) rupiah, dan total uangsebagai pembangunan yang telah dipungut adalah Rp. 300.000.000.(tiga ratus juta rupiah);Bahwa pungutan tersebut dilakukan secara paksa karena bagi wali muridtidak membayar permintaan pungutan tersebut maka murid tersebuttidak diperbolehkan mengikuti ujian akhir.

Total pungutan sebagai uang SPP yang telah dipungut adalah Rp.480.000.000.(empat ratus delapan puluh juta) rupiah, dan total uangsebagai pembangunan yang telah dipungut adalah Rp.300.000.000.

terhadap para wali murid sekolah MANLembah Melintang sejak tanggal 13 September 2014, pungutan tersebutsebagai uang sumbangan pelaksanaan pendidikan (SPP) dan uangpembangunan sekolan MAN Lembah Melintang, yang dilaksanakanberdasarkan rapat paripurna Komite sekolah MAN Lembah Melintangtangal 13 September 2014, pungutan tersebut dilaksanakan disekolah MANLembah Melintang Jorong Ranah Salido Kenagarian Ujung Gadingkecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.

Apabila dilinat dari esensinya,maka pnt dapat dikategorikan sebagai jenis pungutan lain yang bersifatmemaksa menurut ketentuan Pasal 23A UUD RI tersebut. Berdasarkan haltersebut maka, pengaturan tentang pencantuman dan pemberlakuan PNTsebagai jenis pungutan lain yang bersifat memaksa harus diatur dalambentuk undangundang.

Putusan Nomor 12 P/HUM/2015PNT sebagai bentuk pungutan lain yang bersifat memaksa demikepentingan negara merupakan salah satu jenis penerimaan negarabukan pajak.

Putusan Nomor 12 P/HUM/2015Bahwa, mencermati kembali ketentuan Pasal 23A UUD RI 1945 tersebutmaka dijelaskan secara tegas bahwa pungutan lain yang bersifatmemaksa diatur dengan UndangUndang. Apabila dilinat dari esensinya,maka PNT dapat dikategorikan sebagai jenis pungutan lain yang bersifatmemaksa menurut ketentuan Pasal 23a UUD RI tersebut.

Putusan Nomor 12 P/HUM/2015pemanfaatan hutan) atas adanya pungutan ganda yang bersifat memaksatersebut, juga dapat dilinat dari besarnya penggantian nilai tegakansebesar 100% X harga patokan. sehingga apabila sebelumnya untuksetiap meter kubik (M) kayu bulat telah dikenai pungutan PSDH dan DR,maka total pungutan yang wajib untuk dibayarkan adalah sebesar (100%X harga patokan) + PSDH + DR.

Bahwa rumusan antara pajak dan bukan pajak (baca PNBP) memilikinilainilai dan asasasas yang hampir sama yaitu pungutan kepadamasyarakat untuk Negara dalam menjalankan penyelenggaraan tugastugas pemerintahan tetapi memiliki arti yang berbeda, dimana Pajaktidak memiliki prestasi secara langsung yang dapat ditunjuk,sedangkan pungutan lainnya diantaranya berupa Penerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP) pada hakekatnya merupakan pungutan selainpajak yang berasal dari berbagai pungutan yang dikelola olehkementerian

Argumentasi Yuridis:IV.1 Lampiran Pasal 5 Poin A.1 Huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 75Tahun 2015 Bertentangan Dengan Ketentuan Pasal 9 Ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 Yang Melarang Memiliki, Menguasai,Membawa Dan/Atau Menggunakan Alat Penangkapan Yang MenggangguKelestarian Sumber Daya Ikan:1.Bahwa Termohon menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 75Tahun 2015 yang menentukan pungutan PNBP yang salah satujenisnya berupa Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP)sebagaimana ditentukan dalam Pasal

Putusan Nomor 18 P/HUM/2016 Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal PerikananTangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf aberupa pungutan pengusahaan perikanan dan pungutan hasilperikanan sebagaimana ditetapbkan dalam Lampiran PeraturanPemerintah ini dikenai kepada perusahaan perikanan di bidangpenangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dengan menggunakankapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berukuran diatas 30 (tiga puluh) Gross Tonage (GT) yang beroperasi

Bahwa Keberlakuan Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) kepadaketiga jenis alat tangkap yang dilarang tersebut secara nyatamenimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat pengusahaperikanan termasuk Pemohon. Pengenaan pungutan atas nya dapatditafsirkan sebagai sebuah Kebolehan untuk memiliki danmemanfaatkan ketiga jenis alat tangkap tersebut.

Fotokopi Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan atas nama James Then,S.E., M.M. (Bukti P7);Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil a quo telahdisampaikan kepada Termohon pada tanggal 19 April 2016 berdasarkan SuratPanitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 18/PERPSG/IV/18 P/HUM/2016, tanggal 19 April 2016;Halaman 17 dari 29 halaman.

Hal ini sebagaimana dinyatakandalam permohonan Pemohon (vide halaman 11 angka 7) yangmengasumsikan bahwa pemohon dikenakan tarif lebih tinggi sebesar10% terhadap Pungutan Hasil Perikanan (PHP);Bahwa menurut Termohon, kenaikan presentase Pungutan HasilPerikanan tersebut pada prinsipnya sebagai salah satu upaya untukmenjaga aspek keadilan dari sisi pendapatan antara negara sebagaipenguasa atas sumber daya alam dan pengusaha sebagai pelaku usahadi sektor perikanan dan menjaga kelestarian sumber daya

Nomor : 114 K/Pid.Sus/2011Bahwa jika yang dipungut adalah biaya untuk penggandaan dokumenmaka besarnya pungutan seharusnya disesuaikan dengan jumlahlembar dokumen tersebut sebagaimana diuraikan di atas, namunterdakwa PURWANTO 5S, ST. justru memungut dengan jumlah yangRp. 700.000/dokumen karenadipergunakan oleh terdakwa bukan hanya untuk penggantian biayajaun lebih besar yaitu sebesarpenggandaan, tetapi juga untuk biaya lainnya.Bahwa sesuaiPURWANTO S, ST maka uang dari hasil pungutan pada saatrincian

Pontianak tahun anggaran 2009 uanghasil pungutan tersebut selain untuk penggandaan dokumen jugadiperuntukan untuk biaya makan minum, biaya lembur dan biaya lainlain. Bahwa terdakwa PURWANTO S, ST telah menanda tangani faktaintegritas yang isinya menyatakan :a. Tidak akan melakukan praktek KKN.b. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabilamengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini.c.

Ketentuan ini juga melarangdilakukannya pungutan dalam proses pengadaan barang/jasa atauproses pelelangan.Bahwa alasan terdakwa PURWANTO S, ST melakukan pungutanadalah untuk biaya makan dan minum panitia lelang selama proseslelang berlangsung dan juga untuk biaya penggandaan foto copydokumen lelang karena biaya penggandaan tersebut tidakHal. 12 dari 24 hal. Put.

, tetapi juga untuk biaya lainnya.BahwasesuaiPURWANTO S, ST maka uang dari hasil pungutan pada saatrincian pengeluaran yang dibuat oleh terdakwapengambilan dokumen dipergunakan untuk : No.

Bahwa terdakwa PURWANTO S, ST tidak mengindahkan pernyataandalam fakta integritas dengan melakukan pungutan kepada parapeserta lelang pada saat proses pengadaan barang/jasa di DinasPekerjaan Umum Kab.

PUTERA BATU MULIA KALIMANTAN yang digunakan sebagai acuan total retase pembayaran pungutan portal lintas jalan Desa Sungai Baru Asam Asam , Kecamatan Jorong kab.

Tanah Laut Periode April 2014 s/d Maret 2015.142. 5 (lima) lembar Peraturan desa simpang empat sungai baru Nomor 2 tahun 2014 tentang Pungutan desa yang di tetapkan di Simpang Empat sungai Baru pada tanggal 27 Maret 2014 di tanda tangani oleh kepala desa simpang empat sungai baru HUSNI FIRDAUS dan di undangkan di Pelaihari pada tanggal 06 Agustus 2014 yang di tanda tangani oleh sekertaris daerah Kabupaten tanah laut H.ABDULLAH.143. 3 (tiga) lembar surat keputusan Badan Permusyawarataan Desa, Desa

di tetapkan di Simpang Empat sungai Baru pada tanggal 26 Maret 2014 yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Simpang Empat Sungai Baru HUSNI FIDAUS.147. 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Dengan Pemerintah Desa Simpang Empat Sungai Baru di Simpang Empat Sungai Baru tanggal 23 Februari 2015 di setujui oleh Ketua BPD ISPUL HAMID dan kepala desa simpang empat sungai baru HUSNI FIRDAUS.148. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Laporan Pertanggung Jawaban Pendapatan Dana Desa (Pungutan

GAZALI RAHMAN) dan diketahui/disetujui oleh Kepala Desa (HUSNI FIRDAUS).156. 1 (satu) lembar Undangan Musyawarah / Rapat Tentang Pungutan Lintas Jalan Desa Desa Simpang Empat Sungai Baru yang ditujukan kepada Ketua LPM / Anggota dilaksanakan pada Hari Senin Tanggal 02 Maret 2015 Waktu Jam 08.30 Wita s/d Selesai Tempat Ruangan Rapat Kantor Desa simp. 4 Sungai Baru, Acara Musyawarah / Rapat Tentang Pungutan Lintas Jalan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa (Husni Firdaus di Simpang Empat Sungai

baru , 28 Pebruari 2015.157. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Pungutan Lintas Jalan Desa, Desa Simp. 4 Sei Baru, kecamatan Jorong, Kabupaten tanah laut, tanggal 02 Maret 2015.158. 1 (satu) lembar BERITA ACARA Rapat Pemerintah desa Simpang Empat Sungai baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, Disepakati bersama di Desa Simpang Empat Sungai baru Pada Tanggal 02 Maret 2015 , Ditandatangai Oleh Kepala Desa (HUSNI FIRDAUS), Ketua BPD (ISPUL HADI) , PENGELOLA (H.

.8.000, dari pungutan lintasjalan desa yang sebesar Rp.20.000, Saksi menerangkan bahwa untuk pembagian dari pungutan lintas jalandesa sebesar Rp.20.000, sebagai berikut : Untuk pembangunan Rp.3.000,Untuk insentif jaga RP. 8.000,Untuk pemerintah desa Rp. 3.000.Untuk insentif LPM Rp.1.500,Untuk Pengelola Rp. 2.000.

