Sengketa Pajak mengenai Kredit Pajak MasukanMenurut TerbandingBahwa koreksi fiskal positif atas pajak masukan jasa manajemen sebesarRp. 47.558.300 berdasarkan Per Menkeu No : 78/KM.03/2010 tanggal 05April 2010 jo Kep Menkeu No : 575/KMK.04/2000 tanggal 01 Januari2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan BagiPengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan yang terutangpajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak;Alasan Banding menurut Pemohon Banding Bahwa Pemohon Banding tidak

Pada Pasal1 KEP Menkeu No575.KMK.04/2000, PKP yang menggunakanBarang Modal untuk kegiatan usaha menghasilkan BKP/JKP yangpenyerahannya terutang PPN dan tidak terutang PPN ataudibebaskan dari PPN dapat mengkreditkan PM atas perolehanBarang Modal tersebut yang besarnya sebanding dengan prosentasepenggunaan Barang Modal yang digunakan untuk kegiatanmenghasilkan BKP dan JKP yang penyerahannya terutang PPN;Bahwa oleh karena itu, menurut Pemohon Banding pihak pemeriksatelah melakukan kesalahan dalam koreksi

daya upaya serta mengeluarkan biayabiaya untukmembangun, merawat, memelihara, melakukan perbaikanperbaikan sepertimiliknya sendiri agar supaya tetap baik dan teratur dan menjadi rumah layakhuni termasuk membayar PBB serta mengfungsikan rumah sebagaimanamestinya seiring makin meningkat nilai ekonomis tanahnya;Bahwa oleh karena rumah tersebut telah dirawat/dipelinara oleh Penggugatsebagaimana milik sendiri maka terbitnya surat tertanggal 24 April 1989Nomor SP06/BC.1406/1989 perihal Pengiriman SK Menkeu

rekanrekanpensiunan sebagaimana posita 11 di atas maka pada tanggal 25 Maret1992, Kepala Kantor Wilayah VI Direktorat Jenderal Bea dan CukaiSemarang, kembali menyampaikan kepada Direktur Jenderal Bea danCukai di Jakarta;Bahwa oleh karena Penggugat tidak juga mendapat jawaban ataspermohonan kepemilikan rumah negara, maka Penggugat kemballimengajukan surat tertanggal 10 September 1992, surat tertanggal 8 Juli1996, surat tanggal 24 Maret 1993 dan surat tertanggal 24 Desember 2006;Bahwa berdasar SK Menkeu

Menkeu RI Cq. Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara Mataram Cq. KPKNL Mataram
Terbanding/Tergugat IV : ZAENAL ABIDIN
Terbanding/Tergugat V : BAIQ MUNAWARAH
Terbanding/Tergugat VI : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah

Putusan Nomor 274 PK/Pdt/2014Dari tindak lanjut pencegahan terhadap para obligor yang tidakkooperatif yang telah diserahkan oleh POLRI kepada Menkeu, yaitudengan dikeluarkannya Keputusan Menkeu Nomor 202/MK.06/2008tanggal 29 Juli 2008 tentang Penetapan Pencegahan untukmelakukan perjalanan ke Luar Negeri terhadap para pemegangsaham yang menandatangani Perjanjian Penyelesaian KewajibanPemegang Saham dan Pengakuan Hutang yang belummenyelesaikan kewajibannya, selama 6 (enam) bulan terhitung sejakditetapkannya

Bahwa Termohon Kasasi adalah sebuah badan hukum privatberupa Perseroan Terbatas, yang bergerak ' disektorkeuangan/lembaga keuangan non Bank yang menyediakanjasa pembiayaan/leasing kendaraan bermotor roda empatdan atau lebih serta alat berat, seharusnya tundukpada UU No. 1 Tahun 1995 dan UU No. 40 Tahun 2007,serta beroperasional atas izin dari Menteri Keuangan(MENKEU), Menteri Perdagangan (MENPERINDAG), MenteriKehakiman (MENKUMHAM), serta Peraturan Pemerintah No.86 Tahun 2000 yang sejalan dengan UU

objeklelang dalam perkara ini telah berdasarkan ketentuan hukum yangberlaku yang menentukan jika setiap pelaksanaan lelang dikenakan BeaLelang dan Uang Miskin sesuai Peraturan Pemerintah tentang Tarif AtasJenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku PadaKementerian Keuangan dan mengenai penentuan nilai limit objek lelangadalah menjadi kewenangan dari Penjual in casu Terlawan selakuPemegang Hak Tanggungan yang berdasarkan pada penilaiindependen sebagaimana diatur dalam :a) Pasal 1 angka 12 Keputusan Menkeu

