kalaupelaksanaannya tidak dipungut biaya (gratis) karena telahdibiayai oleh APBN Pertanahan Tahun Anggaran 2008 danhal itu telah ditegaskan lebih lanjut berdasarkan SuratPemberitahuan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajodengan nomor : 3009053.17 tanggal 05 Mei 2008 yangditujukan kepada Seluruh Kepala Desa yang akanmelaksanakan Program Administrasi Pertanahan (PRONA)pada tahun 2008, termasuk terdakwa selaku Kepala DesaSogi bahwa pelaksanaan Program Administrasi Pertanahan(PRONA) tahun 2008 tidak ada pungutan

Bakri (Kepala DesaWatankalola) dan Tenri Tura (Kepala Lawatanae)melakukan pungutan biaya pengukuran kepada setiapmasyarakat pemohon per bidang sebesar Rp 350.000,dengan alasan untuk biaya administrasi ;Bahwa jumlah pembayaran yang berhasil dipungut dalamkegiatan Program Administrasi Pertanahan (PRONA)tersebut dari 43 masyarakat pemohon seluruhnya sebesar Rp14.800.000, (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah)dengan perincian dari Muh.

Bakri (Kepala DusunWatankalola) sebesar Rp 10.050.000, (sepuluh juta limapuluh ribu rupiah) dan Rp 4.750.000, (empatjuta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Tenri Tura(Kepala Desa Lawatanae), lalu uang hasil pungutan darisetiap masyarakat pemohon tersebut disetor kepadaZainuddin (Kaur Pemerintahan Desa Sogi), lalu Zainuddinmenyerahkan seluruh uang hasil pungutan dari setiapmasyarakat pemohon Program Administrasi Pertanahan(PRONA) tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwamempergunakan uang

ada dilakukan pungutan lainnya diluar PNBP tetapiuntuk PPAT ada dilakukan pungutan yaitu pungutan dana taktis dan pungutanfee.

Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu sejak kapan pungutan tersebut mulaidilakukan tetapi sejak Saksi ditempatkan pada bagian loket pada bulan april2016 barulah Saksi tahu ada dilakukan pungutan dana taktis dan dana feepada kantor BPN Kota Sorong.

umum tidak ada dilakukan pungutan lainnya diluar PNBP tetapiuntuk PPAT ada dilakukan pungutan yaitu pungutan dana taktis dari PPAT.Bahwa Saksi menerangkanmengetahui adanya pungutan dana taktis dariPPAT dikantor BPN Kota Sorong yaitu sejak tahun 2016 yang disetor kepadaTerdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti selaku Bendahara Penerima KantorBPN Kota Sorong.

Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu berapa yang dibayarkan pemohonkarena yang lebih tahu adalah bendahara Terdakwa Niken NurhalidaRahmadanti.Halaman 44 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2019/PN Mnk Bahwa Saksi menerangkan pungutan yang dilakukan kepada masyarakatumum tidak ada dilakukan pungutan diluar PNBP akan tetapi untuk PPAT adadilakukan pungutan yaitu pungutan dana taktis.

umum tidak ada dilakukan pungutan lainnya diluar PNBP tetapiuntuk PPAT ada dilakukan pungutan yaitu pungutan dana taktis dari PPAT.

Lalu disuruhmengedarkan kepada warga pendatang bagi yang sanggup disuruh mengisisedangkan bagi yang tidak sanggup tidak mengisi formulir ;Bahwa tidak ada sangsi bagi warga yang tidak mengisi formulir tersebut ;Bahwa terdakwa sudah pernah melakukan pungutan dan terdakwa baru pertamakali melakukan pungutan untuk memperpanjang bagi lakilaki dikenakan Rp.50.000,00.(lima puluh ribu rupiah) dan Perempuan dipungut Rp. 30.000,00.

(tigapuluh ribu rupiah) ;Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN BIi.Bahwa terdakwa telah melakukan pungutan terhadap 17 orang warga dan uanghasil pungutan tersebut sudah masuk sejumlah Rp 1.300.000,00.

(satu juta tigaratus ribu rupiah);Bahwa pungutan tersebut tidak resmi ;Bahwa yang memerintahkan saksi untuk melakukan pungutan kepada wargapendatang adalah saksi Dahlan;Bahwa saksi mendapat blanko dari saksi Dahlan;Bahwa jumlah penduduk di kampung Sudihati sekitar 250 orang ;Bahwa terdakwa mengetahui sejak tahun 2015 sudah tidak melakukan pungutanlagi;Bahwa yang menyuruh mengadakan formulir atas perintah saksi Dahlan ;Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan pungutan kepada warga ;Bahwa terdakwa

yang dilakukan diBanjar Sudihati Desa Kintamani dimana pungutan tersebut tidak dapatdibenarkan karena tidak ada aturan secara adat (Perarem Adat) yangmemperbolehkan adanya pungutan tersebut ; Bahwa berdasarkan Perdes Kintamani Nomor 2 tahun 2015, tanggal 8 Mei2015 tentang pungutan Desa pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bentukPungutan Desa adalah iuran yang dipungut atas dasar musyawarah mufakatsesuai dengan tingkat kemampuan anggota masyarakat ; Bahwa tidak diperlukan rekomendasi Kelian Banjar Dinas

(satu juta tiga ratus riburupiah) dari keterangan terdakwa telah melakukan pungutan terhadap 17 orangwarga dan uang hasil pungutan tersebut sudah masuk sejumlah Rp 1.300.000,00.(Satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan keterangan kedua saksi Mohamad Fajar untukmengurus 3 (tiga) warga agar dapat diterima menjadi warga Desa Sukahati dansaksi H. Halilul Rahman telah memberikan 3 (tiga) amplop yang masingmasingberisi uang sejumlah Rp.250.000,00.

