;Bahwa dalam proses ganti rugi tanah Penggugat tersebut terjadiperselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat IV, di manaTergugat IV mengaku yang berhak menerima ganti rugi karena Tergugat IVsebagai pemilik Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 559/Simpang Baru,yang sudah ditingkatkan menjadi Sertipilkat Hak Milik Nomor213/Kelurahan Tuah Karya;Bahwa dari hasil Pengembalian Batas yang dilakukan oleh KantorPertanahan Kota Pekanbaru atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor :213/Tuah Karya (ex tanah

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor213/PEN.PDT/2019/PT SBY, tanggal 5 April 2019 tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;2.

MITRAKREASI DINAKARYA, sehingga Penggugat tidakdapat menguasai secara fisik serta menggunakan tanah tersebut sesualhaknya ; 12.Bahwa dengan demikian telah jelas, Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan ini adalah : SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR213,Desa / Kel.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara berupa : SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR213,Desa / Kel. Dadapan, Tgl. berakhirnya hak : 29122043, NIB: 12.37.10.14.02316, Letak Tanah : DesaDadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi,Asal Hak : Penggabungan bidang, Surat Ukur Tgl. 21122015, No : 00359/Dadapan/2015, Luas: 98.862 M?,Nama Pemegang Hak: PT.

Oleh karenanyakoreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalamperkara a quo tetap dipertahankan karena dalam perkara a quo telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundang yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 16 ayat (1) UndangUndang Kepabenan juncto Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor213/2011, dan PMK Nomor 117/2012, sehingga PDRI yang harusdibayar sebesar Rp40.172.000,00; dengan perincian sebagai berikut:Halaman 43 dari 45 halaman.

Namun, dalam praktikimpor barang saat ini, pbembayaran mendahului saat terutangsehingga menimbulkan kerancuan dan ketidakpastianhukum;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukumMajelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain sebagaiberikut:Halaman 57 paragraf ke3pahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem KlasifikasiBarang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas ImporBarang, dinyatakan:Pasal 3:Ketentuan

Advokat atau Penasihat Hukum padaPBH Lentera Keadilan di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Klaten,Alamat JI Raya KlatenSolo Km 2 berdasarkan Penetapan Nomor182/Pen.Pid.Sus/2018/PN Kin;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor213/Pen.Pid.Sus/2018/PN Kin tanggal 5 Desember 2018 tentang penunjukanMajelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2018/PN KIn tanggal 5Desember 2018 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain

MSM), beralamat di Desa Winuri KecamatanLikupang Timur Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi SulawesiUtara;Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT III;Pengadilan Negeri tersebut:Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Bitung pada tanggal 6 Desember 2018 dalam Register Nomor213

Dalam hal ini memberi kuasa kepada YenniNurhayani, S.H Advokat Kantor Konsultan Hukum YENNINURHAYANI, S.H & ASSOCIATES beralamat di DeltaVilla Blok B No. 05 RT. 001 RW. 0013 Kelurahan TibanHalaman 1 dari 48 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.BtmBaru Kecamatan Sekupang, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 341/PDTYN/04/2019, tanggal12 April 2019 yang telah terdaftar di RegisterKepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor213/SK/III/2019/PA.Btm., Tanggal 15 April 2019, sebagaiTermohon;

,M.Hum para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yangberdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor213/PID.SUS/2020/PT.DKI. tanggal 18 Mei 2020 ditunjuk selaku Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat bandingputusan mana pada hari KAMIS tanggal 25 JUNI 2020 juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yangdidampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : SITIKHAERIYAH, S.H Panitera Pengganti pada

fasilitas tarif Bea Masuk berdasarkan AseanChina FreeTrade Area (ACFTA) yang telah dibuktikan dengan Certificate of Originberupa Form E Nomor E1735041M1460023 tanggal 15 Agustus 2017.Olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karena dalam perkaraa quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundang yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 16 ayat (1)UndangUndang Kepabenan jo Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor213

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan TergugatX/Pembanding , Tergugat Vl/Pembanding Il, Tergugat VII/Pembanding Il,Tergugat XI Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding IV, Tergugatl/Pembanding V, Tergugat VIII/Pembanding VI putusan Pengadilan Negeritersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor213/PDT/2013/PT DKI., tanggal 23 September 2013;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir

buktibukti saksi yang menunjukkan/membuktikan adanyaperbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding III;Bahwa Fakta didalam persidangan tingkat pertama tidak ada satupun buktibuktitertulis maupun buktibukti saksi dari Para Penggugat/Para Terbanding/ParaTermohon Kasasi yang dapat membuktikan Pemohon Kasasi/ Pembanding Illmemberikan persetujuan didalam penerbitan Obligasi Subordinasi Bank GlobalInternasional Tahun 2003;Bahwa pada halaman 16 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor213

prinsip kepada Bank Global Internasionalsekarang Bank Global Internasional (dalam likuidasi) dalam menerbitkanobligasi subordinasi Bank global Tahun 2003, sehingga dengan demikianBank Indonesia dan Bapepam harus disertakan dalam perkara aquo.Dengan tidak disertakannya Bank Indonesia dan Bapepam didalam gugatanPara Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat makamenyebabkan gugatan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklraad);Bahwa pada halaman 17 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor213

Nomor 1455 K/Pdt/2017Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidakperlu. mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agungberpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonankasasi dari Pemohon Kasasi PT BANK GLOBAL INTERNASIONAL TBK,(Dalam Likuidasi), dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor213/PDT/2013/PT DKI., tanggal 23 September 2013 yang menguatkan PutusanPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 255/PDT.G/2008/PN JKT.PST.

Pemuda No. 56 Bojonegoro, berdasarkanPenetapan Ketua Majelis Hakim No. 213/Pen.Pid.Sus/2019/PN Bjntertanggal 24 September 2019 ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN.BjnPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor213/Pid.Sus/2019/PN Bjn tanggal 17 September 2019 tentangpenunjukan Majelis Hakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Bjn tanggal 17September 2019 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain

Namun, dalam praktik impor barang saat ini,pembayaran mendahului saat terutang sehingga menimbulkankerancuan dan ketidakpastian hukum;3.1.20 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukumMajelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain sebagaiberikut:Halaman 59 paragraf ke3Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem KlasifikasiBarang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang,dinyatakan:Pasal

tersebut menegaskan bahwa yang dilakukanadalah menyerahkan pemberitahuan pabean terlebihdahulu dan kemudian melunasi bea masuknya;Bahwa dari uraian pada angka 3.1.2 sampai dengan 3.1.7tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwas saatterutangnya pajak atas impor yang menjadi dasar untukmengenakan tarif, kurs, dan aturan yang diterapkan adalahsaat impor, yaitu saat diserahkan pemberitahuan pabeanbukan saat pemberitahuan pabean mendapat nomor dantanggal pendaftaran,;Bahwa Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor213

Termohon Peninjauan Kembali bukti P2;4) Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak dengan itikad baik dantidak mempunyai itikad baik;5) Batasbatas tanah adalah luas tanah menurut Hukum;6) Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sekarang Termohon PeninjauanKembali tidak mempunyai Hak atas Tanah Negara karena lamanya Hakberlaku: 20 Mhun untuk tanah B 214 SHGB Nomor 214 atas tanahNegara berakhir tanggal 04081991 untuk tanah B 214 SHGB Nomor214 adapun sebagai bukti pendukung adalah tanah B 213 SHGB Nomor213

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telahmenikah pada tanggal 24 Agustus 2013 di Kantor Urusan Agama KecamatanPasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, dengan akta nikah Nomor213/01/IX/2013 tanggal 24 Agustus 2013;3. Bahwa benar selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugattelah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1orang anak yang bernama ANAK (Perempuan) Umur +5 tahun4.

;Bahwa Berdasarkan UU no 4 tahun 2009 pasal 158, persetuuan pemeliharaan tidaktermasuk syarat untuk melakukan ekploitasi dan ekplorasi dibidang pertambangan;Bahwa setahu ahli, Terdakwa tidak tedaftar dalam data di ESDM sebagai pemilik IUP;Bahwa ahli mendapat informasi dari penyidik bahwa yang menjadi dasa terdakwamelakukan usaha pertambangan dilahan tersebut adalah IUP nomor 231, dari data kamiIUP nomor 231 tidak terdaftar tetapi IUP yang terdaftar dalam data kami adalah IUP nomor213 atas nama PT

Suyati Natabinti Jaman berdasarkan Penetapan Ahli Waris Nomor213/Pdt.P/2020/PA.Gtlo tanggal 14 September 2020, maka dengan iniPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan GugatanPembatalan atas Penetapan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor :213/Pdt.P/2020/PA.Gtlo tanggal 14 September 2020, yang dimohonkanoleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tersebut;2.

Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor213/Pdt.P/2020/PA.Gtlo tanggai 14 September 2020, atau setidaktidaknyadinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;3. Menetapkan ahli waris dari pewaris almarhumah Hj. Suyati Nata bintiJaman adaiahn Anom Hariyono Nata (Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi), dan berhak mewarisi harta peninggalan pewaris almarhumah Hj.Suyati Nata binti Jaman tersebut;4.

./2001;Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) menyatakan bahwa koreksi yangdilakukannya atas Biaya Packaging Wilayah Jabodetabeksebesar Rp1.509.232.610,00 adalah telan sesuai dengandata dan ketentuan perundangundangan perpajakan yangberlaku, yaitu Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh juncto KMKNomor 466/KMK.04/2000 dan Kepdirjen Nomor213/PJ./2001;Bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalamPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27643/PP/M.1I/15/2010 halaman 22 Alinea ke8

Sementara itu sebagaimana Bukti T.I15 bahwa Perkara Nomor213/Pdt.G/2007/PN Bdg., telah memperoleh putusan yang berkekuatanhukum tetap hingga tahap Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah AgungNomor 707 PK/Pdt/2010 tertanggal 28 November 2011;Sehingga dengan demikian sangatlah tidak beralasan hukum Judex Factimenyatakan perjanjian belum bisa terlaksana dikarenakan adanyaperkara Pidana Nomor Reg. 97/Pid.B/2011/PT BDG, juncto 597/Pid.B/2010/PN Bdg., dan perkara pidana Nomor Reg 98/Pid.B/2011/PT BDG,Juncto