No.304/KMK 01/2002 jo.No.450/KMK 01/2002 dimana definisi nilai limit adalah nilai minimalyang ditetapkan Penjual untuk dicapai dalam suatu pelelangan ;b) Pasal 23 ayat 2 Keputusan Menkeu No.304/KMK 01/2002 ditegaskanyang menentukan nilai limit adalah Penjual ;c) Pasal 15 ayat 1 Keputusan DJPLN No.35/PL/2002 yang menegaskan"Penjual menentukan nilai limit barang yang akan dilelang secaraHalaman 18 dari 43 halaman Putusan Nomor 106 /PDT/2019/PT PLGtertulis untuk masingmasing barang atau paket barang

Bahwa peraturan lelang No. 189 Th. 1908, yang diubah denganperaturan No. 58 Th. 1940 tersebut tidak berdiri sendiri, tapi adabeberapa aturan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh MENKEU danDirjen Piutang Negara (DJPLN), sehingga ada 11 (Sebelas) sumberrujukan lelang tapi muaranya tetap berdasarkan pada PS 200 (1)HIR;9. Bahwa dalam PS 200 (1) HIR jo PS 215 RBG.

Putusan Nomor 258/PDT/2020/PT.DKI5) Bahwa setelah dianalisa telah terjadi kelebihan bayar ; dimanaPenggugat telah bayar LUNAS Pokok Pinjaman plus BayarMargin / Bagi Hasil sebesar +/Rp 39,5 Milyar dengan rinciansebagai berikut : Total Pemasukan / Total Pembayaran Rp 129,0 milyar Di () Total Pinjaman ; Total Draw Down Rp 89,5 milyar Kelebihan Bayar Untuk Margin / Bagi Hasil Rp 39,5 milyar e Bahwa sesuai dengan Pasal 224 HIR ( yang kedudukan stratahukumnya lebih tinggi dari Peraturan Menkeu) dimana

Putusan Nomor 258/PDT/2020/PT.DKIe Bahwa penggugat telah lebih bayar; dimana Penggugattelah MELUNASI Pokok Pinjaman plus Bayar Margin / BagiHasil sebesar +/Rp 39,5 Milyar kami dengan rincian sebagaiberikut : Total Pemasukan / Total Pembayaran Rp 129,0 milyar Di () Total Pinjaman ; Total Draw Down Rp 89,5 milyar Kelebihnan Bayar Untuk Margin / Bagi Rp 39,5 milyar Hasil e Bahwa sesuai dengan Pasal 224 HIR ( yang kedudukan stratahukumnya lebih tinggi dari Peraturan Menkeu) dimana EksekusiLelang harus

Kredit = Kredit Akhir.Bahwa setelah dianalisa, Penggugat secara Tegas Menyatakan telahterjadi kelebihnan bayar ; dimana Penggugat telah bayar LUNAS PokokPinjaman plus Bayar Margin / Bagi Hasil sebesar +/ Rp.39,5 Milyar dengannncian sebagai benkut : Total Pemasukan /Total Pembayaran Rp.129,0 milyarDi () Total Pinjaman; Total Draw Down Rp.89,5 milyarKelebihan bayar Untuk Margin/Bagi Hasil Rp.39,5 milyar e Bahwa sesuai dengan Pasal 224 HIR ( yang kedudukan stratahukumnya lebih tinggi dari Peraturan Menkeu

Bahwa, sesuai dengan Pasal 224 HIR ( yang kedudukan stratahukumnya lebih tinggi dari Peraturan Menkeu) dimana EksekusiLelang harus dipenuhi syarat materiil yakni jumlah hutang yangharus dibayar telah menjadi pasti.14.2. Bahwa Fakta hukum ini diperkuat dengan adanya YurisprudensiMARI dalam putusannya No : 1520K/Pdt/1984 tanggal 17 Mei 1986Hal. 25 dari 63 hal.

Menkeu R.I No.557 /KMK.OI/ 1999 t anggal6 Desember 1999 ) dan telah ditentukan sebagaipemenang / pembeli lelangnya ( vide, Pasal 1 angka5 Juklak Lelang SK.

Menkeu R.I No.557 /KMK.01/ 1999t anggal 6 Desember 1999), maka yg demikian ituPemohon Peninjauan Kembali sebagai pemenang/pembel i lelang dan menjual kepada TergugatIV/sel aku pembeli atas rumah hasil pelelanganadalah sah menurut hukum dan dilindungi hukum,kalaupun toh ada penundaan maupun' pembatalannyahanya dapat dilakukan oleh penjual lelang bukanoleh Penggugat Asal/Termohon PeninjauanKembali/pembeli dari Benardi Kusuma ;Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 18 ayat (2) PetunjukPelaksanaan Lelang

Menkeu R.! No. 557/KMK.01/1999 tanggal 06Desember 1999) ;Bahwa, alasan alasan permohonan Peninjauan Kembali Pemohonsebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf (f) UU No.3Tahun 2009 menyebutkan apabila dalam suatu putusanterdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruanyang nyata hal tersebut sebagaimana diuraikan di atasyang jelas jelas dan nampak sekali Judex Facti/ JurisFacti tidak melaksanakan ketentuan hukum yang mengaturHal. 46 dari 40 hal. Put.

Menkeu RI tersebut di atas,secara hukum telah sangat tegas dan jelas jaminan yang diberikan olehpemerintah untuk melakukan pembayaran kepada para nasabah bankbankumum, dan jelas pula berdasarkan Kep.

Menkeu dimaksud bahwa Tergugat sebagai Pelaksana Program Penjaminan berkewajiban melakukan pembayarankepada para nasabah penyimpan pada bankbank umum, termasuk kepadapara nasabah pada PT Bank Unibank Tbk ;Bahwa sesuai KMK RI No. 179/KMK.017.000, untuk pelaksanaanProgram Penjaminan, maka bankbank umum harus membayar premiHal. 5 dari 29 hal. Put. No. 583 PK/Pdt/2009penjaminan kepada pemerintah melalui BPPN (Tergugat ).

telahPemohon Banding kurangkan dari pembelian sehingga Harga Pokokpenjualannya menjadi berkurang;Koreksi Peredaran usaha sebesar Rp. 2.826.317.999,Bahwa atas koreksi tersebut Pemohon Banding tidak tahu darimanaPemeriksa mendapatkan angka tersebut, yang Pemohon Banding ketahuidasar pemeriksa dalam melakukan koreksi adalah hanya pengujian dari arusuang tanpa memperhitungkan pengujian dari arus piutang dan arus barang;Bahwa dapat Pemohon Banding jelaskan pula bahwa PT.Djoni Textindosesuai dengan SK Menkeu

Bahwa Tergugat II melakukan perbuatan yang tidak sesuaiprosedur karena hanya 1 (satu) kali mengumumkan proses lelang dansurat kabar yang dipakai bukanlah standar harian nasional yang biasanyamengumumkan hari lelang sesuai dengan Peraturan Menkeu No.93/PMK.06/2010, dan perbuatan Tergugat II dapat dikategorigan sebagaiperbuatan melawan hukum;24.

Dasar Hukum yang digunakan Para Penggugat Telah dicabut dandinyatakan Tidak BerlakuBahwa Para Penggugat dalam Positanya angka 17 pada halaman 4mendalilkan sebagai berikut:... tetapi tidak memberitahukan hasil Appraisal terlebih dahulusesual Peraturan MenKeu No. 9.

Dasar Hukum Yang Digunakan Para Penggugat Telah Dicabut DanDinyatakan Tidak Berlaku ;bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat adalah salahdalam penomerannya yaitu ditulis Peraturan MenKeu No.9/PNK.06/2010Pasal 36 padahal seharusnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, terlebih lagiPeraturan Menteri tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlakulagi sebagaimana Pasal 99 Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang

bersifat autentik sebagai alat bukti untuk mempertimbangkanpermohonan Peninjauan Kembali atas Novum, yaitu :a.1.Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak;a.2.SURAT KEPALA KANWIL DJP JAWA TIMUR NOMOR: S439/WPJ.11/BD.0601/2008, TANGGAL 20 OKTOBER 2008;a.3.Arogansi Pemeriksa Pajak sebagai suatu keadaan yang sudahdiketahui umum, termasuk masyarakat Wajid Pajak (Surat PT.Conbloc Indotama Surya kepada Menteri Keuangan Nomor: 01/PjkClS/MenKeu

Sebagai badan hukum InstantiTertinggi atasan dari Tergugat Il yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menkeu RI. Dengan Pemerintahan RI. atauNegara RI. yang merupakan badan hukum induk dari Tergugat II. Olehkarena itu Tergugat Il tidak berkualitas untuk dituntut dimuka Pengadilanjika tidak dikaitkan dengan Badan Hukum Induk dan instansi diatasnya;b.

Lemahwungkuk Kota Cirebon,terdakwa membuat dan mengirimkan surat yang ditujukankepada Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara(KP2LN) Cirebon dengan tembusan antara lain ditujukankepada Ketua MARI, Ketua KPK Pusat, Kepala BPN Pusat,Jaksa Agung RI, Kapolri, Menpan RI, Menkeu RI, GubernurBI, Komisi Ombudsman Indonesia, Inspektur JenderalDepkeu, Dirjen Piutang dan Lelang Negara, KetuaPengadilan Tinggi Bandung, Kakanwil BPN Provinsi JawaBarat, Kajati Jawa Barat, Kapoalda Jawa Barat, KepalaKantor

Surat Kep Bersama Menhankam / Panglima Angkatan Bersenjata, Menhub dan Menkeu No.Kep/30/IX/1975, KM 393/9/Phb75, Kep-927a/MK/IV/ 8/1975 tanggal 21 Agustus 1975.f. Surat Keputusan Kepala Staf TNI AU No.Kep/12/IV/1977 tanggal 13 April 1977.g. Surat Walikotamadya KD TK II Semarang No.Sek.1/20/21/UM.77 tanggal 30 Maret 1977.h. Perjanjian untuk pelepasan tanah No.Akte 63 tanggal 15 April 1977 Notaris 1 Mulyani dan No.Akte 24 tanggal 3 Nopember 1977.i.

Ini.Tinggi pada QOan perkara ini.lam persidangalaret 2016 yanHiatas yaiturcara sah dan bnyalahgunakanhn memaksa sesarkan sesuatumenurut pasakwa dijatuhi :bulan, dikur.an sementara.urat :ttahanan danJanuari 1964an Menteri / Pa/1966 S2/us 1966.174/V/1974 tangh Hak BangungA.Yani.4 tanggal 20 Februarn sertaTinggi yang dijajukanri / Panglima Anigkatan2016diturate padaPoltakersalahataueorang1 126angkangrariqnglima6/Pnbgal 20hn dan 3e Surat Kep Bersama Menhankam / Panglima AngkatanBersenjata, Menhub dan Menkeu

Yani.34Surat Kep Bersama Menhankam / Panglima AngkatanBersenjata, Menhub dan Menkeu No.Kep/30/IX/1975,KM 393/9/Phb75, Kep927a/MK/IV/ 8/1975 tanggal21 Agustus 1975.Surat Keputusan Kepala Staf TNI AU No.Kep/12/IV/1977 tanggal 13 April 1977.Surat Walikotamadya KD TK MII SemarangNo.Sek.1/20/21/UM.77 tanggal 30 Maret 1977Perjanjian untuk pelepasan tanah No.Akte 63 tanggal15 April 1977 Notaris 1 Mulyani dan No.Akte 24tanggal 3 Nopember 1977.Surat Pernyataan/Perjanjian pelimpahan tanahgarapan .diatas tanah

bertentangandengan ketentuan hukum yang berlaku karena tidak beritikad baik untukmembayar kewajiban hutangya kepada Tergugat ;Bahwa Tergugat juga menolak tegas dalil Penggugat butir 14 sebagianyang intinya Konon katanya Tergugat ingin menekan memaksamenguasai Tanah Sengketa karena menjualnya dengan limit jauh dibawahstandart karena jelas dan tegas jika penetapan limit adalah menjadikewenangan dari Penjual in casu Tergugat selaku Pemegang HakTanggungan sebagaimana diatur dalam :Pasal 1 angka 12 Keputusan Menkeu

No.304/KMK 01/2002 jo.No.450/KMK 01/2002 dimana definisi nilai limit adalah nilai minimal yangditetapkan Penjual untuk dicapai dalam suatu pelelangan;diubah dengan ;Pasal 23 ayat 2 Keputusan Menkeu No.304/KMK 01/2002 ditegaskan yangmenentukan nilai limit adalah Penjual ;diubah dengan ;Pasal 15 ayat 1 Keputusan DJPLN No.35/PL/2002 yang menegaskanPenjual menentukan nilai limit barang yang akan dilelang secara tertulisuntuk masingmasing barang atau paket barang yang akan dilelang;diubah dengan ;Peraturan

Agoes Soegiarto, sebab adanyakehendak dalam Penghentian Pertanggungan sebagaimanadiatur dalam Pasal 20 ayat (1) Keputusan Menkeu No. 422 tidakdatang dari pihak manapun dalam Gugatan a quo, sehingga tidakmemenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1) Keputusan Menkeu No.422 yang mengharuskan adanya kehendak. Oleh karenanyajelas dengan meninggalnya Alm. Agoes Soegiarto, makakewajiban Tergugat hanyalah membayar klaim dan tidak dapatmelakukan penghentian perlindungan.b.

) UndangUndang kepailitanadalah utang yang timbul karena UndangUndang kepailitan adalahutang yang timbul karena UndangUndang maupun perikatansehingga promessory note yang merupakan utang yang timbul atasdasar perikatan harus tunduk kepada sahnya perikatan sebagaimanadiatur dalam pasal 1320 KUHPerdata, yang mensyaratkan adanyakecakapan bertindak dan salah satu unsurnya mensyaratkan adanyakausa yang halal sehingga promessory note yang diterbitkanbertentangan dengan kepres No. 61 tahun 1988 dan SK Menkeu

Menkeu No. 304/KMK 01/2002 sebagaimana diubah denganKep. Menkeu No. 450/KMK 01/2002, yang selengkapnya (kami kutip):Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secaralangsung maupun melalui media elektronis dengan cara penawaran hargasecara lisan dan/atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkanpeminat";Hal. 10 dari 30 hal. Put. No. 1538 K/Pdt/2010.