Ditemukan 2 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 06-08-2018 — Putus : 24-08-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Dpk
Tanggal 24 Agustus 2018 — Pemohon:
TRIO SATRIO BIN MUCHOLID HENDRO,S.H
Termohon:
Penyidik Polri Polres Resort Kota Depok
37539
  • 3/Pid.Pra/2018/PN Dpk
    hubunganhukum antara dua pihak tertentu, maka Pemeriksaan perkara pidanadapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilandalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidakadanya hak perdata itu; Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia PutusanNomor : 628 K/Pid/1984 dalam Putusan ini MA memerintahkanPengadilan Tinggi Bandung untuk menunggu adanya PutusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yangmemutuskanmengenai status kepemilikan tanah.Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 3/
    Pid.Pra/2018/PN Dpk Surat Panduan dalam sistem penuntutan yang dikeluarkan olehkejagung Nomor : B230/E/Ejp/01/2013.
    tentangada atau tidaknya hak perdata itu.Bahwa dalam hal ini PEMOHON TELAH KELIRU DALAM MENAFSIRKANdan MEMAKNAI serta MENGARTIKAN halhal sebagai berikut : Dalam pertimbangan Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo. 1 Tahun 1956 tanggal 18 Maret 1956 dinyatakan, bahwa olehkarena dalam peraturan Acara Pengadilan yang sekarang berlaku diIndonesia, tiada peraturan mengenai hubungan antara PengadilanPerdata dan Pengadilan Pidana, dalam hal ini ada nampak keraguraguanHalaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 3/
    Pid.Pra/2018/PN Dpk Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun1956, Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan haladanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatuhubungan hukum antara dua pihak tertentu maka pemeriksaan perkarapidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusanpengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atautidak adanya hak perdata itu.Bahwa menurut pendapat TERMOHON, berdasarkan penafsiran secaragramatikal yang
    ,M.H.Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Dpk
Register : 06-08-2018 — Putus : 24-08-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Dpk
Tanggal 24 Agustus 2018 — Pemohon:
TRIO SATRIO BIN MUCHOLID HENDRO,S.H
Termohon:
Penyidik Polri Polres Resort Kota Depok
2518
  • 3/Pid.Pra/2018/PN Dpk
    hubunganhukum antara dua pihak tertentu, maka Pemeriksaan perkara pidanadapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilandalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidakadanya hak perdata itu; Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia PutusanNomor : 628 K/Pid/1984 dalam Putusan ini MA memerintahkanPengadilan Tinggi Bandung untuk menunggu adanya PutusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yangmemutuskanmengenai status kepemilikan tanah.Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 3/
    Pid.Pra/2018/PN Dpk Surat Panduan dalam sistem penuntutan yang dikeluarkan olehkejagung Nomor : B230/E/Ejp/01/2013.
    tentangada atau tidaknya hak perdata itu.Bahwa dalam hal ini PEMOHON TELAH KELIRU DALAM MENAFSIRKANdan MEMAKNAI serta MENGARTIKAN halhal sebagai berikut : Dalam pertimbangan Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo. 1 Tahun 1956 tanggal 18 Maret 1956 dinyatakan, bahwa olehkarena dalam peraturan Acara Pengadilan yang sekarang berlaku diIndonesia, tiada peraturan mengenai hubungan antara PengadilanPerdata dan Pengadilan Pidana, dalam hal ini ada nampak keraguraguanHalaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 3/
    Pid.Pra/2018/PN Dpk Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun1956, Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan haladanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatuhubungan hukum antara dua pihak tertentu maka pemeriksaan perkarapidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusanpengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atautidak adanya hak perdata itu.Bahwa menurut pendapat TERMOHON, berdasarkan penafsiran secaragramatikal yang
    ,M.H.Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Dpk