LENTEY dengan OLIE FRANGKY LENTEY tertanggal 8 Mei 1993;1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir surat keterangan hak milik tertanggal 17 Mei 1990;1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir putusan no. 122/Pdt.G/2017/PN.Bit tanggal 27 Febuari 2018;1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir suat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) nomor : B/446/VII/2017/Dit reskrimun, tertanggal 31 Juli 2017;tetap terlampir dalam berkas perkara4.

LENTEY dengan OLIE FRANGKY LENTEY tertanggal 8 Mei1993; 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir surat keterangan hakmilik tertanggal 17 Mei 1990: 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir putusan no.122/Pdt.G/2017/PN.Bit tanggal 27 Febuari 2018: 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir suat pemberitahuanperkembangan hasil penyidikan (SP2HP) nomor : B/446/VII/2017/Ditreskrimun, tertanggal 31 Juli 2017tetap terlampir dalam berkas perkara;4.

Kemudian pada tanggal 6Desember 2016 terdakwa malaporkan korban ke Polda Sulut sesuai denganLaporan Polisi Nomor:LP/1013/XII/2016/Sulut/SPKT, tanggal 06 Desember2016 yang kemudian setelah dilakukan penyelidikan, penyidik mengeluarkanSurat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP)No.B/446/V1I/2017/Dit Reskrimum yang dibuat dan ditandatangani oleh NanangA.A.

Kemudian pada tanggal 6Desember 2016 terdakwa malaporkan korban ke Polda Sulut sesuai denganLaporan Polisi Nomor:LP/1013/XII/2016/Sulut/SPKT, tanggal 06 Desember2016 yang kemudian setelah dilakukan penyelidikan, penyidik mengeluarkanSurat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP)No.B/446/VII/2017/Dit Reskrimum yang dibuat dan ditandatangani oleh NanangA.A.

LENTEY dengan OLIE FRANGKY LENTEY tertanggal 8 Mei1993,1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir surat keterangan hak miliktertanggal 17 Mei 1990, 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisirputusan no. 122/Pdt.G/2017/PN.Bit tanggal 27 Febuari 2018, 1 (satu) lembarfotocopy yang telah dilegalisir suat pemberitahuan perkembangan hasilpenyidikan (SP2HP) nomor : B/446/VII/2017/Dit reskrimun, tertanggal 31 Juli2017, bukti mana telah dilakukan penyitaan dan juga telah diperlihatkan kepadasaksisaksi

LENTEY dengan OLIE FRANGKY LENTEY tertanggal 8 Mei1993;halaman 18 dari 19 halamanPutusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN BitM 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir surat keterangan hakmilik tertanggal 17 Mei 1990; 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir putusan no.122/Pdt.G/2017/PN.Bit tanggal 27 Febuari 2018; 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir suat pemberitahuanperkembangan hasil penyidikan (SP2HP) nomor : B/446/VII/2017/Ditreskrimun, tertanggal 31 Juli 2017;tetap terlampir

Termohon IV juga tidak ada memberikan SuratPemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan kepada Pemohon,sehingga Pemohon merasakan ketidak adilan, ketidak pastian penegakanhukum dan tidak mengetahui pasti proses hukum yang dilakukan olehTermohon IV terhadap terlapor;Bahwa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)merupakan suatu keharusan diberikan oleh Termohon IV kepadaPemohon selaku korban/ pelapor sebagaimana ditegaskan diadalamPERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

,Nomor 21 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM INFORMASI PENYIDIKAN,pada Pasal 6, pasal 11 Ayat (1) huruf a, dan Pasal 11 Ayat (2) yangmenyatakan sebagai berikut:Pasal 6:Surat pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang selanjutnyadisingkat SP2HP adalah surat yang diberikan kepada pelapor/pengadutentang perkembangan hasil penyidikan yang ditandatangani oleh atasanpenyidik;Pasal 11 Ayat (1)huruf a:Informasi penyidikan melalui Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10huruf a, diberikan dalam bentuk SP2HP

yang disampaikan kepada: (a).pelapor/pengadu atau keluarga;Pasal 11 Ayat (2):SP2HP sebagaimana dimasud pada ayat (1) sekurangkurangnyamemuat: (a). pokok perkara, (b). tindakan yang telah dilaksanakanpenyidik dan hasilnya, (c). permasalahan/kendala yang dihadapi dalampenyidikan;Bahwa laporan Pemohon sebagaimana disebutkan dalam SURAT TANDATERIMA LAPORAN POLISI Nomor: STTLP/437/III/2018/SPKT PERCUTtanggal 07 Maret 2018 hingga saat ini sudah berjalan lebih dari 10(sepuluh) bulan namun tidak jelas bagaimana

Berkenaandengan itu tergugat/pembandingmelampirkan Surat dari KepolisianSulawesi Tenggara Resor Bau BauSektor Wolio, Nomor PolB/53/V/2009/Reskrim Sek, tanggal 31Mei 2009, Perihal : SuratPemberitahuan Perkembangan HasilPenyidikan (SP2HP) dan SuratPernyataan yang dibuat oleh Aswar binLa Ode Damiru, tanggal 13 Mei 2009;.

