Pedoman Hubungan Industrial PTFI Edisi IX Periode 2015-2017 (PHI PTFI 2015-2017) serta Perjanjian Kerja Bersama PTFI Edisi XX Periode 2017-2019 (PKB PTFI 2017-2019) dan Pedoman Hubungan Industrial PTFI Edisi X Periode 2017-2019 (PHI PTFI 2017-2019) yang telah disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat serta seluruh Pekerja/KaryawanPenggugat yang diwakili oleh Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan, Serikat Pekerja Seluruh IndonesiaPT Freeport Indonesia (PUK SPKEP

;Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 17/Pat.SusPHI/201&/PN Jap2.Bahwa Jabatan terakhir Tergugat adalah sebagai A5 LH ElecticianpadaDeparlemen Operations Milldengan upah pokok setiaop bulannya sebesarRp.12.240.700,00 (Dua belas juta dua ratus empat puluh ribu tujuh ratusrupiah)sebelum dipotong pajak;Bahwa Penggugat dan Tergugat serta seluruh Pekerja/Karyawan Penggugatyang telah diwakili oleh Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia Energi danPertambangan, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PTFI (PUK SPKEP

Edisi XX Periode20172019 (PKB PTFI 20172019) dan Pedoman Hubungan Industial PTFI EdisiX Periode 20172019 (PHI PTFI 20172019) yang telah disepakati bersama antaraPenggugat dan Tergugat serta seluruh PekerjakKaryawanPenggugat yang diwakilioleh Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan, SerikatPekeria Seluruh IndonesiaPT Freeport Indonesia (PUK SPKEP SPSIPTFP)adalan hukum yang bersifat khusus (lex spesialis) dan oleh karenanyaberlaku mengikat sebagai UndangUndang yang harus ditaati

20152017) serta Perjanjian Kerja Bersama PIFI Edisi XXPeriode 20172019 (PKB PTFI 20172019) dan Pedoman Hubungan IndustralHalaman 25 dani 27 Putusan Nomor 17/Pat.SusPHI/2018/PN JapPTFI Edisi X Periode 20172019 (PHI PTFI 20172019) yang telah disepakatibersama antara Penggugat dan Tergugat serta seluruhPekerja/kKaryawanPenggugat yang diwakili oleh Pimpinan Unit Kerja SerikatPekerja Kimia Energi dan Pertambangan, Serikat Pekerja Seluruh IndonesiaPTFreeport Indonesia (PUK SPKEP SPSI PTFI)adalan hukum

POKOK PERKARA :Adapun alasan Pengajuan Gugatan ini adalah sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat merupakan karyawan dan Pengurus PimpinanUnit Kerja SPKEP SPSI PT. Mandiri Investama Sejati ;Bahwa PKB (Perjanjian Kerja Bersama) PT. Mandiri InvestamaSejati berakhir pada tanggal 01 November 2015 ;Bahwa pada tanggal 29 Juli 2015.

Pdt.SusPHI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:ATMAJA, bertempat tinggal di Kampung Penggoreng, RT06/02, Desa Mangun Reja, Kecamatan Pulo Ampel, KabupatenSerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepadaMuhamad Nasru Tamim, Wakil Advokasi Pimpinan Unit KerjaSerikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak dan GasBumi dan Umum (PUK SPKEP

Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia periode 2015-2017 dan periode 2017-2019 yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;4.

Pengadilan NegeriKelas IA Jayapura yang memerksa dan mengadili perkara ini agar berkenanmemeriksa dan memutuskan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Pengadilan Hubungan Industial pada Pengadilan Negeri Kelas IAJayapura berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;Menyatakan perjanjian kerja bersama PT Freeport Indonesia dan pedomanhubungan industrial PT Freeport Indonesia yang sudah disepakati bersama antaraPT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP

Japtersebut dapat dijadikan dasar untuk melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh buktibuktiyang ada kaitannya dengan hal tersebut, sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P26, P27, P28, P29, P30berupa Perjanjian Kerja Bersama Pedoman Hubungan Industrial PT FreeportIndonesia dan PUK SPKEP SPSI PTFI tentang Pedoman Tata Tertib danDisiplin Kerja periode 20152017 dan 20172019 diperoleh fakta Penggugattelah mempunyai pedoman terhadap kriteria

Menyatakan perjanjian kerja bersama PT Kuala Pelabuhan Indonesia dan pedoman hubungan industrial PT Kuala Pelabuhan Indonesia yang sudah disepakati antara PT Kuala Pelabuhan Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Kuala Pelabuhan Indonesia Tahun 2015-2017 berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;4.

