Ditemukan 334 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 22-02-2016 — Putus : 22-02-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN SLEMAN Nomor 29/PDT.G/2015/PN Smn
Tanggal 22 Februari 2016 — PERDATA: - DRA. SRIANI X 1.PT BPR ARTA AGUNG YOGYAKARTA 2.NY. SRI UNDANI,SH 3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN SLEMAN 4.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA
7317
  • Nilai Limit yang dicantumkan dalam pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual/PemilikBarang; atauk.
Register : 09-07-2015 — Putus : 01-10-2105 — Upload : 10-04-2017
Putusan PN MARISA Nomor 41/PID.B/2015/PN.MAR
Tanggal 1 Oktober 2105 — ERWIN LASIMPALA alias EWIN (TERDAKWA)
14681
  • berpengaruh pada pusat fungsi fital Abdulrahman Yusuf alias Engkimenyebabkan Abdulrahman Yusuf alias Engki meninggal dunia;Perbuatan Terdakwa Erwin Lasimpala alias Ewin tersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.AtauKeduaPrimairBahwa ia Terdakwa Erwin Lasimpala alias Ewin pada hari Senin tanggal 20April 2015 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaktidaknya pada waktu tertentu dalambulan April 2015 atau setidaktidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015,Kabupaten Pohuwato atauk
Register : 02-03-2020 — Putus : 30-03-2020 — Upload : 30-03-2020
Putusan PT JAMBI Nomor 20/PDT/2020/PT JMB
Tanggal 30 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat : LAURENTIUS SIHOTANG
Terbanding/Tergugat : PT. BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk
6139
  • kepemilikan Barang kepada Pejabat Lelangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ;g) Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesuaiperaturan perundangundangan ;Hal 22 dari 32 Hal Putusan Nomor : 20/PDT/2020/PTJIMB25.26.27.28.h) keadaan memaksa (force majeur) atau kahar ;1) terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta ;J) Nilat Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidaksesual dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat olehPenjual; atauk
Register : 16-04-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 283/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 10 Desember 2019 — Pemohon:
PT. HANDAYA MANDIRI DINAMIKA
Termohon:
1.PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES
2.CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
3.LIM TJI BIN
4.KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
5.DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
312342
  • HANDAYA MANDIRI DINAMIKA bukan sebagaipemegang saham dan atauk reditor dariTERMOHON I/PT. CAPITOLhalaman 10 dari 31 Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2019/PN Jkt. UtrGRAVURE INDUSTRIES danatau TERMOHON II/CAPITOL GRAVUREINDUSTRIES PTE LTD maka secara hokum tidak memiliki legal standinguntuk mengajukan permohonan pembubaran tersebut berdasarkan pasal142 dan 146 UUPT dimaksud;2. Alasanalasan Pengajuan Permohonan yang diajukan PEMOHONdalam Pembubaran PT.
Putus : 28-10-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 672/B/PK/PJK/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — Drs. ALWIN TJIE vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2311 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjangjangka waktu kompensasi kerugian sehubungan denganpemberian fasilitas perpajakan; dan/atauk.
Putus : 11-11-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 693/B/PK/PJK/2015
Tanggal 11 Nopember 2015 — Drs. ALWIN TJIE vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
246 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangkawaktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberianfasilitas perpajakan; dan/atauk.
Putus : 22-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 814/B/PK/PJK/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — ALWIN TJIE vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3114 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;J. penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangkawaktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberianfasilitas perpajakan; dan/atauk. memenuhi permintaan informasi dari negara mitra PerjanjianPenghindaran Pajak Berganda.. Bahwa TERGUGAT pada tanggal 8 Mei 2012 melakukanpemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhankewajiban perpajakan..
Putus : 11-11-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 692/B/PK/PJK/2015
Tanggal 11 Nopember 2015 — Alwin Tjie vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
278 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;J. penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangkawaktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberianfasilitas perpajakan; dan/atauk. memenuhi permintaan informasi dari negara mitra PerjanjianPenghindaran Pajak Berganda.. Bahwa TERGUGAT pada tanggal 8 Mei 2012 melakukanpemeriksaan dalamrangkamenguji kepatuhanpemenuhankewajiban perpajakan.;.
Register : 10-10-2019 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 08-05-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 201/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 26 Maret 2020 — Penggugat:
ONG CHAI HUAT
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
426271
  • prosedur dalam proses penetapan dan/ataupendaftaran hak tanah;d. kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanahterlantar;e. tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah yangsalah satu alas haknya jelas terdapat kesalahan;f. kesalahan prosedur dalam proses pemeliharaan datapendaftaran tanah;g. kesalahan prosedur dalam proses penerbitan sertifikatpengganti;h. kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan;i. kesalahan prosedur dalam proses pemberian izin;j. penyalahgunaan pemanfaatan ruang; atauk
    Peraturan Pemerintah ini dengan disertaialas hak yang dialinkan, atauh. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yangtanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan,ataui. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejakmulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977dengan disertai alas hak yang diwakafkan, atauj. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yangtanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan,atauk
Putus : 02-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 183/B/PK/PJK/2016
Tanggal 2 Mei 2016 — Drs. ALWIN TJIE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
2313 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangkawaktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberianfasilitas perpajakan; dan/atauk.
Putus : 28-10-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 678/B/PK/PJK/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — Drs. ALWIN TJIE vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3214 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;J. penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangkawaktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberianfasilitas perpajakan; dan/atauk. memenuhi permintaan informasi dari negara mitra PerjanjianPenghindaran Pajak Berganda.. Bahwa TERGUGAT pada tanggal 8 Mei 2012 melakukanpemeriksaan dalamrangkamenguji kepatuhanpemenuhankewajiban perpajakan;.
Putus : 21-12-2015 — Upload : 21-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1080/B/PK/PJK/2015
Tanggal 21 Desember 2015 — ALWIN TJIE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
17332 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;j.. penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangkawaktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberianfasilitas perpajakan; dan/atauk. memenuhi permintaan informasi dari negara mitra PerjanjianPenghindaran Pajak Berganda;Bahwa Tergugat pada tanggal 8 Mei 2012 melakukan pemeriksaandalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajibanperpajakan;Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat)karena pada tanggal 11 April 2004 Pemohon Peninjauan
Register : 11-01-2016 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46 B/PK/PJK/2016
Tanggal 17 Maret 2016 — Drs. ALWIN TJIE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
2111 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangkawaktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberianfasilitas perpajakan; dan/atauk.
Register : 04-06-2015 — Putus : 13-08-2015 — Upload : 31-08-2017
Putusan PN SUKABUMI Nomor 128/Pid.Sus/2015/PN.Skb
Tanggal 13 Agustus 2015 — ARDI SUMARDI bin PUJOWIYONO
12614
  • barang bukti yang diajukan dipersidangan;Telah memperhatikan dan mendengarkan Surat Tuntutan dari PenuntutUmum Nomor Register perkara PDM59 /SKBMI/05/2015 yang dibacakan dandiserahkan di persidangan pada tanggal 11 Agustus 2015, yang pada pokoknyamemohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaratersebut memutuskan sebagai berikut:1, Menyatakan Terdakwa ARDI SUMARDI bin Pmelakukantindak pidana Bersamamemperdagangkan barang yang tidaStandarUJOWIYONO bersalahSama telah memproduksi dan/atauk
Putus : 21-12-2015 — Upload : 17-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1081/B/PK/PJK/2015
Tanggal 21 Desember 2015 — Drs. ALWIN TJIE ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3134 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;J. penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangkawaktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberianfasilitas perpajakan; dan/atauk. memenuhi permintaan informasi dari negara mitra PerjanjianPenghindaran Pajak Berganda.6. Bahwa TERGUGAT pada tanggal 8 Mei 2012 melakukanpemeriksaan dalamrangkamenguji kepatuhanpemenuhankewajiban perpajakan;7.
Register : 25-01-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 11-05-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 3/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 10 Mei 2021 — Penggugat:
1.ALBARDIN
2.NUR SLAMET, S.Pd
Tergugat:
BUPATI MUNA
17085
  • Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desaatau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;J. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atauk. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.Pasal 20(1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasilmusyawarah BPD kepada Bupati/Wali kota melalui Kepala Desa.Halaman 32 dari 39 halaman/Putusan Nomor 3/G/2021/PTUN.
Register : 10-09-2013 — Putus : 13-11-2012 — Upload : 10-09-2013
Putusan PN GRESIK Nomor 303/PID/2012/PN.GS
Tanggal 13 Nopember 2012 — NENNY SENDRY
2810
  • AtauK CU @ wees yee ccc ceseeeeee 36Kedua =: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal Pasal 372 KUHP ;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsurunsur dari pasalyang didakwakan ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaanyang disusun secara alternatif maka berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan, majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaituPasal
Register : 10-12-2014 — Putus : 04-03-2015 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 130 PK/TUN/2014
Tanggal 4 Maret 2015 — AGUS MUDJIONO vs I. LURAH MANUKAN KULON., II. PEMERINTAH KOTA SURABAYA CQ. WALIKOTA SURABAYA., DAN ACHMAD DIMYATI
8646 Berkekuatan Hukum Tetap
  • yangdibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini; ataug. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yangtanahnya belum dibukukan; atauh. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejakmulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977:ataui. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yangtanahnya belum dibukukan; atauj.. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanahyang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atauk
Register : 13-08-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 225/B/2020/PT.TUN.JKT
Tanggal 14 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat : PT. SAPERE AUDE Diwakili oleh : THOMAS ARIEF
Terbanding/Tergugat I : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
Terbanding/Tergugat II : Irfannudin. Dkk Ahli Waris Meran bin Kisan
359249
  • Penyalahgunaan pemanfaatan ruang, atauk. Kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa di dalam konsideran bagian menimbang objek sengketa(surat bukti P 1= T1 = T.
Register : 18-12-2017 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 25-07-2018
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 42/G/2017/PTUN.JPR
Tanggal 30 Mei 2018 — Penggugat:
NURMILA ODE
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MIMIKA
Intervensi:
PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Mimika
11719
  • Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelangyang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertaialas hak yang dialinkan, atauk. Surat penunjukan atau pembelian kavelingtanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau PemerintahDaerah, atauI. Surat keterangan riwayat tanah yang pernahdibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengandisertai alas hak yang dialinkan, atauHalaman 28 dari 79 halaman Putusan Nomor : 42/G/2017/PTUN JPR.(3)m.