Stiker E.009147, Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No. KO3661/2003,IUP No. 05.02.01.0573.0460 dan SPI No. 02.02.0570.08.03661 untuk KM.JAYA 01 dari PT. Bintang Lautan Jaya.2. Stiker E..009148, Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No.K03662/2003, IUP No. 05.02.01.0573.0460 dan SPI 02.02.0570.08.03662untuk KM. JAYA 02 dari PT. Bintang Lautan Jaya.3. Stiker E..009168, Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No.K03663/2003, IUP No. 05.02.01.0573.0460 dan SPI 02.02.0570.08.03663untuk KM. JAY A 03 dari PT.

Stiker ..009170, Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No.K03664/2003, untuk KM. JAYA04.Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 1332 K/Pid/20075. Stiker E..009169, Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No.K03665/2003, IUP No. 05.02.01.0573.0460 dan SPI 02.02.0570.08.03665untuk KM. JAYA 05 dari PT. Bintang Lautan Jaya.Bahwa ke5 (lima) Dokumen tersebut diatas diperoleh Terdakwa Il.AHMAD KOMARUDDIN als.

No. 1332 K/Pid/20071 (satu) lembar Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No. K03661/2003 tanggal 16 Juni 2003.2. 1 (satu) lembar Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No. K03662/2003 tanggal 16 Juni 2003.3. 1 (satu) lembar Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No. K03663/2003 tanggal 16 Juni 2003.4. 1 (satu) lembar Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No. K03664/2003 tanggal 16 Juni 2003.5. 1 (satu) lembar Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No. K03665/2003 tanggal 16 Juni 2003.

Stiker E.009147, Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No. KO3661/2003,IUP No. 05.02.01.0573.0460 dan SPI No. 02.02.0570.08.03661 untuk KM.JAYA 01 dari PT. Bintang Lautan Jaya.2. Stiker ..009148, Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No.K03662/2003, IUP No. 05.02.01.0573.0460 dan SPI 02.02.0570.08.03662untuk KM. JAYA 02 dari PT. Bintang Lautan Jaya.3. Stiker E..009168, Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No.K03663/2003, IUP No. 05.02.01.0573.0460 dan SPI 02.02.0570.08.03663untuk KM. JAYA 03 dari PT.

Stiker ..009170, Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No.K03664/2003, untuk KM. JAYA04.5. Stiker E..009169, Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan No.K03665/2003, IUP No. 05.02.01.0573.0460 dan SPI 02.02.0570.08.03665untuk KM. JAYA 05 dari PT. Bintang Lautan Jaya.Bahwa ke5 (lima) Dokumen tersebut di atas diperoleh Terdakwa I.AHAMAD KOMARUDDIN als. RUDI, SE dari saksi HARPANI bin JAFARABDULLAH yang dibeli dari ALI UDIN (DPO) seharga Rp.4.000.000, (empatHal. 9 dari 19 hal. Put.

sejumlah uang di luaryang diatur dalam undangundang atas pemanfaatan barang milik daerah yaitukepada para pedagang yang berualan di los dan bedak yang berada diHalaman 4 dari 58 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUSTPK/2021/PT SBYlahan Pasar Kronong milik Pemerintah Kota Probolinggo dan tidak menyetorkanuang hasil pungutan tersebut ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggobertentangan dengan Pasal 32 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 79 ayat

Karena khawatir dantakut tidak boleh berjualan di Pasar Kronong, sehingga para pedagangtersebut dengan terpaksa bersedia untuk membayarkan sejumlah uangyang diminta dan disampaikan oleh Terdakwa.Halaman 6 dari 58 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUSTPK/2021/PT SBYPerbuatan Terdakwa bersama saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. yangmelakukan pungutan terhadap para pedagang di Pasar Kronong atau yangdisebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yangdiatur dalam peraturan perundangundangan adalah

tidak dibenarkan danbertentangan dengan :Pasal 32 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 TentangPengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa:Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebutnama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diaturdalam undangundang.Bahwa adapun rincian jumlah pungutan uang yang berhasil ditarik dandikumpulkan dari masingmasing para pedagang baik yang diterimaoleh Terdakwa maupun saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. adalahsebagai

:Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebutnama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diaturdalam undangundang.Bahwa adapun rincian jumlah pungutan uang yang berhasil ditarik dandikumpulkan dari masingmasing para pedagang baik yang diterima olehTerdakwa maupun saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. adalah sebagai berikut :No.

Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yangmenyatakan bahwa :Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebutnama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diaturdalam undangundang.Bahwa adapun rincian jumlah pungutan uang yang berhasil ditarik dandikumpulkan dari masingmasing para pedagang baik yang diterima olehTerdakwa maupun saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. adalah sebagai berikut :No.

pajak sejak bulan Januari sampai dengan Desember2008 kepada terdakwa, padahal seharusnya uang potongan atau pungutan pajak tersebutdisetorkan oleh YANUAR sebagai bendahara pengeluaran ke bank penerima atau Kantor Pos,namun karena terdakwa memintanya sehingga bendaharabendahara pembantu ada yangmenyerahkan uang potongan atau pungutan pajak kepada YANUAR sebagai bendaharapengeluaran dan ada yang diserahkan kepada terdakwa, kemudian YANUAR sebagai bendaharapengeluaran juga menyerahkan sebagian uang

potongan atau pungutan pajak kepada terdakwadan sebagian ada yang disetorkan ke bank penerima atau Kantor Pos, namun ternyata uangpotongan atau pungutan pajak yang diterima oleh terdakwa tersebut tidak disetorkan kekas negara melalui bank penerima atau Kantor Pos dan pada bulan Desember 2008,terdakwa bersamasama dengan YANUAR telah menyerahkan uang potongan ataupungutan pajak kepada EMY FALUPI (telah meninggal dunia) yang saat itu bekerja sebagaipegawai bagian keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah

potongan atau pungutan pajak kepada terdakwadan sebagian ada yang disetorkan ke bank penerima atau Kantor Pos, namun ternyata uangpotongan atau pungutan pajak yang diterima oleh terdakwa tersebut tidak disetorkan ke kasnegara melalui bank penerima atau Kantor Pos dan pada bulan Desember 2008, terdakwabersamasama dengan YANUAR telah menyerahkan uang potongan atau pungutan pajak kepadaEMY FALUPI (telah meninggal dunia) yang saat itu bekerja sebagai pegawai bagian keuanganSekretariat Daerah Pemerintah

uang potongan atau pungutan pajak kepada terdakwa dan sebagian lagidisetorkan ke bank penerima atau kantor Pos.Bahwa, ternyata uang potongan atau pungutan pajak yang diterima oleh terdakwa tidakdisetorkan ke kas Negara melalui Bank penerima atau kantor Pos dan pada bulanDesember 2008, terdakwa bersamasama dengan Yanuar Pribadi Bin Asmawi Umar telahmenyerahkan kepada Emy Palupi (telah meninggal dunia) yang saat itu bekerja sebagaipegawai bagian keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Palembang

Aksi Pungutan Liar dimaksud telah terjadi berulangkali dengan korban beberapa para Sopir Truk yang melintasi tempat kejadianperkara, masingmasing dari Sopir Truk itu pula telah dipungut Uangnya antaraRp.10.000, (Sepuluh Ribu Rupiah) sampai dengan Rp.20.000, (Dua Puluh RibuRupiah) perTruk dengan Pembagian Tugas yakni, terdakwa selaku KetuaSERIKAT MERAH KUNING yang mempunyai peran sebagai Pengawas danPenerima Uang hasil Pungutan Liar, sedangkan terdakwa Il bersama denganterdakwa Ill bertugas sebagai

Orang yang menghentikan laju Sopir Truk agar Trukpara Sopir Angkutan Batubara berhenti dan memberikan ancaman kekerasanserta menarik Uang Pungutan Liar untuk diserahkan kepada terdakwa , kemudianterdakwa IV mempunyai tugas sebagai pencatat Nomor Plat Kendaraan Truk yangtelah menyetorkan Uang Pungutan Liar tersebut dan juga sebagai orang yangmenempelkan Stiker MERAH KUNING di salah satu bagian Truk yang ikut dalampenyetoran kepada para terdakwa itu.

Pendapatan atas pungutan liar yangdilakukan oleh para terdakwa itu berkisar Rp.350.000, (Tiga Ratus Lima PuluhRibu Rupiah) sampai dengan Rp.400.000, (Empat Ratus Ribu Rupiah) permalamnya, dengan pembagian hasil yaitu 30% (Tiga Puluh Persen) dari hasilPungutan Liar itu dibagikan kepada terdakwa Il, terdakwa Ill, dan terdakwa IV, lalu20% (Dua Puluh Persen) dari hasil itu mereka pergunakan untuk membelikannyaHalaman 6 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.B/2017/PN Mremakanan, dan minuman, dan sisa dari Uang

Pungutan Liar tersebut sebanyak50% (Lima Puluh Persen)nya diambil oleh terdakwa selaku Pemimpin dariSERIKAT MERAH KUNING tersebut.

Sampai pada akhirnya perbuatan yang tidakpantas dilakukan oleh para terdakwa tersebut pun berakhir sewaktu saksi FAJRINASROR Bin KAMIRO bersamasama dengan saksi FERLINZA Bin ZULKIPNI,saksi SONI ARSON Bin AMIR HUSIN, sdr.GUNTUR ALAM, sdr.AWANG, dan jugasdr.RIKl, yang kesemuanya adalah Anggota Kepolisian Mapolres Muara Enimyang juga selaku Satuan SABER PUNGLI (Sapu Bersih Pungutan Liar) dari pihakMapolres Muara Enim melakukan Observasi atas Pungutan Liar dimaksud lalumengutus saksi FERLINZA Bin ZULKIPNI

pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Cimanuk tepatnya di lampu merah daerahMaktal telah mengamankan terdakwa;Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya calo penumpangyang meminta uang yang terjadi di daerah tersebut ;Bahwa benar pada saat saksi mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan

liar tersebutsewaktu tidak menjadi sopir;Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menaikan penumpangtersebut kendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ;Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya;Selanjutnya Hakim memperlihatkan barang bukti berupa uang sebesarRp6.000,00 (enam ribu rupiah) pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);Terhadap barang bukti

liar tersebutsewaktu tidak menjadi sopir; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menaikan penumpangtersebut kendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ; Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya;Selanjutnya Hakim memperlihatkan barang bukti berupa uang sebesarRp6.000,00 (enam ribu rupiah) pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);Terhadap barang bukti

laporanmasyarakat yang terganggu dengan adanya calo penumpang yangmenggangu ketertiban umum ; Bahwa benar pada saat diamankan terdakwa dan ditanya oleh PetugasKepolisian, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan calo penumpangtersebut setelah tidak menjadi sopir; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menaikan penumpang kekendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 dan kadangkadang tidak adayang memberi; Bahwa benar terdakwa penghasilan dari pungutan

Menyatakan menurut Hukum bahwa Pengugat telah membayar uang Kompensasi Kepemilikan Sumber daya alam (KSSDA) atau Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batubara dan Mineral ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp.67.123.757.984 (enam puluh tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).3.

Menyatakan sah dan berharga semua dokumen Pembayaran (Aplikasi Setoran/Transfer) yang berhubungan dengan Pembayaran uang kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KSSDA) atau Pungutan Pembangunan Daerah sektor Batubara dan Mineral ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung yang telah dibayar oleh Penggugat sebesar Rp.67.13.757.984 (enam puluh tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), yang rincian pembayaran/penyetorannya

Pipit Mutiara Jaya) No.406/PMJTRK/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010 perihal Pengenaan Pungutan Daerah sebesar 6%dari Harga Jual Batubara/Ton oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, isinya antara lainmenegaskan bahwa pungutan yang dikenakan kepada Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya)bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yangberlaku;13. Bahwa Penggugat (PT.

Pipit Mutiara Jaya) pernah mengirimkan surat No.123/PMJTRK/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 kepada Bupati Tana Tidung, perihal PermohonanPengembalian Pembayaran Pungutan Daerah, namun tidak pernah ditanggapi olehTergugat (Bupati Tana Tidung);Bahwa berbagai upaya telah Penggugat lakukan agar uang yang telah dibayarkan olehPenggugat (PT.Pipit Mutiara Jaya) kepada Tergugat berupa Pungutan PembangunanDaerah Sektor Batubara dan Mineral dapat dikembalikan, namun tidak membuahkan hasildan hingga saat ini uang

Bahwa jika sekiranya saat ini pungutan yang telah dilakukan Tergugat terhadapPenggugat dengan berdasarkan Perda Kabupaten Bulungan Nomor : 5 Tahun 2004selama ini, oleh Gubernur Kalimantan Timur dikatakan bertentangan dengan PeraturanPerundang undangan yang berlaku maka tidak serta merta bahwa dana yang telahdisetorkan Penggugat kepada Tergugat tersebut sebagai pungutan yang tidak sah danmelanggar hukum, dan selanjutnya oleh Penggugat diminta untuk dikembalikan olehTergugat kepada Penggugat ;7.

Gubernur Kaltim kepada Tergugat sebagaimana bukti P.28 tersebut, MajelisHakim berpendapat seharusnya Tergugat segera bertindak atau melakukan tindakan hukum44apabila pungutan yang dilakukannya kepada Penggugat bertentangan atau tidak sesuai denganperaturan dan perundangundangan yang berlaku, terlepas dari dalih pungutan yang dilakukantersebut berdasarkan Perda Kabupaten Bulungan No. 5 Tahun 2004 sebagaimana bukti T.1ataupun Surat dari Pj.

tersebuttidak bertindak hatihati karena tidak memperhatikan peraturan perundangundangan yangterkait dengan pungutan tersebut, bahkan Tergugat tidak mengindahkan Surat GubernurKaltim No.545/203/Ek tanggal 11 Januari 2011 sebagaimana bukti P.28, dimana seharusnyaTergugat segera melakukan langkahlangkah hukum terkait adanya surat tersebut dan bukanbersikeras jika pungutan yang dilakukannya adalah sah karena pungutan tersebut didasarkanatas Perda Kabupaten Bulungan No. 5 Tahun 2004 (bukti T.1) sebagaimana

Kehutanan tersebut tidak dapat dijadikan dasar Pungutan PenggantianNilai Tegakan (PNT) kepada Para Penggugat selaku pemegang Izin IPKdi atas Areal Penggunaan Lain (APL);Halaman 19 dari 46 halaman.

Nomor : P52/MenhutIl/2014tentang Tata Cara Pengenaan Pungutan dan Penyetoran Dana ProvisiSumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Pengganti Nilai Tegakan danGanti Rugi Nilai Tegakan; Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.62/ Menhutll/2014 tentangIzin Pemanfaatan Kayu (IPK); Peraturan Menteri Kehutanan RI.

Putusan Nomor 544 K/TUN/2016Bahwa pungutan Penggantian Nilai Tegakan (PNT)yang dikenakankepada Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di atas ArealPenggunaan Lain (APL) seperti yang dimiliki Penggugat CV.

hakekatnya merupakan pungutan selain pajakyang berasal dari berbagai pungutan yang dikelolah kementerian/lembaga, sehubungan dengan pelayanan yang diberikan kepadamasyarakat, dengan demikian terdapat tegen prestasi secaralangsung yang dapat ditunjuk perwujudan akan adanya pelayananberupa jasa yang diberikan pemerintah;Bahwa dalam teoriteori keuangan negara baik pajak maupunbukan pajak, dikdepankan bahwa diantaranya pemugutan pajakmenuju pada prinsipprinsip perpajaka yang universal yangdiketengahkan

Putusan Nomor 544 K/TUN/201634.35.artinya dengan pembatalan tersebut akibat hukumnya berlaku surut karenaperaturan yang dibatalkan selain bersifat regulatif, juga membebankankewajiban berupa pungutan Pengganti Nilai Tegakan kepada ParaPemohon Kasasi, sehingga dengan demikian Pungutan Pengganti NilaiTegakan yang dilakukan terhadap Para Para Pemohon Kasasi selakupemegang Izin Pemenfaatan Kayu (IPK) di atas Areal Penggunaan Lain(APL) adalah merupakan kewajiban negara untuk mengembalikannya;Bahwa oleh

Kami merasa dirugikan karenaitu sudah merupakan pungutan liar Selain itu pihak sekolah jugakerap mengambil keputusan sepihak yang hanya memikirkankeuntungan pihak sekolah saj, tanpa meminta kesepakatankepada seluruh wali murid. Dan pungutan tersebut, telahmemberikan perngaruh negatif terhadap mental anak, karenaanak ditakuttakuti agar segera membayar, jika nilainya inginaman.

