Ditemukan 1937 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 31-07-2008 — Upload : 29-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 68K/PIDSUS/2008
Tanggal 31 Juli 2008 — JAKSA/PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Medan ; ADELIN LIS
632591 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahkan atas penelitian LPI tersebut, MenteriKehutanan secara sadar telah mengeluarkan Keputusan No.SK. 351/Menhutll/2007 Tanggal 22 Oktober 2007 mencabutKeputusan Menhut No. 805/KptsVI/1999 Tanggal 30September 1999 tentang Pembaharuan HPH PT. KNDI diKabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara. Jadisifat negarawan Menteri Kehutanan dengan mencabut SKtersebut adalah suatu sifat yang terpuji dan Hakimpun akanlebih mempunyai rasa keadilan apabila hal ini sudah diketahulsebelumnya.2.
Register : 02-10-2015 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 591/Pdt.G-LH/2015/PN JKT.SEL
Tanggal 11 Agustus 2016 — KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Lawan PT NATIONAL SAGO PRIMA
766996
  • lingkungan yang telah mendapat persetujuansebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakantetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan.Bahwa pada faktanya, Tergugat telah memenuhi segala kewajibansebagaimana tersebut diatas terbukti dengan telah dimilikinya IzinUsaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) padaHutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman (Sagu) dengan luas+ 21.418 hektar di Kepulauan Meranti, Provinsi Riau sebagaimanaterbukti berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.SK
Register : 30-08-2018 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Sak
Tanggal 25 Maret 2019 — Penggugat:
YAYASAN WAHANA SINERGI NUSANTARA
Tergugat:
1.Koperasi Air Kehidupan,
2.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
3.Bupati Siak
4.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
162321
  • Dian Anggara Persada berdasarkan Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Propinsi Riau No.SK.118/550/24.11/2004tertanggal 27 September 2004, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Propinsi Riau dan Sertifikat Hak Guna BangunanNo.06/Desa SamSam tertanggal 9 Oktober 2004 An. PT. Dian AnggaraPersada, dimana Sertifikat tersebut berakhir pada bulan Oktober 2024 .Bahwa diatas tanah HGB yang dimiliki, dikuasai, diusahai oleh PT.
Register : 25-04-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN
Tanggal 10 Juli 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
242166
  • Yos Sudarso KM. 13 Nomor : S1072/WBC.02/KPP.MP.01/2015 tanggal 10 Maret 2015yang ditanda tangani oleh Lupi Hartono Kepala KantorKementrian Keuangan Republik Indonesia DirektoratJenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBCSumatera Utara Kantor Pengawasan Dan PelayananBea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan;1 (satu) bundel Foto Copy Surat Kuasa No.SK.03/ProLJU/IV/2016 tanggal 26 April 2016 yangditanda tangani oleh Ir.
    Yos Sudarso KM. 13 Nomor : S1072/WBC.02/KPP.MP.01/2015 tanggal 10 Maret2015 yang ditanda tangani oleh Lupi Hartono KepalaKantor Kementrian Keuangan Republik IndonesiaDirektorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor WilayahDJBC Sumatera Utara Kantor Pengawasan DanPelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya PabeanBelawan;1 (satu) bundel Foto Copy Surat Kuasa No.SK.03/ProLJU/IV/2016 tanggal 26 April 2016 yangditanda tangani oleh Ir.
    Suhairi, MM kepada Bapak Direksi tanggalO04 Oktober 2016 perihal PermohonanPembayaran termin IV (Progres 100 %) KSOPromitsLJU.il. 2 (Satu) lembar foto copy bilyet giro No.BW952636 dari Bank BNI (Persero) Tok CabangMedan sebesar Rp. 15.266.195.866,jj. 2 (Satu) lembar asli surat kuasa No.SK.04/ProLJU/IV/2016 tanggal O7 Nopember2016.kk. 2 (dua) lembar foto copy Surat PerjanjianKemitraan Kerjasama Operasi (KSO) Nomor :01/II/PromitsLJU/2013 tanggal 14 Maret 2013.ll. 1 (Satu) lembar asli Invoice tanggal
Register : 18-09-2013 — Putus : 29-10-2014 — Upload : 10-02-2015
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 19 /Pdt.G/2013/PN-TB
Tanggal 29 Oktober 2014 — Perdata : Penggugat : 1.Drs.H. HAMONANGAN SIAHAAN Tergugat : 1. PT.INTI PALM SUMATERA 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Qq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Qq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Qq. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH PROPINSI SUMATERA UTARA. 4.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Qq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Qq. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH PROPINSI SUMATERA UTARA Qq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN 5.PT. KRISTAL KENCANA ABADI 6. YUSNAH KOSIM, SH
9728
  • Bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah B Plus Provinsi SumateraUtara dalam Risalahnya tanggal 3 Mei 2010 No. 06/PPT/B/2010,menyatakan : Tanah yang dimohon berstatus tanah Negara, berasal darikawasan hutan yang telah dilepaskan berdasarkan SuratKeputusan Menteri Kehutanan RI tanggal 27 Januari 2009 No.SK.19/MenhutI/2009 atas tanah seluas 6.215,8 Ha terletak diKelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang,Kabupaten Asahan.