KualaPelabuhan Indonesia (PUK SPKEP SPSI PTKPI) telah menyepakati danmenandatangani Perjanjian Kerja Bersama PTKPI Edisi XI Periode 20152017 (PKB PTKPI 20152017) dan Pedoman Hubungan Industrial PTKPIEdisi V Periode 20152017 (PHI PTKPI 20152017) sebagai landasanhukum untuk menjembatani hubungan industrial antara Penggugat danTergugat serta seluruh pekerja/karyawan Penggugat.

Kuala PelabuhanIndonesia (PUK SPKEP SPSI PTKPP) adalah hukum yang bersifat knusus(lex spesialis) dan oleh karenanya berlaku mengikat sebagai UndangUndang yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugatserta selurunh pekerja/karyawan Penggugat tanpa terkecuali;.

apakah benar Tergugat telahmelakukan pelanggaran kerja sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kerjabersama dan pelanggaran tersebut dapat dijadikan dasar untuk melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat, Majelis Hakim akanmempertimbangkan seluruh buktibukti yang ada kaitannya dengan hal tersebut,sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8,T16, T17, dan T18 berupa Perjanjian Kerja Bersama Pedoman HubunganIndustrial PT Kuala Pelabuhan Indonesia dan PUK SPKEP

perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILLI:DALAM EKSEPSIMenolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARAMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJayapura Klas 1A berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutusperkara ini;Menyatakan perjanjian kerja bersama PT Kuala Pelabuhan Indonesia danpedoman hubungan industrial PT Kuala Pelabuhan Indonesia yang sudahdisepakati antara PT Kuala Pelabuhan Indonesia dan PUK SPKEP

menolak gugatan dari Penggugat;1 Dasar Hukum Dalil Gugatan Penggugat Tidak Jelas.Bahwa Penggugat dalam membuat dalildalil gugatannya tidak menjelaskan dasarhukum yang jelas dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugatsehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil dan materil;2oa2 Posita Penggugat Tidak Jelas;Bahwa Penggugat dalam membuat dalildalil pada posita gugatannya tidak jelasdan ambivalen;Bahwa Penggugat keliru dalam membuat dalildalil gugatannya yangmemposisikan PUK SPKEP

T13.1 dan T13.2 maka sangat terang dan jelasTergugat Rekonvensi melanggar hak berserikat yang diatur Pasal 28 UU Nomor 21Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Maka PHK yang dilakukan olehTergugat Rekonvensi tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak;Berdasarkan faktafakta diatas maka diduga kuat Tergugat Rekonvensi melakukantindak pidana kejahatan melanggar hak berserikat dengan cara melakukanintimidasi sebagaimana T13.1 dan T13.2 dan terakhir melakukan PHK kepada 9(Sembilan) orang PUK SPKEP

Aris Kristiyanto N(Ketua PUK SPKEP SPSI PT. Sinar Antjol), telah melakukan upaya hukum denganmembuat laporan ke POLRES Tangerang dengan Laporan Polisi Nomor : LP/4370/K/XII/2013/ Resta Tangerang tanggal 10 Desember 2013. (PR2);6.

Abdullah dan kawankawan, Pengurus PimpinanCabang Serikat Pekerja Kimia, Energi dan PertambanganSerikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC SPKEP SPSI) KotaBekasi, berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1Komplek Perkantoran Pemkot Bekasi, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 8 Februari 2012, sebagai TermohonKasasi dahulu Penggugat;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat

Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 2011-2013 dan tahun 2017-2019 yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;3. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (9) jo.

Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia danPedoman Hubungan Indusirial PT Freeport Indonesia tahun 20112013 dantahun 20172019 yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia danPUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagai undangundangyang bersifat knusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugatdan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;3. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja sebagaimanaketentuan Pasal 19 ayat (9) jo.

keTimika;Menimbang, bahwa peraturan Pasal 30 ayat (10) Pedoman HubunganIndustrial PT Freeport Indonesia Edisi X tahun 20172019, melarang perbuatanmelakukan atau turut serta dalam mengambil, membawa, memindahkan, menyimpan,menitipkan dan/atau memperjualbelikan konsentrat milik perusahaan tanpa ijin daripetugas yang berwenang sesuai dengan ketentuan perusahaan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P22 dan bukti P24, terobukti BahwaPKB dan PHI 2017 2019 telah disetujui dan ditandatangani oleh PTFI dan PUK SPKEP

perundinganantara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruhyang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaandengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusahayang memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak;Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 34/Pdt.SusPHI/2019/PN Jap.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P22 dan bukti P24, terobukti BahwaPKB dan PHI 2017 2019 telah disetujui dan ditandatangani oleh PTFI dan PUK SPKEP

Sandhy Putra Makmur,padahal penjelasan Pasal 87 kepengurusan SP pada level ini harus ada;maka jelaslah dan meyakinkan bahwa keberadaan DPD Federasi SPKEP JawaTengah dan DPC Federasi SPKEP Kota Semarang (dalam kaitan sebagai penerimakuasa) tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku mengenai keserikatpekerjaan, sehingga menimbulkan akibat hukum yaitu Kuasa yang diterimakankepada H.

Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 2017-2019 yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;3.

Pdt.SusPHl/2019/PN.Japmencatatkan perjanjian kontrak yang telah dibuat selambatlambatnya tujuhhari kerja sejak ditandatangani, dengan tidak dicatatkan dan tidakdidaftarkan di Disnaker maka Penggugat melanggar Pasal 52 UUKetenagakerjaan;Dengan demikian patut dan layak posita gugatan diatas untuk ditolak dandikesampingkan;Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan point 4 dan 5 dimana Penggugatmendalilkan bahwa berdasarkan' perjanjian kerja bersama yangditandantangani antara Tergugat yang diwakili oleh PUK SPKEP

Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 2013-2015 dan tahun 2017-2019 yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;4.

PengadilanNegeri Kelas IA Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini agarberkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KelasIA Jayapura berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskanperkara ini;Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan PedomanHubungan Industrial PT Freeport Indonesia yang sudah disepakati bersamaantara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP

Menyatakan perjanjian kerja bersama PT Kuala Pelabuhan Indonesia dan pedoman hubungan industrial PT Kuala Pelabuhan Indonesia yang sudah disepakati antara PT Kuala Pelabuhan Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Kuala Pelabuhan Indonesia Tahun 2015-2017 berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;4.

Kuala PelabuhanHalaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 6/Pat.SusPH1/2018/PN.JapIndonesia (PUK SPKEP SPSI PTKPI) adalah hukum yang bersifat khusus(lex spesialis) dan oleh karenanya berlaku mengikat sebagai UndangUndang yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugatserta selurun pekerja/karyawan Penggugat tanpa terkecuali;4.

menentukan apakah benar Tergugat telahmelakukan pelanggaran kerja sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kerjabersama dan pelanggaran tersebut dapat dijadikan dasar untuk melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat, Majelis Hakim akanmempertimbangkan seluruh buktibukti yang ada kaitannya dengan hal tersebut,sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8,T16, T17, berupa Perjanjian Kerja Bersama Pedoman Hubungan Industrial PTKuala Pelabuhan Indonesia dan PUK SPKEP

Menyatakan perjanjian kerja bersama PT Kuala Pelabuhan Indonesia danpedoman hubungan industrial PT Kuala Pelabuhan Indonesia yang sudahdisepakati antara PT Kuala Pelabuhan Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PTKuala Pelabuhan Indonesia Tahun 20152017 berlaku sebagai undangundang yang bersifat khusus (/ex specialis derogate lex generalis) bagiPenggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;4.

Continental Panji Pratama (Tergugat) yang dibuat antara SerikatPekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum (PUK SPKEP) PT.Continental Panji Pratama (Para Penggugat) dengan PT.

Continental Panji Pratama (Tergugat) dengan Surat Nomor : 31/PUK SPKEP/PT CPP/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 yang pada pokoknya memintauntuk dilakukan perundingan tentang pembaharuan Perjanjian Kerja Bersama(PKB) Periode 20082010 tersebut ;Bahwa setelah Para Penggugat terusmenerus meminta untuk dilakukanperundingan Pembaharuan/ Revisi Perubahan terhadap Perjanjian Kerja Bersama(PKB) Periode 20082010 yang telah berakhir masa berlakunya tersebutkemudian PT.

Dengan kata lain, Para Tergugat danPenggugat belum pernah merundingkan perubahan PKB 2008 2010;c Bahwa perundingan tentang perubahan isi PKB sebagaimanadisebutkan di atas hanya pernah dibicarakan antara Tergugatdengan pimpinan unit kerja serikat pekerja kimia energipertambangan minyak dan gas bumi dan umum (PUK SPKEP) PT.

