Ditemukan 2195 data
95 — 46
Putusan No.418/Pdt.G/2019/PA.MsbPutusannya Nomor: 1687 K/Pdt/1998 tanggal 29 September 1999menegaskan, Suatu putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukumtetap yang diajukan sebagai bukti dalam persidangan adalah merupakanakta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehinggadiktum putusan tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran hukumoleh Pengadilan.
Andar M. Situmorang, S.H., L.M.
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah
Intervensi:
Direktur PT. INDO PERMATA USAHATAMA
289 — 167
Indo PerkasaUsahatama adalah tanah Negara bekas hak milik yang sudah dilepaskan haknya, terdiri dari;1) Tanah Negara bekas Hak Milik Nomor 1693. 988,1663,1336, 948, 1689, 987, 945, 1687, 1686, 1688, 949, 997,1661, 1309, 977, 1504, 1681, 991, 1498, 1497, 1499, 995,1654, 1651, 1520, 1607, 1521, 1522, 1627, 1473, 1468,1463, 1462, 1460, 1346, 1508, 1505, 1516, 1540, 151, 152,150, 1744, 1745, 1713, 1672, 1679, 1676, 1682, 992, 1335,1506, 1502, 1819, 1541, 1743, 1692, 990, 1515, 993, 1474,Halaman 22 dari
93 — 15
SHM No. 147/Kedaung Wetan atas nama Safrullah Hadi Saleh/Tergugat Ill, Gambar Situasi nomor 1687 tanggal 03051995 seluas3.875 m?
Grand Nirwana Indah, diberi tanda T,VIII8e;Foto copy dari foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 398/DesaKedaung Wetan, Gambar Situasi No. 1687 tanggal 03051995 luas 3.875Halaman 58 dari 94 Putusan Nomor:318/Pdt.G/2014/PN.Tng.15.16.17.18.19.20.21.22.23.m?, atas nama pemegang hak PT. Grand Nirwana Indah, diberi tanda T,VIII8f;Fotocopy dari foto copy, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 397/DesaKedaung Wetan, Gambar Situasi No. 1688 tanggal 03051995 luas 6.940m?
172 — 318 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menimbang Yurisprudensi MA RI Nomor 1687 K/Pdt/1998, tanggal 29 September 1999.
Bahwa bukti berupa Putusan Pengadilan TataUsaha Negara kemudian diajukan sebagai "bukti surat dalam persidangan diHal. 67 dari 84 halaman Putusan No. 3163 K/Pdt/201268Pengadilan Negeri, adalah merupakan akta Otentik yang memiliki bukti sempurna,sehingga diktum yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebutharus diterima sebagai suatu kebenaran oleh Pengadilan Negeri (vide Putusan MA RINomor 1687 K/Pdt/1998, tanggal 29 September 1999).