Register : 01-02-2016 — Putus : 22-03-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 51/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 22 Maret 2016 — 1. GUBERNUR JAWA TENGAH, dkk melawan PT. INDO PERKASA USAHATAMA (sekarang PT. INDO PERMATA USAHATAMA)
376248
  • karena perbuatan hukum tersebut sudah sesuai denganKetentuan Perundangan yang berlaku.Berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan diatas, maka Turut Tergugat I mohonkepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraPerdata No. 327/Pdt.G/2014/PN.SMG, untuk memutuskan sebagai berikut :DALAM EKSEPSIe Menerima dan mengabulkan EksepsiTurut Tergugat I untuk seluruhnya.DALAM POKOK PERKARA1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2 Menyatakan Surat Keputusan tanggal 20 Desember 1986 No.SK
Register : 06-05-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 61/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 3 Juli 2019 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI.
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : REKTOR UNIVERSITAS NEGERI NUSA CENDANA KUPANG.
Pembanding/Terbanding/Tergugat VI : WALIKOTA KUPANG
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : ESAU OKTOVIANUS NAIMANU
Terbanding/Pembanding/Tergugat III : MENETERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Terbanding/Pembanding/Intervensi I : Arnold Polce Bissilisin
Terbanding/Penggugat II : VREDI WILMAN MARKUS KOLLOH
Terbanding/Penggugat III : ZEM TAFOKI
Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL.
Terbanding/Tergugat VII : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA KUPANG.
Terbanding/Tergugat VIII : LURAH OESAPA
Terbanding/Tergugat IX : LURAH LASIANA
211149
  • HakimPengadilan Negeri Kupang melalui Putusannya dalam POKOK PERKARA padaamar Putusan angka 2, angka 3 dan angka 4 melalui perkara Perdata no167/Pdt.G/PN.KPG Tanggal 28 Agustus 2018.Bahwa sebagai obyek Landreform tentu para Penggugat/para Terbanding harustunduk dan patuh terhadap ketentuan hukum Agraria pasal 1 ayat 1 UndangundangNomor 56 Prp Tahun 1960 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Penggugat II/para Terbanding hanya memiliki tanah kering maksimum seluas 20 Ha sesualKEPUTUSAN MENTERI AGRARIA RI No.SK
Register : 22-11-2021 — Putus : 21-12-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 35/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR
Tanggal 21 Desember 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : TONNY FRENGKY PANGARIBUAN
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : MELIA BOENTARAN
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : HANDOKO SETIONO
802677
  • PO : SK 017, Total PesanRp136.000.000p. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi nomor 131120/KWT/XI/IR,Sudah Terima dari PT Arta Niaga Nusantara, 25 roll @ 800m2/roll Geotextile Woven 200gr/m2, Rp136.000.000 tanggal19 November 2013q. 1 (Satu) lembar fotokopi Delivery Order IRAWAN S kepadaPT ARTA NIAGA NUSANTARA, pembelian GeotekstilWoven SW 200 (25 roll x 4m x 200m) 20.000 m2 Order No.SK 017, Date of order 12 November 2013, Shipping Date13 November 2013r. 1 (satu) lembar fotokopi Order Pembelian PT Arta
Register : 18-06-2012 — Putus : 07-09-2012 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 30/Pid.Sus/2012/PN.PBR.
Tanggal 7 September 2012 — EKA DHARMA PUTRA.
8919
  • IV/d) ; 190) BB 205: 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Keputusan Gubernur Riau tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Riau Tahun Anggaran 2004 No.SK.813.3/BADP-ADM/05/03 tanggal 1 Maret 2005, beserta lampirannya.
Register : 24-10-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 08-01-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 12 Maret 2014 — HM. RUSLI ZAINAL
627215
  • (BB I186);1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Keputusan Gubernur Riau tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di LingkunganPemerintah Propinsi Riau Tahun Anggaran 2004 No.SK.813.3/BADPADM/05/03 tanggal 1 Maret 2005, beserta lampirannya. (GK CPNSEKA DHARMA PUTRA).
    (BB 186); 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen KeputusanGubernur Riau tentang Pengangkatan Calon Pegawai NegeriSipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Riau Tahun Anggaran2004 No.SK.813.3/BADPADM/05/03 tanggal 1 Maret 2005,beserta lampirannya. (SK CPNS EKA DHARMA PUTRA).
Register : 23-04-2014 — Putus : 24-07-2014 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 11/Tipikor/2014/PT PBR
Tanggal 24 Juli 2014 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : H.M. RUSLI ZAINAL Diwakili Oleh : EVA NORA SH.,MH dan Rekan
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : RIYONO, SH. M. Hum, Dkk
11651
  • (BB I186);1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Keputusan Gubernur Riau tentang Pengangkatan Calon PegawaiNegeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Riau TahunAnggaran 2004 No.SK.813.3/BADPADM/05/03 tanggal 1 Maret2005, beserta lampirannya. (SK CPNS EKA DHARMA PUTRA). (BB187);Halaman 334 dari 681 hal. Putusan.
Putus : 28-06-2011 — Upload : 30-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/PID.SUS/2010
Tanggal 28 Juni 2011 — H. TENGKU AZMUN JAAFAR, S.H.
235162 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Syuhada Tasman,Burhanuddin Husin Asral Rahman dan Rusli Zainal) tidak terkaitdengan proses penerbitan IUPHHKHT IUPHHKHT yang dilakukanTerpidana, krena penerbutan RKT dan BKT tersebut bukanlah izinprinsip, melainkan merupakan kelengkapan administrasi belaka yangapabila dalam waktu 30 hari tidak ditandatangani atau dikeluarkanoleh Kadis Kehutanan Provinsi akan sah dengan sendirinya sesuaidengan keputusan Menteri Kehutanan No.1151/KPDSII/2003 tanggal2 Mei 2003 jo Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.45
    No.119 PK/Pid.Sus/2010Burhanuddin Husin, Asral Rahman dan Rusili Zainal) tidak terkait denganproses penerbitan IUPHHKHTIUPHHKHT yang dilakukan Terpidana,karena penerbitan RKT dan BKT tersebut bukanlah izinprinsip,melainkan merupakan kelengkapan administrasi belaka yang apabiladalam waktu 30 hari tidak ditandatangani atau dikeluarkan oleh KadisKehutanan Provinsi akan sah dengan sendirinya sesuai denganKeputusan Menteri Kehutanan No.151/KPDSII/2003 tanggal 2 Mei 2003Jo Keputusan Menteri Kehutanan No.SK
Register : 18-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 05-03-2024
Putusan PN PEKANBARU Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ferdian adi nugroho.SH
Terdakwa:
I KETUT SUARBAWA
27459

  • 752. 3 (tiga) lembar fotokopi surat keputusan No.SK.02.01/A.DEP.HC.8592/2014 tentang Pengangkatan Sdr. Muhammad Farid Maulidi sebagai Koordinator Bidang Quantity Survey Sipil Umum 1 tanggal 14 Oktober 2014.
    753. 2 (dua) lembar fotokopi berwarna surat dari PT Mitra Super Struktur No. 22/MSS/WIKA/II/15 Hal: Penawaran Harga Pekerjaan Bored Pile untuk Proyek Jembatan Water Front City tanggal 10 Februari 2015.

    770. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan No.SK.02.01/A.DIR.1488/2016 tentang Pengangkatan Sdr. DIDIET HADIANTO sebagai Manajer Proyek Pembangunan Proyek Waterfront City Bangkinang ditandatangani oleh YUSMAR ANGGADINATA pada tanggal 10 Februari 2016.
    771. 1 (satu) lembar print out Dokumen Penagihan dan Pembayaran Termin (berupa tabel).
    No.SK.01.01/B.DEP.SU1.103/2015 tanggal 22 Juni 2015 Tentang Susunan Organisasi Proyek Pembangunan Jembatan Waterfront City Bangkinang
    887. 1 (satu) bundel BUKU I KONTRAK HARGA SATUAN Nomor : 02/SPKKHS/PPK-JMBT-WFC/BMP-JJ/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015, paket pekerjaan : Pembangunan Jembatan Waterfront City Multy Years tahun anggran 2015-2016 dengan konraktor: PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.