Olehkarena itu alat bukti baru) yang dilampirkantergugat/pembanding dalam memori bandingnya berupaSurat Kepolisian Negara Republik Indonesia DaerahSulawesi Tenggara Resor Bau Bau Sektor Woliodengan /Nomor Polisi > B/53/V/2009/Reskrim Sektanggal 31 Mei 2009 perihal Surat PemberitahuanPerkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tentangdugaan terjadinya tindak pidana memberikanketerangan palsu / sumpah palsu oleh para saksiyang diperiksa pada perkara cerai gugat perkaraNomor 19/Pdt.G/2009/PA.BB.., menurut

, hibah wasiat, menjualatau perbuatan hukum apapun terhadap objek sengketa yang telahbersertifikat atas nama Penggugat tersebut dan juga Penggugat tidakpernah memberikan kuasa kepada siapapun untuk melakukan perbuatanperbuatan hukum apapun terhadap objek sengketa;Bahwa terhadap laporan Penggugat di Kontor Polda Maluku, kemudianPolda Maluku melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan Surat NomorB/66/X/2009/Ditreskrim, tanggal 29 Oktober 2009, perihal: suratpemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP

dijelaskandalam point 4 dan point 5 yang intinya adalah telah terjadi jual beli ternadapobjek sengketa dengan akte Nomor 55/Desemb/1982, tanggal 22 Desember1982, namun dalam surat ini juga tidak dijelaskankan, siapa penjualnyasehingga sama sekali Penggugat tidak mengetahui siapa yang telahmenjual objek sengketa milik Penggugat tersebut;Bahwa dari surat yang dikeluarkan Polda Maluku dengan Nomor B/66/X/2009/Ditreskrim, tanggal 29 Oktober 2009, perihal surat pemberitahuanperkembangan hasil penyidikan (SP2HP

perbuatan hukum dalam bentuk apapunterhadap objek sengketa;Menyatakan Penggugat baru mengetahui bahwa telah terjadi perubahannama dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M 2 Halong tanggal 25 September1982 adalah berdasarkan informasi dari kenalan Penggugat yang bekerja diKantor Pertanahan Kota Ambon dan mengetahui Akte Jual Beli Nomor 55/Desemb/1982, tanggal 22 Desember 1982 adalah dari Surat Nomor B/66/X/2009/Ditreskrim, tanggal 29 Oktober 2009, perihal: surat pemberitahuanperkembangan hasil penyidikan (SP2HP

Menyatakan Penggugat baru mengetahui bahwa telah terjadi perubahannama dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M 2 Halong tanggal 25 September1982 adalah berdasarkan informasi dari kenalan Penggugat yang bekerja diKantor Pertanahan Kota Ambon dan mengetahui Akte Jual Beli Nomor 55/Desemb/1982, tanggal 22 Desember 1982 adalah dari Surat Nomor B f66/X/2009/Ditreskrim, tanggal 29 Oktober 2009, perihal: suratpemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) yang dikeluarkanPolda Maluku, berdasarkan Laporan

telah mati,mengambil buahnya dan menjualnya kepada pihak laindan sampai sekarang tidak ada gangguan dan gugatandari pihak lain atas penguasaan lahan tersebut ;Bahwa tanggal 10 Nopember 2009 Penggugatmelaporkan SUYONO DKK pada pihak Kepolisian ResortPelalawan karena sudah melakukan pencurian buahsawit milik Penggugat di lahan kaplingan 728,yaitu. tanggal 12 Oktober 2009 ;Bahwa setelah dilakukan penyidikan oleh KepolisianResort Pelalawan dan melalui Surat PemberitahuanPerkembangan Hasil Penyidikan ( SP2HP

BaliWase:ce:zsaeteusaasBahwa Penggugat baru mengetahui jika di atas lahansawitnya telah ada Sertipikat Hak Milik atas namaSAMSI setelah dan diterimanya Surat PemberitahuanPerkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dariKepolisian Resort Pelalawan, sebagaimana yangtelah dituangkan dalam poin 16 tersebut diatas ;Bahwa oleh karena objek sengketa baru Penggugatketahui setelah diterimanya Surat PemberitahuanPerkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dariKepolisian Resort Pelalawan tanggal 24 Februari2010 dan menurut

Kemis (sesuaidengan aslinya) ;Foto copy Surat PemberitahuanPerkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)dari Kepolisian Resort Pelalawan NomorB/ 31 / II / 2010/Reskrim tanggal 24Februari 2010 = atas laporan PolisiPenggugat (sesuai dengan aslinya) ;Foto copy Kwitansi KwitansiPengeluaran Wiwin Safitri/Penggugatuntuk biaya perawatan, pemupukan ataskaplingan sawit Nomor 728 SP.

Menimbang..............Menimbang, bahwa bagi pihak yang tidak ditujusesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (videPerkara Kasus Jalan Sabang No. 1/1994/PK) maka tenggangwaktu) bagi pihak yang tidak dituju dalam hal iniPenggugat ditentukan secara kasuistis, kapan Penggugatmenyatakan obyek sengketa dan =merasa kepentingannyadirugikan atau kapan Penggugat mengetahui secara resmimenurut hukum ;Menimbang, bahwas Penggugat membuktikan barumengetahui sertipikat obyek sengketa berdasarkan Hasilpenyidikan (SP2HP

Selanjutnya diberi tanda bukti TT.1.9;Fotocopy Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari PenyidikPolres Depok tanggal 13 Juni 2019 kepada TT.1! (Williza Ummami) selakuPelapor. Selanjutnya diberi tanda bukti TT.1.10;Fotocopy Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari PenyidikPolres Depok tanggal 10 Juli 2019 kepada TT. (Williza Ummami) selakuPelapor.

Selanjutnya diberi tanda bukti TT.1.11;Fotocopy Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari PenyidikPolres Depok tanggal 7 September 2019 kepada TT.I (Williza Ummami)selaku Pelapor. Selanjutnya diberi tanda bukti TT.1.12Fotocopy Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari PenyidikPolres Depok tanggal 29 Oktober 2019 kepada TT.I (Williza Ummami)selaku Pelapor.

Selanjutnya diberi tanda buktiTT.L.17;Fotocopy Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari PenyidikPolres Depok tanggal 10 Maret 2020 kepada TT.1I (Williza Ummami) selakuPelapor. Selanjutnya diberi tanda bukti TT.1.18;Fotocopy Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari PenyidikPolres Depok tanggal 30 Juni 2020 kepada TT. (Williza Ummami) selakuPelapor.

Selanjutnya diberi tanda bukti TT.1.19;Fotocopy Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari PenyidikPolres Depok tanggal 15 September 2020 kepada TT.I (Williza Ummami)selaku Pelapor. Selanjutnya diberi tanda bukti TT.1.20;Fotocopy Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari PenyidikPolres Depok tanggal 3 November 2020 kepada TT.I (Williza Ummami)selaku Pelapor.

Selanjutnya diberi tanda bukti TT.1.21;Fotocopy Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari PenyidikPolres Depok tanggal 22 Februari 2021 kepada TT.I (Williza Ummami)selaku Pelapor. Selanjutnya diberi tanda bukti TT.1.22;Fotocopy Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari PenyidikPolres Depok tanggal24 Februari 2021 kepada TT.I (Williza Ummami)selaku Pelapor.

Bahwa sehubungan dengan laporan tersebut Kepolisian kota Prabumulihtelah menerbitkan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan HasilPenyidikan) dengan Nomor: B/501/X1V/2012/Reskrim tertanggal27 Desember 2012 yang mana dalam SP2HP tersebut pada angka 2. hurufHalaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 135 K/TUN/2014c. Point 1 didapati keterangan bahwa SHM Penggugat telah dialihkan/peralihan hak menjadi atas nama Drs.

MKNyang dalam SP2HP disebut sebagai Notaris yang membuat akta jual beliantara Penggugat dan Drs.

Bahwa permintaan Penggugat kepada Tergugat agar berkenanmemberikan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tanah didaerah Kecamatan Talang Kelapa dengan mengembalikan uangpembelian maupun biaya pengerjaan lahan mengingat ketidak mampuanHalaman 10 dari 31 hal.Put.No.121/PDT/2018/PT.PLG.Penggugat untuk melunasi pembelian tanah tersebut lalu di laporkan kePolisi apakah ini akan berakibat perbuatan melawan hukum bagiPenggugat.Bahwa berdasarkan SP2HP/278.B/IX/2017/Ditreskrimum tanggal 11September

), setelah SP2HP itu dikeluarkan pihak Polda, barulahTergugat berniat untuk menjualkan tanah tersebut kepada pihak lain.Pada tanggal 18 Oktober 2017 dengan terpaksa karena hutang terusbertambah terus, baik kepada sanak keluarga maupun kepada pihakHalaman 12 dari 31 hal.Put.No.121/PDT/2018/PT.PLG.bank sehingga Tergugat terpaksa menjual tanah tersebut kepada TurutTergugat, dengan mengacu pada surat perjanjian atau pernyataanpengguat yang dibuat dan ditulis sendiri oleh penggugat yangmenyatakan akan

Namun waktu yang telah dijanjikan olehPenggugat berlalu begitu saja tidak ada pembayaran;e) pada tanggal 11 September 2017 pihak Polda Sumsel mengeluarkansurat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan(SP2HP), kesimpulan, laporan tersebut tidak dapat dinaikkan keproses penyidikan;Bahwa Biaya Hukum yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untukKantor Hukum/ Pengacara/Advokat dalam HIR/R.Bg tidak dapatdibebankan kepada pihak lawan berperkara, hal ini bersesuaian puladengan Yurisprudensi Mahkamah

Kalidoni Kota Palembang.Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menanggung biaya yangtimbul dalam perkara ini ;Menyatakan putusan serta merta dapat dilaksanakan terlebih dahuluwalaupun ada upaya banding, kasasi atau pun apaya hukum lainnya.Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya (et aequo et bono).Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, TurutTergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI;Bahwa berdasarkan SP2HP/278.B/IX/2017