Yang berbeda pendapat adalah Tergugat denganpimpinan unit kerja serikat pekerja kimia energipertambangan minyak dan gas bumi dan umum (PUK SPKEP) PT. Continental Panji Pratama ;Bahwa UU No. 13 tahun 2003 dan UU No. 2 tahun 2004sebagai hukum materil dan formil di bidang ketenagakerjaantidak mengenai serta tidak mengatur perselisihan kepentinganperseorangan.

., dalam hal ini memberi kuasakepada :1nan Fe W WNZainuddin NB 4954Burhanuddin NB 4045Muhammad Fachruddin LH NB 5074Jamaluddin NB 4919Jamaluddin NB 5047Dari Pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PUK SP KEP SPSI PT.NNT yang berkedudukan di Townsite Batu Hijau PT Newmont NusaHal. 1 dari 10 hal.Put.Nomor 533 K/Pdt.SusPHI/2013Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/PUK SPKEP/SPSI/IV/2013 tanggal 22 April 2013,Sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat

PUTUSANNomor : 130 K/Pdt.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :DIDIK HENDRA SUCAHYO, bertempat tinggal di PerumahanPondok Citeureup Indah Kampung Singkup RT. 06/03, DesaSukahati, Kecamatan Citeureup, Bogor; dalam hal ini memberi kuasakepada Agus Sudarmanto, dkk, Ketua dan Wakil Sekretaris PUK SPKEP PT.

tetapi Tergugat Mulyadi Hal 2 dari 9 hal Put Nomor 790 K/PDT.SUSPHI/2015NB4229 malah justru sebaliknya masih melakukan tindakan atau perbuatanyang bertentangan dengan aturan disiplin yang tertuang dalam PerjanjianKerja Bersama (PKB) tahun 20132014 yaitu:Bahwa pada tanggal 19 April 2013 beberapa bis yang mengangkutkaryawan crew D Mine Operation yang seharusnya menuju ke gedung ShiftChange akan tetapi malah menuju Townsite untuk melakukan aksi terkaitkonflik internal di Organisasi Serikat Pekerja PUK SPKEP

., Pengurus PC SPKEP SPSI Kabupaten /Kota Bekasi, berkantor di Jalan Jenderal A.Yani No.1 Komplek Perkantoran PemkotBekasi ;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu TermohonKasasi/ Penggugat ;melawan:BAPAK HERDY WETAN, Direktur PT.

Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 2013-2015 dan tahun 2017-2019 yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;3.

PengadilanNegeri Kelas IA Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini agarberkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :1.BrMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KelasIA Jayapura berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskanperkara ini;Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan PedomanHubungan Industrial PT Freeport Indonesia yang sudah disepakati bersamaantara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP

Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia danPedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 20132015dantahun 20172019 yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia danPUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagai undangundangyang bersifat knusus (/ex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugatdan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran tata tertio kerja yaknitidak masuk kerja/mangkir selama 5 (lima)

(Bukti P7);Bahwa isi surat memo internal Nomor 058/MIHRD/VII/2014 tanggai 7 Juli2014 dari Penggugat (point 12) tersebut, mengandung kebohongan dantidak sesuai dengan fakta yang ada, karena senyatanya Tergugat belumpernah memanggil atau mengirimkan surat Nomor 014/MIHRD/VI/2014tanggal 2 Juni 2014 kepada Penggugat, dikarenakan pada waktu tersebutmasih dalam proses Mediasi oleh Mediator Disnaker Kabupaten Serang;Bahwa Penggugat didampingi pengurus PUK SPKEP Kedaung Industrial,Ltd, pada tanggai 8 Juli

(sesuai dengan bukti Termohon Kasasi/Tergugat) sudah diterima PemohonKasasi/ Penggugat, dan bukti surat dar Termohon Kasasi/Tergugat tersebutsangat janggal hal ini terobukti dari nomor memo surat yaitu Nomor 014/MIHRD/VII/2014. dimana dalam mencantumkan bulan adalah VII (Juli)padahal surat tersebut tertanggal 2 Juni 2014, hal ini menandakan surattersebut adalah sebuat rekayasa;Bahwa pada tanggal 4 Juni 2014, Pemohon Kasasi/Penggugat datang kePerusahaan dengan didampingi pengurus Serikat Pekerja SPKEP