tidak;e bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 9bulan yang lalu; bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon agarbersabar dan mempertahankan rumah tangga bersamaTermohon namun tidak berhasil karena Pemohon sudahbertekad untuk bercerai dengan Termohon;Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikanapapun lagi sedangkan Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapundalam perkara ini dan mencukupkan buktibukti yang diajukan oleh Pemohon;Bahwa Ketua Majelis secara ex officio

memerintahkan kepada Pemohonagar memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebagai akibat dariperceraian;Bahwa atas perintah Ketua Majelis tersebut Pemohon menyatakan akanmemberikan kepada Termohon nafkah selama masa iddah berupa uangsebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);Bahwa atas nafkah iddah dari Pemohon tersebut Termohon menyatakanmenerimanya;Bahwa selanjutnya Ketua Majelis secara ex officio memerintahkankepada Pemohon agar memberikan mutah kepada Termohon sebagai akibatdari perceraian;Bahwa

Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum IslamPengadilan secara ex officio dapat mewajibkan kepada bekas suami untukmemberikan mutah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang ataubenda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul, oleh karena itu Termohonmasih berhak untuk mendapatkan mutah dari Pemohon;Menimbang, atas perintah Majelis tersebut Pemohon menyatakankeberatan karena kondisi keuangan Pemohon yang tidak memungkinkan;Menimbang, bahwa atas pernyataan Pemohon tersebut Termohonmenyatakan tidak

Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwaPengadilan secara ex officio dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk11memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri yakni nafkah iddahsepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz;Menimbang, atas perintah Majelis tersebut Pemohon menyatakan akanmemberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesarRp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);Menimbang, bahwa atas pernyataan Pemohon tersebut Termohonmenyatakan menerimanya;Menimbang, bahwa atas pernyataan

1974tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkanpasal 65 serta pasal 70 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhirPage 9 of 12diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,permohonan Pemohon patut dikabulkan.Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkan pasal84 undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan UndangUndang No. 3 tahun 2006 dan UndangUndang No. 50 Tahun 2009,secara ex officio

maka dipandang perlu memerintahkan panitera Pengadilan AgamaSurabaya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepadaPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempattinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan untukdicatat.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 huruf (b) danPasal 159 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Instruksi Presiden No. 1 Th. 1991, secaraex officio majlis hakim membebankan kewajiban atas Pemohon

biayakehidupan termasuk hutang yang dipikul oleh Pemohon.Menimbang, bahwa apa pekerjaan Pemohon, berapa Penghasilan Pemohon,dan berapa tanggungan Pemohon tidak tergambar dalam pemeriksaan persidangan,karena itu dalam membebankan kewajiban mutah atas Pemohon, majlis hakimmemakai ukuran terendah pada umumnya, dan patut Pemohon dihukum untukmemberikan mutah kepada Termohon sebesar Rp2.000.000, (dua juta rupiah).Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 KompilasiHukum Islam (KHI), secara ex officio

Majlis Hakim karena Termohon tidakdijatuhi talak bain dan tidak terbukti nusyuz menetapkan kewajiban atas Pemohonuntuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon, dan patut Pemohon dihukumuntuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon, yaitu nafkah selama Termohonmenjalani masa iddah selama tiga bulan sebesar Rp3.000.000, (tiga juta rupiah).Page 10 of 12Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d)Kompilasi Hukum Islam (KHI), secara ex officio majlis hakim menetapkankewajiban

dalam Al Qur'an Surat Al Bagarah Ayat227 yang berbunyi:Artinya : Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, makasesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, makaberdasarkan Pasal 125 Ayat 1 HIR permohonan Pemohon untuk menjatuhkantalaknya terhadap Termohon dikabulkan dengan verstek:Menimbang, bahwa untuk melindungi hakhak anak maka Majelis Hakimsecara ex officio

perlu mempertimbangkan bahwa saat ini anak berada dalamasuhan Termohon, maka hak asuh anak ditetapkan berada pada Termohon;Menimbang, bahwa bahwa oleh karena anak berada dalam asuhanTermohon maka Majelis Hakim secara ex officio perlu menghukum Pemohonuntuk memberikan nafkah untuk anak yang bernama 9 tahunsebesar Rp1.000.000,(satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebutdewasa melalui Termonon:Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b KompilasiHukum Islam dan untuk melindungi hakhak

perempuan, maka Majelis Hakimex officio perlu menetapkan mutah dan iddah dengan menghukum Pemohonuntuk membayar mut'ah sebesar Rp200.000, (dua ratus ribu rupiah) dannafkah selama iddah sebesar Rp1.000.000, (satu juta rupiah) kepadaTermohon:6Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidangperkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua TerhadapUndangUndang

hanya minta nafkah seorang anak bernama ANAK 1, lahir tanggal 17 April1999 minimal sejumlah Rp. 1. 500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampaianak tersebut dewasa ;Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan repliknya bahwaPemohon sanggup memenuhi permintaan Termohon berupa nafkah seorang anak minimalsetiap bulan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anakanak tersebutdewasa, karena gaji Pemohon sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;Bahwa atas ex officio

Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidakberhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;Bahwa Termohon mencukupkan dengan keterangan saksi Pemohon tersebut dansudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun;Hal. 5Bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpada pokoknya tetap pada keterangannya masingmasing dengan kesanggupan Pemohonmemenuhi nafkah seorang anak setiap bulan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus riburupiah) dan ex officio

apaapa kecuali minta Pemohon memberi nafkahseorang anak bernama ANAK1, lahir tanggal 17 April 1999 minimal sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anakanak tersebut dewasa ;Menimbang, sesuai penghasilan Pemohon setiap bulan sebesar Rp. 4.000.000,00(empat juta rupiah) serta kesanggupan Pemohon terhadap nafkah seorang anak bernamaANAK1, lahir tanggal 17 April 1999 minimal setiap bulan sebesar Rp. 500.000,00 (limaratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa, dan atas ex officio

Sebagaimana Firman Allahdalam surat al Baqarah ayat 241 yang artinya Kepada wanitawanita yang diceraikan(hendaklah diberikan oleh suaminya) mutah (pemberian) menurut yang maruf ;Dan Firman Allah dalam surat al Ahzab ayat 49 yang artinya : Senangkanlah olehmuhati mereka dengan pemberian dan lepaslah mereka secara baik ;Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka ex officio telah beralasan dan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Pasal 41 huruf(c) UndangUndang nomor

sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah seoranganak bernama seorang anak bernama ANAK1, lahir tanggal 17 April 1999 minimal setiapbulan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa (usia21 tahun);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 84Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara ex officio

Dengan mempertimbangkan permintaanTermohon dan kesanggupan Pemohon, dihubungkan tingkat kelayakan dankemampuan Pemohon serta kondisi Termohon, secara ex officio juga, sesuai denganketentuan Pasal 41 huruf (c) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 149huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dan juga disandarkan pada Firman AllahSWT dalam AlQuran surat AlAhzab ayat 49 yang berbunyi :Artinya: Senangkanlah oleh hati mereka dengan pemberian dan lepaslah merekasecara baikbaik ;Halaman 7 dari 10 : Putusan nomor: 2780/Pdt.G/2015/PA.Bjnsecara ex officio Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membayarnafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp xx (tiga juta rupiah), dan mutdh berupauang sebesar xx ribu rupiah) kepada Termohon;Menimbang, bahwa