Bahwa Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yangmengadili perkara a quo terhadap semua dalildalil yang telah diuraikandalam Pokok Perkara dimasukkan juga sebagai bagian dari gugatanRekonvensi;Bahwa Turut Tergugat adalah pembeli yang beretikat baik, terbuktisetelah mengetahui ada Tergugat hendak menjual tanah, Turut Tergugatterlebih dahulu menanyakan masyarakat sekitar tentang tanah dimaksuddan mengecek suratsurat Pernyataan dan Janji Penggugat akanmelunasi hutang pada Tergugat dan SP2HP

Memberitahukan perkembangan penyidikan perkara melalui Surat PemberitahuanPerkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada PelaporSamsinanr Siregar (ic.Pemohon) yaitu antara lain :a. SP2HP Nomor : B/1416a/X/2016/Reskrim tanggal 28 Oktober 2016;b. SP2HP Nomor : B/1416b/X/2016/Reskrim tanggal 17 November 2016;c. SP2HP Nomor : B/629/IV/2017/Reskrim tanggal 25 April 2017;124.

Memberitahukan penghentian penyidikan perkara kepada Pelapor Tonga Sinagasesuai dengan SP2HP Nomor : B/629/IV/2017/Reskrim tanggal 25 April 2017dengan melampirkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/1334.a/IV/2017/Reskrimtanggal 25 April 2017 yang diserahkan kepada Terlapor;5. Memberitahukan Surat Penghentian Penyidikan Perkara kepada Terlapor H.

April 2017 tentang Penghentian Penyidikan Laporan Polisi Nomor :LP/1531/VIII/2016/SU/RESLBH tanggal 16 Agustus 2016, bukti T.I30 sesuaidengan aslinya;Bukti T.I31 : Fotocopy Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPSidik/1334B/IV/2017/Reskrim tentang Perintah Penghentian PenyidikanLaporan Polisi Nomor : LP/1531/VIII/2016/SU/RESLBH tanggal 16 Agustus2016 atas nama Pelapor Tonga Sinaga, bukti T.I31 sesuai dengan aslinya;Bukti T.I32 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan(SP2HP

) Nomor : B/628/IV/2017/Reskrim tanggal 25 April 2017, bukti T.I32sesuai dengan aslinya;Bukti T.I33 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan(SP2HP) Nomor : B/629/IV/2017/Reskrim tanggal 25 April 2017, bukti T.I33sesuai dengan aslinya;Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebutdiatas, Termohon Pra Peradilan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yangdidengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :e Saksi TOAT TANJUNG

Bahwa Penggugat baru mengetahui diatas sebidang tanah tersebut telahdi terbitkan/didaftarkan kembali Sertipikat baru sebagaimana ObjekSengketa, pada saat adanya pemberitahuan perkembangan hasilpenyidikan dari kepolisian Polda Sumatera Selatan sebagaimana Nomor: SP2HP/493/VIII/2019/Ditreskrimum tertanggal 15 Agustus 2019 kepadaPenggugat yang isinya mengatakan bahwa terhadap SHM KepemilikanPenggugat yang diterbitkan Kantor Pertanah Kabupaten Musi Banyuasindidalamnya telah diterbitkan objek sengketa

pemerintahan yang menangani penyelesaian upayaadministratif,8.Bahwa berdasarkan aturanaturan tersebut diatas dikarenakanPenggugat adalah Pihak yang tidak di tuju secara langsung olehkeputusan Tata Usaha Negara tersebut akan tetapi sejakditerimanya/mengetahui mengenai Keputusan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Banyuasin terhadap penerbitan Objek Sengketa1 sampai dengan Objek Sengketa 4 yaitu pada saat adanyapemberitahuan perkembangan hasil penyidikan dari Kepolisian DaerahSumatera Selatan Nomor: SP2HP

Bahwa ternyata kembali Penggugat mendapatkan informasi dariPenyidik Polda Sumsel pada tanggal 15 Agustus 2019 sebagaimanapemberitahuan perkembangan hasil penyidikan dari Kepolisian DaerahSumatera Selatan sebagaimana Nomor : SP2HP/493/VIII/2019/Ditreskrimum yang isinya mengenai telah terjadinya PengembalianBatas atas permintaan penyidik pemeriksa perkara laporan tersebutyang telah dilaksanakan Pada tanggal 03 Mei 2018 oleh BPN KotaPalembang yang juga disaksikan oleh Tergugat dan sebagaimana beritaacara

Bahwa untuk mengetahui perkembangan hasil penyidikan dapatdilakukan dalam bentuk /isan maupun tulisan berdasarkan Pasal 39 ayat(2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian PenangananPerkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia,yaitu:Pasal 39(2) Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan,penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baikdiminta atau tidak diminta secara berkala paling

sedikit 1 kali setiap 1(3) lapocan perkembangan hasil penyidikan dapat disampaikan kepadapihak pelapor baik dalam bentuk lisan atau tertulis;(4) Ketentuan mengenai pemberian waktu SP2HP diatur lebih lanjutdengan Keputusan Kapolri;.

diikat dalam Perjanjian Bersama tentangPutus Hubungan Kerja Pengunduran Diri Karyawan Atas Kemauan KaryawanSendiri Para Penggugat.Bahwa Pihak Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Pengugat dalam Butir12 halaman 2 Gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa PihakTergugat I telah memaksa/ mengintimidasi Para PenggugatBahwa pada tanggal 06 Juli 2010 Para Penggugat oleh Kantor KepolisianSektor Ciawi Kabupaten Bogor Nomor Pol : B/VII/2010/ Sektor tentangPemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan ( SP2HP

