namalewan Harto;Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor210/Leuwinutug, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor atas namalewan Harto;Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor211/Leuwinutug, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor atas namalewan Harto;Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor209/Leuwinutug, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor atas namalewan Harto;Sebidang tanah dan seluruh isinya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor213

diagonal 14 mm menjadi12mm; Halaman 57 dari 239 halaman Putusan No : 62/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBRBahwa Nilai kontrak sebelum adendum Rp. 719.818.000,, sedang setelah terjadiadendum nilai kontrak berubah menjadi Rp. 706.556.000, terdapat penguranganharga sebesar Rp. 13.262.000,;Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor210/BAPB/DKPS/PPST/XV2011, tanggal 21 November 2011 dan HasilPemeriksaan Barang Nomor : 210/BASTB/DKPS/PPST/XV2011, tanggal 21November 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor213

Dokumen Lampiran Berita Acara Pembayaran termyn 100% Nomor213/BAPB/DKPS/PPST/XV/2011, tangggal 16 Desember 2011 ; 4.

DKPS/PPST/XV2011, tanggal 16 Desember 2011 dan HasilPemeriksaan Nomor : 213/BASTB/DKPS/PPST/X1/2011, tanggal 16 Desember2011. karena setelah dokumen tersebut selesai saksi AWIRIANTO menjumpai saksi untuk meminta tandatangan saksi;Bahwa untuk dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor210/BAPB/DKPS/PPST/XV2011, tanggal 21 November 2011 dan HasilPemeriksaan Nomor : 210/BASTB/DKPS/PPST/XI/2011, tanggal 21 November2011 saksi meragukan keaslian tandatangan saksi; Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor213

DokumenLampiran Berita Acara Pembayaran termyn 100% Nomor213/BAPB/DKPS/PPST/XI/2011, tangggal 16 Desember 2011; Bahwa saksi menanda tangani dokumen tersebut diatas pada saat saksimenandatangani berita acara pemeriksaan barang sudah ditandatangani olehsaksi ZULKIFLI SULAIMAN, SH selaku PA, PPTK terdakwa.

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 11 Mei 2020 Nomor213/Pdt/2020/PT MDN, tentang penunjukan Majelis Hakim;2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi, tanggal11 Mei 2020 Nomor 213/Pdt/2020/PT MDN yang akan membantu MajelisHakim memeriksa perkara;3. Penetapan Hakim Ketua, tanggal 12 Mei 2020 Nomor 213/Pdt/2020/PT MDNtentang Penetapan Hari sidang;4.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor213/PDT.G/2016/PN.JKT.SEL.Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa gugatan yangdiajukan dalam gugatan ini adalah tentang perbuatan melawan hukumyang dilakukan Tergugat terkait pemutusan sepihak penanjian, apabiladi hubungkan dengan pasal 3 UU No 30 tahun 1999, menentukanPengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengaadili sengketa parapihak yang telah terikat dalam peranjian arbitrase, ..., maka dengandemikian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak

No. 2785K/PID.SUS/201028.1 (satu) lembar Surat PelaksanaanLogistik (Laklog) Nomor105/01/04/2006 ~itanggal 4 April2006 jumlah beras 17.000 kg ;29.1 (satu) lembar Surat PelaksanaanLogistik (Laklog) Nomor155/01/05/2006 tanggal 17 Mei 2006jumlah beras 15.500 kg ;30.1 (satu) lembar Surat PelaksanaanLogistik (Laklog) Nomor193/01/06/2006 tanggal 21 =~ Juni2006 jumlah beras 18.500 kg ;31.1 (satu) lembar Surat PelaksanaanLogistik (Laklog) Nomor213/01/06/2006 i tanggal 30 = Juni2006 jumlah beras 12.015 kg

Belanja Tidak Langsung Biaya TPP(SPPLS) Nomor : 151/SPP/BP/2011 sebesar Rp.1.806.710.000tanggal 5 Oktober 2011 dan 5 (lima) lembar lampiran.Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPPGU) Nomor174/SPP/BP/2011 sebesar Rp.1.507.224.000. tanggal 17 Oktober 2011dan 5 (lima) lembar lampiran.Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Langsung Biaya TPP(SPPLS) Nomor : 210/SPP/BP/2011 sebesar Rp.1.163.750.000tanggal 1 November 2011 dan 5 (lima) lembar lampiran.Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPPGU) Nomor213

Bukti T4 : Akte Jual Beli Nomor213/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang dibuat olehPejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Husna, S.H.,M.Kn. (fotokopi Sesual aslinya);5. Bukti T5 : Akte Jual Beli Nomor214/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang dibuat olehPejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Husna, S.H.,M.Kn. (foto copy sesuai aslinya);6. Bukti T6 : Akte Jual Beli Nomor215/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang dibuat olehPejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Husna, S.H.,M.Kn, (fotokopi Sesual aslinya);7.

., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1April 2011 Nomor : 165/M.KOMINFO/4/2011 dantertanggal 20 Mei 2011 Nomor213/M.KOMINFO/5/2010 ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 49/PENDIS/2011/PTUNJKT tanggal 22Maret 2011 tentang penetapan pemeriksaan perkara ini denganacara biasa ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 49/PEN/2011/PTUN.JKT tanggal 22 Maret2011 tentang Penunjukan Susunan

Bahwa selain hal tersebut, perikatan hukum yang terkait dengan TurutTergugat dalam kronologi perkara a quo adalah hanya lahir dari amanatmandatori Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang danpermohonan lelang Hak Tanggungan atas objek berupa Tanah danBangunan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2017, seluas 382 m2,Terdaftar atas nama Drs.

. = tanggal 23 Maret 2013, Warkah Nomor1612/V/KS/2013 dari Tergugat XI (Herdianto) kepada TergugatXX (Hendi Suhendi);5) SHM Nomor 120 Tertanggal 26 April 2010, Akta Jual Beli Nomor213/2013 tanggak 1 April 2013, Warkah Nomor 1614/V/KS/2013dari Tergugat XI!

MBS ada 2 (dua) yaitu IUP nomor213 dan IUP Nomor 231 ;Bahwa IUP Nomor 231 adalah perubahan dari IUP Nomor 213 karenapada waktu itu IUP 213 ternyata adalah lokasi persawahan dan tidak bisadilakukan penambangan, kemudian Terdakwa Saut Sitorus mengatakansupaya membuat permohonan ke Distamben supaya 50 Ha lahanmasyarakat yang di IUP ST. Nickel dimasukkan di IUP PT.

Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor213/KMK.01/2008 (Bukti PI4);Bahwa pada tanggal 27 Februari 2004 masa tugas BPPN dinyatakanberakhir, sehingga semua kekayaan BPPN menjadi kekayaan Negara yangdiserahkelolakan kepada Menteri Keuangan, sebagaimana diatur dalamPasal 6 Keppres Nomor 15 Tahun 2004.

Bahwatanah tersebuttelah diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor213 bukanlah Sertikat Nomor 00213 sebagaimana dalam dalil gugatanPenggugat pada Poin 2, dengan Pemegang llak RITA HENNIWATYGULTOM (TERGUGAT IN) tertanggal 27 November 2017 oleh BadanPertanahan Nasional Samosir melalui proses AJUDIKASI berupapengumpulan dan Penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis yangmemberikan waktu kepada pihakpihak untuk mengajukan gugatandalam proses pendaftaran akan tetapi sampai proses jual beli bulanOktober

Oleh karenaitu TERGUGAT VI sebagai Pemenang lelang telah BENAR menurutprosedur hukum dan harus dipenuhi seluruh hakhaknya berdasarkanprosedur hukum yang berlaku.Halaman 30 dari 64 hal, Putusan No. 470/Pdt/2021/PT SMG10.11.Bahwa selurun dokumen prosedur persyaratan Lelang telah lengkapterpenuhi semua dan diterima TERGUGAT X (KPKNL Surakarta)berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.Bahwa Terlepas dalildali PENGGUGAT sebagaimana GUGATANperkara

Bahwa selanjutnya dikeluarkan Surat Keputusan Rektor Nomor213/K//VUPS/IV/2013 tertanggal 11 #April 2013 ~~ tentangHalaman 26 dari 65 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2015/PN TglPenghentianDemi Kepentingan Hukum Terhadap Permasalahan Sadr.MIFTAHUDIN, Sdr. DESKY DANU Aul, sdr. ANDIKA RISYANTO, sar.SILVI WINDHAMEDIASWARL dan sdr.

Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka sangatjelaslanh penggugat adalah pihak yang diuntungkan, sementara ituTergugat I, Il dan Tergugat III merupakan pihak yang dirugikan, makadengan demikian seharusnya penggugat tidak mempunyai hak/legalstanding untuk menggugat Tergugat I, Il dan Tergugat III, maka patutkiranya gugatan penggugat dinyatakan tidak sempurna atau cacat,hal ini sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor213 K/Sip/1979 tanggal 27 Januari 1981 yang pada pokoknyamenegaskan

mengeluarkan SuratNo.720/288/Trantiobum kepada pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor: 1577/Cibabat atas nama Lubnah Said dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1578/Cibabat, atas nama Nina Sultanah BA karena tumpang tindih (overlap)dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 7238/Cibabat, atas nama BennySanjaya (vide bukti P23); Bahwa terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 1577/Cibabat, atas namaLubnah Said, luasnya 855 M2, terbit tanggal 15101990 (vide buktiT3=T.ll.Int.2), berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 2541988, Nomor213

Grosse Hak Tanggungan Peringkat (Pertama) sesuai Sertipikat HakTanggungan Nomor 396/2015 tanggal 17 Februari 2015, bertaliandengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 60/2015 tanggal 30Januari 2015, dibuat dinadapan Tigor Simanungkalit, Sarjana Hukum,Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Rantau Prapat;Menyatakan sah dan berharga Surat Permohonan Eksekusi HakTanggungan Peringkat (Pertama) tanggal 8 Oktober 2015, Nomor213/BMRAP/SME/X/2015, yang diajukan oleh Pembantah dahulu PelakuUsaha;Menyatakan sah

Sertifikat a quo timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor213/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974 (M. Joeseof Rosada) dantanggal 06 Juli 1977. SOEMARSO BA. PPAT wilayah KecamatanDepok Kabupaten Bogor;BUKTI P 68Sertifikat Hak Milik Nomor 678, Kavling 111 A, Luas Tanah 2.500M2, atas nama Dr. Ny. SOEPRAPTI THAIB yang terletak di KelurahanPancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok; Sertifikat a quo timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor318/12/JB/1974 tanggal 27 Mei 1974 SOEMARSO BA.

, yang terletak di Kelurahan Pancoran MasKecamatan Pancoran Mas Kota Depok; Sertifikat a quo timbul berdasarkan Akta Jual Beli Nomor213/12/JB/Agr/1974 tanggal 04 April 1974, SOEMARSO, BA.PPAT, wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Bogor;BUKTI P 92Sertifikat Hak Milik Nomor 329, atas nama Dr. WIRADI MANGKUWINOTO, Luas Tanah 500 M2, yang terletak di Kelurahan PancoranMas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;Hal 47 dari 139 hal. Put. No. 2001 K/Pdt/20158.83.8.84.8.85.8.86.8.87.

lain;Halaman 32 dari 146 halaman Putusan Nomor 575/Pid.B/2021/PN BtmMengingat ini adalah lelang non eksekusi sukarela, maka berdasarkanPeraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang :Pasal 10 Ayat 2 Penyelenggaraan Lelang dilakukan berdasarkanpermohonan yang diajukan Penjual;Pasal 11 Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonanlelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelangtelah lengkap; Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor213

bangunan tersebut tidak dalam sengketadan/atau penguasaan pihak lain;Mengingat ini adalah lelang non eksekusi sukarela, maka berdasarkanPeraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang :Pasal 10 Ayat 2 Penyelenggaraan Lelang dilakukan berdasarkanpermohonan yang diajukan Penjual;Pasal 11 Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonanlelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelangtelah lengkap; Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor213