Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secarabersamasama melakukan penunjukan Tim Apraisal independen danberdasarkan hasil lelang yang diadakan dan dibiayai oleh kedua belah pihak,telah ditunjuk Tim Independen untuk melakukan penilaian terhadapbangunan Terminal Penumpang Tipe A Giwangan Yogyakarta dan saranapenunjang lainnya adalah PT. Satyatama Graha Tara (Para Turut TergugatKonvensi) (vide: bukti T.8, bukti T.9 dan bukti T.10);9.

telah ternyata setelah adanya hasil akhir penilaian dari Tim Appraisal(Para Turut Tergugat Konvensi) sebesar Rp41.537.174.000,00 (empat puluhsatu miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat riburupiah) tersebut, ternyata Tergugat Rekonvensi tidak menerimasebagaimana kesepakatan yang telah disepakati dengan berbagai dalildalisebagaimana telah terurai dalam pokok perkara di atas, sehingga jelasjelaslah Perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak mau menerima hasilkeputusan Tim Apraisal

Independen tersebut merupakan Perbuatan yangdilandasi itikad tidak baik (te kwade trouw dan nyatanyatalah telahmelakukan perbuatan Cidera Janji (wanprestasi) dan sangat merugikanPenggugat Rekonpesi;12.Bahwa akibat perbuatan cidera janji yang dilakukan Tergugat Rekonvensi,jelasjelas Penggugat Rekonvensi menderita kerugian, hal mana apa yangtelah dikerjakan dan dilakukan Tim Apraisal tersebut adalah sesuatukeputusan yang profesional dan telah disepakati sebagai putusan final,sebagaimana yang telah

diperjanjikan berdasarkan Akta PembatalanNomor 4 tanggal 10 Maret 2009 yang dibuat Notaris Tri Agus Heryono, S.H,sehingga beralasan secara hukum Nilai Akhir atas perhitungan yang telahdilakukan Tim Apraisal tersebut bersifat final dan mengikat secara hukumbaik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi sehinggaberalasan secara hukum haruslah ditaati oleh Tergugat Rekonvensi (buktiT.8);13.Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi yang Cidera Janiji(wanprestasi) tersebut, Penggugat Rekonvensi

lebih besardari Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) harus ditetapkan oleh penilaiindependent, sedangkan nilai limit di bawah nilai tersebut dapat ditetapkanoleh Penaksir Internal Bank;21.Bahwa pada kenyataannya dan sesuai dengn fakta hukum bahwa lelangnilai atas Hak Tangungan Penggugat tersebut adalah sebesarRp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta Rupiah) dimana nilailelang tersebut yang ditetapkan oleh Tergugat adalah sangat tidak wajarjika dibandingkan dengan pada saat penilaian Apraisal

hukumsebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdata Tiap perbuatanyang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lainmewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahanyauntuk mengantikan kerugian tersebut;27.Bahwa adapun kerugian yang di alami oleh Penggugat adalah sebesarRp2.015.000.000,00 (dua milyar lima belas juta Rupiah)dengan rinciansebagai berikut:Halaman 11 dari 55 halaman Putusan Nomor 109/PDT/2021/PT JMBMateriil:a) Selisin harga lelang dengan harga wajar objek perkara Harga Apraisal

Menghukum Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat IV untuk membayarkerugian Materiil maupun Immateriil secara tanggung renteng sebesarRp2.106.000.000,00 (dua milyar serratus enam juta rupiah);kepada Penggugat sebesar dengan rincian sebagai berikut:Materiil:a) Selisih harga lelang dengan harga wajar objek perkara Harga Apraisal Hak Tanggungan Objek Perkara : Rp229.000.000,00 Harga lelang Objek Perkara : Rp138.000.000,00Jumlah Selisih Harga : Rp 91.000.000b) Hasil panen kebun sawit yang telah di jual

Menghukum Terbanding I/ dahulu Tergugat I, Terbanding II/ dahulu TergugatIl, Terbanding IIl/ dahulu Tergugat III, dan Terbanding IV/ dahulu Tergugat IVuntuk membayar kerugian Materiil maupun Immateriil Secara tanggungrenteng sebesar Rp. 2.106.000.000, (dua milyar serratus enam juta rupiah)kepada Pembanding/ dahulu Penggugat sebesar dengan rincian sebagaiberikut:Materil:a) Selisin harga lelang dengan harga wajar objek perkara Harga Apraisal Hak Tanggungan Objek Perkara : Rp229.000.000,00 Harga lelang

Fotocopy Apraisal/ Penilaian dari Kantor Jasa Penialai Publik Asmawi danRekan Nomor : 153/AA/LPSRSBY/IV/2015. Tertanggal 10 April 2015, diberitanda bukti P23 ; nn nnn nnn nnn non nnn nen nnn son nnn cen nee cen nnn cen24. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 30 Agustus 2015 yang ditandatangani Ny.Helena Oesman dan Tuan Hari Suyatmin, diberi tanda bukti P24 ;25. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 30 Agustus 2015 yang ditanda tanganioleh Ny.

Ardiansyah Asim selaku Sekretaris Panitia pengadaanTanah dan hasil Rapat Panitia Pengadaan Tanah ditetapkan setelahterlebin dahulu adanya sidang Panitia Pengadaan Tanah, dan danterdakwa selaku PPTK membuat risalah rapat tersebut tidak dapatdijadikan dasar untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi danpenetapan harga, akan tetapi harus dibuat oleh Tim Apraisal, dan dariharga Tim Apraisal tersebut kemudian dimusyawarahkan kepadamasyarakat yang hasilnya tidak boleh melebihi harga yang sudahditentukan

oleh Tim Apraisal, bahkan tidak ada penetapan harga dariBupati sehingga pembayaran ganti rugi dilakukan setelah adanyakesepakatan harga antara Instansi yang memerlukan tanah denganmasyarakat yang terkena pembebasan tanah, dan nilai ganti ruginyasemestinya berdasarkan perhitungan dari Tim Apraisal yang sudah diHal 26 dari 168 Put.

Ardiansyah sebagai Sekretaris Panitia pengadaanTanah dari hasil Rapat Panitia Pengadaan Tanah setelah sidangPanitia Pengadaan Tanah, dan atas risalah yang dibuat oleh terdakwaselaku PPTK tidak dapat dijadikan dasar untuk melaksanakanpembayaran ganti rugi dan penetapan harga, taksiran harga harusdibuat oleh Tim Apraisal, dari harga Tim Apraisal tersebut kemudiandimusyawarahkan kepada masyarakat yang hasilnya tidak bolehmelebihi harga yang sudah ditentukan oleh Tim Apraisal, dan bahkantidak ada penetapan

Ardiansyah sebagai Sekretaris Panitia pengadaanTanah dari hasil Rapat Panitia Pengadaan Tanah setelah sidangPanitia Pengadaan Tanah, dan atas risalah yang dibuat oleh terdakwaselaku PPTK tidak dapat dijadikan dasar untuk melaksanakanpembayaran ganti rugi dan penetapan harga, taksiran harga harusdibuat oleh Tim Apraisal, dari harga Tim Apraisal tersebut kKemudiandimusyawarahkan kepada masyarakat yang hasilnya tidak bolehmelebihi harga yang sudah ditentukan oleh Tim Apraisal, dan bahkantidak ada penetapan

Bank NTT, sampaipenyerahan laporan hasil kerja team Apraisal, Penggugat penuhi semuaPersyaratan sesuai arahan, petunjuk dan ketentuan sebagai syarat yangditetapkan oleh PT, Bank NTT; C. Petitum; Bahwa berdasarkan alasan alasan hukum sesuai dasar gugatan diatas maka bersama iniPenggugat memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memimpin dan mengadiliperkara ini untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut : 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Menyatakan Batal/Tidak Sah surat PT.

tanggal 5 Agustus 2017untuk Pembayaran Pelunasan Pembersihan Batas untuk KegiatanSurvey/ Audit KJJP di Lokasi Proyek Peternakan Bumi AgungLestari terbilang Rp. 220.800.000 ( Sesuai dengan asli) ;Foto kopi Kwitansi KSU Tunas Mandiri tanggal 21 Agustus 2017untuk Pembayaran Pelunasan Biaya Sosialisasi Proyek kepadaMasyarakat dan Pemerintah Tiga (3) Desa (Oesao, Pukdale, danManusak) terbilang Rp. 150.000.000( sesuai dengan asli );Foto print Pengurus Koperasi dengan Gubernur NTT di Fotopenyerahan Laporan Apraisal

H.Darmawangsa (apraisal) Rp.93.737.000,00 Drs. Fatkhullah, Msi...... Rp. 34.200.000,00 PT. BPD Jateng Cabang Purworejo Rp.11.074.965,00JUMIAN occ eeeeececceeeeeeecseseeeeeeeseeeeeeesaesaeaeeeeeees Rp. 7.639.011.965,00 Hal. 6 dari 76 hal. Put.

