ARTHA CONTRACTORS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;

PT THIESS CONTRACTORS INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

LEIGHTON CONTRACTORS INDONESIA;

., jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten TapanuliSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor973/7808/2018, tanggal 17 Desember 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT LEIGHTON CONTRACTORS INDONESIA, beralamat diRatu Prabu 2 Jalan TB Simatupang Kav. 1B, Cilandak Timur,Jakarta Selatan 12560, yang diwakili oleh Kenneth RonaldKennedy Chrichton, jabatan Presiden Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari

PTLeghton Contractors Indonesia dan membatalkan Keputusan Bupati TapanulliSelatan Nomor 771/KPTS/2015 tanggal 31 Juli 2015, tentang PenolakanKeberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan BatuanNomor Kohir 11.0122 dan 11.0149 a.n. PT Leghton Contractors Indonesia,atas nama PT Leighton Contractors Indonesia, NPWP 01.000.634.4.091000, beralamat di Ratu Prabu 2 Jalan TB Simatupang Kav. 1B, CilandakTimur, Jakarta Selatan 12560:Halaman 2 dari 7 halaman.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT LEIGHTON CONTRACTORS INDONESIA

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta,12190;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatandan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3009/PJ/2019, tanggal 10 Juli 2019:Pemohon Peninjauan Kembali:LawanPT LEIGHTON CONTRACTORS

amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT118833.15/2014/PP/M.XA Tahun 2019, tanggal 15 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00747/KEB/WP.J.19/2017 tanggal 13 September 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Lebin Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor00052/406/14/091/16 tanggal 27 Juni 2016 Tahun Pajak 2014, atas nama:PT Leighton Contractors

Dengan mengadili sendiri:3. 1.3. 2.3. 3.3. 4.Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00747/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 13 September2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebin Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00052/406/14/091/16 tanggal 27 Juni 2016 Tahun Pajak 2014, atas nama PTLeighton Contractors Indonesia, NPWP 01.000.634.4091.000,Jenis Usaha: Konstruksi Pertambangan, beralamat di GedungRatu

LAMPIRI DJAYA ABADI CONTRACTORS

LAMPIRI DJAYA ABADI CONTRACTORS, berkedudukan di PerkantoranPuri Niaga Blok J1/233 Jl. Puri Kencana Kembangan JakartaBarat, selanjutnya di sebut sebagai .............. PENGGUGAT ;MELAWANJHONI PATAR SINAMBELA, beralamat di Cipinang Jagal RT.002/016 No. 13Kel Cipinang Kec.

SHIMIZU CORPORATION >< DEXTAM CONTRACTORS

Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa PT Dextam Contractors;6. Memerintahkan Termohon dan Termohon II untuk hadir dalam serta17.18.19.mempersiapkan dan membave seluruh bahanbahan yang terkaitdengan mata acara/agenda Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa PT Dextam Contractors;Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.716.000, (Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)."

Dextam Contractors dibuat dihadapan Notaris Rusman,S.H selaku Notaris Pengganti dari Notaris H. Asmawel Amin,S. H, Notaris di Jakarta ;: Surat Ditjen AHU Kementerian Administrasi Hukum UmumKementerian Hukum dan HAM No. AHU2.AH.01.011115tertanggal 16 Desember 2013 perihal Permintaan DataPerseroan Company Profile PT.

Dextam Contractors ;Bukty P26 :Print Screensitus resmi Lembaga Pengembangan jasaKonstruksi (LPJK) perihal Data Pengalaman Badan Usaha PT.Dextam Contractors;Bukti P27 :Print Screensitus resmi Lembaga Pengembangan JasaKonstruksi (LPJK) perihal Data Keuangan Badan Usaha PT.Dextam Contactors;Bukti P28 : Print Screen Situs resmi Mahkamah Agung R. ;Bukti P29 :Info Perkara No. 697K/PDT/2011 tanggal 13 Juli 2011berdasarkan website Mahkamah Agung RI antara PT.

Dextam Contractors; Print Screen Situs Resm Lembaga Pengembangan JasaKonstruksi (LPJK) perihal Data Pengurus Badan Usaha PT.Dextam Contractors;: Gugatan tertanggal 6 Mei 2013 terdaftar dalam registerperkara No. 215/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst;: Gugatan tertanggal 6 Mei 2013 terdaftar dalam registerperkara No. 213/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst;: Gugatan tertanggal 6 Mei 2013 terdaftar dalam registerperkara No. 214/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst;: Akta Bukti Pemohon tertanggal 20 Januari 2015 dalam perkaraPerdata No. 215

)dalam memberikan dokumen yang diminta oleh Pemohon selakuPemegang Saham;(II) Penjelasan dari Termohon (PT.Dextam Contractors) mengenai88keberadaan serta status dari masingmasing dokumen yang diminta;atau(Ill) Penjelasan dari Termohon (PT.Dextam Contractors) atas pelaksanaankewajiban dari Termohon sehubungan dengan halhal di bawah ini:d.

THIESS CONTRACTORS INDONESIA

THIESS CONTRACTORS INDONESIA, berkedudukan diRatu Prabu 2 Jalan TB. Simatupang Kav. 18 Jakarta 1256,dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : BACHTIARSAID. DKK, semuanya karyawan PT.

