SMART kepada Menteri Kehutanan RINo : 019/PSM3/SB/SMART/10/2011 tanggal 12 oktober 2011 perihalPermohonan Proses Pelapasan Kawasan Hutan, yang telah di legalisir olehDirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Peta terlampir1 (satu) eksamplar fotocopy Kepmenhut No : 253/KptsII/ 1998 tanggal 27Februari 1998 tentang Pemberian hak pengusahaan hutan tanaman industri atasareal hutan seluas + 13.090 Ha di Prop. Dati I Kalsel kepada PT.

Kodeco Timberbeserta lampiran peta areal kerja HPHTI yang telah dilegalisir oleh SekretariatJenderal Kementerian Kehutanan RI.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Kepmenhut RI No : SK.435/Menhut II/2009tanggal 23 Juli 2009 perihal Penunjukkan kawasan hutan prop. Kalsel beserta 8(delapan) lembar peta lampiran kawasan hutan prop. Kalsel yang telahdilegalisir oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan RI.1 (satu) lembar asli Surat Bappeda Prov.

No : SK/1487/Menlhk/Setjen/ HPL.0/12/2021, tanggal 31 Desember 2021 tentang Perubahan Kesembilan Atas Kepmenhut No 493/KptsII/1992 tgl 1 Juni 1992 ttg Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT.

cara kami menyayat pemampang melintang dari kayu tersebut disituada 2 (dua) kelompok jenis kayu meranti dan campuran dan tehnik pengukurandan dimensi lebar, dimensi panjang dan dimensi tebal kayu tersebut, bisadiketahui asal usul kayu tersebut ;Bahwa ahli melakukan identifikasi dan pengukuran dihalaman Polsek Langgam;Bahwa cara pengambilannya dengan cara disayat dan diambil sampling untukmengidentifikasi jenis dengan menggunakan Lup (kaca pembesar) danselanjutnya dicocokkan dengan daftar kayu pada Kepmenhut

Nanjak Makmur tahun2009, berdasarkan Surat KEPMENHUT Nomor 124/Menhut1/2009 Tanggal 27 Maret 2009.f. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:Sk.6588/MenhutVII/KUH/2014 , Tanggal 28 Oktober 2014,Tentang Peneftapan Kawasan Rutan Taman Nasional TessoNilo Seluas 81.793,00 (Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh RatusSembilan Puluh Tiga) Hektar Di Kabupaten Pelalawan DanKabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.7.

tersebut merupakan bekas areal HPHPT.Inhutani I yang sudah berakhir sekitar tahun 1993 ;Bahwa setahu saksi pada saat Koperasi Madani mengajukanIPK tidak terdapat adanya lampiran berupa Surat dariPT.Berau Coal mengenai ijin penggunaan areal lahanpertambangan PT.Berau Coal, karena hal tersebut bukanmerupakan syarat permohonan IPK sesuai dengan SKGubernur No.21 tahun 2004 ;Bahwa areal yang dimohonkan IPK oleh Koperasi Madanitidak mungkin masih ada HPH PT.Inhutani I yang sudahdiperpanjang, karena dalam Kepmenhut

Oktober 2004, adalah adanya permohonanpengajuan IPK dari beberapa pihak, yaitu Koperasi MultiGuna, Koperasi Madani dan Koperasi Bina Sama Maju ;Bahwa Koperasi Multi Guna tidak melanjutkan permohonanIPK nya, sedangkan Koperasi Bina sama Maju mengundurkandiri dan bekerjasama dengan Koperasi Madani =;Bahwa dasar hukum yang digunakan dalam prosespenerbittan SK IPK atas nama Koperasi Madani adalah SKGubernur No. 21 tahun 2004 ;Bahwa proses penerbitan SK IPK atas nama Koperasi Madanitidak mendasarkan pada Kepmenhut

No.: SK.382/MenhutII/2004 tentang izin pemanfaatan kayu tanggal 18 Oktober2004, karena pada saat itu Dinas Kehutanan belummengetahui adanya Kepmenhut tersebut, sehingga prosespenerbitan didasarkan pada SK Gubernur No.2!