Dedy Budhiman Garna, yang antara lainuntuk pembayaran apraisal independent, jasa konsultan studikelayakan, akomodasi dan transportasi selama lima bulan sebesarRp. 93.700.000, (Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) danselebinnya tidak ada pertanggungjawabannya sampai dengansekarang ;Pelaksanaan pengeluaran dana tersebut menyimpang dari ketentuanperundangundangan yang berlaku, yaitu :a.

H.Darmawangsa (apraisal) Rp.93.737.000,00 Drs. Fatkhullah, Msi...... Rp. 34.200.000,00 PT.

;Kemudian dalam hal penilaian agunan atas kredit tsb dilakukanoleh lembaga apraisal independen yaitu KJPP (Kantor JasaPenilai Publik) MBPRU.

Harga NJOP digunakanpemerintah sebagai penentuan harga pasar;11.Bahwa penentuan harga lelang dilakukan oleh Bank Mandiridengan memakai apraisal independen, yang dibisa di jawab oleh PTBank Mandiri;12. Bahwa hingga saat jawaban ini diajukan, rumah tersebut masihdihuni oleh Dumasaris S. Meliala yang merupakan Ibu kandungPenggugat dan Simon Bolivar S. Meliala yang merupakan saudarakandung Penggugat;13.Bahwa Dumasaris S.

perbuatan menyalah gunakan keadaan/penyesatan kehendak( perbuatan misbruik van omstandigheiden ) yang dilakukan oleh Tergugat , Il, Ill,Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 81/Pat.G/2019/PN Smn20.IV, V, VI, VII, Vill mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil maupunimmateriill sebesar Rp. 2.500.000.000,00, ( Dua milyard lima ratus juta rupiah )dengan perincian :Kerugiaan Materill : Penggugat secara legal formal kehilangan Objek Sengketa setidaktidak nyaharga tanah dan bangunan rumah berdasarkan apraisal

., menyarankan kepada Para Penggugat/ParaPemohon Kasasi untuk menghadirkan saksi Apraisal/Juru Taksir sajadipersidangan;Bahwa atas saran Ketua Majelis Hakim tersebut, Para Penggugat/ParaPemohon Kasasi sudah beberapa kali memohon kepada Apraisal/JuruTaksir dari Jember maupun Surabaya, akan tetapi mereka tidak mauuntuk menjadi saksi yang diajukan oleh nasabah (Para PemohonKasasi), dengan alasan tidak enak terhadap bank;Sehingga akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri SitubondoPemeriksa Perkara Perdata

telah sewenangwenangmelaksanakan proses eksekusi hak tanggungan objek gugatan milik PemohonKasasi, sedangkan pemilik objek gugatan merasa keberatan atas pelaksanaanlelang, adalah bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 93/PMK.06/2010, sedemikian rupa sehingga merupakanperbuatan melawan hukum, yang sudah memenuhi unsurunsur dalam Pasal1365 KUHPerdata, yaitu bahwa Tergugat secara melawan hukummelaksanakan pengumuman lelang barang jaminan Pemohon Kasasi, tanpamelalui Apraisal

77.221.350,57Denda Rp 21.832,981,09Bunga berjalan Rp 16.896,666,60BDD BO Rp 201.500.000,00Bunga Administrative Rp 416.365.833,33Pengendapan Rp 10.000,00Materai Rp 6.000,00Total Rp2.103.832.831 ,59Fasilitas KIN: Perjanjian Kredit Nomor 048/KPO/D/VIII/2013, tanggal 22Agustus 2013Pokok AYDA Rp 900.000.000,00Tunggakan Bunga + Bunga Berjalan Rp 49.768.600,06Denda Rp 29.453,738,63Bunga Administrative Rp 273.525.000,00Pengendapan Rp 10.000,00Materai Rp 6.000,00Total Rp1.252.757.338,70Biayabiaya BDD terdiri dari:Biaya Apraisal

Surat Perintah Kerja (SPK) No. 07/SPK/APRAISAL/XI/2012 tanggal 22 Oktoer 2012 yaitu untuk pekerjaan Penilaian Harga Tanah dalam rangka Pembebasan Tanah untuk TPU dan tanah Goa Slabe, dengan Jumlah Biaya Rp.49.161.200,- kepada penyedia jasa KJPP Anas Karim Rivai dan rekan Sebagai penyedia jasa Konsultasi.SPK ini terdiri dari 5 (lima) halaman, ditanda tangani oleh Kabag perlengkapan Setda Kab.OKU dan Penyedia Jasa Konsultan Anas Karim Rivai. ------45. DPA SKPD Sekretariat Daerah Kab.