GAZALI RAHMAN untuk uang hasil pungutan lintas jalan(portal) Desa SimpanG Empat Sungai Baru Kec.

GANI dengan pihak desa dan LPM mengenai pungutan portallintas jalan desa simpang empat sungai baru kec. Jorong kab.

Bahwa pengelolaan uang pungutan di LPM Desa simpang empat Sungaibaru tidak dilengkapi dengan pembukuan , baik buku kas harian, BKU,dan buku kas bulanan namun setiap bulannya LPM ( Sdr. GAZALIRAHMAN)melaporkan hasil pungutan lintas jalan desa Desa simpangempat sungai baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut.

Bahwa yang mengelola Uang hasil pungutan lintas jalan desa, yangmembuat laporan pungutan lintas jalan desa dan laporan keuanganhasil pungutan lintas jalan desa di LPM desa Simpang empat sungaiBaru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut adalah Sdr. H. GAZALIRAHMAN. Bahwa uang yang di terima Desa dari hasil pungutan angkutan lintasjalan yang di kelola oleh Desa sebesar Rp. 135. 348.000, dankeseluruhan uang hasil pungutan lintas jalan desa sebesar Rp404.717.500,00 pada tahun 2014.

Untuk setiap seremoni adat Poo, pendapatan atau pungutan yangdiberikan kepada Mosalaki Pu'u, yaitu berupa uang tunai sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) 31.2 Untuk setiap seremoni adat Balangenda, pendapatan atau pungutan yangdiberikan kepada Mosalaki Pu'u, yaitu berupa uang tunai sebesar Rp.5.000.000.

(lima ratus ribu rupiah) 31.4 Untuk setiap seremoni adat naka tanah Nggase Ghumbu Senda(seremoni melukai tanah), untuk menancapkan tiang ketika membuattenda pesta atau kematian, pendapatan atau pungutan yang diberikankepada Mosalaki Pu'u, yaitu berupa Weri Zama (rahang dan lidahnyababi), yang bila dikonversikan menjadi uang tunai sebesar Rp. 500.000.

(lima ratus ribu rupiah) 31.6 Untuk setiap seremoni naka tanah (seremoni melukai tanah), untukmembuat kubur pada saat kematian, pendapatan atau pungutan yangdiberikan kepada Mosalaki Pu'u, yaitu berupa Weri Zama (rahang dan31.7lidahnya babi), yang bila dikonversikan menjadi uang tunai sebesar Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah) Untuk setiap seremoni adat Napa Wezi (seremoni terima belis),pendapatan atau pungutan yang diberikan kepada Mosalaki Pu'u, yaituberupa uang tunai sebesar Rp.1.500.000.

poin 30.1 dan poin 30.2 di atas ; 33.Bahwa berdasarkan uraian pada poin 30, 31 dan 32 di atas dan disesuaikandengan kondisi masyarakat setempat, maka dapat diketahui bahwa dalam 3(tiga)tahun, yaitu lamanya waktu Perbuatan Melawan Hukum yang telahdilakukan oleh Tergugat sejak tahun 2013 sampai dengan saat gugatan inidiajukan, seharusnya Penggugat menerima pendapatan dari pelaksanaanseremoni adat, adalah sebagaiberikut : 20+ 20002 33.133.233.333.433.533.633.7Untuk seremoni adat Poo, pendapatan atau pungutan

(tiga puluh juta rupiah) ; Untuk seremoni adat Balangenda, pendapatan atau pungutan yangdiberikan kepada Mosalaki Pu'u, yaitu berupa uang tunai sebesarRp.5.000.000. (lima juta rupiah) x 2 x 3 = Rp.30.000.000. ( tiga puluh jutarupiah) 299 son sen nnn nnn on nec nnn nn cnn nne cen ncn noUntuk seremoni adat naka ftanah (seremoni melukai tanah), untukpeletakan batu pertama pembangunan rumah, sebesar Rp.500.000.

No. 2670 K/Pid.Sus/2010e Pungutan lebih berupa biaya kawat di Kedutaan Besar RepublikIndonesia untuk Republik Rakya Cina (KBRI Cina) yangdidasarkan pada Keputusan Terdakwa selaku Duta Besar LuarBiasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia / KepalaPerwakilan Republik Rakyat Nomor : 280//KEP/IX/1999 tanggal24 September 1999 tentang Tarif Keimigrasian dalampelaksanaan pemungutan biaya kawat tersebut dicatat dalambuku kas penerimaan dan pengeluaran hasil pungutan biayakawat antara Januari 2000 sampai

Untuk RepublikRakyat Cina Nomor: 280/KEP/IX/1999 tanggal 24 September 1999 tentangTarif Keimigrasian dalam pelaksanaan pemungutan biaya kawat tersebutdicatat dalam buku kas penerimaan dan pengeluaran hasil pungutan biayakawat antara Januari 2000 sampai dengan 18 Mei 2001 yang ditandatanganioleh Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) KBRI Cina dan diketahuiTerdakwa, dengan jumlah pemasukan pungutan lebih berupa biaya kawatyang dipungut dari pemohon visa dan Surat Perjalanan Republik Indonesiadi KBRI