Point 2 (h) telah dilakukan Pemeriksaan sebagai TERSANGKA terhadapSaudara DEDI SURYAMAN/ PENGGUGAT alias Dokai dengan Hasilsebagai berikut : DEDI SURYAMAN/ PENGGUGAT mengakui telahmenjual barang berupa Timah jenis rol seberat 20 kg ( duapuluh kilogram) bersamasama dengan MARGONO/ PENGGUGAT ...dst ...4 Setelah Pihak Tergugat menerima Surat tertanggal 06 Juli 2010 dari KantorKepolisan Sektor Ciawi Kabupaten Bogor Nomor Pol : B/VII/2010/ Sektortentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan ( SP2HP

Alternatif 1 : Melanjutkan Surat dari Kantor Kepolisian Sektor CiawiKabupaten Bogor Nomor Pol : B/VI/2010/ Sektor tentang PemberitahuanPerkembangan Hasil Penyelidikan ( SP2HP ) bahwa Para PENGGUGATtelah ditetapkan sebagai TERSANGKA sesuai dengan Kitab UndangUndang Hukum Pidana mulai dari Kantor Kepolisian Sektor CiawiKabupaten Bogor sampai dengan mempunyai kekuatan hukum yangmengikat dan final, ATAUb.

Alternatif 2 : Surat dari Kantor Kepolisian Sektor Ciawi Kabupaten BogorNomor Pol : B/VII/2010/ Sektor ( SP2HP ) tidak dilanjutkan sesuaidengan Kitab UndangUndang Hukum Pidana tetapi penyelesaiannyadengan jalan secara musyawarah untuk mufakat secara bipatrit sesuaidengan Undang Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia.)

Industry BogorFactory atas nama Tunggul Tri Margono dengan lampiran Slip buktipenerimaan gaji karyawan.P2.1 : Surat pengangkatan menjadi karyawan tetap atas nama Tunggul TriMargono tertanggal 31 Maret 1999.p2.2 : Surat pengangkatan menjadi karyawan tetap atas nama Dedi Suryamantertanggal 08 Februari 1985.p3 : Surat pemberian kuasa atas nama Sugiarto frans hartawan, jabatanChief Executive Officer terhadap Ahmad Hermanto jabatan Chief GHROfficer .p4 : Surat pemberitahuan perkembangan hasil Penyidikan ( SP2HP

penyidikan tidak sah;Bahwa, tindakan diam tertuntut yang mengetahui kejadian atau keadaanpenuntut di TKP II dan atau ada perbuatan lain terhadap Penuntut di TKP IIadalah termasuk perbuatan melawan hukum;Bahwa, tertuntut II juga telah menghentikan penyidikan ini secara material,terbukti dengan penyidikan yang lama atau menurunkan status penyidikanmenjadi penyelidikan atau tidak jelas ini penyidikan atau penyelidikan,padahal perkara ini sudah ada Surat Dimulainya Perintah Penyidikan(SPDP); (surat SP2HP

Bahwa faktanya dalam melaksanakan proses penyidikanterhadap dugaan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana dalamLaporan Polisi secara rutin telah diberitahukan perkembanganproses penyidikannya ( SP2HP nya) kepada Pemohon Praperadilanselaku pelapor perkara pidana;c. Bahwa oleh karena itu keseluruhan petitum Pemohon harus jugadinyatakan ditolak karena semua tindakan Para Termohon telahdilaksanakan sesuai dengan ketentuan KUHAP dan tidakmelakukan penghentian penyidikan;Yth.

Bahwa, Termohon 2 telah melakukan penyidikan dalam perkara ini denganwaktu yang lama, padahal sudah ada SPDP ( Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan ) dan SP2HP ( Surat PemberitahuanPerkembangan Hasil Penyidikan ) yang ke III pada tanggal 30 Juni 2019 ;Bahwa, atas tindakan Para Termohon tersebut telah merugikan Pemohonberupa kerugian Materiil sebesar Rp. 150.000.000,00 ( Seratus limapuluhjuta rupiah ) dan Immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,00 ( Lima milyarrupiah ) ;Menimbang, bahwa atas dalil

berkas perkara hasil penyidikan telah dilimpahkan kepada JaksaPenuntut Umum (Kejaksaan Negeri Boyolali) dengan Nomor:B/886/VII/2019/Sek.Bdn pada tangal 16 Juli 2019 dan telah dinyatakanlengkap danselanjutnya tersangka dan barang bukti juga telahdilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum guna disidangkan;Bahwa, dalam melaksanakan proses penyidikan terhadap dugaan tindakpidana pengeroyokan sebagaimana dalam Laporan Polisi, Para Termohonsecara rutin telah diberitahukan perkembangan proses penyidikannya( SP2HP

Bahwa terhadap laporan tersebut diatas pada point 1 PEMOHON telah menerimasurat perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) yang pertamakali dari TERMOHON tertanggal 13 Januari 2010 dan ditindak lanjuti denganklarifikasi secara langsung dengan Penyidik oleh PEMOHON dalam rangkamenanyakan perkara a quo;.