Hokky Handoyo
Tergugat:
Helen Lanawati
Turut Tergugat:
1.Wahyudi Suyanto, SH
2.Kantor Pertanahan Kota Surabaya I
98 — 39
., MH, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:Menghibahkan dan menyerahkan dengan cumacuma obyek sengketa daripenggugat kepada kedua anaknya yaitu Jesissca Hokky Handojo dan RichardHokky Handoyo Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1682 KUHPerdata yang mengatur caramenghibahkan sesuatu adalah Tiada suatu penghibahan pun kecualitermaksud dalam Pascd 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut(naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikianmaka penghibahan itu
Pembanding/Penggugat III : MASITOH binti H. ABDUL AKBAR
Terbanding/Tergugat : CAMAT CILAMAYA WETAN
Turut Terbanding/Penggugat I : H.ZAENUDDIN Bin H. ABDUL AKBAR
146 — 46
Dengandemikian dalil yang tidak disangkal merupakan bukti yang sempurna ;Menimbang, bahwa mengenai Akta Hibah yang dikeluarkan Terbandingsemula Tergugat diatur dalam pasal 1666 sampai dengan pasal 1693KUHPerdata yo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yo PeraturanPemerintah Nomor 37 Tahun 1998 ;Menimbang, bahwa tata cara hibah diatur dalam pasal 1682 sampaidengan pasal 1687 KUHPerdata, dari ketentuan tersebut dapat diambilkesimpulan bahwa Hibah harus dilakukan ketika kedua belah pihak masihhidup
Terbanding/Tergugat V : Pemerintahan Republik Indonesia, Cq Kementrian Tata Ruang RI Cq Kepala Badan Pertanahan Kanwil, Jawa Barat Cq BPN Kab.Bogor
Terbanding/Tergugat III : PT. LIDO NIRWANA PARAHYANGAN
Terbanding/Tergugat I : PT. FUSION PLUS INDONESIA
Terbanding/Tergugat VI : PT. FAJAR ABADI MAS
Terbanding/Tergugat IV : PT. YAYASAN INSAN SEJAHTERA
Terbanding/Tergugat II : PT. PENGEMBANGAN AROWISATA PRIMA
Turut Terbanding/Penggugat II : Ny. Sri Indriyawati Gani
71 — 40
Pasal 1682 KUHPerdata yaitu :Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksuddalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa aktanotaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpanpada notaris dan bila tidak dilakukan demikian makapenghibahan itu tidak sahOleh karena Surat Pernyataan dibawah tangan tersebuttelah bertentangan dengan peraturan perundangundangan, maka berlakulah padanya ketentuan Pasal1335 KUHPerdata pada intinya menyatakan bahwa :suatu perjanjiantanpasebab atau yang telahdibuatkarenasesuatusebab
Menik Widyastuti
Tergugat:
1.Sumaeri
2.Dr. Isroful Ikhsan
3.CAMAT Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT Wilayah Kecamatan Klaten Utara
4.Khairil Anwar, SH
5.PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR PUSAT JAKARTA Cq. PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG KLATEN
284 — 78
sama yaitu bahwa Penggugat dalam petitum surat gugatannyanomor 10, 11 dan 12 menuntut sesuatu hal dimana halhal yang digugatadalah sama/identik dengan perkara terdahulu yang masuk dalamkewenangan Peradilan Agama dan di dalam Putusan Nomor28/Pdt.G/2018/PN Klin, telah diputuskan bahwa Pengadilan Negeri tidakberwenang mengadili perkara ini karena obyek perkara mutlak/absolutmerupakan kewenangan dari Peradilan Agama untuk menyelesaikannya;Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI di dalam PutusannyaNomor : 1687
1.Danny Curia Novitawan. S.H
2.SRI HARYATI, S.H
3.MUHAMAD JUNAIDI HASAL, S.H.
4.Danny Curia Novitawan. S.H
Terdakwa:
ZUBAIDI RAHMAN BIN HASAN RAMLI Alias EDY
26 — 34
didalamnya terdapat :
- 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus;
- 1 (satu) butir pil berwarna Hijau yang diduga narkotika jenis Ekstasi;
- 3 (tiga) pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) pipet kaca yang digulung dengan tisu;
- 1 (satu) sumbu;
- 1 (satu) botol plastik yang tutup botolnya di lubangi;
- 2 (dua) korek api gas;
- 1 (satu) ATM BCA dengan nomor 5379 4130 8818 1687
132 — 89
Nur, dan Pasira Marga GasingMudjid, (Bukti P1);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1682 KUHPerdata diatur bahwaTiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapatdilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan padanotaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah,ketentuan tersebut mengatur hibah secara prinsip dilakukan dengan aktanotaris, Kemudian khusus hibah mengenai tanah dan bangunan diatur lebihlanjut dalam Pasal 37 Peraturan