No. 2670 K/Pid.Sus/2010puluh enam Yuan) dari total penerimaan pungutan lebih berupa biaya kawatsekitar 1.496.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribuYuan),e Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negarasekitar 1.313.741,00 (Satu juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus empatpuluh satu Yuan) dengan perhitungan jumlah penerimaan pungutan lebihberupa biaya kawat sekitar 1.496.000,00 (satu juta empat ratus sembilanpuluh enam ribu Yuan) dikurangi biaya kawat yang

dan atautambahan pungutan yang tidak tercantum dalamundangundang dan atau peraturan Pemerintah.O Keputusan Menteri Kehakiman RepublikIndonesia Nomor : M 01UM.01.05 Tahun1995 tentang Biaya Imigrasi Dan BiayaBeban, yang tidak mengatur adanya biayakawat.e Bahwa pungutan lebih dari biaya kawat di Kedutaan Besar RepublikIndonesia Untuk Republik Rakyat Cina (KRRI Cina) yangHal. 42 dari 80 hal.

Surat Keputusan tersebut menjadidasar pungutan biaya kawat, di mana dari bulan Januari 2000sampai dengan 18 Mei 2001 pungutan biaya kawat yang telahberhasil dikumpulkan dan tidak disetor ke kas negara adalahsebesar 1.496.000, (Satu juta empat ratus sembilan puluh enamHal. 68 dari 80 hal. Put.

., menjelaskanbahwa Program Ajudikasi merupakan Program Pemerintah Pusat yang dibiayaioleh Bank Dunia, dimana masyarakat hanya dibebani biaya pembelian pathok,materai dan foto copy suratsurat yang berhubungan dengan kepemilikan tanah,apabila masyarakat pemohon ajudikasi dipungut biaya supaya diseragamkansupaya tidak ada kecemburuan sosial seperti di daerah Talun dan Selopurayang dipungut secara fariasi, apabila dilakukan pungutan kepada pesertaHal. 2 dari 20 hal. Put.

No. 178 K/Pid.Sus/2011ajudikasi supaya dilakukan pungutan sebesar Rp 195.000,00 perbidang dengansyarat minta jatah pembagian untuk Kecamatan dan Pemerintah Kabupatensebesar 41% dari hasil pungutan, selanjutnya pungutan sebesar Rp 195.000,00dan pembagian untuk Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten sebesar 41%disepakati bersama termasuk Terdakwa, dimana Agus Pramano, S.Sos.

No. 178 K/Pid.Sus/2011supaya tidak ada kecemburuan sosial seperti di daerah Talun dan Selopurayang dipungut secara fariasi, apabila dilakukan pungutan kepada pesertaajudikasi supaya dilakukan pungutan sebesar Rp 195.000,00 perbidang dengansyarat minta jatah pembagian untuk Kecamatan dan Pemerintah Kabupatensebesar 41% dari hasil pungutan, selanjutnya pungutan sebesar Rp 195.000,00dan pembagian untuk Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten sebesar 41%disepakati bersama termasuk Terdakwa, dimana Agus Pramano

Hery Subandrio selanjutnyaAkhmad Saikhu S.Sos.Msi., memerintahkan kepada Bendahara Sdri SriNurhandayani untuk menyerahkan uang hasil pungutan tersebut sebesarRp 24.500.000,00 kepada Camat Garum dan Kabupaten melalui KasiPemerintahan Kecamatan Sdr. Hery Subandrio dengan bukti penerimaankwitansi tertanggal 14 November 2006 sebesar Rp 22.500.000,00 dan kwitansiHal. 6 dari 20 hal. Put.

KabagPemerintahan; Saksi Agus Pramono) tentang adanya pungutan sebesarRp 195.000,00/tiap orang. Adalah SAH menururt hukum, sampai adapembatalan melalui Pengadilan. Pernyataan itu berdasarkan "AzasPraduga Keabsahan" dalam Hukum Tata Pemerintahan mengenaiKeputusan. Dengan menghubungkan antara penjelasan pasalpasalKUHP diatas, dengan apa yang diterangkan oleh saksi ahli, makadisimpulkan bahwa yang dilakukan Terdakwa : Drs.

Salem KabupatenBrebes;Bahwa dari uang hasil pungutan dana PSKS kepada warga penerimaPSKS sebanyak 288 KK tersebut terkumpul sebesar Rp.44.970.000,(empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yangdisetorkan kepada terdakwa ;Bahwa selanjutnya dari uang hasil pungutan PSKS yang terkumpulsebesar Rp. 44.970.000, (empat puluh empat juta sembilan ratus tujuhpuluh ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk :1.

Pungutan kepada 288 orang penerima dana PSKS dengan besaranpungutan berfariasiantara Rp.160.000, s/d 175.000, per orang totalsebesar Rp.44.970.000, menjadi tanggung jawab terdakwa.

Salem KabupatenBrebes;Bahwa dari uang hasil pungutan dana PSKS kepada warga penerimaPSKS sebanyak 288 KK tersebut terkumpul sebesar Rp.44.970.000.,(empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yangdisetorkan kepada terdakwa selaku kepala desa Indrajaya;Bahwa selanjutnya dari uang hasil pungutan PSKS yang terkumpulsebesar Rp.44.970.000, (empat puluh empat juta sembilan ratus tujuhpuluh ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk :1.

Bahwa setahu saksi, dari pungutan sejumlah Rp.2.000, untuk setiapSPPT tersebut, untuk saat sekarang telah terkumpul Rp.831.000, dari415 SPPT, karena yang 185 SPPT tidak membayar pungutan. Dan dariuang hasil dari pungutan sejumlah Rp.831.000, tersebut saksi belummendapatkan bagian karena uangnya dipinjam oleh Kepala Desa."

UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Kepabeananmenyatakan bahwa Bea Masuk merupakan pungutan negaraberdasarkan UndangUndang;4.

'Dinamakan DinamakanPAJAK PUNGUTAN 1.2.2.PAJAK TERUTANG = PUNGUTAN TERUTANG, TETAPI PAJAK/PUNGUTAN YANG TERUTANG # UTANG PAJAK/TAGIHAN:DALAM KONTEKS PAJAK (DALAM PENGERTIAN LUAS) YANGDIPUNGUT OLEH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (DJP):" Bahwa penghitungan pajak yang terutang dihitung atas dasar: Jenis Pajak Pajak yang Terutang Dihitung atas Dasar PPh Tarif x Penghasilan Kena Pajak PPN Tarif x Dasar Pengenaan Pajak.

terutang ditambah dendaPengembangan sebesar 100% dariPulau Bintan pungutan negara yangDan Pulau terutang.Karimun 29 ayat (2) Berdasarkan hasil audit Sanksi = 100%sebagaimana dimaksud Xpada ayat (1) kedapatan Pungutan Negaraselisih kurang jumlahdan/atau jenis barangatau. ditemui adanyapenggunaan yang tidaksesuai denganperuntukannya,Pelaksana Proyekbertanggung jawab atasKeputusan 29 ayat (2) Berdasarkan hasil audit Sanksi = 100%Direktur sebagaimana dimaksud XxJenderal Bea dalam ayat (1) Pungutan NegaraDan

Pungutan impor ekspor (customs duties);2. Pajak (taxes);3. Sanksi (penalty),4.

Bahwa argumentasisebagaimana telah disebutkan di atas dapatdirangkum dalam bagan berikut ini: Bagan 6Pasal 11 GATT 1994 tentang Persyaratan Pengajuan Banding: Self Assessment Official: Pungutan Pungutan: (Customs (Customs: Duties) :: > Penetapan ++!

Utr Bahwa dalam melakukan pungutan liar Terdakwa dan Terdakwa Ilmempunyai anggota yaitu Terdakwa III dan Terdakwa IV yang bertugasmelakukan pengancaman kepada para sopir truk kontainer dengan maksudmeminta uang, dimana setelah uang terkumpul maka Terdakwa Ill danTerdakwa IV menyetor kepada Terdakwa dan Terdakwa II sesuai jadwalpembagian tugas.

Parapreman melakukan pemerasan (pungutan liar) kepada sopir containeryang akan masuk ke dalam Jakarta International Container Terminal(JICT) dengan cara meneriaki supir dan juga ada yang mengancamdengan mnggunakan senjata tajam agar supir memberikan uang,biasanya supir memberikan uang sebesar Rp. 500, (lima ratusrupiah) samapai dengan Rp.2000 (dua ribu rupiah).

Pada saat itu sdr.RIZKI als RIKI meminta terdakwa untukmenggantikan sdr.HARDI sebagai kordinator dan terdakwa menerimanyaTerdakwa II RACHMAT RIZKI:Bahwa Terdakwa Il diamankan karena Terdakwa Il melakukanpemerasan dan pungutan liar kepada sopir truk yang akan masukkedalam Jakarta International Container Terminal, Jakarta Utara. Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai pekerjaan.

Utrmendapatkan total Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) setiapharinyaTerdakwa III REZA ALAMSYAH:Bahwa Terdakwa melakukan pungutan kepada sopir container yaitusejak bulan Febrauri 2021 di pintu masuk 1 JICT Pelabuhan Tg.PriokJakarta UtaraBahwa terdakwa bergabung ikut melakukan pungutan kepada parasopir container di pintu masuk 1 JICT Pelabuhan Tg.Priok Jakarta Utarayang dikoordinir oleh Sdr.

Bahwa dalam melakukan pungutan liarTerdakwa dan Terdakwa Il mempunyai anggota yaitu Terdakwa Ill danTerdakwa IV yang bertugas melakukan pengancaman kepada para sopir trukkontainer dengan maksud meminta uang, dimana setelah uang terkumpul makaTerdakwa Ill dan Terdakwa IV menyetor kepada Terdakwa dan Terdakwa IIsesuai jadwal pembagian tugas. Bahwa para sopir truck kontainer diantaranyaHalaman 28 dari 32 Putusan Nomor 859/Pid.B/2021/PN Jkt.

Sudirman dan Pasar Kunden yang dipinjamkan dari pungutan ilegal listrik pedagang Pasar Godong.8. 1 (satu) bendel foto copy dokumen penjelasan perincian biaya perbaikan Kantor Jl. J.