Satu eksemplar (13 halaman) Laporan Penilaian Estimasi Nilai Ganti Rugi Pembebasan Tanah yang berlokasi di Keluarahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabuaten OKU Propinsi Sumatera Selatan, sesuai hasil analisa dari Tim Apraisal Anas Karim Rivai dan Rekan dari Kantor Jasa Penilai Publik yang beralamat di Komplek Permata Kebayoran Plaza Blok A-11 Jalan Raya Kebayoran Lama Nomor 225 Jakarta 225 Jakarta 12220-Indonesia, bahwa menerangkan rencana lokasi TPU tersebut dengan nilai harga

yang digambar oleh PetugasInventarisasi.Surat Perintah Kerja (SPK) No. 07/SPK/APRAISAL/XV2012 tanggal 22Oktoer 2012 yaitu untuk pekerjaan Penilaian Harga Tanah dalam rangkaPembebasan Tanah untuk TPU dan tanah Goa Slabe, dengan Jumlah BiayaRp.49.161.200, kepada penyedia jasa KJPP Anas Karim Rivai dan rekanSebagai penyedia jasa Konsultasi.SPK ini terdiri dari 5 (lima) halaman,ditanda tangani oleh Kabag perlengkapan Setda Kab.OKU dan PenyediaJasa Konsultan Anas Karim Rivai.DPA SKPD Sekretariat Daerah

Pig.118.119.120.121.122.123.124.125.126.127.128.129.130.Satu eksemplar (13 halaman) Laporan Penilaian Estimasi Nilai Ganti RugiPembebasan Tanah yang berlokasi di Keluarahan Kemelak Bindung LangitKecamatan Baturaja Timur Kabuaten OKU Propinsi Sumatera Selatan,sesuai hasil analisa dari Tim Apraisal Anas Karim Rivai dan Rekan dariKantor Jasa Penilai Publik yang beralamat di Komplek Permata KebayoranPlaza Blok A11 Jalan Raya Kebayoran Lama Nomor 225 Jakarta 225Jakarta 12220Indonesia, bahwa menerangkan

yang digambar oleh PetugasInventarisasi.Surat Perintah Kerja (SPK) No. 07/SPK/APRAISAL/XV/2012 tanggal 22 Oktoer2012 yaitu untuk pekerjaan Penilaian Harga Tanah dalam rangka PembebasanTanah untuk TPU dan tanah Goa Slabe, dengan Jumlah Biaya Rp.49.161.200,kepada penyedia jasa KJPP Anas Karim Rivai dan rekan Sebagai penyedia jasaKonsultasi.SPK ini terdiri dari 5 (lima) halaman, ditanda tangani oleh Kabagperlengkapan Setda Kab.OKU dan Penyedia Jasa Konsultan Anas Karim Rivai.DPA SKPD Sekretariat Daerah

OKU dengan PT.Cinta Family640/176/PA/BM/XXV2010 tgl. 11 Mei 2010 dan surat lainnya.118) Satu eksemplar (13 halaman) Laporan Penilaian Estimasi Nilai Ganti RugiPembebasan Tanah yang berlokasi di Keluarahan Kemelak Bindung LangitKecamatan Baturaja Timur Kabuaten OKU Propinsi Sumatera Selatan, sesuaihasil analisa dari Tim Apraisal Anas Karim Rivai dan Rekan dari Kantor JasaPenilai Publik yang beralamat di Komplek Permata Kebayoran Plaza Blok A11Jalan Raya Kebayoran Lama Nomor 225 Jakarta 225 Jakarta

yang digambar olehPetugas InventariSaSl. + 22 2022222Surat Perintah Kerja (SPK) No. 07/SPK/APRAISAL/XV/2012 tanggal 22Oktoer 2012 yaitu untuk pekerjaan Penilaian Harga Tanah dalamrangka Pembebasan Tanah untuk TPU dan tanah Goa Slabe, denganJumlah Biaya Rp.49.161.200, kepada penyedia jasa KJPP AnasKarim Rivai dan rekan Sebagai penyedia jasa Konsultasi.SPK initerdiri dari 5 (lima) halaman, ditanda tangani oleh Kabag perlengkapanSetda Kab.OKU dan Penyedia Jasa Konsultan Anas Karim Rivai.

IBN dankemudian saksi menyakan perihal alat tersebut, saksi ALIMAR alais ADI mengatakantelah membeli alat tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp. 5.000.000 (lima ratus jutarupiah) padahal alat tersebut sesuai dengan Apraisal Independent di tetapkan nilai jualCepat Liquidasi dengan harga Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) danTerdakwa dalam kesepakatannya akan membeli Dozer tersebut dengan harga Rp.1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah);Bahwa akibat perbuatan tersebut

Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat danPenggugat II atas penggunaan tanah milik Penggugat dan Penggugat IIyang menjadi bagian dari jalan Gatot Subroto Kota Makassar yang nilainya /Halaman21 dari22 halaman Putusan Nomor113/PDT/2021/PT MKSbesarnya sesuai dengan perhitungan apraisal pada saat gugatan inididaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar;5. Menghukum Turut Tergugat untuk taat dan tunduk terhadap putusan ini;6.

September 2013dan jawaban memori tanggal 27 November 2013 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak salahmenerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa alasanalasan tersebut sifatnya pengulangan dan Judex Factitelah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkanhukum karena terbukti pihak Termohon Kasasi/Tergugat telah melaksanakanseluruh proses ganti rugi atas tanah milik Penggugat sebagaimana hasilpenilaian dari Tim Apraisal

Bahwa penentuan harga objek lelang tersebut dilakukan oleh ApraisalIndependen yang mempunyai kompetensi untuk meelakukan penilaian ;Bahwa karena Apraisal Indenpenden sebagai lembaga yang melakukanpenilaian atas objek sengketa tidak ikut di gugat maka menjadkanpemeriksaan atas perkara a quo menjadi kurang sempurna karena ada pihakyang seharusnya ikut digugat namun tidak dijadikanpihak dalam perkaraaquo ;Hal 23 dari 33 Hal Put.

sehinggagugatan Penggugat tentang harga lelang adalah premature dan tidakakan TERGUGAT II tanggapi ;Bahwa jika maksud penggugat adalah mengenai nilai limit lelang tidaksesuai dengan harga pasar didaerah setempat objek lelang berada, makaperlu TERGUGAT Il sampaikan juga jika sesuai Peraturan Lelang nilailimit adalah menjadi tanggung jawab Penjual, dimana dalam lelangeksekusi hak tanggungan Penjual adalah Pemohon Lelang in casuTEGUGAT , dan TERGUGAT telah menyerahkan penilaian objek lelangtersebut pada Apraisal

No.2 s/d No.5 Terlawan menanggapinyasebagai berikut : Apakah urusannya Pelawan mendalilkannya tentang adanya pinjamanPelawan di Bank Rakyat Indonesia Surabaya Mulyosari denganpermohonan eksekusi dari Terlawan sebagai pemilik Sertifikat HakMilik No.3058 tentu saja perlawanan Pelawan patut untuk dinyatakantidak dapat diterima ; Demikian pula terhadap Sertifikat Hak Milik No.3058 didalilkan nernilaiRp.2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah), semstinyaPelawan harus membuktikan dengan jasa Apraisal

Bahwa dalil Para Penggugat pada Posita angka 18 yang pada intinyamenyatakan meminta Majelis Hakim untuk menunjuk Tim Apraisalmembuktikan Para Penggugat dalam meminta ganti rugi sebesar Rp.25.000.000,/meter adalah tidak berdasarkan hukum, sehingga memintaMajelis Hakim untuk menunjuk Tim Apraisal.

Bahwa dalil Para Penggugat pada Posita angka 18 yang pada intinyamenyatakan meminta Majelis Hakim untuk menunjuk Tim Apraisalmembuktikan Para Penggugat daiam meminta ganti rugi sebesar Rp.25.000.000,/meter adalah tidak berdasarkan hukum, sehinqqa memintaMaielis Hakim untuk menuniuk Tim Apraisal.

tersebutsesungguhnya, peristiwa pengalihan atas aset Pemohon PKkhususnya aset berupa tanah dan bangunan, secara hukum belumefektif terjadi.Bahwa sehubungan dengan unsur adanya keuntungan atautambahan ekonomis, seharusnya secara objektif Majelis HakimPengadilan Pajak melihat pada nilai konpensasi penyertaan menjadisaham, sebagaimana dinyatakan dalam Akta No.7 tanggal 9November 2007 dan menilai kepad jumlah yang dicatatkan dalambuku Pemohon Peninjauan Kembali, bukan melihat pada jumlahpenilaian yang dilakukan oleh apraisal

Bahwa jikadibandingkan antara jumlah nilai saham yang diakui oleh PemohonPeninjauan Kembali pada tahun 2007 dengan nilai apraisal tahun 2008yang menjadi dasar perhitungan Termohon PK, bukannya keuntunganyang diperoleh, justru telah terjadi rugi fiskal yang diderita olehPemohon PK, karena nilai appraisal jauh melebihi kompensasi nilaisaham yang diperoleh Pemohon Peninjauan Kembali.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa