sekarang sudah 2 (dua)bulan lebih lamanya, dan selama kurun waktu tersebut Penggugat dengan Tergugattidak pemah lagi bertemu dan tidak saling menghiraukan lagi seolah kedua belahpihak saling melupakan, sehingga sangat sulit dirukunkan lagi;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara cerai gugatdengan alasan syiqaq atau perselisihan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan pembahan

Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Marosdiperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai PencatatNikah di mana Penggugat dan Tergugat tempat kediaman dan kepadaPegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugatdilangsungkan;Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A Undangundang Nomor 50 Tahun2009 tentang pembahan

aqilbaligh.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkandengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan Pemohon Il yangdilaksanakan pada tanggal 08 Maret 1998 di Kecamatan LembangKabupaten Bandung Barat adalah sah menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah denganUndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan pembahan

49UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 yangberwenang menangani perkaraini adalah Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan relaas Panggilan bahwa Termohonbertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sambas, sehingga berdasar ketentuanPasal 66 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama, sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan pembahan

pasal 116 huruf (f ) KompilasiHukum Islam ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas dan Pemohon dengan Termohon belum pemah bercerai,maka petitum permohonan Pemohon menjatuhkan thalak satu afitersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itudapat dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perceraian danmemenuhi Pasal 72 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang UndangNomor 3 Tahun 2006 dan pembahan

Penetapan No.124/Pdt.P/2020/PA.NphMenimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah denganUndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan pembahan keduanyaUndangUndang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbuldalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;Memperhatikan pasalpasal dari peraturan perundangundanganyang berlaku dan hukum syara yang berkenaan dengan perkara ini.MENETAPKAN1

sah, serta gugatan tersebut tidak melawan = Soe gthukum Oleh karena itu Tergugat hams dinyatakan tidak hadir beratisan.dan haknya untuk membantah dalil gugatan Penggugat hams dinyatakan pula sudah lepas.Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pemah hadir dan secara hukum dapatdikategorikan sebagai pengakuan terhadap isi dalil gugatan Penggugat, akan tetapi demimemenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemmerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal76 ayat (1) UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai pembahan

118Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karana Termohon tidak pernah hadir dalampersidangan, maka hams dinyatakan Termohon telah lalai dan tidakmenghargai persidangan Majelis, dan segala hal yang menjadi hakhaknyayang merupakan kewajiban Pemohon sebagai akibat dari dikabulkannyaperkara aquo hams dikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undangundang Nomor: 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan pembahan

Banding tidak diberikan waktu yang cukup untuk memberikansanggahan/tanggapan terhadap pemberitahunan temuan hasil sebagaimanaketentuan Pasal 27 ayat (4) (b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor :199/PMK.03/2007 yakni untuk Pemeriksaan Lapangan adalah tujuh hari kerjadimana Pemberitahuan Temuan Hasil Pemeriksaan dikirimkan kepada PemohonBanding tertanggal 11 Mei 2009 dan Surat Ketetapan diterbitkan tanggal 15 Mei2009;Bahwa Pemohon Banding tidak diberikan kesempatan untuk membahas dengantim pembahas dalam Pembahan

ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) hurufc Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugatdengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa karena perkara aquo termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan pembahan

tahun 9 (Sembilan) bulan lebih lamanya, dan selama kurun waktu tersebutPenggugat dengan Tergugat tidak pemah lagi bertemu dan tidak salingmenghiraukan lagi seolah kedua belah pihak saling melupakan, sehingga sangatsulit dirukunkan lagi;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara cerai gugatdengan alasan syiqaq atau perselisihan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan pembahan

mengadili, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) sertapenjelasan Pasal 49 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolutePengadilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 Ayat (1) dan(2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan pembahan

Pemohon dan Termohon serta kepadaPegawai Peneatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Pemohon dan Termohondilangsungkan unmk dicatat daiam daftar yang telah disediakan untuk itu.Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh Pemohon.maka oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuaidengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 serta pembahan kedua dengan UndangUndang

sekarang sudah 5 (lima)bulan lamanya, dan selama kurun waktu tersebut Penggugat dengan Tergugat tidakpemah lagi bertemu dan tidak saling menghiraukan lagi seolah kedua belah pihaksaling melupakan, sehingga sangat sulit dirukunkan lagi;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara cerai gugatdengan alasan syiqaq atau perselisihan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan pembahan

hukum Islam, permohonan Pemohon dan Pemohon Il dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan AgamaSibuhuan Nomor 336/Padt.P/2019/PA.Sbh tanggal 05 Maret 2019 yang telahmemberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara prodeo, makapara Pemohon dibebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini;Menimbang bahwa dengan diberikan izin kepada para Pemohon untukberperkara secara prodeo, maka berdasarkan pasal 60 huruf (b)Undangundang nomor 50 tahun 2009 tentang pembahan

Kompilasi hukum Islam, permohonan Pemohon dan Pemohon Il dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan AgamaSibuhuan Nomor 333/Pdt.P/2019/PA.Sbh tanggal 05 Mei 2019 yang telahmemberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara prodeo, makapara Pemohon dibebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini;Menimbang bahwa dengan diberikan izin kepada para Pemohon untukberperkara secara prodeo, maka berdasarkan pasal 60 huruf (b)Undangundang nomor 50 tahun 2009 tentang pembahan

rukun dalam rumah tangga.Menimbang, bahwa berdasarkan dalil nagli dan peraturanperundangundangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan faktafaktasebagaimana tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untukmemutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di mukadan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan pembahan

agama Islam,pekerjaan lbu Rumah Tangga,tempattinggal di XxxxxxxxxxxxDesa Triharjo Kecamatan SlemanKabupaten Sleman;sebagaiTermohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengarkan keterangan Pemohon, Termohon dan calon istri kKeduaPemohon serta memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama SlemanNomor715/Pdt.G/2016/PA.Smn dengan pembahan

alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf ( b ) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf ( b ) Kompilasi HukumIslam, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05Oktober 1991, telah terpenuhi. oleh karenanya permohonan Pemohon patutdikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (2)Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pembahan

4 80/S DM. 200322/2008 tanggal IT Jttni 200S tentang Strok fur Organisasi dan Tata KerjaPerum Pegadaian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan DireksiNomor2105/SDM.200322/2009 tanggal 09 April 2010 tentang Pembahan Kctiga atasPeraturan Direksi Perum Pegadaian Nomor: 1480/SDM.200322/2008 tanggal 11 Juni 2008tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perum Pegadaian juncto Peraturan DireksiNomor:979/PSDMBK.200322/2012 tanggal 03 Juli 2012 tentang Struktur Organisasi danTata Kerja PT PEGADAIAN