Sudirman yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuran listrik pedagang Pasar Godong.9. 1 (satu) bendel foto copy dokumen penjelasan perincian biaya urugan sirtu di lokasi Pasar Nglejok yang direncanakan untuk memindah mendesak Pasar Ayam dan TPA Pasar Glendoh yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuran listrik pedagang Pasar Godong.10. 1 (satu) bendel foto copy dokumen penjelasan perincian biaya perbaikan talang Pasar Suru yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuran listrik pedagang Pasar Godong

.11. 1 (satu) bendel foto copy dokumen penjelasan perincian biaya perbaikan kendaraan dinas Suzuki Carry K 9501 F yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuran listrik pedagang Pasar Godong .12. 1 (satu) bendel foto copy dokumen penjelasan perincian biaya perjalanan dinas pejabat yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuran listrik pedagang Pasar Godong.13. 1 (satu) bendel foto copy dokumen penjelasan perincian biaya perbaikan Pasar Hewan Ketitang Godong yang dipinjamkan dari pungutan ilegal

yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuran listrik pedagang Pasar Godong.17. 1 (satu) bendel foto copy dokumen penjelasan perincian biaya pembangunan paving halaman Kantor Jl.

Yani yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuran listrik pedagang Pasar Godong.18. 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Tanda Setoran (STS) pungutan iuran listrik ilegal dari pedagang Pasar Godong ke Kas Daerah.19. 1 (satu) bendel foto copy dokumen SPJ/ bukti pengembalian pungutan ilegal iuran listrik kepada pedagang Pasar Godong yang ditalangi dana pribadi Drs. H. Moh.

HRB di Desa Air Seruk Nomor: 01/Tim.PSPP/ASR/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016;- 1 (satu) lembar Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dirjen Mineral dan Batubara Nomor: 03.E/30/DJB/2012 tentang Pungutan Sumbangan Pihak Ketiga;- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/203/DPE/2016 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada Perusahaan Komanditer (CV) Biliton Jaya;- 1 (satu) eksemplar Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Desa Kode

HRB;- 1 (satu) Eksemplar Peraturan Desa Air Seruk Nomor 02 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Air Seruk Tahun Anggaran 2016;- 1 (satu) Buah Peraturan Desa Air Seruk Nomor 03 Tahun 2015 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa Air Seruk Tahun Anggaran 2015;- 1 (satu) Eksemplar Peraturan Desa Air Seruk kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pungutan Desa;- 1 (satu) eksemplar Peraturan Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung

Nomor : 03 Tahun 2012 tentang pungutan Desa;- 1 (satu) eksemplar Fotokopi Peraturan Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung Nomor 02 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Desa Air Seruk Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Pungutan Desa;- 1 (satu) Eksemplar Buku Kas Umum Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Tahun Anggaran 2016 Periode Januari 2016 s/d November 2016;- 1 (satu) Buah Surat Nomor : 005/124/ASR/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015;- 1 (satu) Buah Surat Nomor : 001/13/HRB/

Desa, Peraturan Desa (PERDES) Nomor 03 Tahun 2012tentang Pungutan Desa dan Peraturan Desa (PERDES) Nomor 01 Tahun2012 tentang Pungutan Desa, Terdakwa SUKARDI selaku Kepala Desa AirSeruk berani melakukan penarikan dana retribusi terhadap CV.

Desa dan dalam tahun yang sama Terdakwa mencabutPeraturan Desa tersebut dan menandatangani kembali Peraturan Desa Nomor03 Tahun 2012 tentang Pungutan Desa.

Ahli Wigman Wudie juga menjelaskan bahwa penerimaan desayang berasal dari pendapatan desa termasuk pungutan dan sumbangan pihakketiga harus masuk ke APBDes melalui rekening Kas Desa.

pungutan tersebut adalahkarena untuk memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) DinasPekerjaan Umum Kab.

yang dilakukanantara lain biaya pungutan cetak peta, retribusi namun khusus retribusi hanyaditujukan untuk pengadaan barang dan jasa;Bahwa saksi tahu tentang adanya pungutan biaya penggandaan dokumen danpungutan tersebut ditujukan terhadap rekanan;Bahwa yang memerintahkan panitia untuk melakukan pungutan tersebut adalahKetua ULP Kab.

Pasaman Barat ada 2 (dua) orang;Bahwa pungutan terhadap rekanan tersebut dilakukan oleh panitia;Bahwa masalah anggaran ULP Kab.

Fisik II yang mengumpulkan pungutan tersebutadalah Staf bagian Sekretariat yaitu Sdri.

terhadap para pedagang di daerahtersebut yaitu terdakwa dan temanteman secara bergantian setiap harinyameminta kepada pedagang pungutan uang dengan rincian untuk lapak jualanbesar sebesar Rp 5.000, (Lima Ribu Rupiah) dan untuk lapak kecil sebesarRp 2.000, (Dua Ribu Rupiah) setelah terkumpul kemudian uang tersebutdiserahkan kepada saksi FACHRUDIN Als ACIL IPAH, lalu dari uang yangterkumpul tersebut sebagian untuk saksi FACHRUDIN Als ACIL IPAH dansebagian lagi untuk teman yang telah melakukan pungutan

terhadap para pedagang yangberada di daerah tersebut, hanya saja saat kejadian hanya terdakwabersama terdakwa EDWIN Als ERWIN dan terdakwa SYAHRONI Als RONIyang sedang melakukan pungutan terhadap para pedagang yang berada didaerah tersebut.

liartehadap para pedagang di daerah tersebut; Bahwa cara melakukan pungutan terhadap para pedagang di daerahtersebut yaitu saksi dan temanteman secara bergantian setiap harinyameminta kepada pedagang pungutan uang dengan rincian untuk lapak jualanbesar sebesar Rp 5.000, (Lima Ribu Rupiah) dan untuk lapak kecil sebesarRp 2.000, (Dua Ribu Rupiah) setelah terkumpul kemudian uang tersebutdiserahkan kepada Terdakwa FACHRUDIN Als ACIL IPAH, lalu dari uangyang terkumpul tersebut sebagian untuk Terdakwa

terhadap para pedagang yangberada di daerah tersebut, hanya saja saat kejadian hanya saya bersamasaudara RAHMAT RIFAI Als AMAD, dan saudara EDWIN Als ERWIN yangsedang melakukan pungutan terhadap para pedagang yang berada di daerahtersebut.

terhadap para pedagang yangberada di daerah tersebut, hanya saja saat kejadian hanya saya bersamasaudara RAHMAT RIFAI Als AMAD, dan saudara SYAHRONI Als RONI yangsedang melakukan pungutan terhadap para pedagang yang berada didaerah tersebut.

Bahwa kemudian setelah waktu berjalan 3 tahun 5 bulan terhitung sejakpengiriman surat keberatan Penggugat, datanglah surat tagihan baru dariTergugat Dirjen Lembaga Keuangan yaitu Surat Ketetapan No.16/SKEPDJLK/2004, tanggal 26 Januari 2004 yang berisi tagihan kepadaPenggugat untuk membayar jumlah pajak (pungutan) Ekspor, sebagaiberikut:1. Hutang Pokok Pajak (Pungutan) Ekspor Rp. 9.554.562.7312. Kelebihan Pembayaran Pajak (Pungutan) Ekspor Rp. 03.

Jumlah Kekurangan/Pembayaran Hutang Pokok Rp. 9.554.562.731Pajak (Pungutan) Ekspor4. Sanksi Administrasi :a. Biaya administrasi Rp. 14.520.732.209Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 68 PK/TUN/201410.11.12.13.b. Denda Administrasi Rp. 5.087.604.9525.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Ketetapan Tergugat NO.16/SKEPDJLK/2004, tanggal 26 Januari 2004, tentang Surat Ketetapan Pajak(Pungutan) Ekspor;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Ketetapan TergugatNO.16/SKEPDJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004, tentang Surat KetetapanPajak (Pungutan) Ekspor;4.

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkanTergugat yaitu Surat Ketetapan Pajak (Pungutan) Ekspor Nomor16/SKEPDJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 ;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Ketetapan Pajak(Pungutan) Ekspor Nomor : 16/SKEPDJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 ;4.

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugatyaitu Surat Ketetapan Pajak (Pungutan) Ekspor Nomor : 16/SKEPDJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Ketetapan Pajak(Pungutan) Ekspor Nomor : 16/SKEPDJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004;4.

Bahwa selain itusebagai prosedur dalam melakukan pungutan retribusi, Kepala DinasKebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Gunungkidul jugamenerbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) ProsedurPemungutan Retribusi.Bahwa pungutan retribusi obyek wisata yang dilaksanakan olehPemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam hal ini oleh DinasKebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Gunungkidul dilakukanpula di kawasan wisata pantai selatan di wilayah KabupatenGunungkidul yaitu antara lain di Pos Tempat Pemungutan

retribusi di lokasi (SKRD diserahkankonsumen dan uang dipungut oleh petugas)"Merekap laporan pungutan yang masuk (setiap selesai tugas)Menyerahkan hasil pungutan dan lembar ke2 SKRD kepadabendahara penerima dan melaporkan sisa SKRD kepadabendahara penerima di Dinas Kebudayaan dan KepariwisataanHalaman 4 dari 46 Putusan Nomor: 12/PID.SUSTPkK/2017/PT YYK"Bendahara penerima merekap uang pungutan dan setor ke kasdaerah melalui bankBendahara penerima input data hasil setoran ke SIPKD" Copy hasil rekapan

retribusi di lokasi (SGKRD diserahkankonsumen dan uang dipungut oleh petugas)"Merekap laporan pungutan yang masuk (setiap selesai tugas)#Menyerahkan hasil pungutan dan lembar ke2 SKRD kepadabendahara penerima dan melaporkan sisa SKRD kepadabendahara penerima di Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan"Bendahara penerima merekap uang pungutan dan setor ke kasdaerah melalui bankBendahara penerima input data hasil setoran ke SIPKD" Copy hasil rekapan dan setoran dilaporkan ke Seksi ODTWBahwa pada hari Sabtu

retribusi di lokasi (SKRD diserahkankonsumen dan uang dipungut oleh petugas)"Merekap laporan pungutan yang masuk (setiap selesai tugas)Menyerahkan hasil pungutan dan lembar ke2 SKRD kepadabendahara penerima dan melaporkan sisa SKRD kepadabendahara penerima di Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan"Bendahara penerima merekap uang pungutan dan setor ke kasdaerah melalui bankBendahara penerima input data hasil setoran ke SIPKD" Copy hasil rekapan dan setoran dilaporkan ke Seksi ODTWBahwa pada hari Sabtu

retribusi di lokasi (GKRD diserahkankonsumen dan uang dipungut oleh petugas)"Merekap laporan pungutan yang masuk (setiap selesai tugas)#Menyerahkan hasil pungutan dan lembar ke2 SKRD kepadabendahara penerima dan melaporkan sisa SKRD kepadabendahara penerima di Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan"Bendahara penerima merekap uang pungutan dan setor ke kasdaerah melalui bankHalaman 23 dari 46 Putusan Nomor: 12/PID.SUSTPK/2017/PT YYKBendahara penerima input data hasil setoran ke SIPKD" Copy hasil rekapan

Dompu/IV/2018,tanggal 10 April 2018 perihal laporan adanya dugaan pungutan liarprogram sertikat prona tahun 2016 dan tahun 2017 yang dilaksanakanoleh Kepala Desa Mumbu an. SALAHUDDIN HEMON. selanjutnyaatas indikasi temuan tersebut oleh Kejaksaan Negeri Dompu bersamadengan tim audit dari Inspektorat Kab. Dompu melakukan pemeriksaankhusus terhadap indikasi dugaan pungutan tersebut dan hasilnyasesuai dengan LHP No : LHP.

SALAHUDDIN HEMON selaku Kepala Desa Mumbutertuang mengenai besaran jumlah iuran pungutan liar dalam kegiatansertifikat Desa Mumbu. Bahwa Saksi menerangkan berawal atas pengaduan dari Saksi HusenMuhammad selaku Kepala Dusun Tonda Timur dan Saudara Syarifserta puluhan masyarakat Desa Mumbu Kec.

Bahwa, terdapat pungutan yang tdak bisa dipertanggungjawabkan olehaparat Desa Mumbu atas pungutan uang masyarakat sebesar Rp.40.000, ( empat puluh ribu rupiah) untuk biaya makan minum team/ juruukur dan foto copy kelengkapan dokumen;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Halaman 55 dari 68 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN DpuTerdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa

yang tdak bisa dipertanggungjawabkan olehaparat Desa Mumbu atas pungutan uang masyarakat sebesar Rp.40.000, ( empat puluh ribu rupiah) untuk biaya makan minum team/juru ukur dan foto copy kelengkapan dokumen;Bahwa, Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab.

liaroleh aparat Desa Mumbu atas pungutan uang masyarakat sebesar Rp.40.000, ( empat puluh ribu rupiah) untuk biaya makan minum team/ juruukur dan foto copy kelengkapan dokumen, karena tdak sesuai dengan suratKepala Badan Pertanahan Nasional Kab.

Khoirul Musholla:bahwa Saksi adalah Pedagang pakaian yang menyewa kios seharga Rp. 2 juta per tahun diPasar Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar sejak tahun 2008 sampaisekarang;bahwa selain membayar harga sewa kios, Saksi juga membayar pungutan uang sewa kiossebesar Rp. 21.000,00 per bulan dan membayar uang kebersihan dan keamanan;bahwa yang melakukan pungutan uang sewa kios, uang kebersihan dan keamanan adalahPemerintah Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;Saksi Saiful Hadi

Saksi Nuryantobahwa Saksi sudah sekitar 17 tahun berjualan di Pasar Desa Wonodadi, KecamatanWonodadi, Kabupaten Blitar;bahwa selain membayar uang Rp. 10.000,00, Saksi juga membayar uang kebersihansebesar Rp. 500,00 setiap 5 hari sekali dan uang keamanan setiap bulannya sebesar Rp.3.000,00;bahwa yang menarik pungutan sebesar Rp. 500,00 adalah pihak Pemerintah DesaWonodadi, namun pungutan yang Rp. 3.000,00 tidak ada bukti pembayarannya;. Saksi Moh.

atau penarikan adalah dengan mengeluarkankwitansi atau karcis sebesar Rp.500,00;e bahwa Terdakwa hanya melanjutkan saja karena pungutan sebesar Rp.500,00 jugadilakukan oleh Kepala Desa sebelum Terdakwa yaitu almarhum pak Mujib;e bahwa tindakan Terdakwa mengeluarkan karcis sebesar Rp.500,00 tidak didukung denganPeraturan Desa atau peraturan lainnya;e bahwa karcis sebesar Rp.500,00 yang dikeluarkan Terdakwa tidak diperporasi;e bahwa hasil keseluruhan dari pungutan atau penarikan sebesar Rp.500,00

tersebutpembagiannya adalah 25% untuk kas desa, 25% untuk gaji karyawan pasar, 45% untukbiaya operasional;e bahwa sebagai Kepala Desa dan Kepala Pasar Wonodadi Terdakwa mendapat jatah sebesar5% dari penerimaan atau pungutan sebesar Rp.500,00;e bahwa yang mengelola uang hasil pungutan atau penarikan sebesar Rp.500,00 tersebutadalah Bendahara Pasar Desa Wonodadi yaitu Sulistiyorini;e bahwa jumlah keseluruhan yang telah diterima Terdakwa selama menjabat sebagai KepalaPasar Desa Wonodadi adalah sebesar