Pasal105 huruf (c) jo pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam secara ex officio,setelah mempertimbangkan kemampuan Pemohon dan tingkat kelayakan, MajelisHakim membebankan kepada Pemohon untuk membayar nafkah anak Pemohon danTermohon tersebut setiap bulannya sebesar Rp xx(enam ratus ribu rupiah) sejakputusan ini berkekuatan hukum yang tetap sampai dengan anak tersebut dewasa ataumandiri kepada Termohon;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah diubah

dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada PaniteraPengadilan Agama Bojonegoro untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talakdalam putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempattinggal para pihak dan atau tempat dilangsungkannya pencatatan perkawinantersebut;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, makaberdasarkan pasal 89 ayat

Menyatakan Panitera Pengadilan Negeri Waingapu secara ex officio untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur selaku lembaga pencatatan perceraian tempat dimana perkawinan dilangsungkan dan pencatatan perceraian tempat dimana perceraian tersebut terjadi, untuk dicatatkan dalam register yang sedang berjalan, tentang perceraian Penggugat dan Tergugat;

8.

.;10Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan menyampaikanapapun lagi;Bahwa selanjutnya Ketua Majelis secara ex officio memerintahkankepada Pemohon agar memberikan mut'ah kepada Termohon sebagai akibatdari perceraian;Bahwa atas pernyataan Pemohon tersebut Termohon menyatakan akanmemberikan mutah kepada Termohon berupa 1 (satu) buah Laptop merekAcer;Bahwa atas mutah dari Pemohon tersebut Termohon menyatakanmenerimanya;Bahwa selanjutnya Ketua Majelis secara ex officio memerintahkankepada Pemohon

Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum IslamPengadilan secara ex officio dapat mewajibkan kepada bekas suami untukmemberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang ataubenda, kecuali bekas istri tersebut gobla dukhul, oleh karena itu Termohonmasih berhak untuk mendapatkan mutah dari Pemohon;Menimbang, atas perintah Majelis tersebut Pemohon menyatakan akanmemberikan mut'ah kepada Termohon berupa 1 (satu) buah Laptop merekAcer;Menimbang, bahwa atas pernyataan Pemohon tersebut Termohonmenyatakan

Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwaPengadilan secara ex officio dapat mewajibkan kepada bekas suami untukmemberikan biaya penghidupan kepada bekas istri yakni nafkah iddahsepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz;Menimbang, atas perintah Majelis tersebut Pemohon menyatakan akanmemberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon' sebesarRp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);16Menimbang, bahwa atas pernyataan Pemohon tersebut Termohonmenyatakan menerimanya;DALAM REKONVENSIMenimbang

sebagaiberikut:Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agarPenggugat Rekonvensi ditetapbkan sebagai pemegang hak asuh atau hakpemeliharaan terhadap anak, di mana Tergugat Rekonvensi dalam jawabannyatidak keberatan anakanak diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, maka menurutMajelis telah terdapat kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi denganTergugat Rekonvensi terhadap tuntutan Penggugat tersebut, maka tuntutanPenggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan Majelis secaraex Officio

hidup seorang anak untuk masa yang akan datang sebesarsebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anakdewasa dan menikah, kemudian Tergugat Rekonvensi dalam jawabannyamenyatakan menerima tuntutan biaya hidup anak tersebut, maka menurutMajelis telah terdapat kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi denganTergugat Rekonvensi terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, makatuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebihlanjut, dan Majelis secara ex officio

Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi :Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarandan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapatdengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Pemohon Konvensiuntuk membayar mutah dan nafkah iddah kepada Termohon Konvensi secaraex officio karena Termohon Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi, makapertimbangan hukum dan

Btn1438 Hijriyah mengenai Konvensi tidak dapat dipertahankan dan harusdibatalkan dengan mengadili sendiri;Dalam RekonvensiMenimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan amar putusanPengadilan Agama Tigaraksa yang menolak gugatan Rekonvensi Penggugat,Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan peRTimbangan danamar putusan tentang gugatan penghukuman Tergugat secara ex Officio,karena sejatinya Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensitentang Nafkah iddah sebesar Rp 60.000.000, (enam

puluh juta rupiah),Mutah sebesar Rp 100.000.000, (Seratus juta rupiah) dan biaya hidup anakanak sebesar Rp 15.000.000, (lima belas ribu rupiah) tiap bulan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalammenerapkan hukum acara yang benar, dengan menghukum Tergugat untukmembayar nafkah iddah dan mutah secara ex officio dengan mendasarkanpertimbangannya pada ketentuan Pasal 41 huruf c UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepadabekas suami

sejatinya Termohon Konvensi mengajukangugatan Rekonvensi, oleh sebab itu seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertamamemeriksa dan mempertimbangkan gugatan Rekonvensi apakah layak atautidak dikabulkan atau ditolak gugatannya, bukan dengan cara menolak gugatanRekonvensi Penggugat Rekonvensi dengan menghukum Tergugat secara exOfficio, oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatanPenggugat Rekonvensi harus dikabulkan dengan menyatakan pula amarputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama secara ex officio

akan dijatunkan dalamperkara a quo adalah talak yang dijatunkan oleh Pengadilan Agama, makasesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara a quoakan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadapPenggugat;Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu ba'in shughra di atassebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talakyang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminyameskipun dalam masa iddah;Pertimbangan Ex Officio

pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakimmenetapkan sebagai hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkankepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukansesuatu kewajiban bagi bekas istri, dan bahwa menurut Yurisprudensi Nomor608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 sebatas mengenai akibat perceraian dapatdikabulkan secara ex officio

pernikahan antaraPenggugat dan Tergugat dihubungkan dengan asas kepatutan dan kelayakankarenanya majelis hakim sepakat jika mutah yang harus dibayarkan oleh Tergugatsebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Pertimbangan Nafkah AnakMenimbang, bahwa ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno KamarMahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas BagiPengadilan dalam rumusan hukum kamar Agama angka 5 Pengadilan Agama secaraex officio

memperhatikan aturan perundangundangan diatasdan nilainilai teonkeadilan moral menurut Plato, yang diambil alin Majelis Hakimsebagai pendapat hukum, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untukmembayar nafkah iddah, mutah dan nafkah anak sebelum Tergugat mengambil aktacerai di Pengadilan Agama Banjarbaru;Menimbang, dengan dihukumnya Tergugat olen Majelis Hakim harusmembayar kewajiban nafkah anak sejak putusan berkekuatan hukum tetap makaHalaman 24 dari 27 HalamanPutusan Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Bjbsecara ex officio

Pasal 149 huruf(a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim dapat menentukan secaraex officio dalam hal nafkah iddah dan mutah.Menimbang, bahwa Ketentuan secara ex officio oleh hakim inimerupakan salah satu wujud dari sosialisasi dan penerapan ruh dari PermaNomor 03 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara perempuanberhadapan dengan Hukum yang mengedepankan adanya pemenuhan hakdan kewajiban atas harkat dan martabat wanita baik sebagai subyek hukumatau. obyek hukum, persaman didepan hukum yang

Dalam hal ini hakim berpendapat bahwa hakex Officio hakim dalam hal nafkah idah dan mutah hanya dalam perkara ceraitalak dan pihak Termohon tidak mengajukan rekonvensi nafkah iddah danmutah, selain itu hakim berpandangan bahwa hak ex officio adalahmerupakan wewenang hakim karena jabatannya dan kedudukannya dalammemeriksa perkara a quo demi melindungi hak para pihak terutamaperempuan dihadapan hukum yang kemungkinan notabene pihak Termohontidak memahami haknya dan hukum itu sendiri sehingga hakim

memandangbahwa hak ex officio harus diterapkan dalam kasus ini;Menimbang bahwa selain itu, dalam konsep perlindungan hukummenetapkan bahwa manusia pada dasarnya secara kodrati mendapatkanhak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi dan hakhaklainnya.

