No. 271 K/Pdt.SusPHI/2013Bahwa Jabatan terakhir Tergugat adalah sebagai Foreman dengan Level ,dengan upah pokok setiap bulannya sebesar Rp.5.830.000, (lima jutadelapan ratus tiga puluh ribu Rupiah);Bahwa antara Penggugat dan para pekerja dari Penggugat yang diwakili olehPimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan SerikatPekerja Seluruh Indonesia (PUK SPKEP SPSI) pada tanggal 13 Juli 2009telah menyepakati dan menandatangani Perjanjian Kerja bersama PT.Freeport Indonesia Edisi

Freeport Indonesia Edisi VI Tahun 20092011 (BPHI 20092011) sebagai landasan hukum dalam menjembatanihubungan industrial antara Penggugat dan para pekerja untuk menyelesaikanpermasalahan yang berhubungan dengan hubungan industrial;Bahwa PKB 20092011 dan BPHI 20092011 yang telah disepakati danditandatangani oleh Penggugat dan SPSI berlaku bagi seluruh karyawan PT.Freeport Indonesia sebagai undangundang dan bersifat knusus (/ex specialisderogate lex generalis);Bahwa mengingat PUK SPKEP SPSI dan Penggugat

Freeport Indonesia lainnya di kemudianhari sehubungan dengan penegakan PKB 20092011 yang telah disepakatioleh Penggugat dan PUK SPKEP SPSI sebagai wakil para pekerja danberlaku sebagai undangundang di lingkungan perusahaan dengan tujuanmenciptakan disiplin kerja yang baik serta bertanggung jawab, maka adalahsah dan berdasar hukum bagi Penggugat memohon kepada Majelis HakimYang Terhormat untuk mengabulkan permohonan pemutusan hubungankerja (PHK) terhadap Tergugat;Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Terhormat

Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan PedomanHubungan Industrial PT Freeport Indonesia yang sudah disepakati bersamaantara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT FreeportIndonesia berlaku mengikat sebagai UndangUndang yang bersifat knusus(lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan parapekerja/karyawan penggugattermasuk juga Tergugat;4.

peraturan R.Bg., Undangundang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undangundangan Nomor 2 Tahun 2004Halaman 16 dan 18 Putusan Nomor 07Pat.SusPHI/2019/PN Japtentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturanperaturan lain yang bersangkutan;1.BrMENGADILI:Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan PedomanHubungan Industrial PT Freeport Indonesia yang sudah disepakati bersamaantara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP

Bahwa dalampertemuan tersebut Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadappara Penggugat dengan alasan terkena PROGRAM RASIONALISASI ;Bahwa dalam pertemuan tersebut Tergugat juga menyampaikan kepadapara Penggugat, bahwasanya PROGRAM RASIONALISASI telah dirundingkandan mendapat kesepakatan dari Serikat Pekerja Mayoritas (PUK SPKEP SPSIPT. Mulia Industrindo. Tbk) pada tanggali8 Maret 2008 ;Bahwa atas tindakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukanTergugat.

No.85 PK/Pdt.Sus/20112003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 153 ayat (1) huruf (g) selanjutnya dalamayat (2) menjelaskan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan denganalasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Ayat (1) maka batal demihukum dan Pengusaha Wajib mempekerjakan Kembali Pekerja/Buruh yangbersangkutan ;Bahwa atas kesepakatan PROGRAM RASIONALISASI yang dibuatantara pihak Tergugat dengan PUK SPKEP SPSI PT. Mulia Industrindo.

Menyatakan perjanjian kerja bersama PT Kuala Pelabuhan Indonesia dan pedoman hubungan industrial PT Kuala Pelabuhan Indonesia yang sudah disepakati antara PT Kuala Pelabuhan Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Kuala Pelabuhan Indonesia Tahun 2015-2017 berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;4.

KualaPelabuhan Indonesia (PUK SPKEP SPSI PTKPI) telah menyepakati danmenandatangani Perjanjian Kerja Bersama PTKPI Edisi XI Periode 20152017 (PKB PTKPI 20152017) dan Pedoman Hubungan Industrial PTKPIEdisi V Periode 20152017 (PHI PITKPI 20152017) sebagai landasanhukum untuk menjembatani hubungan industrial antara Penggugat danTergugat serta seluruh pekerja/karyawan Penggugat.

Kuala PelabuhanIndonesia (PUK SPKEP SPSI PTKPI) adalah hukum yang bersifat knusus(lex spesialis) dan oleh karenanya berlaku mengikat sebagai UndangUndang yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugatserta seluruh pekerja/karyawan Penggugat tanpa terkecuali;.

menentukan apakah benar Tergugat telahmelakukan pelanggaran kerja sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kerjabersama dan pelanggaran tersebut dapat dijadikan dasar untuk melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat, Majelis Hakim akanmempertimbangkan seluruh buktibukti yang ada kaitannya dengan hal tersebut,sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8,T8, T9 dan T10 berupa Perjanjian Kerja Bersama Pedoman HubunganIndustrial PT Kuala Pelabuhan Indonesia dan PUK SPKEP

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.SusPHI/2018/PN.JapMenyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJayapura Klas 1A berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutusperkara ini;Menyatakan perjanjian kerja bersama PT Kuala Pelabuhan Indonesia danpedoman hubungan industrial PT Kuala Pelabuhan Indonesia yang sudahdisepakati antara PT Kuala Pelabuhan Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PTKuala Pelabuhan Indonesia Tahun 20152017 berlaku

Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali
Terbanding/Tergugat : Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Serang
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia Energi, Pertambangan, Minyak Gas Bumi dan Umum Shenhua Guohua Pembangkit Jawa Bali (PUK SPKEP SGPJB)

Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia periode 2013-2015 dan periode 2017-2019 yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;4.

Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial;Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, Penggugat mohon agarmemutuskan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KelasIA Jayapura berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskanperkara ini;Menyatakan perjanjian kerja bersama PT Freeport Indonesia dan pedomanhubungan industrial PT Freeport Indonesia yang sudah disepakati bersamaantara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Halaman 17 dari 19 halaman putusan nomor 8/Pdt.SusPHI/2019/PN JapMenyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas1A Jayapura berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkaraint;Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia danPedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia periode 20132015dan periode 20172019 yang sudah disepakati antara PT FreeportIndonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku

Nomor 711 K/Pdt.SusPHI/2016dengan peraturan yang berlaku di perusahaan yakni Perjanjian KerjaBersama dan pedoman hubungan industrial sebagaimana ketentuan Pasal13 Perjanjian Kerja;Bahwa antara Penggugat dan para pekerja dari Penggugat yang diwakili olehPUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia pada tanggal 25 Januari 2012telah menyepakati dan menandatangani Perjanjian Kerja Bersama PTFreeport Indonesia Edisi XVII Tahun 20112013 ("PKB 20112013") danPedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi

;Bahwa mengingat Tergugat telah menandatangani Perjanjian Kerja sertaberlakunya Perjanjian Kerja Bersama dan Pedoman Hubungan Industrialyang telah disepakati oleh PTFI dan PUK SPKEP SPSI sebagai wakilPekerja PT Freeport Indonesia, sehingga telah mempunyai kekuatan hukumyang mengikat untuk dijalankan sebagaimana ditentukan dalam ketentuanPasal 126 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan ("UU 13/2003") mengatur: Pengusaha, serikatpekerja/serikat buruh dan pekerja/oburuh wajib

Nomor 711 K/Pdt.SusPHI/2016Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KlasIA Jayapura berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskanperkara ini;Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia danPedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia yang sudah disepakatiantara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesiaberlaku sebagai undangundang yang bersifat khusus (/ex specialis derogatelex