KHAIRUL SYAH NST
Tergugat:
1.ZURIAH SIREGAR
2.ZAINAL ABIDIN RAMBE
3.ERWIN RAMBE
224 — 155
yang diberikan pada saat pemberi hibah dalamkeadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapatpersetujuan dari ahli warisnya .Bahwa andaikata benar Hibah tanah berikut bangunan rumah di atasnyasesuai Surat Hibah tanggal 12 Maret 1992, maka Hibah tersebut tidaksah, karena Surat Hibah tanggal 12 Maret 1992 dibuat secara di bawahtangan, seharusnya dibuat dengan Akta Notaris, sebagaimana diaturdalam Pasal 1682 KUH.Perdata, dinyatakan, Tiada suatu hibah, kecualiyang disebutkan dalam Pasal 1687
226 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
10 tahun) karena Penggugat mengadakanPerjanjian Gadai Buah dengan Usman Boyon (Tergugat 3) (halaman4 pada poin 6 posita surat gugatan Penggugat Nomor 045/AMG.PDT/V2 2015 tanggal 11 Agustus 2015) namun baik dalilPenggugat tentang Hibah maupun Gadai Buah keduanya tidak dapatdikonfirmasi bukti surat tertulis oleh Penggugat namun Judex Factitidak pernah mempertimbangkan hal itu) dan tidak pulamembebankan konsekuensinya kepada Penggugat:;Bahwa menurut hukum suatu hibah kecuali yang disebut dalamPasal 1687
39 — 8
;levelnumbers'01; rtlchfes1 af0 ItrchfcsO fi360113601in360 ls12 listoverridelistid 1641223859listoverridecount1 lfolevellistoverridestartatlevelstartat ls13 listoverridelistid 1799294554listoverridecountOIs 14 listoverridelistid628244843listoverridecountOls 15 listoverridelistid2074499844listoverridecountOls 16listoverridelistid 1620062346listoverridecountOIs 17 listoverridelistid796532576listoverridecountOls 18 listoverridelistid 1680280454listoverridecountOls 19 listoverridelistid 1687 169392listoverridecountOls20
1.HJ. SALEMAH
2.ERNAWATI BINTI NAWASIH
Tergugat:
KARDIANA BIN JAELANI
179 — 92
Selanjutnya, dalam Pasal 1682 KUHPerdata disebutkan bahwa tiadasuatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukantanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notarisdan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah;Halaman 51, Putusan Nomor 1100/Padt.G/2020/PA.GMMenimbang, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3tahun 1963, maka majelis hakim berpendapat pasal 1682 KUHPerdata secaralex specialis sudah dinyatakan tidak berlaku lagi
234 — 48
Hal ini sesuai dengan ketentuan ketentuan dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata(selanjutnya disebut "KUHPerdata") dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diambildari Buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetakan Kedua, penerbitMahkamah Agung Tahun 1993, antara lain yaitu:Ketentuan dalam Pasal 1682 KUHPerdata, dinyatakan bahwa:'Tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687, dapat, atas ancaman batal, dilakukanselainnya dengan suatu akta notaris
149 — 37
Sekarang atas nama ARIANTOtersebut, dengan Surat KPKNL Medan Nomor : S 1687/WKN.02/KNL.02/2013, tanggal 28 Oktober2013 Perihal : Permintaan PencabutanPemblokiran ; Bahwa ternyata hal ini membuat Penggugatmenjadi semakin keberatan karena Pemblokiranterhadap SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor :1504/Kelurahan Pulo Brayan Darat , tanggal06 September 2001.
64 — 30
8a) dianggap telahditarik kembali (tidak berlaku lagi) oleh pemberi wasiatYohana Nicolina Weydemuller;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapatdengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertamatersebut, dengan pertimbangan sebagai berikutMenimbang, bahwa surat hibah tertanggal 4 Pebruari1964, tersebut adalah surat hibah yang dibuat dibawahtangan, bertentangan dengan ketentuan pasal 1682 KitabUndangundang Hukum Perdata yang berbunyi : Tiada suatuhibah, kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687
77 — 51
Tanda Penduduk (KTP) para pemilik tanah ;T10 :Kartu Recht van Eigendom Verponding, Nomor 90, Meetbriefdd 17 September 1910, Nomor 139, Surat Ukur tanggal 16Nopember 1971, Nomor 198/1971, luas 1687 m?
429 — 1056 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1 PK/Pid.Sus/2016kawasan hutan dengan mendasarkan pada Surat Menteri Kehutanan Nomor:1327/MenhutVII/95 tanggal 12 September 1995 dan Nomor: 1687/Menhut VII/95 tanggal 26 Nopember 1995 seluas + 2.754 Ha di Kabupaten Bogor;Pada bulan Januari 2014 dikarenakan surat rekomendasitukar menukarkawasan hutan atas nama PT BJA belum ditandatangani oleh Bupati Bogor,kemudian Terdakwa memerintahkan ROBIN ZULKARNAIN untuk mengaturpertemuan dengan RACHMAT YASIN,dan kemudian pertemuan tersebutdilaksanakan di
Pemda Kabupaten Bogor telah membuat rekomendasi tukarmenukar kawasan hutan seluas + 1.668,47 Ha, kemudian pada tanggal 13Nopember 2013 Direktur Jenderal Planologi Kehutanan KementerianKehutanan RI BAMBANG SOEPIJANTO kembali menerbitkan surat denganNomor: S. 1449/VIIKUH/2013 yang isinya menegaskan bahwalokasikawasan hutan PT BJA tidak dimungkinkan lagi diterbitkan izin penggunaankawasan hutan dengan mendasarkan pada Surat Menteri Kehutanan Nomor:1327/MenhutVII/95 tanggal 12 September 1995 dan Nomor: 1687
Lampiran 2 : surat nomor 1687/MenhutVII/1995 tanggal 26Nopember 1996 perihal Persetujuan penggunaan kawasan hutanuntuk pengembangan Kota Mandiri PT. BUKIT JONGGOL ASRIsebanyak 2 lembar ;3. Lampiran 3 : surat nomor 794/MenhutVII/1997 tanggal 9 Juli 1997,Perihal Persetujuan penggunaan kawasan hutan (areal tambahan)untuk pengembangan Kota Mandiri PT. BUKIT JONGGOL ASRI,yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan DJAMALUDIN ;4.
fotocopy surat Nomor : 028/BJA/Dirut/IV/2010 tanggal15 April 2010, Hal : Permohonan Melanjutkan Penukaran LahanPerum Perhutani di Lokasi Kawasan Bukit Jonggol Kabupaten Bogor;s) 1 (satu) lembar fotocopy Suratsurat Persetujuan Menteri KehutananMengenai Penukaran Lahan Perum Perhutani ;t) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Nomor: 1327/MenhutVII/95 tanggal 12September 1995, Perihal : Tukar Menukar Kawasan Hutan diKecamatan Jonggol dan sekitarnya Kabupaten Bogor ;u) 2 (dua) embar fotocopy surat Nomor : 1687
120 — 68
Selanjutnya diberitanda TIll129;Fotokopi SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NO. 1687/CICADAS;NAMA PEMEGANG HAK ; PT. DELTA PINANGMAS .. Selanjutnya diberitanda TIIl130;Fotokopi SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NO. 1689/CICADAS;NAMA PEMEGANG HAK ; PT. DELTA PINANGMAS. Selanjutnya diberitanda TIlIl131;Fotokopi SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NO. 1691/CICADAS;NAMA PEMEGANG HAK ; PT. DELTA PINANGMAS . Selanjutnya diberitanda TIII132;Fotokopi Peta lokasi tahap dan tahap Il PT.
Fotokopi buku tanah sertifikat hak guna bangunan nomor: 1687 DesaCicadas , kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor,selanjutnya diberitanda T.T5;6. Fotokopi buku tanah sertifikat hak guna bangunan nomor: 1689 DesaCicadas , kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor,selanjutnya diberitanda T.T6;7. Fotokopi buku tanah sertifikat hak guna bangunan nomor: 1691 DesaCicadas , kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor,selanjutnya diberitanda T.T7;8.