Dalam kasus a quo, hakimberpendapat bahwa pihak Termohon tidak memahami haknya dan dalamkesempatan inilah hakim baik secara jabatannya (ambhivalen) ataukedudukannya (ex officio) memberikan keadilan hukum atas pihak yang tidakdan belum memahami hukum dan haknya. Hakim dengan irahirah demikeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan mewujudkan tujuanhukum itu untuk para pihak khususnya dan masyarakat pencari keadilansecara umum.

Triko diPasarwajo ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon memiliki penghasilanreal dan penghasilan potensial untuk mendapatkan sesuatu demi memenuhidan menghargai harkat martabat wanita yang akan diceraikannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atasditemukan fakta hukum bahwa Pemohon adalah orang yang masuk kategorimampu secara potensial untuk memberikan mutah kepada Termohonsehingga mutah secara ex officio dibebankan kepada Pemohon sejumlahbarang berupa cincin emas 4 gram;Menimbang

Tahun 1974tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkanpasal 65 serta pasal 70 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhirdiubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,permohonan pemohon patut dikabulkan.Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkan pasal84 Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan Undangundang No. 3 Tahun 2006 dan Undangundang No. 50 Tahun 2009,secara ex officio

maka dipandang perlu memerintahkan panitera Pengadilan AgamaSurabaya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepadaPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempattinggal pemohon dan termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan untukdicatat.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 huruf (b) danPasal 159 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Instruksi Presiden No. 1 Th. 1991, secaraex officio majlis hakim membebankan kewajiban atas pemohon

termasuk hutang yang dipikul oleh pemohon.Menimbang, bahwa apa pekerjaan pemohon, berapa Penghasilan pemohon,dan berapa tanggungan pemohon tidak tergambar dalam pemeriksaan persidangan,karena itu dalam membebankan kewajiban mutah atas pemohon, majlis hakimmemakai ukuran terendah pada umumnya, dan patut pemohon dihukum untukmemberikan mut ah kepada termohon sebesar Rp2.000.000, (dua juta rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 KompilasiHukum Islam (KHI), secara ex officio

Majlis Hakim karena termohon tidakdijatuhi talak bain dan tidak terbukti nusyuz menetapkan kewajiban atas pemohonuntuk memberikan nafkah iddah kepada termohon, dan patut pemohon dihukumuntuk memberikan nafkah iddah kepada termohon, yaitu nafkah selama termohonmenjalani masa iddah selama tiga bulan sebesar Rp3.000.000, (tiga juta rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d)Kompilasi Hukum Islam (KHI), secara ex officio majlis hakim menetapkankewajiban atas pemohon

Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin untuk mengikrarkan talaknya kepada Termohon (X) memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara ex officio

Ayat227 yang berbunyi:pals grow all ols Goll Igo je olsArtinya : Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, makasesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, makaberdasarkan Pasal 125 Ayat 1 HIR permohonan Pemohon untuk menjatuhkantalaknya terhadap Termohon dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa untuk melindungi hakhak anak maka Majelis Hakimsecara ex officio

perlu mempertimbangkan bahwa saat ini anak berada dalamasuhan Termohon, maka hak asuh anak ditetapkan berada pada Termohon;Menimbang, bahwa bahwa oleh karena anak berada dalam asuhanTermohon maka Majelis Hakim secara ex officio perlu menghukum Pemohonuntuk memberikan nafkah untuk anak yang bernama XXXXXX umur 12 tahunsebesar Rp800.000, setiap bulan sampai anak tersebut dewasa melaluiTermohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b KompilasiHukum Islam dan untuk melindungi hakhak perempuan

, maka Majelis Hakimex Officio perlu menetapkan mutah dan iddah dengan menghukum Pemohonuntuk membayar mutah sebesar Rp1.000.000, (Satu juta rupiah) dan nafkahselama iddah sebesar Rp2.800.000, (dua juta delapan ratus ribu rupiah)kepada Termohon;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidangperkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua TerhadapUndangUndang

poe OsArtinya : Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, makasesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha MengetahuiMenimbang. bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, makaberdasarkan Pasal 125 Ayat 1 HIR permohonan Pemohon untuk menjatuhkantalaknya terhadap Termohon dikabulkan dengan verstek:Menimbang, bahwa untuk melindungi hakhak anak maka Majelis Hakimsecara ex officio perlu mempertimbangkan bahwa saat ini anak

berada dalamasuhan Termohon, maka hak asuh anak ditetapkan berada pada Termohon;Menimbang, bahwa bahwa oleh karena anak berada dalam asuhanTermohon maka Majelis Hakim secara ex officio perlu menghukum Pemohonuntuk memberikan nafkah untuk anak yang bernama RE nu: 14 tahunsebesar Rp200.000,(dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebutdewasa melalui Termohon: ) .

OeMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b KompilasiHukum Islam dan untuk melindungi hakhak perempuan, maka Majelis Hakimex officio perlu menetapkan mutah dan iddah dengan menghukum Pemohonuntuk membayar mutah sebesar Rp200.000, (dua ratus ribu rupiah) dannafkah selama iddah sebesar Rp300.000, (tiga ratus ribu rupiah) kepadaTermohon:. 6Menimbang, bahwa permohonan, Pemohon termasuk bidangperkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang diubah dengan

Hak ini dimilikioleh hakim karena jabatannya disebut dengan hak ex officio. Dasardilaksanakan hak ex officio adalah pasal 41 huruf c UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 yang berbunyi pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suamiuntuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan suatu kewajibanbagi bekas isteri.

Pasal ini merupakan dasar hukum hakim karena jabatannyadapat memutus lebih dari yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntutoleh para pihak;Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap tidak menuntut,Majelis Hakim demi rasa keadilan akan mempertim bangkan hak hak isteri yangakan dicerai oleh suaminya secara ex officio, karena berdasarkan hukummut'ah adalah merupakan hak darn Termohon yang harus dibayar olehPemohon setelah tenjadi perceraian, maka secara ex officio majelis hakim akanHlm.11

dalam Alquran Surat AltiBagarah ayat 229 yang menyatakan yang artinya: ..maka hendaklah suamiistri itu mempertahankan perkawinan mereka dengan maruf atau berceraisecara ihsan...Menimbang, bahwa pemberian uang mutah untuk mengurangi rasakecewaakibat putusnya hubungan perkawinan, maka denganmempertim bangkan pekerjaan Pemohon, sesuai penghasilan dan kemampuanPemohon dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan denganlamanya Termohon mendampingi Pemohon sekitar 6 bulan, Majelis Hakimsecara ex officio

Majelis Hakim pada halaman 29alinea ke 3. berbunyi Tergugat Rekonpensi telahmemberikan biaya bersalin, namun dalam persidangan tidakdapat dibuktikan, anak dari rahim Penggugat Rekonpensiadalah anak bersama, pendapat hakim, biaya bersalintersebut menjadi tanggung jawab bersama hal ini tidakdapat memahami logika hukum Majelis Hakim tersebutsehingga membagi dua dari tuntutan tersebut, sebagaimanadipertimbangkan pada linea ke 4 ;Bahwa, mengenai pertimbangan pada alinea ke 5 yaituMajelis Hakim secara ex officio

mewajibkan TergugatRekonpensi selaku ayah dari anak anak, disini terlihatkesannya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini tidakmemahami hukum formil dan hukum materiil secara baikdan benar, sehingga tidak tepat dalam menerapkan hukum,karena setahu Penggugat Rekonpensi ex officio barudapat diterapkan apabila Termohon Konpensi / PenggugatRekonpensi tidak meminta dalam Jawabannya sedangkanTergugat Rekonpensi tidak menolak atau membantahtuntutan tersebut, artinya Tergugat Rekonpensi bersediadan sanggup