Nomor 711 K/Pdt.SusPHI/2016dengan peraturan yang berlaku di perusahaan yakni Perjanjian KerjaBersama dan pedoman hubungan industrial sebagaimana ketentuan Pasal13 Perjanjian Kerja;Bahwa antara Penggugat dan para pekerja dari Penggugat yang diwakili olehPUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia pada tanggal 25 Januari 2012telah menyepakati dan menandatangani Perjanjian Kerja Bersama PTFreeport Indonesia Edisi XVII Tahun 20112013 ("PKB 20112013") danPedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi

;Bahwa mengingat Tergugat telah menandatangani Perjanjian Kerja sertaberlakunya Perjanjian Kerja Bersama dan Pedoman Hubungan Industrialyang telah disepakati oleh PTFI dan PUK SPKEP SPSI sebagai wakilPekerja PT Freeport Indonesia, sehingga telah mempunyai kekuatan hukumyang mengikat untuk dijalankan sebagaimana ditentukan dalam ketentuanPasal 126 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan ("UU 13/2003") mengatur: Pengusaha, serikatpekerja/serikat buruh dan pekerja/oburuh wajib

Nomor 711 K/Pdt.SusPHI/2016Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KlasIA Jayapura berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskanperkara ini;Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia danPedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia yang sudah disepakatiantara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesiaberlaku sebagai undangundang yang bersifat khusus (/ex specialis derogatelex

Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 2017-2019 yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;4.

Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan PedomanHubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 20172019 yang sudahdisepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PTFreeport Indonesia berlaku sebagai undangundang yang bersifat knusus(lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruhkaryawan/pekerja termasuk Tergugat;4.

TheFirst National Glassware (PUK SPKEP SPSIPT.

Putusan No.60/Pdt.SusPHI/2020/PN.Srg.10.11.12.PUK SPKEP PT SUJ Periode 2016 (PKB 20162018) juncto pasal 37 ayat(1) tingakatan sanksi huruf (a) angka 4 (empat) Peraturan Kerja BersamaPT.

Sentra Usahatama Jaya PUK SPKEP PT SUJ Periode 2016 (PKB20192021) menyatakan masa berlaku surat peringatan maksimal hanyauntuk 6 (enam) bulan, tidak lebih; Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masingmasingberlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalamperjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;(pasal 161 ayat 2 UU RI No. 13 tahun 2003) SP Ill/ Terakhir , berlaku selama 6 (enam) bulan (pasal 31 ayat 1 angka4 PKB 20162018) ; SP Ill/

atas jawaban Tergugat tersebut pada persidanganberikutnya, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 8 Juli 2020 dan atasReplik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 15 Juli 2020 ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan bukti surat berupa foto copy suratsurat yang telah diberimeterai cukup, yang diberi tanda P1 s.d P12 yaitu sebagai berikut :Bukti P1 Fotocopy Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT.SentraUsahatama Jaya dengan PUK SPKEP

Putusan No.60/Pdt.SusPHI/2020/PN.Srg.Penggugat, Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan.Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalildalil bantahannyatelah mengajukan bukti surat berupa foto copy suratsurat yang telah diberimeterai cukup, yang diberi tanda T1 s.d T2 yaitu sebagai berikut :Bukti T1A Fotocopy Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT.SentraUsahatama Jaya dengan PUK SPKEP SUuJ Periode 20162018,;Bukti T1B Fotocopy Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT.SentraUsahatama

Jaya dengan PUK SPKEP SUuJ Periode 20192021,;Bukti T2A Fotocopy Notulen Bipartit tertanggal 9 Januari 2019;Bukti T2B Fotocopy Notulen Bipartit Il perinal karyawan dengan prestasidibawah standar tertanggal 21 Januari 2019,;Bukti T2C Fotocopy Notulen Bipartit tertanggal 1 Februari 2019;Bukti T2D Fotocopy Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrialantara PT.Sentra Usahatama Jaya dengan Sadr.setiawanPurwolaksono & Sdr.Dwi Payana ditingkat Mediasi DisnakerCilegon;Bukti T2E Fotocopy Anjuran

Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 2011-2013 dan tahun 2017-2019 yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;4.

