• mengenai Pembuatan dalam Buku buku/Pembuatan, Daftar Daftar dan Bank Data Publiksebagaimana juga dalam Daftar Daftar dan Arsip Arsip yang diselenggarakan oleh Kamar Notariat Austria, 7.2. 89a(1) seorang Notaris bertugas untuk ; Mensertifikasi kesesuaian dari salinan salinan dan kutipan kutipan dari buku buku/pembukuan, daftar daftar ataubank data publik dengan pendaftaran pendaftaran yangdimuatnya, dan ae oe Menerbitkan konfirmasi konfirmasi mengenai fakta fakta,sebagaimanaterdapat dalam buku buku

  dari suatukutipan atau dari suatu konfirmasi yang demikian:7.5. 89a (4) berbunyi : Pemuatan ke dalam daftar perusahaan danpenyisipan dari suatu naskah asli ke dalam akta akta dari notaristidak akan diperlukan, jika sertifikasi itu tidak dilakukan ke dalamsuatu dokumen notaris yang lain, melainkan dilakukan secara terpisah; a7.6. 89a (5) berbunyi : ayat ayat 1 sampai 4 berlaku untukPENSERTIFIKASIAN oleh Notaris mengenai pemuatan ke dalamDaftar Daftar dan Arsip Arsip yang = diselenggarakan olehKamar Notariat

  CHRISTOPH STOIBER. lahir pada tanggal 10 April 1966,Tumstrabe 44, 4013 Linz sebagai penandatangan yang sahPerusahaan Primetals Technologies Austria GmbH, FN 422684W,dengan kantor terdaftar di Linz dan Alamat Usaha di 4031 Linz,Tumstrabe 44, adalah tanda tangan asii.Saya juga menyatakan bahwa berdasarkan dokumen No. 89a(paragraf delapan puluh sembilan a) Notariat sordnung (Undang Undang Notaris Austria) sesuai dengan kutipan daftar perusahaandari daftar dagang bahwa DR.

  Terbukti 89a, intinya adalah masalah SERTIFIKASI atauKONFIRMASI ke dalam buku buku/pembukuan publik, daftar daftar publik atau bank data itu, atau tanggal daripenerbitannya, bahkan 89a (5) berbunyi : ayat ayat 1 sampai4 berlaku untuk PENSERTIFIKASIAN oleh Notarismengenai pemuatan ke dalam Daftar Daftar dan Arsip Arsipyang diselenggarakan oleh Kamar Notariat Austria denganperubahan seperlunya; Dengan kata lain tidak ada disebutuntuk menandatangani SURAT KUASA KHUSUS gunamengajukan GUGATAN 1 Perselisihan

• Majid,tanggal 17 Februari 1992, (diberi tanda T5 b);7 Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahli Notariat di Polda MetroJaya, tertanggal 02 Pebruari 2009, (diberi tanda T6 a);8 Foto copy Surat Jual Beli tanah di Cakung yang ditujukan kepadaH.Mardani dan H.Majid dari Anugerah Danuwibowo, tertanggal 20April 1992, (diberi tanda T6 b);9 Foto copy Sertifikat Hak Milik yang terletak di Desa Gapura Muka,Kecamatan Bekasi, Jawa Barat, G.S No.121/1974, atas nama AnugrahDanuwibowo, Nomor 235/1998, (diberi

  ,H Kuasa Hukum Sdr.Anugerah Danuwibowo, (diberi tanda PR I16);27 Foto copy Surat Pemblokiran No.80/P/X/1994, tertanggal 10 Oktober1994, yang ditujukan kepada Notaris Anasrul Jambi, S.H, dariAmiruddin Isa, S.H Kuasa Hukum Sdr.Anugerah Danuwibowo, (diberitanda PRI17);28 Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahli Notariat di Polda MetroJaya, tertanggal 02 Pebruari 2009, (diberi tanda PRI18);hal 29 dari 50 Pdt.No.148/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim29 Foto copy pagar tembok beton disekeliling tanah milik PenggugatRekonpensi

• UU No. 5/2004 tentang Mahkamah Agung) ;Bahwa telah diketemukan bukti baru (vide bukti PK1, PK2, dan PK3)berupa Perjanjian No. 90 yang dibuat secara Notariat di Notaris MelaniaMiensye Hambali, SH. dan dua lembar kwitansi pembayaran uangsebesar Rp 105.000.000, (seratus llima juta rupiah) masingmasingsebesar Rp 95.000.000, (sembilan puluh lima juta rupiah) dan Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah).

  Yusuf)yang dibuat secara notariat yang berisikan kesepakatankesepakatanperdamaian yang intinya bahwa Termohon PK/Penggugat akanmencabut gugatan Perkara No. 16/Pdt.G/2004/PN.Bpp, adapun isikesepakatankesepakatan Perdamaian No. 90 tersebut di dalam Pasal 1,2,3,4dan 5;Bahwa ternyata, kemudian Termohon PK (Sakka) telah tidakmelaksanakan kesepakatan sebagaimana yang tertuang dalamPerjanjian No. 90 tersebut di atas, knususnya kesepakatan yang tersebutdi Pasal 5, ternyata walaupun Termohon PK (Sakka) melalui

• Bahwa Ahli Hukum Notariat DR. Habib Adjie, S.H., M.Hummenyatakan dalam Keterangannya sebagai Saksi Ahli dalamsuatu persidangan menyatakan:1. Tujuan dibuatnya akta otentik oleh Notaris adalah untukalat bukti atas perjanjian, atau atas perbuatan atautindakan para pihak yang menghadap Notaris. Hal initerkait dengan kedudukan Notaris sebagai pejabat umumyang mempunyai kewenangan membuat akta otentik;2.

  ada putusan pidana dariPengadilan Negeri manapun yang menyatakan terbitnya SHGB Nomor233 dan SHGB Nomor 234 mengandung dan memuat unsur pemalsuansurat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 dan unsur penipuansebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab UndangUndang HukumPidana sehingga sangatlah keliru Judex Facti Pengadilan NegeriSerang yang dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Banten yangmenyatakan terhadap penerbitan sertifikat dimaksud memenuhi unsurperbuatan melawan hukum;Bahwa ahli hukum notariat

• (TAN THONG KIE, STUDI NOTARIAT & SERBASERBI PRAKTEK NOTARIS, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2007Hal.17) ;Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.KIbMenimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakimberkesimpulan terhadap petitum ke2, penggugat patut dikabulkan oleh karenaantara Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak ada kecocokan lagiserta tidak adanya tandatanda mau berdamai sehingga harapan Penggugatdan Tergugat untuk dapat mempertahankan kesakralan

• = harusmemintah kepada orang tua Pemohon segala kekurangan biayabiayadalam menjalankan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon.Hal tersebut akan dibuktikan oleh Pemohon padapersidanganpembuktian dan pemeriksaan pada sidang selanjutnya agar dapatditemukan kebenaran yang sebenarnya.Bahwa adalah hal lain yang penuh kebohongan dalil Termohon padapoint 7 (tujuh) yang menduga dengan salah dimana Termohonmenyebutkan bahwa Pemohon menyambih kerja sebagai driver on lineuntuk membiayai kuliah jenjang notariat

  Bahwa putusan PA Trenggalek No. 0045/Pdt.G/2015/PATL secarahukum tidak dapat dipersamakan dengan perkara ini, karena berbedasecara subtansi maupun materinya apalagi putusan tersebut belumberkekuatan hukum tetap sedangkan bila dihubungkan dengankeadaan termohon dr yang memiliki status yang dihormati dalammasyarakat menyandang gelar SH (sarjana Hukum), Mkn (MagisterKenotariatan) pekerja keras mengeluti dan mengisi luang waktu sebagaidriver online, Pegawai Notariat sekaligus Peserta Magang KandidatNotaris

• Selain itu sejalan dengan Doktrin Hukum dari Tan Thong Kie,SHy dalam bukunya yang berjudul Studi Notariat dan SerbaSerbiPraktek Notaris, halaman 473, dinyatakan bahwa tanda tanganmerupakan suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan(penandatanganan), bahwa ia dengan membubuhkan tandatangannya di bawah suatu tulisan menghendaki agar tulisan itu dalamhukum dianggap sebagai tulisannya sendiri.

• kepadaKetua Pengadilan Negeri Bale Bandung supaya memberikan putusan sebagaiberikut:Primair:1.2.3.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum;Menyatakan perjanjian kredit antara Para Penggugat (debitur) denganTergugat (kreditur) sebagaimana terurai dalam posita gugatan point 1 diatas haruslah dinyatakan cacat hukum/batal demi hukum;Memerintahkan kepada Tergugat dan Para Penggugat untuk membuatperjanjian kredit yang baru secara notariat

• Dalam bukti P2, Akta PPATNo. 98/IV/87 dan bukti P3, Akta PPAT No. 99/IV/87, yang tercantum :Mengenai : JualBeli Tanah ,Hak Guna Bangunan ; Nomor :2469/Pasar Baru ; danMengenai: JualBeli Tanah, Hak Guna Bangunan ; Nomor :56/Rawaterate ;Bahwa dari butir a tersebut, terdapat kekhilafan dan kekeliruan yangnyata oleh hakim, seharusnya dalam penerapan hukumnya adalah :Bukti P2 dan P3 adalah produk hukum AKTA autentik PPAT yangdibuat oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah yang tidak samadengan jenis AKTA NOTARIAT