Dan yang menjelaskan masalah pungutan biaya sebesarRp.5000 yaitu.

Kami merasa dirugikan, karena itu) sudahmerupakan pungutan liar," bebernya.Hal 24 dari 44 Hal Putusan Nomor : 496/Pid.B/2018/PN Bgle Selain itu, pihak sekolah juga kerap mengambil keputusan sepihakyang hanya memikirkan keuntungan pihak sekolah saja, tanpameminta kesepakatan kepada seluruh wali murid.e Dan dalam melakukan pungutan tersebut, telah memberikanpengaruh negatif terhadap mental anak, karena anak ditakuttakutiagar segera membayar, jika nilainya ingin aman.e "Jadi anakanak ini pulang dari

Untukmendengarkan alasanalasan dalam dugaan praktek pungutan liaroleh siswa tersebut.e Menurutnya, seharusnya pihak sekolah tidak ada sumbanganSumbangan liar yang membebani siswa, apalagi dewan juga sudahmenganggarkan kebutuhan sekolah sesuai dengan usulan.Kalaupun ada sumbangan harus terukur dan sifatnya tidakmengikat.e "Apalagi soal pungutan 5 ribu itu, seharusnya tidak boleh. Sekolahjuga harus menjaga transparansi kalau ada pembangunan, jangansampai ada indikasi penyalahgunaan keuangan.

Kami merasa dirugikan karena itusudah merupakan pungutan liar Selain itu pihak sekolah juga kerapmengambil keputusan sepihak yang hanya memikirkan keuntunganpihak sekolah saja, tanpa meminta kesepakatan kepada seluruh walimurid. Dan pungutan tersebut, telah memberikan perngaruh negatifterhadap mental anak, karena anak dlitakuttakuti agar segeramembayar, jika nilainya ingin aman. Jadi anakanak ini pulang darisekolah selalu nangis karena takut .9.

Daerah KotaCilegon Nomor 14 Tahun 2006, yang mana dalam Peraturan Daerahtersebut besar pungutan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Rp. 500, (limaratus rupiah) dan 1 (satu) unit mobil sebesar Rp. 1.000, (Seribu rupiah);Bahwa karcis yang dicetak sendiri oleh Terdakwa dan kemudiandigunakan sebagai karcis retribusi untuk memungut parkir di lingkunganRSUD Kota Cilegon oleh CV.

Rawi Jaya Abadi tidak dapat diketahui dengan pasti jumlahpungutan retribusinya, dan kemudian Terdakwa melakukan penyetoranatas hasil pungutan retribusi parkir di lingkungan RSUD Kota Cilegon keHal. 3 dari 35 hal. Put.

No. 76 PK/Pid.Sus/2012Bahwa Terdakwa selama melakukan pengelolaan parkir di RSUD KotaCilegon sejak bulan April Tahun 2007 sampai dengan bulan Desembertahun 2008, telah memperoleh pungutan parkir sebesar Rp.177.515.000,(seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima belas riburupiah), dari hasil pungutan parkir tersebut Terdakwa menyetorkankepada Koperasi Medika Mandiri RSUD Kota Cilegon sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) per bulan selama 21 (dua puluh satu) bulandari bulan April tahun 2007

Rawi Jaya Abadi tidak dapat diketahui dengan pasti jumlahpungutan retribusinya, dan kemudian Terdakwa melakukan penyetoranatas hasil pungutan retribusi parkir di lingkungan RSUD Kota Cilegon keDinas Perhubungan Kota Cilegon sebesar Rp. 500.000.

anggota Para Pemohon menjadi meningkatsangat tinggi, sedangkan anggota Para Pemohon sudah dikenakanpungutan PNBP berupa PSDH dan DR yang notabene merupakanpungutan sebagai pengganti pohon yang ditebang dan pungutan untukreboisasi.

Dengan demikian pungutan PNBP yangHalaman 13 dari 31 halaman.

KewajibanPenggantian Nilai Tegakan (PNT) telah menimbulkan pungutan bergandakarena objek kewajiban PNBP berkalikali dikenakan pungutan mulai dariDana Reboisasi (DR), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) danPenggantian nilai Tegakkan (PNT).Terhadap alasan/anggapan Para Pemohon di atas, Termohon memberikanpenjelasan sebagai berikut:a.

PNBPberupa PSDH dan DR yang notabene merupakan pungutan sebagaipengganti pohon yang ditebang danpungutan untuk reboisasi.

Bahwa yang dimaksud dengan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik darihasil hutan yang dipungut dari hutan negara;c.

SEMBILANG Bulan April 2017 PT.ASDP INDONESIA FERRY (Persro)
dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Sapto Pujud alias sapto
- Uang hasil tangkap tangan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Efran Harefa
- Uang hasil pungutan Sewa Kasur dan tikar sejumlah Rp 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah)
dirampas untuk Negara
6.

SEMBILANGBulan April 2017 PT.ASDP INDONESIA FERRY (Persro).Dikembalikan kepada pemiliknya Uang hasil tangkap tangan Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah)Dikembalikan kepada saksi Efran Harefa Uang hasil pungutan Sewa Kasur dan tikar sejumlah Rp 1.010.000,(satu juta sepuluh ribu rupiah)Dirampas untuk negara.Menetapkan agar terdakwa BAKHTIAR Als TIAR Bin USMAN,membayar biaya perkara sebesar Rp.5 .000, (Lima ribu) Rupiah.Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan olehPenasihat Hukum Terdakwa

AGUS selaku TimSaber Pungli memberitahu saksi diruang makan tersebut.bahwa Operasi Tangkap Tangan tersebut dilakukan terhadap saudaraBAKHTIAR karena adanya dugaan Tindak Pidana Pungutan Liar yangdilakukan oleh saudara BAKHTIAR dengan cara saudara BAKHTIARmelakukan pungutan biaya sewa Kasur dan Tikar kepada PenumpangKapal Roro KMP SEMBILANG.bahwa Kasur dan Tikar yang digunakan oleh para penumpang KMP.Sembilang seharusnya tidak dipungut biaya karena tidak ada Izin dariHal 13 Putusan Nomor 224/Pid.B

Saksi menjelaskan bahwa Operasi Tangkap Tangan tersebutdilakukan terhadap saudara Bakhtiar dilakukan karena adanyadugaan Tindak Pidana Pungutan Liar tentang Penyewaan Kasur danTikar kepada Penumpang Kapal Roro KMP SEMBILANG dan setelahsaksi mengetahui bahwa telah terjadi OTT terhadap SaudaraBAKHTIAR saksi bekerja sebagaimana biasanya.

bagian sedikitpun dari hasilpungutan tersebut;Bahwa terdakwa bekerja di KMP Sembilang karena dimasukan oleh saksiSaid UR selaku mualim KMP Sembilang, bekerja sebagai pembantu Kokidengan tuas tambahan sebagai juru pungut Sewa kasur dan tikar yangdigunakan oleh penumpang;Bahwa benar terdakwa digaji oleh saksi Sapto Pujut;Bahwa saat penangkapan' terdakwa memang belum sempatmenyerahkan uang hasil pungutan malam itu karena sudah ditangkapoleh tim saber pungli sebelum menyetorkan hasil pungutan sewa dankasur

kepada saksi Sapto Pujut;Bahwa terdakwa sudah lama melakukan pungutan kasur tersebut, sudahsatu tahun, dan semua ABK yang jadi saksi mengetahul tindakanterdakwa tersebut atas perintah Safrudin, namun terdakwa tidak ada saksilain Kecuali para ABK KMP Sembilang;Bahwa ada pungutan ruang VIP dan itu dilakukan oleh pekerja lain bukanterdakwa;Bahwa terdakwa tidak mengetahui mana kasur yang inventaris dan manayang milik kantin, namun menurut yang terdakwa alami Semua kasur yangada didalam kapal maupun

VeteranDenpasar ; Bahwa uang tersebut menurut terdakwa adalah uangpengamanan ; Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk sehubungan saat saksimenyetor uang kepada saksi GEDE SUKADA Als WAYANGEMBRONG yang merupakan suruhan terdakwaberjumlahRp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang saat ini sudahdiamankan Polisi dari tangan saksi GEDE SUKADA Als WAYANGEMBRONG dan dapat saksi jelaskan uang tersebut adalah uanghasil pungutan dari 09 Kios / Pedagang di Blok A tempat saksiberjualan juga, uang pungutan

Veteran Denpasar ; Bahwa uang yang saksi setor kepada saksi GEDE SUKADAAls WAYAN GEMBRONG yang merupakan suruhan terdakwaberjumlah Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang saatini Ssudah diamankan Polisi dari tangan saksi GEDE SUKADA AlsWAYAN GEMBRONG dan dapat saksi jelaskan uang tersebutadalah uang hasil pungutan dari 09 Kios / Pedagang di Blok A tempatsaksi berjualan juga, uang pungutan untuk Bulan Juli 2021 tersebutatas permintaan terdakwa secara paksa ; Bahwa para pedagang yang mengontrak

kepada para pedagang di Pasar BurungSatria ; Bahwa pungutan yang dimaksud adalah mengenai distribusisampah,pungutan berupa kebersihan,pemeliharaan jalan; Bahwa pungutan tersebut sudah ada sejak Pasar Satria berdiri; Bahwa di pasar Satria ada kepengurusannya dan Terdakwaadalah pengelolanya dan Terdakwa adalah wakil dari Puri Satriauntuk mengelola pasar Satria tersebut; Bahwa semua padagang yang berjualan di pasar Satria wajibdikenakan iuran tersebut dan para pedagang sudah mengetahuinyaiurannya Rp100.000

Ririn dan untuk di Block A kepada sdr.Badri; Bahwa untuk mengambil uang pungutan dari para koordinator parapedagang pasar burung kesatria terdakwa menyuruh saksi GEDESUKADA Als WAYAN GEMBRONG ; Bahwa GEDE SUKADA Als WAYAN GEMBRONG melaksanakanperintah terdakwa mengambil uang pungutan kepada para koordinatorpedagang adalah tanpa diberi upah oleh terdakwa ;Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 854/Pid.B/2021/PN Dps Bahwa setelah Gede Sukada als Wayang Gembrong mengambil uangdari para koordinator selanjutnya

Andi Hamzah, SH., PenerbitGhalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 377) ;Menimbang, bahwa sebagaimana fakta fakta yang terungkapdipersidangan apabila terdakwa telah melakukan pungutan terhadap paraHalaman 22 dari 28 Putusan Nomor 854/Pid.B/2021/PN Dpspedagang di lingkungan pasar burung Kesatria Block A dan Block C jalanVeteran Kota Denpasar ;Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pungutan kepada parapedagang di Block A dan Block C masingmasing sebesar Rp. 2.500.000, (duaJuta lima ratus ribu

pungutan tersebut adalahkarena untuk memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) DinasPekerjaan Umum Kab.

yang dilakukanantara lain biaya pungutan cetak peta, retribusi namun khusus retribusi hanyaditujukan untuk pengadaan barang dan jasa;Bahwa saksi tahu tentang adanya pungutan biaya penggandaan dokumen danpungutan tersebut ditujukan terhadap rekanan;Bahwa yang memerintahkan panitia untuk melakukan pungutan tersebut adalahKetua ULP Kab.

Pasaman Barat ada 2 (dua) orang;Bahwa pungutan terhadap rekanan tersebut dilakukan oleh panitia;Bahwa masalah anggaran ULP Kab.

Fisik II yang mengumpulkan pungutan tersebutadalah Staf bagian Sekretariat yaitu Sdri.

., pungutan cukai Rp.2.523.000,00Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN GprGolongan A, merk Mansion House Vodka, jumlah liter 25,20, kandungan etilalkohol 2,40%, tarif cukai Rp.13.000,00., pungutan cukai Rp. 327.600,00Golongan A, merk Mansion House Whiskey, jumlah liter 79,80, kandungan etilalkohol 1,60%, tarif cukai Rp.13.000,00., pungutan cukai Rp.1.037.400,00Golongan A, merk Tomi Stanley, jumlah liter 79,80, kandungan etil alkohol4,25%, tarif cukai Rp.13.000,00., pungutan cukai Rp.1.037.400,00Golongan

A, merk Mc Donald, jumlah liter 65,00, kandungan etil alkohol1,20%, tarif cukai Rp.13.000,00., pungutan cukai Rp.845.000,00Golongan C, merk minuman dalam 2 (dua) jerigen @ 25 liter, jumlah liter50,00, kandungan etil alkohol 27,7%, tarif cukai Rp.80.000,00., pungutancukai Rp.4.000.000,00Total Rp.9.770.960,00Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat dilakukan penggerebekandan dilakukan Penyitaan antara lain Minuman diduga MMEA Merk "MansionHouse Vodka" @350 ml tertulis kadar alcohol + 40% tanpa

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN GprBahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.011/2013tanggal 31 Desember 2013 terdapat potensial kerugian Negara berupapungutan cukai yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa UNTUNGBUDIMAN Bin SUKADI yaitu sebesar Rp. 9.770.960, (Sembilan juta tujuhratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah), yaitu denganperincian sebagai berikut:Golongan A, merk Bintang Kuntul, jumlah liter 194,12, kandungan etil alkohol3,93%, tarif cukai Rp.13.000,00., pungutan

cukai Rp.2.523.000,00Golongan A, merk Mansion House Vodka, jumlah liter 25,20, kandungan etilalkohol 2,40%, tarif cukai Rp.13.000,00., pungutan cukai Rp. 327.600,00Golongan A, merk Mansion House Whiskey, jumlah liter 79,80, kandungan etilalkohol 1,60%, tarif cukai Rp.13.000,00., pungutan cukai Rp.1.037.400,00Golongan A, merk Tomi Stanley, jumlah liter 79,80, kandungan etil alkohol4,25%, tarif cukai Rp.13.000,00., pungutan cukai Rp.1.037.400,00Golongan A, merk Mc Donald, jumlah liter 65,00, kandungan

etil alkohol1,20%, tarif cukai Rp.13.000,00., pungutan cukai Rp.845.000,00Golongan C, merk minuman dalam 2 (dua) jerigen @ 25 liter, jumlah liter50,00, kandungan etil alkohol 27,7%, tarif cukai Rp.80.000,00., pungutancukai Rp.4.000.000,00Total Rp.9.770.960,00Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat dilakukan penggerebekandan dilakukan Penyitaan antara lain Minuman diduga MMEA Merk "MansionHouse Vodka @350 ml tertulis kadar alcohol + 40% tanpa dilengkapi pitacukai sejumlah 3 (tiga) kardus @24

Bahwa diperbolehkannya PTN untuk memungut uangpangkal/ pungutan lain pada mahasiswa jalur mandiri telahmelegitimasi dan melahirkan suatu bentuk ketidakadilan yakni padamahasiswa jalur mandiri.

Putusan Nomor 1 P/HUM/201928.29.30.dan tingkat pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi dimasingmasing PTN;Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Permenristekdikti 39/2017 tersebutmerupakan bukti bahwa sesungguhnya Objek Permohonanberkesesuaian dan tidak bertentangan dengan Pasal 76 ayat (3)UU Dikti, yang secara tegas mengatur bahwa pungutan uangpangkal dan/atau pungutan lainnya yang dibebankan kepadamahasiswa baru yang melalui jalur seleksi mandiri, harus tetapmemperhatikan kKemampuan ekonomi mahasiswa,

orang tuamahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya;Walaupun Objek Permohonan memberikan kewenangan kepadaPTN untuk dapat membebani mahasiswa baru jalur seleksimandiri dengan uang pangkal dan/atau pungutan lainnya,namun ketentuan Pasal 8 ayat (2) Permenristekdikti 39/2017menjamin bahwa uang pangkal dan/atau pungutan lain tersebutterjangkau oleh mahasiswa;Adanya jaminan keterjangkauan biaya oleh masyarakat melaluiketentuan Pasal 8 ayat (2) Permenristekdikti 39/2017,merupakan bukti bahwa penyelenggaraan

tegas mengatur bahwa pungutan uangpangkal dan/atau pungutan lainnya yang dibebankan kepada mahasiswabaru yang melalui jalur seleksi mandiri, harus tetap memperhatikankemampuan ekonomi mahasiswa, orangtua mahasiswa, atau pihak lainyang membiayainya;Bahwa meskipun objek permohonan keberatan hak wuji materiilmemberikan kewenangan kepada PIN untuk dapat membebanimahasiswa baru jalur seleksi mandiri dengan uang pangkal dan/atauHalaman 34 dari 38 halaman.

Dalam konteks tersebut, ketentuan bahwa PTNdapat (tidak wajib) memungut uang pangkal dan/atau pungutan lainHalaman 35 dari 38 halaman.

Bulungan No.5Tahun 2004 ;Bahwa berdasarkan Surat Gubernur Kaltim kepadaBupati Tana Tidung No.545/203/Ek tanggal 11 Januari2011 perihal Pungutan Pembangunan Daerah SektorBatubara dan Mineral, sebagai tindak lanjut SuratPenggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) No.460/PMJTRK/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010 perihal PengenaanPungutan Daerah sebesar 6% dari Harga Jual Batubara/Ton oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, isinyaantara lain menegaskan bahwa pungutan' yangdikenakan kepada Penggugat (PT.

Pipit Mutiara Jaya) perhitungkan sejakdibayarkannya uang Pungutan Pembangunan DaerahSektor Batubara dan Mineral yang telah diterimaTergugat ;Bahwa selain itu Penggugat (PT.

Bahwa jika sekiranya saat ini pungutan yang telah dilakukanTergugat terhadap Penggugat dengan berdasarkan Perda KabupatenBulungan Nomor : 5 Tahun 2004 selama ini, oleh Gubernur KalimantanTimur dikatakan bertentangan dengan Peraturan Perundang undanganyang berlaku maka tidak serta merta bahwa dana yang telah disetorkanPenggugat kepada Tergugat tersebut sebagai pungutan yang tidak sahdan melanggar hukum, dan selanjutnya oleh Penggugat diminta untukdikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat ;177.

Pipit Mutiara Jaya Kepada Direktur Pembinaan thaan Mineral dan Batu Bara Nomor : 497/PMJTRK/XI/2010 Tanggal:05 November 2010, Perihal : Pungutan sesuai Perda Kab.

Pipit Mutiara Jaya Kepada DirekturPembinaan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara Nomor : 497/PM)TRK/X1I/2010 Tanggal: 05 November 2010, Perihal : Pungutan sesuai PerdaKab. Bulungan Nomor 5 Tahun 2004, Tentang Kompensasi KepemilikanSumber Daya Alam, dan foto copy Surat dari Direktur PT. PipitMutiara Jaya Kepada Bupati Tana Tidung Nomor : 099/PMJTRK/V/2012 Tanggal: 10 Mei 2012, Perihal : Permohonan PengembalianPembayaran pungutan Daerah, tertanda T2 ;3.

Daftar Hadir Penyampaian RAPERDes Tahun 2013 Desa Trimulyo Kecamatan Jetis pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012.17. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Peraturan Desa Trimulyo Nomor : 03 Tahun 2011 Tentang Pungutan Desa tanggal 10 Januari 2011.18. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Peraturan Desa Trimulyo Nomor : 03 Tahun 2012 Tentang Pungutan Desa tanggal 27 Desember 2012.19. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Peraturan Desa Trimulyo Nomor : 03 Tahun 2013 Tentang Pungutan Desa tanggal 30

Bukti kas penerimaan setoran pungutan Larasita ke kas desa (Asli) :a. Nomor 02/155/XII/12 tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp. 29.500.000,- (dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah). b. Nomor 07/155/XII/12 tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).c. Nomor 01/155/I/13 tanggal 22 Januari 2013 sebesar Rp. 5.875.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).d.

Bukti Pengeluaran Kas pengembalian pungutan Larasita :a. Nomor 03 /2263/III/13 tanggal 21 Maret 2013 sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan ada lampiran Berita Acara tertanggal 21 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. SAGIYO, HS.b. Nomor 53 /2263/XII/12 tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).c.

MUJONO yang sudah dilegalisir, beserta lampirannya.13. 1 (satu) buah buku Pemohon Setifikat Konveksi.14. 1 (satu) lembar laporan setoran pungutan program Larasita periode bulan Oktober 2011 s/d November 2012 tertanggal 6 Februari 2013, beserta lampirannya.15. 1 (satu) lembar laporan setoran pungutan program Larasita periode bulan Oktober 2011 s/d Maret 2013 tertanggal 21 Maret 2013, beserta lampirannya.16. 1 (satu) bendel kwitansi penyetoran pungutan dari warga program Larasita.17. 1 (satu)

buah buku catatan setoran pungutan program Larasita.18. 1 (satu) lembar surat proses pendaftaran sertifikat tanah program Larasita (keterangan dari BPN Bantul), beserta lampirannya.19. 1 (satu) buah buku Notulen BPD Trimulyo. 20. 1 (satu) lembar catatan Biaya Larasita Perbidang tertanggal 19 September 2011.21. 1 (satu) buah buku Notulen 2010 / 11.22. 1 (satu) buah buku Notulen rapat 2011.

Pungutan Desa;c. Pengelolaan tanah kas Desa;dandPenataan ruang. Bahwa perbuatan terdakwa H.

Bahwa setiap tahun selalu ada Perdes tentang pungutan .

Yyk.Bahwa selain melakukan pungutan tersebut, terdakwa H.

SAGIYO selaku Ketua ; Bahwa selain melakukan pungutan tersebut, terdakwa H.

Yyk.13. 1 (satu) buah buku Pemohon Setifikat Konveksi.14. 1 (satu) lembar laporan setoran pungutan program Larasita periodebulan Oktober 2011 s/d November 2012 tertanggal 6 Februari 2013,beserta lampirannya.15. 1 (satu) lembar laporan setoran pungutan program Larasita periodebulan Oktober 2011 s/d Maret 2013 tertanggal 21 Maret 2013, besertalampirannya.16. 1 (satu) bendel kwitansi penyetoran pungutan dari warga programLarasita.17. 1 (Satu) buah buku catatan setoran pungutan program Larasita.18. 1