Bahwa Penyidik (TERMOHON) dalam hal ini adalah mewakili dalam KepentinganPUBLIK tentunya sangatlah beralasan hukum jika permasalahan Hukum a quosegera dapat terjawab tidak sampai berlarutlarut (Vide : butir 3 SP2HP tertanggal13 Januari 2010) dengan telah adanya alasan hukum yang jelas terlebih dalampersoalan hukum tersebut selain didukung oleh Putusan Pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap juga telah diperiksanya seorang Ahli Pidana oleh pihakPenyidik Kepolisian Resor Kota Cirebon (Vide : Surat

hukum tetap sehingga PUTUSAN tersebut bisa dijadikanBukti pula dan juga termasuk bukti baru (Novum) yang dimaksud olehTERMOHON.Bahwa alasan tesebut tidak masuk akal dan tidak berdasarkan hukum dariTERMOHON adalah salah satunya Surat Ketetapan Nomor Sp.Tap/30.b/VII/2010/Reskrim, tertanggal 23 Juli 2010 tentang penghentian penyidikan yang diterbitkanTERMOHON tersebut tidak memenuhi syarat Administrasi yang dibenarkan olehhukum yaitu :Tidak adanya SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASILPENYIDIKAN (SP2HP

) terlebih dahulu yang diberitahukan kepada PEMOHONdengan kata lain seharusnya ada SP2HP dulu sebelum adanya SP3;Vide : Pasal 39 ayat (1) Peraturan Kapolri No. 12 tahun 2009 tentang Pengawasandan Pengendalian penanganan perkara Pidana dilingkungan Kepolisian RepublikIndonesia : "Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan,penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak PELAPOR baik diminta atautidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap bulan".TERMOHON pada saat itu telah

aslinya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya tersebut,Temohon hanya mengajukan suratsurat bukti dengan tidak mengajukan saksi, suratsurat bukti mana berupa :181Foto Copy Laporan Polisi Nomor : Lp/22/B/I/2010/JBR/Wil CRB/RESTA CRBtertanggal 9 Januari 2010, atas nama Pelapor FEDERICK RENALDI, yangdiberi tanda T1;Foto Copy Surat KAPOLRES Kota Cirebon Nomor : B/16/I/2010/Reskrimtertanggal 13 Januari 2010, kepada FEDERICK RENALDI, perihalPemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP

tersebut, dan akhirnya berdasarkan bukti permulaan yangcukup dari hasil gelar perkara yang dilakukan Penyidik dariKepolisian Daerah Sumatera Utara maka terhadap diri Penggugat dan Penggugat II telah ternyata ditetapkan sebagai Tersangka, danbahkan Penggugat dan Penggugat II telah pula ditahan olehDIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUTKASUBDIT Ill / JAHTANRAS' sebagaimana Surat NomorB/1547/I1X/2020/Ditreskrimum tanggal 15 September 2020 perihalSurat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP

MdnPOLDA SUMUT KASUBDIT Ill / JAHTANRAS sebagaimana SuratNomor : B/1547/IX/2020/ Ditreskrimum tanggal 15 September 2020,perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan(SP2HP) yang disampaikan kepada Tergugat (Sdr.RUDI HARTONOBANGUN, SE) ;Bahwa dengan berdasarkan pada FAKTA maupun PERISTIWA sertaKEJADIANKEJADIAN yang menyangkut pemutaran pembalikanfakta dari keadaan yang sebenarnya, dimana dengan telahterbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh perbuatanjahat dari Penggugat dan

MdnKRIMINAL UMUM POLDA SUMUT KASUBDIT Ill / JAHTANRAS,sebagaimana Surat Nomor : B/1547/IX/2020/ Ditreskrimum tanggal15 September 2020 perihal Surat Pemberitahuan PerkembanganHasil Penyidikan(SP2HP) dimana Penggugat dan II dengan sengajadan dengan melawan hukum telah terbukti melakukan tindak pidanaPenipuan dan Pengelapan atas uang milik Tergugat hinggamencapai nilai kerugian yang dialami Tergugat lebin kurang sebesarRp.6.000.000.000, (Enam milyar rupiah) sebagaimana bukti LaporanPolisi Nomor : Nomor

MdnoeXadiatur dalam Pasal 378 dan atau 372 KUHPidana,dan bahkan atasPengaduan Tergugat di Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq.Ditreskrimum Polda Sumut terkait dengan adanya perbuatan tindakpidana Penipuan dan Penggelapan yang yang dilakukan olehPenggugat dan Penggugat II terhadap diri Tergugat pihakKepolisian Daerah Sumatera Utara telah melakukan Penahanan,sebagaimana Surat Nomor : B/1547/IX/2020/Ditreskrimum tanggal15 September 2020 Perihal Surat Pemberitahuan PerkembanganHasil Penyidikan(SP2HP)

DitreskrimumPolda Sumuttelah pula melakukan Penahanan terhadapPenggugat dan Penggugat Il, sebagaimana Surat Nomor:B/1547/1X/2020/Ditreskrimum tanggal 15 September 2020 PerihalSurat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ;Bahwa oleh karena secara nyata perbuatan Penggugat danPenggugat II berdasarkan hasil pemeriksaan di Kepolisian DaerahSumatera Utara Cq.