  Henny Shidki, SH selaku Notaris TIDAK BERWENANGMEMBUAT PERJANJIAN TENTANG PENGALIHAN HAK HAKTANAH, ia hanya berwenang membuat akta Notariat. Dan sangat berbeda kedudukkan hukumnya dengan ia selaku Pejabat pembuatAkta Tanah yang dibenarkan MEMBUAT Akta PPAT.c.

  SP Henny Shidki, SH sangat berbedadalam Dasar Hukum didalam pelaksanaan penanganan Tugas selakupembuat Perjanjian akta Notariat No.98 dan No.99 dan didalamkapasitas Hukum selaku pembuat Akta PPAT No. 98/IV/87 dan AktaPPAT No. 99/IV/87.Bahwa terbukti sudah terdapat penerapan hukum yang keliru dalammemanfaatkan keadaan yang keliru (Misbruik van omstandigheiden)yaitu dengan sengaja membuat upaya pelaksanaan pemaksaaneksekusi terselubung atas Objek AKTA PPAT No. 98/IV/87 dan AktaPPAT No. 99/TV/87 yang

• ., dalam bukunya yang berjudul: AK/IBAT HUKUM DARIPERKAWINAN MENURUT SISTEM BURGERLIJK WETBOEK, yang diterbitkan olehSeksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1983, Halaman76, dijelaskan bahwa, Apabila suami istri (enchtgenoten) tidak membuat perjanjianhartaperkawinan maka, sejak pelaksanaan perkawinan karena hukum adakebersamaan harta menyeluruh (algehele gemeenschap van goederen) (Pasal 119B.W.). Menyeluruh artinya: meliputi harta yang sudah ada maupun yang belumada.

  Berdasarkan doktrin/pendapat ahli hukum dalam hal ini HartonoSoerjopratiknjo, SH., dalam bukunya yang berjudul: AK/IBAT HUKUM DARI23PERKAWINAN MENURUT SISTEM BURGERLIJK WETBOEK, yang diterbitkan olehSeksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1983, Halaman76, dijelaskan bahwa, Apabila suami istri (enchtgenoten) tidak membuat perjanjianharta perkawinan maka, sejak pelaksanaan perkawinan karena hukum adakebersamaan harta menyeluruh (algehele gemeenschap van goederen) (Pasal 119B.W

  Berdasarkan doktrin/pendapat ahli hukum dalam hal ini HartonoSoerjopratiknjo, SH., dalam bukunya yang berjudul: AK/IBAT HUKUM DARIPERKAWINAN MENURUT SISTEM BURGERLIJK WETBOEK, yang diterbitkan olehSeksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1983, Halaman76, dijelaskan bahwa, Apabila suami istri (enchtgenoten) tidak membuat perjanjianharta perkawinan maka, sejak pelaksanaan perkawinan karena hukum adakebersamaan harta menyeluruh (algehele gemeenschap van goederen) (Pasal 119B.W

• di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:Primair:1.2.3.Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;Menyatakan perjanjian kredit antara Penggugat (Debitur) dengan Tergugat(Kreditur) sebagaimana terurai dalam posita gugatan point 1 di atas haruslahdinyatakan cacat hukum batal demi hukum;Memerintahkan kepada Tergugat dan para Penggugat membuat perjanjiankredit yang baru secara notariat

• ANAK2) minta agarditetapkan sebagai milik anakanak, dengan menunjuk bukti surat (T.9) berupa AktaHibah No. 33 yang dibuat dihadapan Notaris Haji Hadarian Nopol, Sarjana Hukum,Magister Notariat, Notaris Kota Banjarmasin 11, maka secara hukum beralih hak/pemilikan Penggugat/Pembanding dan Tergugat /Terbanding kepada kedua anaktersebut, Akta Hibah No. 33 tersebut mengandung nilai pembuktian sempurna sebagaimilik kedua anak tersebut di atas dan tidak dibantah Tergugat/Terbanding, dengandemikian majelis

• /Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr tanggal 9 Maret 2023 yang dimohonkan banding dengan perbaikan sekedar mengenai pembebanan denda terhadap Pembanding sehingga amar selengkapanya sebagai berikut:

Dalam Provisi

• Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

• Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Akta Notariat

• PK. 0801069tanggal 2072010 dan Perjanjan H Nomor PK 0801072 tanggal 22072010beserta perjanjian turunannya atau yang terkait dengan kedua perjanjiantersebut haruslah dinyatakan cacat hukum/batal demi hukum;Memerintahkan kepada Tergugat dan Penggugat untuk membuat perjanjianPembiayaan Konsumen yang baru secara notariat;.