P.58/MENHUTII/2009 ;Bahwa menurut KEPMENHUT No.382 tahun 2004 tentang = IzinPemanfaatan Kayu, bahwa Izin pemanfaatan kayu yang selanjutnya disebutIPK adalah izin untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayudari kawasan hutan produksi yang dikonversi, penggunaan kawasandengan status pinjam pakai, tukar menukar, dan dari Areal PenggunaanLain (APL) atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK).

Menurut Pasal 3 KEPMENHUT No.382 tahun 2004menyatakan bahwa IPK hanya dapat diberikan pada APL atau KBNKsebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a, adalah pada arealyang tidak dibebani hak/izin dibidang kehutanan. Pasal 4 ayat (1)menyatakan bahwa Permohonan IPK pada areal sebagaimana dimaksudpada Pasal 2 diajukan oleh pemohon kepada Bupati/Walikota dengantembusan kepada: a. Direktur Jenderal; b. Kepala Badan PlanologiKehutanan; c. Gubernur yang bersangkutan; d.

tersebut merupakan bekas areal HPHPT.Inhutani I yang sudah berakhir sekitar tahun 1993 ;Bahwa setahu saksi pada saat Koperasi Madani mengajukanIPK tidak terdapat adanya lampiran berupa Surat dariPT.Berau Coal mengenai ijin penggunaan areal lahanpertambangan PT.Berau Coal, karena hal tersebut bukanmerupakan syarat permohonan IPK sesuai dengan SKGubernur No.21 tahun 2004 ;Bahwa areal yang dimohonkan IPK oleh Koperasi Madanitidak mungkin masih ada HPH PT.Inhutani I yang sudahdiperpanjang, karena dalam Kepmenhut

2004, adalah adanya permohonanpengajuan IPK dari beberapa pihak, yaitu Koperasi MultiGuna, Koperasi Madani dan Koperasi Bina Sama Maju ;Bahwa Koperasi Multi Guna tidak melanjutkan permohonanIPK nya, sedangkan Koperasi Bina sama Maju mengundurkandiri dan bekerjasama dengan Koperasi Madani =;Bahwa dasar hukum ~=yang digunakan dalam prosespenerbittan SK IPK atas nama Koperasi Madani adalah SKGubernur No. 21 tahun 2004 ;Bahwa proses penerbitan SK IPK atas nama Koperasi Madanitidak mendasarkan pada Kepmenhut

No.: SK.382/Menhut11/2004 tentang izin pemanfaatan kayu tanggal 18 Oktober2004, karena pada saat itu Dinas Kehutanan belummengetahui adanya Kepmenhut tersebut, sehingga prosespenerbitan didasarkan pada SK Gubernur No.21 tahun2004 ;Bahwa HPH hanya ada pada kawasan KBK dan tidak bolehpada kawasan KBNK ;Saksi Ir.

menunggu pengukuran ahli) dan 2 (dua) utas tallyang terkait dalam perkara ini dimana barang bukti tersebut merupakankayu hasil hutan yang diangkut oleh Para Terdakwa tanpa dilengkapidengan dokumen yang sah; Bahwa Ahli telah melakukan pengenalan jenis kayu dan pengenalanjenis kayu tersebut dilakukan dengan cara menyayat bagian kayudengan pisau cutter, lalu bagian yang disayat tersebut dilihat struktur danporiporinya dengan menggunakan Lup (kaca pembesar), selanjutnyadicocokkan dengan daftar kayu pada Kepmenhut

Undangundang nomor5 tahun 1967 tentang Kehutanan yang meliputi :e Keputusan Menteri Pertanian nomor. 819/Kpts/Um/11/1982 tanggal20 November 1982 tentang penunjukan areal hutan diwilayahProvinsi Dati Kalimantan Selatan seluas + 3.380.602 Ha;e Kepmenhut nomor : 247/KptsIl/1984, tanggal 18 Desember 1984tentang penyempurnaan Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor819/Kpts/Um/11/1982 tanggal 10 November 1982 tentangHalaman 38 dari 77 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Binpenunjukan areal hutan di wilayah

Undangundang 41 tahun 1999 tentang kehutanan adalah :e Kepmenhut nomor : SK.435/Menhutll/2009, tanggal 23 Juli 2009tentang penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan;d. KepmenLHK nomor : SK.8110/MenLHKTKTL/KUH/PLA/1 1/2018,tanggal 23 November 2018 perkembangan pengukuhan KawasanHutan Kalimantan Selatan sampai tahun 2017;Bahwa Ahli mengetahui PT. Hutan Rindang Banua (HRB);Bahwa PT. Hutan Rindang Banua (HRB) bergerak di bidang pemanfaatankawasan hutan tanaman industri;Bahwa PT.

PUTRI LINDUNGBULAN, Areal yang diberikan IUPHHKHT tersebut memiliki potensi kayulebih dari 5 M8/Ha sehingga bertentangan dengan ketentuansebagaimana diatur dalam Kepmenhut No.10.1/KptsII/2000 tanggal 06November 2000 dan Kepmenhut No.21/KptsII/2001 tanggal 31 Januari2001 tentang Kriteria dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil UsahaHutan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, yaitu :.

EDI SURIANDI tersebut karenamengetahui bahwa rencana penebangan kayu hutan alam di arealIUPHHKT yang diterbitkan tidak sesuai dengan Kepmenhut No.10.1/KptsIl/2000 tanggal 06 November 2000 dan Kepmenhut No. 21/KptsIl/2001tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar Ijin UsahaPemanfaatan Hasil Usaha Hutan Kayu Hutan Tanaman pada HutanProduksi kKemudian meminta petunjuk ke Departemen Kehutanan RImengenai sah atau tidaknya perizinan IUPHHKHT di Provinsi Riau, yangkemudian dibalas oleh Menteri

PUTRI LINDUNGBULAN, yang mana areal yang diberikan IUPHHKHT tersebut memilikipotensi kayu lebih dari 5 M3/Ha sehingga bertentangan denganketentuan sebagaimana diatur dalam Kepmenhut No.10.1/KptsIl/2000tanggal 06 November 2000 dan Kepmenhut No.21/KptsIl/2001 tanggal31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar ljin Usaha PemanfaatanHasil Usaha Hutan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, yaitu :.

SERAYA SUMBER LESTARI danpertimbangan teknis dari AMIN BUDYADI tersebut karena mengetahuibahwa rencana penebangan kayu hutan alam di areal IUPHHKT yangditerbitkan tidak sesuai dengan Kepmenhut No.10.1/KptsII/2000 tanggal06 November 2000 dan Kepmenhut No. 21/KptslI/2001 tanggal 31Hal. 39 dari 1215 hal. Put.

151/Kpts11/2003 tetapi Terdakwa tetap mengesahkan BKUPPHKHT yangseharusnya tidak disahkan karena BKUPHHKHT yang diajukanperusahaanperusahaan tersebut berada pada areal IUPHHKHT yangpenerbitannya bertentangan dengan Kepmenhut No.10.1/Kpts11/2000jo Kepmenhut No.21/KptslI/2001 dan serta Kepmenhut No. 151/Kpts11/2003 BKUPHHKHT yang disahkan oleh Terdakwa tersebutmemberikan legitimasi kepada Perusahaanperusahaan PemegangIUPHHKHT untuk melakukan penebangan kayu hutan alam, dengandisahkannya BKUPHHKHT

AraraAbadi Revisi Lampiran KEPMENHUT NO. 743/KPTSII/1996 Tanggal 25November 1996, selanjutnya disebut sebagai bukti P31 ;32.Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kebun Nomor : 107/1964 AtasNama Kait yang diberikan oleh Penghulu Kampung Terantang Manuksebidang tanah di Lubuk Telago, Kepenghuluan Terantang ManukKecamatan Pangkalan Kuras tertanggal 26 Juni 1964, selanjutnyadisebut sebagai bukti P32;33.Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kerja yang diterbitkan TheSharindo Hayu (PT.

Arara Abadi Revisi Lampiran KEPMENHUT NO. 743/KPTS1/1996 Tanggal 25 November 1996, sehingga tidak berkaitan denganpembuktian kepemilikan tanah ulayat dari Kebatinan Sengeri;Bahwa atas Bukti Surat P32 berupa Surat Keterangan Kebun Nomor :107/1964 Atas Nama Kait yang diberikan oleh Penghulu KampungTerantang Manuk sebidang tanah di Lubuk Telago, KepenghuluanTerantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras tertanggal 26 Juni 1964,Majelis Hakim menilai surat tersebut tidak ada menerangkan bahwaKebatinan Sengeri

TK RAJA GUNUNG;13 Surat No. 522/1967/2007, tertanggal 23 Oktober 2007, yang dikeluarkan olehDinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Selatan yg menyatakan dengan tegas Berdasarkan Peta Kepmenhut SK No. 201/MenhutI/2006, dan setelahdiplotkan/dioverlay ke peta tersebut diperoleh hasil bahwa Status lahan atasnama Tk Raja Gunung Hasibuan seluas + 500 Ha di Kecamatan Huristak,Berada Di Luar Kawasan Hutan ;Bahwa selanjutnya guna memenuhi kewajiban hukum, sebagai Pihak Pembeli YangBeritikat Baik, maka sesuai

pengukuran dan pemetaan kepada instansi terkait, dalamhal ini Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Selatan dan Dinas Kehutanan KabupatenPadang Lawas;Bahwa atas permohonan salah seorang pemilik asal Incasso TK Raja Gunung Hasibuan,pihak pemerintah yang berkompeten, dalam hal ini Dinas Kehutanan KabupatenTapanuli Selatan, telah melakukan pengukuran dan pemetaan lahan objek tanahterperkara, sebagaimana dimaksud dalam Surat No. 522/1967/2007, tertanggal 23Oktober 2007, dinyatakan dengan tegas Berdasarkan Peta Kepmenhut

diperbuat oleh dan di hadapan Notaris FAUZIAH HAMNI,SH, Para Penggugat meminta kepada Pemilik asal, agar dilakukan pengukuran danpemetaan ulang serta selanjutnya memperlihatkan bukti formal berupa dokumen yangmendukung keberadaan objek tanah tersebut, dan setelah dilakukan pengukuran danpemetaan seperti yang diminta oleh Para Penggugat selanjutnya Dinas KehutananKabupaten Tapanuli Selatan telah mengeluarkan Surat No. 522/1967/2007, tertanggal 23Oktober 2007, dinyatakan dengan tegas Berdasarkan Peta Kepmenhut

Dari hasil sampel tersebut, setelah diplotkanke dalam peta penunjukan kawasan hutan (lampiran Kepmenhut Nomor 423Tahun 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur)dengan menggunakan Teknologi SIG ternyata lokasi penebangannya terletakdalam kawasan hutan Sisimeni Saham dengan fungsi hutan lindung.

ACHYARMAN untuk pembukaan lahan harus ada Izin PemanfaatanKayu (IPK) berkenaan dengan peraturan Kepmenhut Nomor : SK.382/Menhut 11/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang IzinPemanfaatan Kayu (IPK), dimana antara lain yang diatur dalamKepmenhut tersebut disyaratkan pembukaan lahan terlebih dahuluharuS memenuhi persyaratan / pengurusan Izin Pemanfaatan Kayu(IPK) dan wajib membayar Provisi Sumber Daya Hutan / DanaReboisasi (PSDH / DR).

Global Positioning Sistem(GPS) Merek GARMIN GPS map 78 S buatan Taiwan, pembacaan denganSystem Universal Transfer Mercator (UTM), sedangkan cara pengambilankoordinatnya dilakukan secara manual dan tracking jalan sertamelakukan posting selanjutnya diaplikasikan dalam program komputerArc View dan di Overlay dengan Lampiran Peta, Surat Keputusan MenteriKehutanan Nomor : SK. 465/MenhutII/2011, tanggal 9 Agustus 2011,dan hasil pengambilan titik koordinat tersebut setelah dioverlay denganpeta lampiran Kepmenhut

di Jetty,setelahAhli DIDIK SUNARJADI dengan di temani NURSOLIH mengambil titikkordinat sebanyak 24 titik, pembacaan dengan System Universal TransferMercator (UTM), yang dilakukan secara manual dan tracking jalan sertamelakukan posting selanjutnya diaplikasikan dalam program komputerArc View dan di Overlay dengan Lampiran Peta, Surat Keputusan MenteriKehutanan Nomor : SK. 465/MenhutII/2011, tanggal 9 Agustus 2011,dan hasil pengambilan titik koordinat tersebut setelah dioverlay denganpeta lampiran Kepmenhut

Bhakti Praja MuliaHalaman 10 dari 62 halaman Putusan Nomor :6/G/2017/PTUNPBR.adalah bertentangan dengan Kepmenhut No. 10.1/KptsIV2000 tentangPedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PadaHutan Tanaman; 922202 en ono enn nnn ene ree en neces noneb.

buatan Taiwan,yang pembacaan dengan System Universal Transfer Mercator (UTM),sedangkan cara pengambilan koordinatnya dilakukan secara manual dantracking jalan serta melakukan posting di 24 (dua puluh empat) titikpengambilan koordinat dan selanjutnya diaplikasikan dalam programkomputer Arc View dan dioverlay dengan lampiran Peta, SuratKeputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 465/MenhutlI/2011, tanggal 9Agustus 2011, dan hasil pengambilan titik koordinat tersebut setelahdioverlay dengan peta lampiran Kepmenhut

buatan Taiwan, yang pembacaan denganSystem Universal Transfer Mercator (UTM), sedangkan cara pengambilankoordinatnya dilakukan secara manual dan tracking jalan serta melakukanposting di 24 (dua puluh empat) titik pengambilan koordinat dan selanjutnyadiaplikasikan dalam program komputer arc view dan di overlay denganlampiran peta, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 465/Menhut1/2011, tanggal 09 Agustus 2011, dan hasil pengambilan titik koordinattersebut setelah dioverlay dengan peta lampiran Kepmenhut

KursaidahBinti (Alm) Abdul Azis berada didalam kawasan hutanproduksi dengan luas hutan yang telah dikerjakan seluas58,33 Ha; e Bahwa saksi jelaskan ada aturan kawasan hutan produksidapat dijadikan lahan perkebunan berdasarkan Kepmenhut No.170/KptsII/2001 tentang penunjukan kawasan hutan perubahanstatus dan fungsi kawasan hutan sesuai dengan pasal 8 danpasal 16 dan sepengetahuan saksi lahan perkebunan sawittersebut yang dikuasi oleh terdakwa Hj.

Bahwa dapat Pemohon terangkan terlebih dahulu mengenai PT.WSIl,Rancangan Pembangunan Kebun Inti dan Plasma PT.Wana Subur SawitIndah yaitu:Perizinan yang dimiliki PT.WSSI seluas 5720,62 Ha yang terdiri dari:1.Kebun inti seluas 4142.63 Ha2.Kebun Plasma seluas 1596.0 Ha yang terbagi lagi atas:Kebun Plasma Buatan = 270 HaKebun Plasma Buatan Il = 739 HaRantau Panjang 373 = 37 HaHalaman 7 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN PbrSri Gemilang 160 = 163 Ha ,....berdasarkan kepada KEPMENHUT RINomor:SK.541