pengembangankelembagaan desa dan kelurahan.e Penyiapan bahan pengkoordinasian pengembangan kelembagaan desadan kelurahan.e Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi pengembangankelembagaan desa dan kelurahan.e Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan programpengembangan kelembagaan desa dan kelurahan.e Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasdan fungsinya Bahwa ahli pernah memberikan keterangan untuk kasus sebagai berikut :e Kasus Korupsi pada pelaksanaan kegiatan PNPM

di Kecamatan CerentiKab.Kuansing Tahun 2012.e Kasus Korupsi pada pelaksanaan Kegiatan PNPM di Kecamatan LogasTanah Darat tahun 2012.e Kasus Korupsi pada kegiatan Listrik Masuk Desa di Desa TanjungSimandolak Kecamatan Benai tahun 2013.

jumlahanggaran terhadap masingmasing pembangunan tersebut, namun untukRAB masingmasing pembangunan tersebut sudah diserahkan kepadaHalaman 122 dari 162 Putusan Nomor 35/Pid.SusTPK/2018/PN Bjm.saksi LALU ISHAK mengingat untuk pembangunan di tahun 2015 saksiLALU ISHAK selaku Kaur Pembangunan yang membuat RAB nya, atasdasar pengalaman saksi LALU ISHAK itulah maka untuk penyusunanRAB diserahkan kepada saksi LALU ISHAK;Bahwa saksi LALU ISHAK di dalam menyusun RAB dibantu oleh saksiBAHRI yang merupakan Pendamping PNPM

satu) Bundel Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015 Copy.12) SPJ Fungsional TA 2010, 2011, 2012, 1014 dan 2015 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar.13) 1 (satu) Bundel dokumen SPP UP/GU/TU Tahun 2010 s/d 2015 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar.14) 1 (satu) Bundel SPD Tahun 2010s/d 2015 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar.15) 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum (BKU) Kegiatan RIS-PNPM

Desemberkegiatan Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan(RIS / PNPM) dan Upah Kerja Pembayaran Honorarium NonPegawai Negeri Sipil September s.d. Desember 2011, penambahanpenghasilan tenaga Koordinator Fasilitator Desa September s.d.Desember 2011, penambahan penghasilan Fasilitator Desa BulanSeptember s.d. Desember Kegiatan Partisipasi Masyarakat DalamPengelolaan Air (PAMSIMAS);.

Kasus Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Dana PNPM MandiriPerdesaan atas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan(SPKP) pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) KecamatanBongomeme Kabupaten Gorontalo Tahun 2008 sampai denganTahun 2014 pada tanggal 29 Maret 2017 di Pengadilan TipikorGorontalo;5.

Kasus Dugaan Penyimpangan Kegiatan Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriMP3KI atas PekerjaanTambatan Perahu di Desa Dulupi Kecamatan Dulupi KabupatenBoalemo Tahun Anggaran 2014 tanggal 28 Maret 2018 di PengadilanTipikor Gorontalo;6.

karena saksitidak berkepentingan;Bahwa sepengetahuan saksi, pelaksanaan swakelola olehkelompok masyarakat, pengadaan pekerjaan konstruksihanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi dan konstruksisederhana antara lain pengecatan, pembuatan/pengerasanjalan lingkungan, yang biasanya berupa pemeliharaan/peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur desa sepertijalan, drainase, talud, air bersih, sanitasi masyarakat, irigasi,bangunan milik desa, seperti dalam program nasionalpemberdayaan masyarakat (PNPM

Katingan adalah:1) Sebagai kepala Pemerintahan Kecamatan Pulau Malan desa Buntuk Bali.2) Bertanggung tanggung jawab terhadap pelaksaaan PNPM Mandiri Perdesaandi wilayah kecamatan.3) Mengoordinasikan selurun kegiatan pembangunan yang ada di kecamatanPulau malan Desa Buntut Bali.4) Memonitoring dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaanPNPM Mandiri Perdesaan dari semua desa.5) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan seluruh dokumen kegiatan PNPMMandiri Perdesaan baik yang bersifat keuangan

Way Kanan;Bahwa TUPOKSI saksi selaku Kasubbid adalah melaksanakan programyang ada di BPMPK dalam hal kegiatan lomba kampung, ADK,kegiatan pemekaran kampung dan kegiatan yang diperintahkan olehkabid atau kepala badan, perlu saya tegaskan bahwa kegiatan yang adadi bidang saya memang hampir serupa dengan kegiatan dibidang lain(PNPM) akan tetapi tidak boleh terjadi dalam satu kegiatan telahdianggarkan dengan biaya pusat/daerah (APBD) kemudian ternyatadianggarkan lagi untuk dibiayai ADK;Bahwa prosedur

NagariPelaksanaan tugas lainnya yang berhubungan dengan bidang tugas sesuaidengan ketentuan, petunjuk, dan kebijaksanaan pimpinan.Bahwa Saksi menjelaskan kegiatan Nagari cubadak pada tahun 2013 yaitu:1.aMelaksanakan Survey P2BN di Jorong Tanah Putih, Jorong HarapanRakyat, Jorong Batang Tuhur, Jorong SentosaMelaksanakan Survey PLTA di Bandar Padang Pembangunan denganInvestor dari PadangMenghadiri acara perpisahan sekolahsekolahMenghadiri Pelaksanaan Pelantikan Bawaslu di Kecamatan Duo KotoMenghadiri Rapat PNPM

Bahwa saksi menjelaskan saksi ada menerima uang Perjalanan Dinasundangan PNPM sebesar Rp.50.000, dari Pemerintah NagariHalaman 188 dari 931 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2016.

/PN.PdgMemonitoring dalam kegiatan PNPM seperti, SPP ( Simpan PinjamPerempuan, Pembangunan jalan.)Bahwa saksi menjelaskan kegiatan pemerintah Nagari cubadak Yang telahsaksi laksanakan sejak menjadi Kaur Pembangunan antara lain :Melakukan perjalanan dinas dalam rangka Sosialisasi PNPM dari DesaCubadak ke Nagari Petok selama 1 (satu) hari bertempat di PenginapanYanti.Melakukan perjalanan dinas dalam rangka Sosialisasi PNPM DesaCubadak ke Kota Lubuk Sikaping selama 3 (tiga) hari bertempat di WismaAndrianiMelaksanakan

sudahlayak di bangun.Ikut melaksanakan pemungutan karcis pasar Silang Empat Desa CubadakJorong Pembangunan Kampung Silang Empat Kabupaten PasamanPernah di berikan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) dari Wali NagariDesa Cubadak namun saksi hanya satu kali dalam rangka Sosialisasi PNPMdari Desa Cubadak ke Nagari Petok selama 1 (satu) hari bertempat diPenginapan Yanti.Bahwa saksi menjelaskan dalam kegiatan Nagari saksi ada menerima honordiantaranya:Melakukan perjalanan dinas dalam rangka Sosialisasi PNPM

(Lima puluh ribu) tanpa ada kwitansi.Melakukan perjalanan dinas dalam rangka Sosialisasi PNPM DesaCubadak ke Kota Lubuk Sikaping selama 3 (tiga) hari bertempat di WismaAndriani sebesar Rp. 50.000. (Lima puluh ribu rupiah) tanpa ada kwitansi.Melaksanakan kegiatan mencari tanaman pelindung untuk di kantor WaliNagari bertempat di Rao selama 1 (satu) hari sebesar Rp. 50.000.

bekerja persisnyalupa, tapi apabila dilihat dari data yang ada akta PPJB No. 6 tersebut dibuat tanggal11 Oktober 2013 ;bahwa syarat dari proses pembuatan akta tersebut setahu saksi sesuai prosedurseperti KTP, surat nikah, surat pengantar dan sertifikat dan semua persyaratantelah dipenuhi para pihak;Bahwa proses jual beli tersebut baru sampai tahap PPJB dan belum ditingkatkanjadi AJB, karena saat itu objek jaminan masih terikat Hak Tanggungan dan masihdilakukan Roya;Bahwa objek dijadikan tanggungan Di PNPM

karena saksitidak berkepentingan;Bahwa sepengetahuan saksi, pelaksanaan swakelola olehkelompok masyarakat, pengadaan pekerjaan konstruksihanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi dan konstruksisederhana antara lain pengecatan, pembuatan/pengerasanjalan lingkungan, yang biasanya berupa pemeliharaan/peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur desa sepertijalan, drainase, talud, air bersih, sanitasi masyarakat, irigasi,bangunan milik desa, seperti dalam program nasionalpemberdayaan masyarakat (PNPM

raskin yaitu pada tahun 2011 sebanyak 12 kaliturun dan pada tahun 2012 sebanyak 12 kali turun.Bahwa Ada dibentuk Tim dari penanggung jawab,Ketua : Pak JaelaniSekretaris : Pak BurhanudinBendahar : lbu Linda sebagai Pengelola Distribusi dan PelaksanaDistribusiAnggota : Renal Suhendi dan Bc SumarnaTim yang menangani Beras raskin Bertanggung Jawab KepadaKepala DesaBahwa ada surat Tugas atau Surat KeputusanBahwa saksi tidak menerima raskin ke13, dan pada tahun 2012saya sedang memandu kegiatan program PNPM

Terdakwa menerangkan bahwa selain insentif hasil pungutan lintas jalan,LPM tidak ada mendapat lagi dari Desa tetapi ada mendapatkan insentifdari kegiatan desa lainnya yang dananya berasa dari kegiatan PNPM Pisewdari pemerintah sebagai pelaksanaan di lapangan bantuan PU.

NANASUMARNA (mantan kades lamajang) untuk membuat RAB DD TA 2017Lamajang, walaupun tidak sesuia dengan ke ilmuan, dikarenakan saksiHalaman 54 dari 150 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2019/PN Bdglama pernah berpengalaman di PNPM dan saksi menguasai komputer. Bahwa saksi menerangkanadapun yang mencairkan nya sdr. MASRENIdan Sdr. BUDIMAN S.Pd (mantan penjabat Lamajang) serta yangmengerjakannya waktu pencairan Tahap sewaktu di Jabat sdr.BUDIMAN, S.Pd (mantan penjabat).

95.368.500, untuk Terdakwa sebesar Rp46.031.000, periode April 2014 s/d Maret 2015 kemudian sisanya dibagikan kepada angota LPM dengan nilai yang berbeda dan uang tersebutyang membagi adalah sdr FITRIANSAH setiap bulan dengan bukti berupakuitansi.Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/201 6/PN.Bjm Hal 32 dari 146 Saksi menerangkan bahwa selain insentif hasil pungutan lintas jalan, LPMtidak ada mendapat lagi dari Desa tetapi ada mendapatkan insentif darikegiatan desa lainnya yang dananya berasa dari kegiatan PNPM

Anggaran 2013; PKKN atas dugaan tindak pidana korupsi penggunaandana bimbingan teknis (bimtek) di lingkungan Sekretariat DPRDKabupaten Berau Tahun Anggaran 2012 dan 2013; PKKN atas dugaan Tipikor Proyek PembangunanRumah Layak Huni Sebanyak 20 Unit di Kabupaten Paser, PaketHalaman 115 dari 170 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2019/PN SmrPaser 1 Yang Dananya Bersumber dari APBD Provinsi KalimantanTimur Tahun Anggaran 2014; PKKN atas perkara dugaan tindak pidana korupsiDana Simpan Pinjam khusus Perempuan PNPM

Terdakwa menerangkan bahwa selain insentif hasil pungutan lintas jalan,LPM tidak ada mendapat lagi dari Desa tetapi ada mendapatkan insentifdari kegiatan desa lainnya yang dananya berasa dari kegiatan PNPM Pisewdari pemerintah sebagai pelaksanaan di lapangan bantuan PU.

BarangJaminan di Perum Pegadaian Kantor Cabang Sangkapura KabupatenGresik tahun 2009 di Persidangan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiSurabaya;2 Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahngunaan wewenangtambah daya dan pasang baru non pelanggan serta penyaluran aliranlistrik kepada Vegas Cafe oleh PT.PLN (Persero) Unit PelayananJaringan (UPJ) Probolinggo di Persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Surabaya;3 Perkara dugaan Penyimpangan Penggunaan Dana Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM

Perkara dugaan Penyimpangan Dana Bantuan Sosial/hibah APBDPemerintah Provinsi Jawa Timur TA 2012 kepada Kelompok TernakSapi Tani Makmur Desa Bangunmulyo Kecamatan Pakel KabupatenTulungagung di Persidangan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiSurabaya;Perkara dugaan Penyimpangan penggunaan dana bantuan revitalisasipembangunan lapangan olahraga tingkat kecamatan Desa Buntaran,Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungangung di PersidanganPengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya;Perkara dugaan penyelewengan dana PNPM

Miskin untuk DesaNgrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek tahun 2010sampai dengan 2013 di Persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Surabaya ;Perkara dugaan penyimpangan pengelolaan Keuangan DesaWonosari Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi TA 2015 di PersidanganPengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya;Perkara dugaan penyimpangan pengelolaan Dana DPPA diInspektorat Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2014 di PengadilanNegeri Tindak Pidana Korupsi Surabaya;Perkara Dugaan Penyimpangan Dana SPP/UEP PNPM