• (Tan Thong Kie, Studi Notariat, Beberapa MataPelajaran dan SerbaSerbi Praktek Notaris, PT. Ichtiar Baru vanHoeve, Jakarta, 2007, halaman 519);Bukankah dengan demikian secara hukum Notaris Agus Arisutikno "wajibuntuk menolak" melegalisasi surat Perjanjian Jual Beli tersebut manakalatelah mengetahui sebelumnya bahwa klausula jangka waktu dalam suratPerjanjian Jual Beli tersebut tidak benar dan hanya sekedar formalitasbelaka ?

• bangunan liar dan Tergugat juga tidak pernahmengurus pembuatan IMB (padahal menurut perjanjian pengurusan IMB harussudah selesai dalam waktu 1 bulan), oleh karena itu beralasan hukum untukdinyatakan jual beli antara Penggugat dengan para Turut Tergugat yang dibuatdalam bentuk ikatan jual beli tidak sah menurut hukum;Bahwa Perjanjian Membangun dan Bagi Hasil tanggal 31 Oktober 2005 yangdituangkan dalam Akta Perjanjian No. 15, yang diperbuat dihadapan Oriza Saprina,SH, Notaris di Aceh Besar adalah Akta Notariat

  sedangkan untuk rumahyang satu unit lagi telah Tergugat jual Penggugat luput menariknya menjadi pihak dalamsengketa ini;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I,Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut, Kuasa Para Penggugat mengajukanreplik yang pada pokoknya menyatakan bahwa alasan agar Notaris tersebut ditariksebagai Turut Tergugat adalah alasan yang mengad;ada, seakanakan Notaris tersebuttelah melakukan kesalahan, padahal notaris diberi hak untuk membuat akta notariat

• . ;6 Bahwa kepemilikan Tergugat III atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 3238 / BatuMerah melalui pengikatan jual beli Notariat yang sah menurut peraturan perundang undangan yang berlaku berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 277 / 2009 oleh PejabatPembuat Akta Tanah Ny. Abigael Serworwora, SH.

  ;Bahwa kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3238 / Batu Merah berdasarkanAkta Jual Beli Notariat antara Tergugat III dengan Saudara Jhony Betago /Mendiang suami Tergugat I (Ny. Oenjiati) dengan Akta Jual Beli Nomor : 277 /2009 tanggal 23 Juni 2009 oleh Ny. Abiigael Agnes Serworwora, SH Notaris &PPAT di Ambon, melalui prosedur sah secara hukum dan peraturan yang berlakuadalah hak milik Tergugat III.

• ., dan AhliHukum Notariat : PIETER E. LATUMENTEN, S.H.,M.H.SpN., yangmenerangkan sebagai berikut :1. Ahli Hukum Pidana : DR. CHAIRUL HUDA, S.H.,M.H., yangmenerangkan antara lain sebagai berikut : Benar Memorandum Of Agreement (MOA) (PerjanjianPengikatan) tertanggal 10 Januari 2010 dilakukan oleh saksiBAMBANG FERDIAN selaku Direktur Utama dan PemegangSaham PT. Sima Bintang Niaga dengan DIDIK SUDIHARTOselaku Direktur PT. Maskapai Pelayaran The Indonesia FortuneLiyod.

  Ahli Hukum Notariat : PIETER E. LATUMENTEN, S.H.,M.H.SpN.

• Ketentuan inijuga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983tentang penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979,Pengangkatan Anak Antar WNI, yang mana status sebagai anak angkathanya dapat dibuktikan dengan Putusan Pengadilan, yang sebelumketentuan ini ada ditentukan dengan Akta Notariat.

  Ketentuan inijuga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983tentang penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979Pengangkatan Anak Antar WNI, yang mana status sebagai anakangkat hanya dapat dibuktikan dengan Putusan Pengadilan, yangsebelum ketentuan ini ada ditentukan dengan Akta Notariat. Justruhukum dan ketentuan perundangundangan yang menentukannyademikian, harus berdasar putusan pengadilan. bukan hal yangHal. 30 dari 37 hal. Put.

• Tindakan Tergugat demikianjelas melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan BiayaPembuatan Akta Jaminan Fidusia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor M.HH02.KU.02.02 Tahun 2010Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara BukanPajak atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia, danKewarganegaraan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia