Ditemukan 1984 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : abus abdus absen abung abusmi abusa ahuse abute aruse aguse abuan abasã
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-02-2015 — Putus : 10-06-2015 — Upload : 26-06-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk.
Tanggal 10 Juni 2015 — WAHYONO HARYADI Bin SOEPINGI
57 — 77
  • , jadi apabila kewenangan yangdipunyai BPK ada pada 60 (Enam puluh) hari tidak mungkin adapejabat pemeriksan lain yang berwenang mengungkitngungkit lagikerugian keuangan negaranya ;Bahwa bisa terjadi tumpang tindih kewenangan karena adanyaabuse of power atau penyimpangan kewenangan itu terjadi karenasecara administrasi sudah tidak ada mengapa ada perkara lagi danhal tersebut adalah fatal sehingga seharusnya direhabilitas ;Bahwa yang berkewajiban melakukan rehabilitasi adalah orangyang melakukan abuse
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-06-2012 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 16/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 18 Juni 2012 — H. SUBAKIR
86 — 15
  • Kejahatan disini disebut Crime byJob (kejahatan yang dapat terjadi karena jabatan atau pekerjaan), dalamistilah kriminologinya disebut White Collar Crime, sedangkan dalam HukumAdministrasi Negara disebut Penyalahgunaan Hak (abuse of power), yangapabila sampai merugikan keuangan negara, maka termasuk TindakPidana Korupsi.Page 156 of 247Pengadilan Tipikor SemarangBahwa dalam proses perencanaan, permusyawaratan, penetapan danpelaksanaan dari PERDA No.1 Tahun 2004 sehingga merugikan keuanganNegara/Daerah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 29-02-2016 — Upload : 13-07-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 K/Pdt.Sus-KPPU/2016
Tanggal 29 Februari 2016 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) VS I. EXCELCOMINDO PRATAMA, Tbk, DK
349 — 279 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • persoalan sebenarnya adalahbukan pada adanya klausula harga SMS offnet melainkanadanya tindakan oleh operator incumbents yang menghalanghalangi atau setidaktidaknya melakukan restriksi terhadap newentrants untuk memasuki pasar telekomunikasi di Indonesia;Berdasarkan halhal tersebut di atas, ketentuan dalam UndangUndang Nomor 5/1999 yang seharusnya diterapkan vis a visdiuji dalam perkara a quo adalah Pasal 19 Huruf (a) karenadalam kasus ini yang terjadi sebenarnya adalahpenyalahgunaan posisi dominan (abuse
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 11-03-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 371/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 16 Juli 2020 — Penuntut Umum:
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
RONNY BUGIS
1448 — 2086
  • ., oleh karena ada faktafakta tersebut, maka saksimelapor kepada Komnas HAM sekitar tahun 2018 dan kemudian hasilpemeriksaan dari Komnas HAM mengatakan Bahwa prosespenyidikannya terjadi Abuse of Process dan beberapa hal lain yangdikatakan dalam rekomendasi dan saksi membawa laporannya apabiladiperlukan; Bahwa ketika saksi diserang dan pelakunya ditangkap,harusnya saksi senang karena dilakukan tugas penegakan hukumyang benar, kemudian saksi dipanggil untuk dimintai keterangantanggal 6 Januari 2020
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 02-10-2018 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kdi
Tanggal 20 Februari 2019 — Penuntut Umum:
EVA YUSTISIANA, SH
Terdakwa:
AGUS FEISAL HIDAYAT
325 — 403
  • Kalauterjadi perbedaan selisin ada mediatornya dan mediator ini harus orangyang bisa dipercaya karena ini menentukan mana yang akan dipilih.Terakhir bahwa instrument yang paling digunakan untuk mencegahabuse of discretion atau abuse of administration adalah pola elektronikHalaman ke 158 dari 249 halaman, Putusan Perkara No.53/Pid.SusTPK/2018/PN.Kdipurchasing. Jadi pengadaanpengadaan sekarang menggunakanmekanisme instrumen elektronik.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-05-2015 — Putus : 12-10-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Bdg.
Tanggal 12 Oktober 2015 — SUSI ASTUTI, S. KM;
115 — 41
  • ;SeeeaHeee Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor : 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004 halaman 570 dan 572 : Mahkamah Agungberpendapat : Bahwa dari segi doktrin hukum administrasi negara, kewenanganpengambilan kebijaksanaan oleh pejabat atau diskresioner bukanlah bersifatsebebasbebasnya tanpa batas, sebab Hakim masih dapat melakukan penilaianterbatas (marginale toetsing), terhadap penilaian pelaksanaan diskresionertersebut, yaitu penilaian apakah ada penyalahgunaan wewenang (abuse
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 07-01-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 338 PK/Pdt/2014
Tanggal 7 Januari 2015 — MORGAN STANLEY & CO. INCORPORATE VS APP INTERNASIONAL FINANCE COMPANY B.V, DKK
535 — 393 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pengurangan Pajak atasbunga dari 20% menjadi 10% (berdasarkan P3B) adalahmenguntungkan Tergugat , Tergugat IV, Tergugat V danTergugat XVI;Pemakaian nama Penggugat sebagai Penerbit (/ssuer)Sertifikat Global Note atau Surat Bond, yang didirikan diNegara Belanda hanyalah tindakan penyalahgunaan (taxabuse) Perjanjian Pajak Berganda (P3B) antara NegaraIndonesia dengan Negara Belanda dan menurut Dit.JenPajak dengan surat tertanggal 23 Juni 2004 NomorS440/PJ.341/2004 (bukti P13);Bukti Penyalahgunaan (7ax Abuse
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
AMBROS KEDA Bin FRANS GILI
134 — 36
  • Mengenai meskipun di bawah 5 Haapakah Kepala SKPD boleh memintakan pembentukkan timpengadaan, ahli mengatakan agar tidak abuse of power(penyalahgunaan wewenang);Menurut ahli mengenai pertimbangan teknis (pertek) mengenaipenguasaan penggunaan dan pemanfaatan tanah atas tanah yangakan izin lokasi penetapan lokasi. Jadi itu wajib pertimbangan teknisdari aspek pertanahan.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-10-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 110 / Pid.Sus / TPK / 2014 / PN.Bdg
Tanggal 23 Maret 2015 — dr.Hj. IDA LISNURIDA, MARS Binti H. MULYADI.
105 — 15
  • willekeuir);Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor : 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004 halaman 570 dan 572 : Mahkamah Agungberpendapat : Bahwa dari segi doktrin hukum administrasi negara, kewenanganpengambilan kebijaksanaan oleh pejabat atau diskresioner bukanlah bersifatsebebasbebasnya tanpa batas, sebab Hakim masih dapat melakukan penilaianterbatas (marginale toetsing), terhadap penilaian pelaksanaan diskresionertersebut, yaitu penilaian apakah ada penyalahgunaan wewenang (abuse
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-12-2013 — Putus : 03-04-2014 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 62/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 3 April 2014 — MAHIRAMSYAH, SE Bin M. SALEH JS
82 — 22
  • Akbar Tanjung dkk, tanggal 12 Februari 2004halaman 570 dan 572 : Mahkamah Agung berpendapat : Bahwa dari segi doktrinhukum administrasi negara, kewenangan pengambilan kebijaksanaan oleh pejabatatau diskresioner bukanlah bersifat sebebasbebasnya tanpa batas, sebab Hakimmasih dapat melakukan penilaian terbatas (marginale toetsing), terhadap penilaianpelaksanaan diskresioner tersebut, yaitu penilaian apakah ada penyalahgunaanwewenang (abuse of power) atau kesewenangwenangan (wilekeuir) pada diripejabat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Persaingan Usaha
Register : 14-07-2008 — Putus : 27-05-2008 — Upload : 07-12-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 03/KPPU/2008/PN.Jkt.Pst
Tanggal 27 Mei 2008 — PT. EXCELCOMINDO PRATAMA, Tbk,Cs >< KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU),Cs
744 — 796
  • Pst.menghalanghalangi atau setidaktidaknya melakukanrestriksi terhadap new entrants untuk memasuki pasartelekomunikasi di Indonesia ;Berdasarkan halhal tersebut di atas, ketentuan dalam UUNo.5/1999 yang seharusnya diterapkan vis a vis diuji dalamperkara aguo adalah Pasal 19 Huruf (a) karena dalam kasusini vang terjadi sebenarnya adalah penyalahgunaan posisidominan (abuse of dominant power) oleh pelaku dominan(incumbents) terhadap new entrants,termasuk Pemohon.Pasal 19Pelaku usaha dilarang melakukan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Drh. RATNA PANCA MARDANI Binti Alm. SOEMARWO
140 — 43
  • Mengenai meskipun di bawah 5 Haapakah Kepala SKPD boleh memintakan pembentukkan timpengadaan, ahli mengatakan agar tidak abuse of power(penyalahgunaan wewenang);Menurut ahli mengenai pertimbangan teknis (pertek) mengenaipenguasaan penggunaan dan pemanfaatan tanah atas tanah yangakan izin lokasi penetapan lokasi. Jadi itu wajib pertimbangan teknisdari aspek pertanahan.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-12-2017 — Upload : 26-04-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Ptk
Tanggal 5 Desember 2017 — Ir. HARI LIEWARNATA, MM Als APIN
229 — 357
  • Penuntut Umum tidak pernah membuktikan telah terjadipertentangan kepentingan para pihak yang terkait dalam hal ini antarapeserta lelang dengan Pejabat pengadaan, system pelelangan etendering dibuat dengan tujuan untuk menghindari penyalahgunaankekuasaan (abuse of power);. Bahwa Pasal 16 ayat (4) UU 1 Tahun 2004 hanya berlaku untuk pegawainegeri;Halaman 46 dari 265 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/TPkK/2017/PN.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
311 — 211
  • Maka Jjelastermuat dalam Pasal 15 bawa ada pembatasan wilayah atau daerah berlakunyakewenangan sehingga agar tidak terjadi overlao kewenangan maka adapembatasan terkait materi atau substansi dari Kkewenangan masingmasing pejabatpemerintah ini yang dipetakan atau diarahkan seorang pejabat itu benarbenarmelaksanakan sejauh ruang lingkup kewenangannya maka artinya dalampenyelenggaraan pelaksanaan kewenangannya seorang pejabat pemerintahmelanggar materi atau substansi kKewenangannya Abuse of power, mak
    Kdipemerintah ini yang dipetakan atau diarahkan seorang pejabat itu benarbenarmelaksanakan sejauh ruang lingkup kewenangannya maka artinya dalampenyelenggaraan pelaksanaan kewenangannya seorang pejabat pemerintahmelanggar materi atau substansi Kewenangannya Abuse of power, mak ada normayang mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan pada Pasal 17 danseterusnya dalam UndangUndang 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan, Maka di dalam UndangUndang 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-04-2014 — Putus : 23-07-2014 — Upload : 12-11-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pbr
Tanggal 23 Juli 2014 — BASIRUN, S.Sos
111 — 18
  • kedudukan; Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor : 572 K/Pid/2003,tanggal 12 Februari 2004 halaman 570 dan 572 : Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa dari segi doktrin hukum administrasi negara, kewenangan pengambilankebijaksanaan oleh pejabat atau diskresioner bukanlah bersifat sebebasbebasnyatanpa batas, sebab Hakim masih dapat melakukan penilaian terbatas (marginaletoetsing), terhadap penilaian pelaksanaan diskresioner tersebut, yaitu penilaianapakah ada penyalahgunaan wewenang (abuse
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 16-03-2021 — Putus : 06-08-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Sby
Tanggal 6 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.DIDIK MULYO NUGROHO, SH., MH
2.DARWIS, SH
3.R. HARWIADI, SH.
4.FURKON ADI HERMAWAN, SH
Terdakwa:
HANDAYANI BINTI PAO THIEN TJIU
706 — 190
  • Mitra Integrasi Informatika, 2011;Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) FHP LawEducation Jakarta, Tahun 2012;Anti Money Laundering/Counter Financing and TerrorismeTraining Programme (SERIE 3),Key Principle in CombatingFinancial Crimes & Abuse in Financial Gatekeepers,Malaysia, 2012;Workshop Keamanan Nuklir, Badan Pengawasan TenagaNuklir, Jakarta, 2013;Legal Opinion dan Legal Audit, FHP Law EducationJakarta, 2013;Global Counter Terrorism Forum, Global Best Practices onTerrorist Financing Prevention
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
292 — 203
  • Maka Jjelastermuat dalam Pasal 15 bawa ada pembatasan wilayah atau daerah berlakunyakewenangan sehingga agar tidak terjadi overlao kewenangan maka adapembatasan terkait materi atau substansi dari Kkewenangan masingmasing pejabatpemerintah ini yang dipetakan atau diarahkan seorang pejabat itu benarbenarmelaksanakan sejauh ruang lingkup kewenangannya maka artinya dalampenyelenggaraan pelaksanaan kewenangannya seorang pejabat pemerintahmelanggar materi atau substansi kKewenangannya Abuse of power, mak
    Kdipemerintah ini yang dipetakan atau diarahkan seorang pejabat itu benarbenarmelaksanakan sejauh ruang lingkup kewenangannya maka artinya dalampenyelenggaraan pelaksanaan kewenangannya seorang pejabat pemerintahmelanggar materi atau substansi Kewenangannya Abuse of power, mak ada normayang mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan pada Pasal 17 danseterusnya dalam UndangUndang 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan, Maka di dalam UndangUndang 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
MUHAMAD YOSMIANTO Bin MUHAMMAD JUSUF ADJIR Alm.
136 — 33
  • Mengenai meskipun di bawah 5 Haapakah Kepala SKPD boleh memintakan pembentukkan timpengadaan, ahli mengatakan agar tidak abuse of power(penyalangunaan wewenang);Menurut ahli mengenai pertimbangan teknis (pertek) mengenaipenguasaan penggunaan dan pemanfaatan tanah atas tanah yangakan izin lokasi penetapan lokasi. Jadi itu wajib pertimbangan teknisdari aspek pertanahan.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
266 — 166
  • Maka Jjelastermuat dalam Pasal 15 bawa ada pembatasan wilayah atau daerah berlakunyakewenangan sehingga agar tidak terjadi overlao kewenangan maka adapembatasan terkait materi atau substansi dari Kkewenangan masingmasing pejabatpemerintah ini yang dipetakan atau diarahkan seorang pejabat itu benarbenarmelaksanakan sejauh ruang lingkup kewenangannya maka artinya dalampenyelenggaraan pelaksanaan kewenangannya seorang pejabat pemerintahmelanggar materi atau substansi kKewenangannya Abuse of power, mak
    Kdipemerintah ini yang dipetakan atau diarahkan seorang pejabat itu benarbenarmelaksanakan sejauh ruang lingkup kewenangannya maka artinya dalampenyelenggaraan pelaksanaan kewenangannya seorang pejabat pemerintahmelanggar materi atau substansi Kewenangannya Abuse of power, mak ada normayang mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan pada Pasal 17 danseterusnya dalam UndangUndang 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan, Maka di dalam UndangUndang 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ARDIANITA FEBRINIARTY
Terdakwa:
1.ARSAD SUTARYA, S.Pd, MM.Pd bin Engki
2.SIMAH, S.Pd binti Emod.
152 — 46
  • Istilahpenyalahgunaan/menyalahgunakan dalam istilah Belanda dikenal denganmisbruik yang memiliki kemiripan dengan istilah missbrauch dalam bahasaJerman atau misuse dan abuse dalam istilan bahasa Inggris yang maknanyaselalu diasosiasikan dengan hal yang bersifat negatif yaitu penyelewenangan.Jadi antara istilan penyalahgunaan dan menyalahgunakan tidak adaperbedaan, penyalahgunaan menunjuk pada proses, cara, perbuatannya,sedangkan menyalahgunakan menunjuk pada tindakan atau pelaksanaanya.Penyalahgunaan
    wewenang dalam konsep Hukum Administrasi Negara selaludiparalelkan dengan konsep detournament de pouvoir dalam sistem hukumPrancis atau abuse of power/misuse of power dalam istilan bahasa Inggris.Secara historis, konsep detournament de pouvoir pertama kali muncul diPrancis dan merupakan dasar pengujian lembaga Peradilan AdministrasiNegara terhadap tindakan pemerintahan dan dianggap sebagai asas hukumyang merupakan bagian dari de principes generaux du droit.