Tarmizi Taher, Kebun Cengkeh Batu Merah, Ambon ; Dalam hal ini berdasarkan Surat kuasa Khusus No. 02/SKTUN/12/MP/2015,tanggal 29 Desember 2015 memberikan kuasa kepada : 12Maad Patty, S.H., M.H; Henry Salmon Lusikooy, S.H;Adam Hadiba, S.H; Noke Philips Pattiradjawane, S.H;Misna Safia Weul Artaffella, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : Advokat/PenasehatHukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Maad Patty, SH., MH danrekan, beralamat di Jalan A.Y.

Fadli Mulyadi dari rumah sakit TK Ill IskandarMuda.b) 1(satu) lembar Surat Keterangan Tes UrineNarkoba dari Badan Narkotika Nasional ProvinsiAceh Nomor SKTUN/003/11/2013/BNNPAcehtanggal 27 Februari 2013 atas nama KopkaBaharuddin, NRP 3910001631068, Babinsa Ramil12/Montasik Aceh Besar, Kodim 0101/BS.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.7.500. (tujuh ribu lima ratus rupiah).Membaca : 1.

FadiliMulyadi dari rumah sakit TK III Iskandar Muda.MenimbangMenimbangb) 1(satu) lembar Surat Keterangan Tes UrineNarkoba dari Badan Narkotika Nasional Provinsi AcehNomor SKTUN/003/II/2013/BNNPAceh tanggal 27Februari 2013 atas nama Kopka Baharuddin, NRP3910001631068, Babinsa Ramil 12/Montasik AcehBesar, Kodim 0101/BS.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.d. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp.7.500,(tujuh ribu lima ratus rupiah).e. Memerintahkan Terdakwa ditahan.2.

bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:Eksepsi Tergugat:Legal standing Penggugat;Eksepsi Tergugat Il Intervensi:1.Surat kuasa Penggugat telah cacat hukum dan tidak sah menuruthukum;Kompetensi absolut (exceptio declinatoir);Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalammengajukan gugatan perkara a quo (exceptio persona standi in judicio);Objek sengketa dalam gugatan Penggugat bukanlah Surat KeputusanTata Usaha Negara/SKTUN

No. 242/ B/ 2012 / PT.TUN.JKTpertama yang menyatakan objek sengketa berupa (Surat Kepala Kantor Pertanahan KotaTangerang Nomor 1709/600.1336.71/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 hal PermohonanUntuk Tidak Melakukan Pengalihan Status Hak atas Tanah Milik KementerianKeuangan di Komplek Keuangan Karang Tengah, Kota Tangerang) merupakan SKTUN yang bersifat informatif tentang telah terbitnya SHM No.6188/Karang Tengah,Surat Ukur No. 290/2008 tanggal 2 September 2008 seluas 4.709 m* dan SHM No.6189/Karang Tengah

OBJEK GUGATAN 22229 nn nnn anne nnn ncnBahwa, obyek gugatan dalam perkara aquo adalah Surat Keputusan TataUsaha Negara (SKTUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat TataUsaha Negara berupa: Sertipikat Hak Milik Nomor : 485/Desa Karangbong,diterbitkan tanggal 2071991, Gambar Situasi tanggal 20 April 1991 No.1648/1991, luas 184 M2 tercatat a/n. Febe Sutjiati Sunjono, untuk selanjutnyadisebut sebagai obyek sengketa;. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA1.

oleh Sertu Tri Sembodo (Saksi ) danKopda Indra Yanto (tidak diperiksa) di Kantor Staf Intel Yonif 112/R, denganmenggunakan tespack dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung zatMetamfetamina (MET/sabusabu) dan Marijuana (THC/ganja).Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 10.00 WIBTerdakwa dites/diperiksa urinenya di Kantor Badan Narkotika NasionalPropinsi Aceh dan berdasarkan Surat Keterangan Tes Urine Narkoba yangdikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Propinsi Aceh, Nomor SKTUN

Pengadilan Militer Tinggi Medan) tidak salahmenerapkan hukum, karena dalam menjatuhkan putusan in casu telahdengan cermat mempertimbangkan faktafakta hukum di persidangan baiktentang keadaan yang meringankan maupun mengenai keadaan yangmemberatkan pidananya, karenanya pidana yang dijatuhkan Judex Facti incasu telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan perbuatan yangdilakukan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut : Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Propinsi AcehNomor SKTUN

diajukan dalampersidangan pemeriksaan perkara @ QUO; ~~~~7 == ===Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan surat gugatannyatertanggal 26 Februari 2016 yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Palu pada tanggal 26 Februari 2016 dibawah Register Perkara Nomor :06/G/2016/PTUN.PL dan telah diperbaiki pada tanggal 28 Maret 2016 yang isinyamenerangkan sebagai berikut : n 2mm nnnOBjeK.Sengketat 2 =ssesessesiessessensrssrnersennesce nes HsHiene SHEER EEESurat Keputusan Tata Usaha Negara (SKTUN

S.H.Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokatpada Kantor Hukum Sumpah Pemuda yang beralamat di JalanLetnan Harun Sohar (Tanjung Apiapi) RT. 46 RW. 10 KelurahanKebun Bunga Kecamatan Sukarame Palembang, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 0034/SKTUN/KHSPHA&R/III/2018,Tanggal 3 April 2018 5Selanjutnya disebut .... 00.0... TERGUGAT Il Intervensi 1 ;3. PT. BUKIT MAS SELARAS, berkedudukan di Jalan Ki Maja Blok BBNo. 20 Kel.

S.H.Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokatpada Kantor Hukum Sumpah Pemuda yang beralamat di Jalanletnan Harun Sohar (Tanjung Apiapi) RT. 46 RW. 10 KelurahanKebun Bunga Kecamatan Sukarame Palembang, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 0036/SKTUN/KHSPHA&R/III/2018,Tanggal 3 April 2018 5Selanjutnya disebut .... 00.0.0...

&Associates, beralamat di Gedung Askrida Tower Lt.4 R.405, Jalan Pramuka Raya Kav.151, Jakarta Timur.berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 53/SKTUN/SPA/II/2020 tanggal 28 Februari 2020, untuk selanjutnyadisebut sebagai TERBANDING/PENGGUGAT;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca:1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 251/B/2020/PT.TUN.JKT. tanggal 14 September 2020 tentangHlm.2 dari 10 hlm. Put.No.251/B/2020/PT. TUN.

Menetapkan barang-barang bukti berupasurat-surat : a. 1 (satu) lembar Surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika dari Badan narkotika Nasional Propinsi Aceh (BNNP Aceh) Nomor SKTUN/04/IV/2014/BNNP-Aceh tanggal 14 April 2014 a.n. Terdakwa.b. 1 (satu) lembar Foto Rapid tes urine merek Multiscreen. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesarRp.7.500.00 (tujuhribu lima ratus rupiah).5.

TNI AD.Agar barang bukti berupa :1) Suratsurat : 2 (dua) lembar Surat Keterangan Tes UrineNarkoba Nomor SKTUN/10/XI/Ka/BR.00.02/2015/BNNKLSW tanggal19 November 2015 An.

Surat: 2 (dua) lembar Surat Keterangan Tes Urine NarkobaNomor SKTUN/10/XI/Ka/BR.00.02/2015/BNNKLSWtanggal 19 November 2015 An. Terdakwa.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500, (tujuhridu lima ratus rupiah).Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi Medan Nomor 94K/PMTl/BDG/AD/V1/2016, tanggal 29 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :Menyatakan : 1.

., Jabatan: Staf Pada BagianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat ; Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai NegeriSipil, berkedudukan di Jalan Sukamo Hatta, Giri Menang, Gerung,Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat ; Dan berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 09/SKTUN/LBH NTB/III/2019tanggal 29 Maret 2019 memberikan kuasa kepada : 1. BASRIMULYANI, S.H., M.H. ; 3. HENDROTUSTIANTO, S.H. 5 20" 22 222222222 ooo eo5.

., & Associates, beralamat di Palembang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor087/SKTUN/IX/2019/PLG, tanggal 2 September 2019;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

SAHETAPY, SH ss;Dr SEGGY HAULLUSSY, SH ;3 JAKOBIS SIAHAYA, SH ;Masing masing pekerjaan Advokat~ danPenasehat Hukum pada Kantor Advokatdan Konsultasi Hukum Firel E.Sahetapy, SH dan Rekan, beralamat diJalan Dana Kopra No. 1/29 AmbonMaluku Indonesia, Kecamatan Sirimau,Kota Ambon, berdasarkan Surat KuasaNo. 03/SKTUN/IV/FES/2009 tanggal 27April 2009, selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT / TERBANDING ;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;Telah membaca1.Penetapan Wakil Ketua Pengadilan

Ilir Barat Palembang, berdasarkanSurat Kuasa Khusus NO. 012/SKTUN/I/2018/PLGtanggal 28 Januari 2018 ;Selanjutnya disebut :Para Penggugat/Terbanding;2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, yangberkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai No. 99,PalembanQ) 772222 nn none nnn nnn nnn neDalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya sebagaiDerikut ! 2222222 22 21. Nama : Ahmad Syahabuddin, S.H.;Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah danPengendalian Pertanahan;2. Nama: Novi Armita Muslim, S.H.,M.H.

Borman; Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 2 Tahun 1981, bahwa bagi mereka yang tidak ditujukan oleh suatuKeputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannyadirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak iamerasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara danmengetahui adanya keputusan tersebut; Bahwa objek sengketa adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara(SKTUN

Putusan Nomor : 231/B/2020/PT.TUN.SBY.Pekerjaan Advokat, yang berkantor di LawOffice ACE WAHYUDIN, S.H, SUSILOWATI, S.H & Partners Jalan PusponjoloDalam VIl Nomor 5 Kota Semarang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :059/Lo AWS/SKTUN/VIII/2020 tertanggal08 Juli 2020; Selanjutnya disebut sebagai wnvnonennncnns PEMBANDING/PENGGUGAT;MELAWAN :1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONALPROVINSI JAWA TENGAH ; Tempat kedudukan di Jalan Ki MangunSarkor No. 34 C Kota Semarang ProvinsiJawa Tengah; memberikan

. /29 Ambon, berdasarkan SuratKuasaKhusus No. 03/SKTUN/IVFES/2014 tertanggal 19 Februari2014, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; MELAWANBUPATI HALMAHERA UTARA, Tempat kedudukan di Jalan KawasanPemerintahan No. 1 A Tobelo, Halmahera Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. DANNO CH. G. ENTJE, S.H., M.H., Jabatan Kepala BagianHukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten HalmaheraWEE nm nnn nnn ncn nn ninnmnnninnmnaninme man nnn nm2. WILLEM M. MANERY, S.H.

dilakukanoleh penyidik ketentuan Pasal 77 KUHAP dan Putusan MahkamahKonstitusi Nomor: 21/PUU/XII/2014 tanggal 24 April 2015, telah secarajelas mengaturnya dan merupakan kewenangan Hakim Pra Peradilan yangakan menilai dapat keabsahan tindakan penyitaan tersebut dansenyatanya merupakan suatu peraturan perundangundangan yang bersifathukum pidana dan untuk mendukung penyelidikan dan penyidikan tindakpidana demi kepentingan pembuktian di peradilan pidana, sehingga sangatjelas sekali bukanlah merupakan objek SKTUN

oleh penyidik ketentuan Pasal 77 KUHAP dan PutusanMahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XII/2014 tanggal 24 April 2015,telah secara jelas mengaturnya dan merupakan kewenangan Hakim PraPeradilan yang akan menilai dapat keabsahan tindakan penyitaantersebut dan senyatanya merupakan suatu peraturan perundangundangan yang bersifat hukum pidana dan untuk mendukungpenyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi kepentinganpembuktian di peradilan pidana, sehingga sangat jelas sekali bukanlahmerupakan objek SKTUN

;Jabatan : Staf pada Bagian HukumKabupaten Lombok Barat;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,beralamat di Giri MenangGerung KabupatenLombok Barat; Serta dalam hal ini juga memberikan Surat KuasaKhusus Nomor: 012/SKTUN/LBHNTB/V/2017,tertanggal 10 Mei 2017 kepada :1. Basri Mulyani, S.H.,M.H.;2. D.A Malik, S.H.j22 22 22 2 een8, Zain Fikti, SUH geese ren nnnaomneacn sans4. Hendro Tustianto, S.H.