Ruko permanent adalah milik orangtua Pemohonsendiri sedangkan isinya / barang didalamnya adalah benar Harta bersama,namun nilai isinya / barang didalamnya nilainya sebesar Rp.29.000.000,(dua puluh Sembilan juta rupiah), bukan Rp. 50.000.000, (lima puluh jutarupiah) sebagaimana tuntutan Termohon / Penggugat Rekonpens:i ;Menimbang, bahwa masalah tuntutan Penggugat Rekonpensi lainnyatidak ditanggapi oleh Tergugat Rekonpensi, namun oleh Majelis Hakimtingkat pertama dipertimbangkan dengan secara ex officio

Pasal 116 huruf (6) dan huruf (f)Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian putusan tingkat pertama yangmengabulkan permohonan Pemohon adalah sudah tepat dan benar ;Menimbang, bahwa Hakim Banding sependapat denganpertimbangan Pengadilan Agama Sidoarjo sebagaimana dalam putusan padadiktum 3 yang menghukum Pemohon untuk membayar kepada TermohonNafkah iddah dan mutah secara ex officio karena hal tersebut dibenarkan olehUndangUndang sebagaimana tersebut dalam Pasal 41 huruf (c) UndangUndang Nomor 1 tahun

Perceraian bagi Pegawai NegeriSipil peraturan administrasi negara tentang disiplin kepegawaian yangpenerapannya dilaksanakan secara administratif oleh Institusi pemerintahansebagai pejabat Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya sepanjang tidakdimohonkan oleh para pihak berperkara sebagaimana yang diatur dalamhukum acara yang berlaku, hal tersebut tidak boleh diputuskan atau ditetapkan,dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa PengadilanTingkat Pertama yang menetapkan secara ex officio

Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan tersebut MajelisHakim Banding secara ex officio akan menetapkan besarnya biayapemeliharaan dan pendidikan anak, dengan mempertimbangkan kemampuanPemohon/Terbanding dan kebutuhan anak yang sepantasnya ;Menimbang, bahwa hakim banding, setelah memperhatikan kondisiPemohon/Terbanding dihubungkan dengan kebutuhan biaya pemeliharaan danpendidikan anak khususnya yang menyangkut kebutuhan untuk pertumbuhandan perkembangan

Dan dalam perkara a quotelah ternyata bahwa kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbandingsudah pecah sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan dalam putusanMajelis Hakim Tingkat Pertama dan yang telah dipertimbangkan di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensitelah mempertimbangkan dan secara ex officio menghukum Terbanding untukmembayar dan/atau kepada Pembanding nafkah anak, mutah dan nafkahiddah, yang dalam hal ini atas dasar apa yang telah dipertimbangkan

inflasidan fluktuasi harga kebutuhan seharihari serta untuk menjamin kebutuhan anakyang usianya akan semakin bertambah apalagi saat akan memasuki usiasekolah atau masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maka tentu akansemakin besar kebutuhan dan biaya hidupnya, oleh karena itu nafkah ataubiaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anak tersebut nominalnya perluditambah minimal 10 % (Sepuluh persen) setiap tahun;Menimbang, bahwa mengenai amar putusan Majelis Hakim TingkatPertama yang secara ex officio

alAraby, dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yangmenyatakan:Solel Aiwdads adetolel 4) Sila) pes J sdallaey S>ubll yIS1i) aitArtinya: Bahwa sesungguhnya apabila ada talak itu sesudah dukhul tanparidhanya istri, maka istri itu berhak menerima mutah yaitu setaranafkah satu tahun setelah habisnya masa iddah;Sehingga dengan memperhatikan kelayakan dan memperhitungkankemampuan Terbanding yang bekerja sebagai wiraswasta, maka dipandangpatut Majelis Hakim Tingkat Banding secara ex officio

menghukum Terbandinguntuk memberikan kepada Pembanding mutah berupa uang dihitung setaradengan satu tahun atau 12 bulan X Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus riburupiah) per bulan = Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan oleh karenaitu Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai alasan dalam hal ini untukmemperbaiki amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;Menimbang, bahwa terhadap amar putusan Majelis Hakim TingkatPertama yang secara ex officio menghukum Terbanding membayar kepadaPembanding

beralasandan berdasar hukum yaitu Terbanding yang menjatuhkan talak, sedangkanPembanding sendiri tidak dinyatakan dalam keadaan nusyuz dan juga sesuaidengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, namunMajelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menaikkan jumlah nominalnafkah iddah dengan mempertimbangkan kelayakan dan memperhitungkankemampuan Terbanding, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Bandingsecara ex Officio

akses kepada Tergugat/Pembanding untukbertemu dengan anakanaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasanuntuk pencabutan hak hadhanah, sebagaimana disebutkan dalam RumusanHukum Kamar Agama pada angka 4 SEMA Nomor 1 Tahun 2017;Menimbang, bahwa tentang nafkah kedua orang anak, meskipunPenggugat/Terbanding tidak menyebutnya dalam posita gugatan dan tidakmemohonkan dalam petitum gugatannya, namun untuk kepentingankesejahteraan dan jaminan tumbuhkembang si anak, hukum membenarkankepada hakim secara ex officio

Putusan Mahkamah AgungNomor 502K/AG/2019, tanggal 24 Juli 2019, yang intinya bahwa nafkah anaksecara ex officio dapat ditetapbkan kepada ayahnya apabila secara nyata anaktersebut berada dalam asuhan ibunya, walaupun tidak ada tuntutan dariibunya sebagai Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Syariyah Bireuen tidakmempertimbangkan nafkah kedua orang anak yang secara yuridis diberikansecara ex Officio kepada hakim untuk menentukannya, maka MahkamahSyariyah Aceh akan mempertimbangkannya sebagai

untukmenggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yanghidup dalam masyarakat dan Pasal 4 ayat (2) Undangundang Nomor 48 Tahun2009 Tentang Kekuasaan kehakiman yang secara ex officio juga mewajibkanhakim untuk membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeraskerasnyaPutusan Nomor 11/Padt.G/2021/PA.BjrHalaman 16 dari 33 him.mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yangsederhana, cepat dan biaya ringan.

Oleh karena itusesuai dengan pertimbangan tersebut di atas serta dengan tetap mengacupada kepatutan serta ketentuan Pasal 39 huruf (b) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam,dengan hak ex officio yang dimiliki hakim, Majelis Hakim akan mengambilpertimbangan sendiri dengan menghukum Pemohon untuk membayar mutahkepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).2.

Pemohon memiliki fisik yang sehat dan sempurna, juga tidak memilikitanggungan serta memiliki potensi untuk mendapat penghasilan tambahan.Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan tetap mengacupada prinsif keadilan, kepatutan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukumsecara ex Officio patut menghukum Pemohon untuk membayar nafkah..

Namun menurutMajelis Hakim, hal ini masih termasuk ke dalam ruang lingkup ex officio Hakim,sebagaimana yang dinyatakan oleh A. Mukti Arto dalam bukunya yang berjudulPenemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan Buku Kedua Hal. 232,yang la nyatakan bahwa hak ex officio hakim merupakan tanggungjawab dantugas hakim yang salah satu ruang lingkupnya adalah untuk membantu parapencari keadilan untuk mendapatkan keadilan.

Hal sebagaimana tersebut diatas juga dijamin oleh ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undangundang Nomor48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman juncto Pasal 229 KompilasiHukum Islam, yang mewajibkan hakim secara ex officio untuk menggali,mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalammasyarakat serta Pasal 4 ayat (2) Undangundang Nomor 48 Tahun 2009Tentang Kekuasaan kehakiman yang secara ex officio juga mewajibkan hakimuntuk membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeraskerasnyamengatasi