Ditemukan 1907 data
18 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut menegaskan bahwa yang dilakukanadalah menyerahkan pemberitahuan pabeanterlebihdahulu dan kemudian melunasi bea masuknya;Bahwa dari uraian pada angka 3.1.2 sampai dengan 3.1.7tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwas saatterutangnya pajak atas impor yang menjadi dasar untukmengenakan tarif, kurs, dan aturan yang diterapkan adalahsaat impor, yaitu saat diserahkan pemberitahuan pabeanbukan saat pemberitahuan pabean mendapat nomor dantanggal pendaftaran;Bahwa Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor213
Andreas I Wayan Wenes
Tergugat:
1.I Gede Suryadi
2.Prajuru Desa Pekraman Semate
3.Bupati Kab. Badung cq. Dinas Pendapatan Daerah /Pesedahan Agung Pusat Pemerintahan Mangupraja Mandala Kab.Badung aGUNG
112 — 87
dibidang keuangan (vide: Perda.Kabupaten Badung No.20 tahun 2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah juncto PeraturanBupati Badung No.78 tahun 2016 tentang Kedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah);Bahwa Tergugat III dalam fungsi seperti tersebut di atas menangani soalPajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) baru sejakdiserahkannya PBBP2 menjadi Pajak Daerah berdasarkan PeraturanBersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor213
57 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
kePengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang permohonanpenetapan ijin jual serta pengurusan surat Suratkepemilikan ke instansi terkait dari Hak EigendomVerponding No. 9 atas tanah dan bangunan yang terletakdi Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, KabupatenBogor yang dahulu dimiliki atas nama Firma Reynst Vinjuan Van Noboken Co di Batavia yang diajukan oleh Pemohontanggal O02 November 1998 dan terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 02 November1998 di bawah register Nomor213
28 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1000/B/PK/PJK/201 7Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain sebagaiberikut:Halaman 54 paragraf ke4:Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem KlasifikasiBarang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas ImporBarang, dinyatakan:Pasal 3:Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku terhadapbarang impor yang dokumen pemberitahuan pabeanimpornya telah mendapatkan nomor dan tanggalpendaftaran dari Kantor Pabean tempat dipenuhinyakewajiban
26 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Namun, dalam praktik impor barang saat ini,pembayaran mendahului saat terutang sehingga menimbulkankerancuan dan ketidakpastian hukum;3.1.20 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukumMajelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain sebagaiberikut:Halaman 55 paragraf ke4Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem KlasifikasiBarang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang,dinyatakan:Pasal
127 — 216 — Berkekuatan Hukum Tetap
No 94 PK/PID/2015345/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Pst jo Nomor 383/Pdt/2006/PT.DKI jo Nomor213 K/Pdt.G/2008 tanggal 14 Mei 2009 ;Bahwa baik mengenai Surat Pernyataan Sdr. Abdul Salam.S.H serta AktaJual Beli Nomor 103/Menteng/1994 tertanggal 13 April 1994 yang dibuatdi hadapan Haji Zawir Simon, S.H, Notaris/PPAT di Jakarta, sangatdiragukan keasliannya atau terindikasi palsu, karena beberapa faktahukum sebagai berikut :a. Sdr.
RUMONDANG MANURUNG,SH
Terdakwa:
MUHAMMAD DAHLAN Als ALAN Bin JUMRI
64 — 42
Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PengadilanTinggi sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ELISUWITA SH, berdasarkanPenetapan Penunjukan Majelis Hakim;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor213/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 30 Juni 2021 tentang penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 7April 2021 tentang penetapan hari sidang
I Made Putra Risnawa, ST
Tergugat:
1.I Made Suana
2.I Wayan Wirawan
3.I Made Putra Mahendra
4.I Ketut Suardana
5.I Wayan Kartayasa
6.I Wayan Eka Setiawan
7.I Wayan Rugeg
8.I Made Suastika
9.I Wayan Lena Yasa
10.I Nyoman Polos
11.I Wayan Didik Darmadi
12.I Made Suwandi
13.I Putu Ariadi
14.I Ketut Latra
Turut Tergugat:
Bupati Kepala Daerah Pemerintah Badung
152 — 120
keputusanmencabut/menggantikan SPPT , yang diatur dalam Peraturan Daerahtersebut adalah pembatalan SPPT yang tidak benar ataspermohonan Wajib Pajak apabila SPPT tersebut seharusnya tidakditerbitkan;Bahwa amar Menghukum dan Memerintahkan dapat diputuskanPengadilan hanya jika pihak tergugat (atau dalam hal ini turut tergugat)terbukti bersalah;Bahwa Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBBP2) baru diserahkan menjadi Pajak Daerah berdasarkan PeraturanBersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor213
27 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Namun, dalam praktikimpor barang saat ini, pbembayaran mendahului saat terutangsehingga menimbulkan kerancuan dan ketidakpastianhukum;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukumMajelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain sebagaiberikut:Halaman 54 paragraf ke4:Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem KlasifikasiBarang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas ImporBarang, dinyatakan:Pasal 3:Ketentuan
32 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mei2007 ;26 (dua puluh enam) = lembar daftar nominatifpenggunaan dana pembayaran honor Tutorial pendas (MAK512112) dari Kepala UPBJJ UT Serang, bulan Oktober2007 senilai Rp. 686.630.000, ;25 (dua puluh lima) lembar daftar nominatifpenggunaan dana pembayaran transportasi Tutorialpendas (MAK 512112) dari Kepala UPBJJ UT Serang,bulan Oktober 2007 senilai Rp. 736.120.000, ;23 (dua puluh tiga) Jlembar surat tugas Tutorialmahasiswa Pendas masa registrasi 2007.2 yang ditandatangani Kepala UPBJJ UT Serang Nomor213
Mei2007 ;26 (dua puluh enam) lembar daftar nominatifpenggunaan dana pembayaran honor Tutorial pendas (MAK512112) dari Kepala UPBJJ UT Serang, bulan Oktober2007 senilai Rp. 686.630.000, ;25 (dua puluh lima) lembar daftar nominatifpenggunaan dana pembayaran transportasi Tutorialpendas (MAK 512112) dari Kepala UPBJJ UT Serang,bulan Oktober 2007 senilai Rp. 736.120.000, ;23 (dua puluh tiga) Jlembar surat tugas Tutorialmahasiswa Pendas masa registrasi 2007.2 yang ditandatangani Kepala UPBJJ UT Serang Nomor213
ERWIN INDRAPUTRA, SH., MH
Terdakwa:
ZULHAKIM Alias HAKIM Bin SUNAIDI
134 — 60
Jkt TimSurat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor213/KMA/SK/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 Tentang PenunjukkanPengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutusperkara pidana atas nama Terdakwa ZULHAKIM Alias HAKIM BinSUNAIDI, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untukmemeriksa dan memutus perkara pidana atas nama TerdakwaZULHAKIM Alias HAKIM Bin SUNAIDI, melakukan permufakatan jahat,percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorismedengan sengaja menggunakan
33 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Namun, dalam praktik impor barang saat ini,pembayaran mendahului saat terutang sehingga menimbulkankerancuan dan ketidakpastian hukum;3.1.20Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukumMajelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain sebagaiberikut:Halaman 57 paragraf ke2Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem KlasifikasiBarang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang,dinyatakan:Pasal
26 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Namun, dalam praktikimpor barang saat ini, pembayaran mendahului saatterutang sehingga menimbulkan kerancuan danketidakpastian hukum;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukumMajelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain sebagaiberikut:Halaman 57 paragraf ke4:Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem KlasifikasiBarang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas ImporBarang, dinyatakan:Pasal 3:Ketentuan
79 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1205/B/PK/PJK/20173.1.9adalah saat impor, yaitu saat diserahkan pemberitahuanPabean bukan saat pemberitahuan Pabean mendapatnomor dan tanggal pendaftaran;Bahwa Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem KlasifikasiBarang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas ImporBarang menyatakan Ketentuan dalam Peraturan Menteriini berlaku terhadap barang impor yang dokumenpemberitahuan Pabean impornya telah mendapatkannomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor
296 — 192
;Bahwa Berdasarkan UU no 4 tahun 2009 pasal 158, persetuuan pemeliharaan tidaktermasuk syarat untuk melakukan ekploitasi dan ekplorasi dibidang pertambangan;Bahwa setahu ahli, Terdakwa tidak tedaftar dalam data di ESDM sebagai pemilik IUP;Bahwa ahli mendapat informasi dari penyidik bahwa yang menjadi dasa terdakwamelakukan usaha pertambangan dilahan tersebut adalah IUP nomor 231, dari data kamiIUP nomor 231 tidak terdaftar tetapi IUP yang terdaftar dalam data kami adalah IUP nomor213 atas nama PT
128 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bambang Samijono dan sdr.Umar Santoso:1)Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 3038/Panaikang diterbitkan padatanggal 18 Maret 1991 dengan nama pemegang hak Haji YusufLallo Nai;Bahwa melalui Akta Jual Beli tanggal 24 Juli 1990 Nomor213/JB/VII/1990, yang dibuat dihadapan Ny.
36 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Husin Cantosesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor213/Kpts/KPU/TAHUN 2012 tanggal 07 Desember 2012, namunTerggugat menerbitkan kembali Surat Keputusan KomisiPemilinan Umum Nomor 706/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentangPemberhentian dan Pengangkatan Anggota KIP Kabupaten acehtengah pada tanggal 12 September 2013.
Terbanding/Penggugat I : Ny. Sermida Sinambela
Terbanding/Penggugat II : Cholber Rumahorbo
Turut Terbanding/Tergugat I : Ahliwaris dari mendiang Nai Pinondang boru Raja Gukguk
Turut Terbanding/Tergugat II : Amon Rumahorbo
Turut Terbanding/Tergugat IV : Kepala Desa Ambarita
Turut Terbanding/Tergugat V : Fernando Rumahorbo
Turut Terbanding/Tergugat VI : Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir
120 — 46
Bahwa tanah tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor213 bukanlah Sertikat Nomor 00213 sebagaimana dalam dalil gugatanPenggugat pada Poin 2, dengan Pemegang lIlak RITA HENNIWATYGULTOM (TERGUGAT IN) tertanggal 27 November 2017 oleh BadanPertanahan Nasional Samosir melalui proses AJUDIKASI berupapengumpulan dan Penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis yangmemberikan waktu kepada pihakpihak untuk mengajukan gugatan dalamproses pendaftaran akan tetapi Sampai proses jual beli
Jafar
22 — 12
Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sahpada hari Sabtu, tanggal 14 Juli 2012, berdasarkan Surat Kutipan Akta Nikahyang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba, Nomor213/36/VII/2012 ;2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak,yang salah seorang bernama DAVIAN ADZKA RAMADHAN, jenis kelaminLakilaki, lahir di Kota Bima, tanggal 14 Juli 2016, anak kedua, dari ayahbernama SWASTONO HADI PUTRA dan ibu bernama YUYUN NAILUFAR ;3.
107 — 54
Nafkah pemeliharaan satu orang anak yang bernama Raffi Gunawan Fauzisebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugatdalam jawabannya menyatakan : Bahwa, tidak benar Tergugat membawa sertipikat tanah dan rumah Nomor213 yang terletak di Desa Mandi Angin, Kelurahan Napal, KabuupatenSeluma, karena sertipikat tersebut menjadi jaminan hutang Penggugat danTergugat pada Bank; Bahwa, terhadap Mobil Suzuki Ertiga GX DBL Blower tahun 2014 warnahitam