CATUR BAGUS YULIANTO dan Sadr.GALANG FAJAR ANDIKA PUTRA;Bahwa Termohon telah memberitahukan perkembanganhasil penyelidikan ( SP2HP ) kepada keluarga korbanbeberapa kali diantaranya :1) Pada tanggal 3 Juli 2019 mengirim pemberitahuanperkembangan hasil penyelidikan ( SP2HP ) yangHalaman 18 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.Pra/2021/PN Skt2)3)4)))6)7)8)isinya laporan polisi telah diterima dan akanTermohon lakukan penyelidikan;Pada tanggal 20 Juli 2019 mengirim pemberitahuanperkembangan hasil penyelidikan

( SP2HP ) yangisinya Termohon telah melakukan klarifikasiterhadap Sdr.

Marso;Pada tanggal 17 Oktober 2019 mengirimpemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan( SP2HP ) yang isinya memberitahukan bahwalaporan polisi masih dalam proses penyelidikan;Pada tanggal 29 Januari 2020 mengirimpemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan( SP2HP ) yang isinya memberitahukan bahwaTermohon pada tanggal 7 Januari 2020 telahmelakukan konsultasi dengan ahli IT untuk menelitihasil rekaman CCTV yang terpasang di sepanjangJalan KH.

Samanhudi No, 138 Sondakan LaweyanSurakarta namun hasil penelitian rekaman CCTVtidak secara Jelas terbaca;Pada tanggal 30 Mei 2020 mengirim pemberitahuanperkembangan hasil penyelidikan ( SP2HP ) yangisinya memberitahukan bahwa Termohon masihberupaya untuk mengungkap kasus dan sampai saatini untuk pekaranya masih dalam prosespenyelidikan;Pada tanggal 30 September 2020 mengirimpemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan( SP2HP ) yang isinya bahwa Termohon masihberupaya untuk mengungkap kasus diantaranyadengan

mencari saksisaksi yang ada di sekitar TKP;Pada tanggal 26 Oktober 2020 mengirimpemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan( SP2HP ) yang isinya bahwa Termohon padatanggal 3 Juli 2020 telah melakukan interviewterhadap Sdr.

Sofyan alias Sopian dengan pidana penjaraselama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) berkas Laporan Forum Masyarakat Peduli Sidorejotanggal 16 April 2018: Register Surat Masuk Nomor B/1439//IV/2018; Surat Perintah Penyidikan Nomor SpLidik/172/IV/2018/Reskrimtanggal 20 April 2018: Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyidikan (SP2HP)Nomor 811/X/2018/Reskrim tanggal 20 April 2018; Surat Penghentian Penyidikan Nomor S.Tap/172.A/X/2018tanggal 05 Oktober 2018:

Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) berkas Laporan Forum Masyarakat Peduli Sidorejotanggal 16 April 2018; Register Surat Masuk Nomor B/1439//IV/2018; Surat perintan Penyidikan Nomor SpLidik/172/IV/2018/Reskrimtanggal 20 April 2018; Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)Nomor 811/X/2018/Reskrim tanggal 20 April 2018; Surat Penghentian Penyidikan Nomor S.Tap/172.A/X/2018 tanggal05 Oktober 2018; 1 (satu) akta Notulen Rapat yang dihadiri Camat yang di wakiliSekcam:terlampir dalam

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)Kasat Reskrim Polres Bogor Kota Nomor : SP2HP/989/XI/2015/ Reskrimtertanggal 20 Nopember 2015. Membuktikan bahwa proses penyidikanatas laporan dugaan pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu (GirikC. 423) masih berjalan Yang telah dicocokkan dengan aslinya sesuai telahbermetarai secukupnya selanjutnya diberi kode Bukti P60.65.

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)Kasat Reskrim Polres Bogor Kota Nomor : SP2HP/576/VI/2016/ Reskrimtertanggal 10 Juni 2016, Membuktikan bahwa proses penyidikan ataslaporan dugaan pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu (Girik C.423) masih berjalan. Yang telah dicocokkan dengan aslinya sesuai telahbermetarai secukupnya selanjutnya diberi kode Bukti P61.66.

Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan(SP2HP) Kasat Reskrim Polres Bogor Kota Nomor :SP2HP/1012/X/2014/ Reskrim tertanggal 20 Oktober2014. 58Bukti P55Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan(SP2HP) Kasat Reskrim Polres Bogor Kota Nomor :SP2HP/1073/X1/2014/ Reskrim tertanggal 11 Nopember2014. 59Bukti P56Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan(SP2HP) dari Wakil Kepala (WAKA) Polres Bogor KotaNomor : SP2HP/85/II/2015/Reskrim tertanggal 04Februari 2015. 60Bukti P57Surat dari

Kepala Badan ReserseKriminal Polri) Nomor : B/6780/WAS/X1/2015/ Bareskrim.tertanggal 4 November 2015. 63 Bukti P60Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan(SP2HP) Kasat Reskrim Polres Bogor Kota Nomor :SP2HP/989/X1/2015/ Reskrim tertanggal 20 Nopember2015.

penggugat telah melakukan pelaporan pidana kepadatergugat, dari laporan tersebut pihak Kepolisian telah melakukanpemeriksaan setempat, dimana tidak ditemukan adanya kesalahan baikdalam penggalian, pemasangan pondasi maupun pemasangan cakar ayamtegasnya tidak ditemukan adanya kesalahan konstrusi sebagaimanadituduhkan kepada tergugat, itu sebabnya dari laporan tersebut pihakKepolisian POLDA SULSELBARAT mengentikan pemeriksaan denganmengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan(SP2HP

Hasil Penyelidikan (SP2HP) No. B/447.A2/V1/Ditreskrimum, dimana isi darisurat tersebut dengan tegas menyatakan Perkara yang dilaporkan TidakDapat Ditindak Lanjuti Ke Polres Penyelidikan karena hasil penyelidikandan gelar perkara penyidik mendapat fakta sebagai berikut:Halaman 17 dari 32 halama Putusan Nomor 205/PDT/2018/PN.MKSa) Bahwa laporan diadukan oleh Lk.

No. 5 Kota Makassar;Dengan adanya laporan yang keliru dari penggugat tersebut ituberarti bahwa penggugat telah mencemarkan nama baik tergugat,itu sebabnya tergugat Yongki dan Lili (Suami istri) sangat merasatertekan dan merasa tercemar nama baiknya;Bahwa sebelum kepolisian memberikan kesimpulan bahwa tidakada perbuatan melawan hukum dalam pembangunan rumah milikGo Nawis als Yongki, maka terlebin dahulu pihak Kepolisianmelakukan pemeriksaan lapangan bahwa mendapat masukan dariahli, itu. sebabnya SP2HP

Bahwa bahwa fakta yang terjadi bahwa apa yang dilaporkan oleh paratergugat rekonvensi tersebut terhadap penggugat rekonvensi sangat jauhdari yang sebenarnya (bertentangan dengan fakta hukum yangsebenarnya) itu sebabnya sehingga pihak Kepolisian Polda SulselBaratmengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan(SP2HP) No. 447.A2/VI/2016/Ditreskrimum, dimana isi dari Surat tersebutHalaman 24 dari 32 halama Putusan Nomor 205/PDT/2018/PN.MKSdengan tegas menyatakan Perkara yang dilaporkan

Bahwa dengan keluarnya SP2HP tersebut diatas membuktikan bahwa apayang dituduhkan oleh para tergugat rekonvensi tidak terbukti adanya;7.

WEST POINTTERMINAL (TERMOHON IV);Bahwa berdasarkan atas Surat Pemberitahuan Perkembangan HasilPenyidikan (SP2HP) Nomor : B/93/VIII/2016/Ditreskrimum tertanggal25 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Kriminal UmumKepolisian Daerah Kepulauan Riau (Ditreskrimum Polda Kepri)menyatakan telah menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) atasnama Tersangka YE ZHIJUN Komisaris Utama PT. WEST POINTTERMINAL (TERMOHON VI) dan Tersangka FENG ZHIGANG ks.Direktur Utama PT.

WEST POINT TERMINAL (TERMOHON II);Bahwa berdasarkan atas Surat Pemberitahuan Perkembangan HasilPenyidikan (SP2HP) Nomor : B/143/XII/2016/Ditreskrimum tertanggal 7Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Kriminal UmumKepolisian Daerah Kepulauan Riau (Ditreskrimum Polda Kepri)Halaman 29 dari55 halaman Penetapan No. 846/Pdt.P/2017/PNBtm.18.19.20.menyatakan tanggal 9 Nopember 2016 telah dilakukan gelar perkara diRowassidik Bareskrim PolriJakarta yang dipimpin oleh KOMBESPOL.

Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)Nomor: B/56/V/2016/ Ditreskrimum tertanggal 9 Mei 2016 yang dikeluarkanoleh Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau(Ditreskrimum Polda Kepri), selanjutnya diberi tanda T.V & T.VII7;8.

Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)Nomor: B/93/VIII/2016/ Ditreskrimum tertanggal 25 Agustus 2016 yangdikeluarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian DaerahKepulauan Riau (Ditreskrimum Polda Kepri), selanjutnya diberi tanda T.V &T.VII9;10.

Polda Kepri), selanjutnya diberi tanda T.V &T.VII13;14.Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)Nomor: B/143/IX/2017/ Ditreskrimum tertanggal 15 September 2017 yangdikeluarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian DaerahKepulauan Riau (Ditreskrimum Polda Kepri), selanjutnya diberi tanda T.V &T.VII14;15.Fotocopy Harian umum Batam Pos pada hari kamis tanggal 23 Maret 2017dengan artikel berjudul TIGA PETINGGI PT.

diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memor peninjauan kembali yangditerima tanggal 6 Desember 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dariputusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwadalam putusan ini terdapat novum berupa Foto copy Surat PemberitahuanPerkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP

Nomor 910 PK/Pdt/2020peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali dankontra memori peninjauan kembali para pihak, dihubungkan denganpertimbangan hukum putusan judex juris dalam perkara a quo, ternyata buktinovum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali berupa foto copySurat Pemberitanuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari KepolisianNegera