PengadilanNegeri Kelas IA Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini agarberkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KelasIA Jayapura berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskanperkara ini;Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan PedomanHubungan Industrial PT Freeport Indonesia yang sudah disepakati bersamaantara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP

Prayitno Iman SMENGADILI:Menyatakan Tergugat yang telahdipanggil dengan patut tetapi tidakhadir;Mengabulkan gugatan Penggugatuntuk sebagian dengan verstek;Menyatakan Perjanjian KerjaBersama PT Freeport Indonesia danPedoman Hubungan Industrial PTFreeport Indonesia tahun 20112013dan tahun 20172019 yang sudahdisepakati antara PTI FreeportIndonesia dan PUK SPKEP SPSI PTFreeport Indonesia berlaku sebagaiundangundang yang bersifat knusus(lex specialis derogate lex generalis)bagi Penggugat dan seluruhkaryawan

Pada rapat tersebut telah dipilih danditetapkan Pengurus PUK SPKEP Saptaindra Sejati dan Penggugat Rekonvensiterpilih sebagai Wakil Ketua Bidang Advokasi;Bahwa pada tanggal 27 Desember 2011 Tergugat Rekonvensi bersama penguruslainnya mencatakan PUK SP KEP Saptaindra Sejati dan AD/ART FSP KEP keKantor Suku Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Tabalong dengan Nomor568/02/PtOp/HIPK tanggal 4 Januari 2012;Bahwa pasca terpilih sebagai Wakil Ketua Bidang Advokasi PUK SP KEPSaptaindra Sejati, Penggugat Rekonvensi

mulai melakukan sejumlah upayauntuk mengefektifkan peran dan fungsit PUK SPKEP SIS, diantaranya adalahdengan Pendampingan Advokasi anggota yang terkena PHK oleh TergugatRekonvensi pada sekitar tahun 2012 sampai akhir 2013;Bahwa terlebih lagi sejak tanggal 16 Agustus 2013 Ketua PUK SP KEP SISBapak Denny Gunawan dinyatakan di PHK secara sepihak oleh TergugatRekonvensi melalui suratnya pada tanggal 16 Agustus 2013 Nomor 65/SIS/SK/PM ADMO/VII/2013 dan pada tanggal, bulan, tahun yang sama, TergugatRekonvensi

Bahwa Para Tergugat berhak mendapatkan ketenangan serta kepastiandalam bekerja tanpa mempunyai kekhawatiran atas keanggotaannyadalam PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia. Pekerja melalui PUKSPKEP SPSI PT Freeport Indonesia harus diberikan kesempatan untukberunding dengan perusahaan secara bebas mengenai halhal yangmenyangkut kesejahteraan dan keluh kesah.

Agar seluruh pekerja anggota PUK SPKEP SPSI PTHalaman 80 dari 156 halaman Putusan No: 18/Pdt.SusPHI/2019/PN.Jap10.11.12.13.14.15:Freeport Indonesia, tidak terpengaruh dengan isuisu yang tidakbertanggung jawab yang dapat menimbulkan keresahan, 4.

Agar seluruhpekerja anggota PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia, selaluberkoordinasi dengan komisaris dan pengurus PUK SPKEP SPSI PTFreeport Indonesia apabila terdapat isu yang meresahkan terkait denganketenagakerjaan;Bahwa selain surat himbauan yang dikirimkan kepada para pekerja, ParaPenggugat Rekonpensi melalui pengurus unit kerja meminta untukdilakukan perundingan terkait nasib para pekerja yang terkena kebijakanfurlough kepada Tergugat Rekonpensi melalui surat:e ADV.015/PUK SPKEP SPSI PTFI/

II/2017 mengenai PermintaanBerunding Pertama pada tanggal 20 Februari 2017;e ADV.025/PUK SPKEP SPSI PTFI/III/2017 mengenai PermintaanBerunding Kedua pada tanggal 11 Maret 2017;e ADV.027/PUK SPKEP SPSI PTFI/III/2017 mengenai PermintaanBerunding Ketiga pada tanggal 21 Maret 2017;Bahwa selain mengirimkan surat kepada Tergugat Rekonpensi, ParaPenggugat Rekonpensi pada tanggal 26 Februari 2017 mengirimkan suratkepada Menteri Tenaga Kerja RI, Menteri ESDM dan Komisi IX DPR RIuntuk meminta bantuan serta

ORG.112/PUK SPKEP SPSI PTFI/VIII/2017 terhadap Komisi IXDPR RI perihal permohonan rapat dengar pendapat atas PHK sepihak yangdilakukan oleh Tergugat Rekonpensi;Bahwa kemudian Para Penggugat Rekonpensi yang tergabung sebagaifungsionaris (komisaris) juga terdampak terhadap kebijakan furlough yangdiberlakukan oleh Tergugat Rekonpensi, sehingga tidak bisa melaksanakanhak dan kewajibannya untuk memberikan penjelasan atau pendampinganatas permasalahan ketenagakerjaan yang dialami oleh para pekerja;Bahwa

Agar seluruh pekerjaanggota PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia, tidak terpengaruhdengan isuisu yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkankeresahan, 4. Agar seluruh Pekerja anggota PUK SPKEP SPSI PT FreeportIndonesia, selalu berkoordinasi dengan Komisaris dan Pengurus PUKSPKEP SPSI PT Freeport Indonesia apabila terdapat isu yang meresahkanterkait dengan ketenagakerjaan;11.

11 Maret 2017;e ADV.027/PUK SPKEP SPSI PTFI/II/2017 mengenai PermintaanBerunding Ketiga pada tanggal 21 Maret 2017;12.

ORG.112/PUK SPKEP SPSI PTFI/VIII/2017 terhadap Komisi IXDPR RI perihal Permohonan Rapat dengar pendapat atas PHK Sepihakyang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi;15.

SPSIPT FI perihal pemberitahuan mogok kerja nomor:ADV.036/ PUK SPKEP SPSI PTFI/IV/2017 tanggal20 April 2017;Fotokopi dari fotokopi surat dari PUK SP KEP SPSIPTFI perihal: surat pengaduan kedua dan statusmogok kerja Nomor: ORG.107/PUK SPKEP SPSIPTFI/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017;Fotokopi sesuai dengan asli surat dari Dinas TenagaKerja, Transmigrasi dan Perumahan RakyatPemerintah Kabupaten Mimika Nomor: 560/800/201 7Perihal Furlough dan Penetapan Mogok Kerja PUKSP KEP SPSI PT FI tanggal 28 Agustus

SPSI/PTFI/X/2014;Fotokopi dari fotokopi Anggaran Dasar/AnggaranRumah Tangga (AD/ART) SPKEP SPSI;Fotokopi dari fotokopi berita media cetak A.Kesepakatan NEW ERA Jakarta, 31 October 2014;B.

/01/2014/ExBUMA,tanggal 22 Januari 2014, dengan jabatan terakhir sebagai C4 SecurityGuard Leader Sr di Departemen Security & Risk Management, danmenerima upah pokok setiap bulan sebesar Rp.9.134.500,00 (Sembilan jutaseratus tiga puluh empatribu lima ratus rupiah) sebelum dipotong pajak,Bahwa Penggugat dan Tergugat serta seluruh Pekerja Penggugat yangdiwakili oleh Serikat Pekerjanya, yakni Pimpinan Unit Kerja Serikat PekerjaKimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PTFI(PUK SPKEP

Bahwa Penggugat dan Tergugat serta seluruh Pekerja Penggugat yangdiwakili oleh Serikat Pekerjanya, yakni Pimpinan Unit Kerja Serikat PekerjaKimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PTFIHalaman 19 dari 29 Putusan Nomor 45/Pdt.SusPHI/2019/PN Jap(PUK SPKEP SPSI PTFI) telah menyepakati dan menandatanganiPerjanjian Kerja Bersama PTFI Edisi XIX Periode 20152017 (PKB PTFI20152017) dan Pedoman Hubungan Industrial PTFI Edisi IX Periode 20152017 (PHI PTFI 20152017), serta Perjanjian

surat P5 berupa Isi KetentuanPasal 65 Ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XIXTahun 20152017 (PKB PTFI 20152017), bukti surat P6 berupa si KetentuanPasal 66 Ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama PT.Freeport Indonesia Edisi XXTahun 20172019 (PKB PTFI 20172019), bukti surat P7 berupa Isi KetentuanPasal 67 PKB PTFI 20152017 dan bukti surat P8 berupa Isi Ketentuan Pasal68 PKB PTFI 20172019, terbukti Bahwa PKB dan PHI 2015 2017 telahdisetujui dan ditandatangani oleh PTFI dan PUK SPKEP

Erbia Santoso d/a PC SPKEP SPSI Kabupaten/Kota Bekasi Jalan A. Yani No.1Komplek Pemda Bekasi terhitung tanggal 25 Agustus 2003 ;2. Mewajibkan kepada Pengusaha untuk memberikan secaratunai kepada Pekerja Sdr. Erbia Santoso sebagai berikut : Uang penghargaan masa kerja = 5 bin x Rp.9.110.000,Rp.45.550.000. Ganti rugi perumahan dan pengobatan 15% xRp.45.550.000. Rp. 6.832.000.

A3 No. 28 RT.007/RW.005 Batam Centre, KotaBatam, Provinsi Kepulauan Riau, yang diwakili oleh:HENDRA CIPTA ILYAS, S.T, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Ketua Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Kimia, Energidan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD SPKEP SPSI) Kepulauan Riau (Karyawan Swasta), yang beralamatdi Perumahan Cendana tahapV, Blok E9 No. 06, KelurahanBelian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi KepulauanRiau;Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KEP.009/PP SPKEP/SPSI/IV/2017

, tentang Pengesahan/Pengukuhan Pimpinan DaerahSerikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat PekerjaSeluruh Indonesia Provinsi Kepulauan Riau Periode tahun 2017sampai dengan 2021 tertanggal 3 April 2017, dan berwenangberdasarkan Pasal 42 Ayat (2) Poin 2.1 huruf k, sebagaimanaSurat Keputusan Nomor: 06/MUNAS VII/SPKEP SPSI/V/2017tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SP KEPSPSI tertanggal 18 Mei 2017;Sebagai PENGGUGAT II;Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 2 dari 97Dalam

Bukti P8: Surat Keputusan DPP FSP LEM SPSI Nomor KEP.023/DPP FSP LEM/SPSI/III/2020 Tanggal 16 Maret 2020(fotokopi sesuai dengan asli);: Surat Keputusan PP SPKEP SPSI Nomor KEP.009/PPSPKEP/SPSI/IV/2017 Tanggal 03 April 2017 (fotokopisesuai dengan asili);: Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1362Tahun 2020 Tanggal 20 November 2020 Tentang UpahMinimum Kota Batam Tahun 2021 (fotokopi sesuai denganfotokopi);: Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga dan ProgramUmum FSP LEM Serikat Pekerja Seluruh

IndonesiaTanggal 12 April 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);: Surat Keputusan Nomor Kep. 06/MUNAS VII/SPKEPSPSI/V/2017 Tentang Anggaran Dasar Dan AnggaranRumah Tangga SPKEP SPSI Periode Tahun 20172022Tanggal 18 Mei 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);: Surat Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat PekerjaLogam, Elektronik Dan Mesin Serikat Pekerja SeluruhIndonesia PT.

vide Bukti P1);Menimbang, bahwa Para Penggugat diwakili oleh masingmasingKetua Pengurus Dewan Pimpinan Daerah sebagaimana tertuang dalamSurat Keputusan Nomor: KEP.023/DPP FSP LEM/SPSI/III/2020 tentangPengesahan dan Pengukuhan Komposisi Personalia Dewan PimpinanDaerah Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin SerikatPekerja Seluruh Indonesia Provinsi Kepulauan Riau Masa Bhakti Maret 2020sampai dengan Maret 2025 tanggal 16 Maret 2020 (vide Bukti P2), danSurat Keputusan Nomor: KEP.009/PP SPKEP

Pedoman Hubungan Industrial PTFI Edisi IX Periode 2015-2017 (PHI PTFI 2015-2017) serta Perjanjian Kerja Bersama PTFI Edisi XX Periode 2017-2019 (PKB PTFI 2017-2019) dan Pedoman Hubungan Industrial PTFI Edisi X Periode 2017-2019 (PHI PTFI 2017-2019) yang telah disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat serta seluruh Pekerja/KaryawanPenggugat yang diwakili oleh Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan, Serikat Pekerja Seluruh IndonesiaPT Freeport Indonesia (PUK SPKEP

;Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 17/Pat.SusPHI/201&/PN Jap2.Bahwa Jabatan terakhir Tergugat adalah sebagai A5 LH ElecticianpadaDeparlemen Operations Milldengan upah pokok setiaop bulannya sebesarRp.12.240.700,00 (Dua belas juta dua ratus empat puluh ribu tujuh ratusrupiah)sebelum dipotong pajak;Bahwa Penggugat dan Tergugat serta seluruh Pekerja/Karyawan Penggugatyang telah diwakili oleh Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia Energi danPertambangan, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PTFI (PUK SPKEP

Edisi XX Periode20172019 (PKB PTFI 20172019) dan Pedoman Hubungan Industial PTFI EdisiX Periode 20172019 (PHI PTFI 20172019) yang telah disepakati bersama antaraPenggugat dan Tergugat serta seluruh PekerjakKaryawanPenggugat yang diwakilioleh Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan, SerikatPekeria Seluruh IndonesiaPT Freeport Indonesia (PUK SPKEP SPSIPTFP)adalan hukum yang bersifat khusus (lex spesialis) dan oleh karenanyaberlaku mengikat sebagai UndangUndang yang harus ditaati

20152017) serta Perjanjian Kerja Bersama PIFI Edisi XXPeriode 20172019 (PKB PTFI 20172019) dan Pedoman Hubungan IndustralHalaman 25 dani 27 Putusan Nomor 17/Pat.SusPHI/2018/PN JapPTFI Edisi X Periode 20172019 (PHI PTFI 20172019) yang telah disepakatibersama antara Penggugat dan Tergugat serta seluruhPekerja/kKaryawanPenggugat yang diwakili oleh Pimpinan Unit Kerja SerikatPekerja Kimia Energi dan Pertambangan, Serikat Pekerja Seluruh IndonesiaPTFreeport Indonesia (PUK SPKEP SPSI PTFI)adalan hukum

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal11 September 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;melawanPETRUS JEREMIAS De FRETES, bertempat tinggal di Barak H,Kamar Nomor R307, Mile 68, Tembagapura, Kabupaten Mimika,Provinsi Papua, dan Blok C4 Nomor 3, Kebun Cengkih Permai,Ambon, Provinsi Maluku, dalam hal ini memberi kuasa kepadaBudiman Sembiring dan kawankawan, selaku Pengurus PimpinanUnit Kerja, Serikat Pekerja Kimia, Energi dan PertambanganSerikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Freeport Indonesia (PUK SPKEP

Bahwa antara Penggugat dan para pekerja dari Penggugat yang diwakilioleh Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia Energi dan PertambanganSerikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SPKEP SPSI) pada tanggal 13Juli 2009 telah menyepakati dan menandatangani Perjanjian Kerja BersamaPT Freeport Indonesia Edisi XVI Tahun 20092011 (PKB 20092011) danBuku Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi VI Tahun20092011 (BPHI 20092011) sebagai landasan hukum dalammenjembatani hubungan industrial antara

Elisabeth Ratri Pangestu menerangkan bahwa Termohon Kasasiadalah pekerja atau karyawan dari Pemohon Kasasi sehingga terbuktibahwa Termohon Kasasi tunduk pada peraturan dan kebijakanperusahaan termasuk tunduk dan berkewajiban melaksanakan PerjanjianKerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XVI Tahun 20092011 danBuku Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi VIITahun 20092011 yang telah disepakati bersama antara PemohonKasasi dan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia pada tanggal 6Juli