DEXTAM CONTRACTORS >< SHIMIZU CORPORATION,Cs

DEXTAM CONTRACTORS , berkedudukan hukum di Mid Plaza II Building, 4"Floor, jalan Sudirman Kav. 1011,Jakarta Pusat, dalam halini diwakili oleh HENRY PASCAL TAMPUBOLON selakuDirektur dalam hal ini memberi kuasa kepada OTTOCORNELIS KALIGIS & ASSOCIATES beralamat di Jin.Majapahit No. 1820 , Komplek Majapahit Permai Blok B122123 Jakarta Pusat , berdasarkan surat kuasa khususNo. 111/OCK.V/2013 tertaggal 2 Mei 2013 , selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT;MELAWAN1.

Joint Operation Agreement oleh dan diantara PT Dextam Contractors(PENGGUGAT) dengan Shimizu Construction Co., Ltd.

(TERGUGAT 1)untuk pekerjaan konstruksi Proyek Hyatt Regency Nusa Dua tertanggal10 April 1989 (Perjanjian Kerjasama Operasional Hyatt Regency NusaDua) (surat bukti T 5)Bahwa dalam pasal 15 perjanjian ini dinyatakan apabila adaperselisihan atau sengketa pendapat, maka akan ditunjuk Arbitrase diJakarta, Republik Indonesia berdasarkan peaturan Konsiliasi Dagangdan Arbitrase Kamar Dagang Internasional Joint Operation Agreement oleh dan diantara PT Dextam Contractors(PENGGUGAT) dengan Shimizu Construction

PT.DEXTAM CONTRACTORS >< SHIMIZU CORPORATION CS

DEXTAM CONTRACTORS., berkedudukan hukum MidPlazaIl Building4"" floor, Jalan Jenderal Sudirman kav. 1011, JakartaPusat, dalam hal ini diwakili oleh Henry Pascal Tampubolonselaku Direktur PT. Dextam Contractors, dalam perkara inidiwakili oleh kuasa hukumnya Prof. Dr.

LEIGHTON CONTRACTORS INDONESIA;

LEIGHTON CONTRACTORS INDONESIA, berkedudukan diGedung Ratu Prabu Lt. 9, Jl. TB.

Pengadilan Pajak Nomor : Putusan 24919/PP/M.XIII/16/2010, tanggal 27 Juli 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut :e Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP1324/WPJ.07/BD.05/2008tanggal 6 Oktober 2008 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2007Nomor : 00050/407/07/056/08 tanggal 13 Februari 2008, atas nama : PT.Leighton Contractors

Joint Operation.Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor : 24919/PP/M.XIII/16/2010 tanggal 27 Juli 2010 yang menyatakan :e Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP1324/WPJ.07/BD.05/2008tanggal 06 Oktober 2008 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2007Nomor : 00050/407/07/056/08 tanggal 13 Februari 2008, atas nama : PT.Leighton Contractors

Leighton Contractors Indonesia sudah tepat dan benar, dengan demikiantidak terdapat pertimbangan hukum dan putusan yang nyatanyata tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;Halaman 19 dari 22 halaman.

LEIGHTON CONTRACTORS INDONESIA;

LEIGHTON CONTRACTORS INDONESIA, berkedudukan diGedung Ratu Prabu, Lt. 9, Jl. T. B.

Leighton Contractors Indonesia, NPWP :01.000.634.4056.000, alamat: Gedung Ratu Prabu Lt.9, Jl. TB. Simatupang Kav.20,Cilandak Timur, Jakarta 12560.Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap i.c.

THIESS CONTRACTORS INDONESIA MINE PROJECT

., paraPengurus Serikat Pekerja PT.Thiess Contractors Indonesia SatuiMine, berdasarkan Surat Kuasatertanggal 24 Agustus 2008 ;Para Pemohon Peninjauan Kembali dahuluTermohon Kasasi 2 s/d 8 / Penggugat 2 s/d 8 ;Mel awan:PT. THIESS CONTRACTORS INDONESIA SATUI MINEPROJECT, berkedudukan di Desa Bukit Baru,Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah BumbuKalimantan Selatan ;Termohon Peninjauan Kembali dahulu) PemohonKasasi/ Tergugat ;Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 042PK/Pdt.Sus/ 2009RONALD, mantan karyawan PT.

THIESS CONTRACTORS INDONESIA SATUI MINE PROJECTtersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 13/PHI.G/2006/PN.Bjmtanggal 21 Maret 2007 tersebut;MENGADILI SENDI RI1. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat PT. THIESSCONTRACTORS INDONESIA SATUI MINE PROJECT dengan ParaPenggugat tersebut putus terhitung sejak bulan Oktober2006 ;2. Menghukum Tergugat PT.

THIEES CONTRACTORS INDONESIASATUI MINE PROJECT untuk membayar kepada ParaPenggugat tersebut masing masing1. HERMAN : Pesangon 2 X 3 X Rp. 700.000, = Rp.4.200.000, Tunjangan Kesehatan dan Perumahan15% X Rp. 4.300.000, = Rp. 630.000, Uang Proses = Rp. 6.208.500,Jumlah = Rp.11.038.500, 2. JONI Pesangon 2 X 2 X Rp. 700.000, = Rp.2.800.000,Hal. 8 dari 17 hal. Put.

Serikat Pekerja mengakui bahwa Perusahaan mempunyaihak untuk menjalankan ,mengelola, mengatur, menerimadan memberhentikan tenaga kerja atau = memindahkanposisi pekerja dan menetapkan segala sesuatu yangmenyangkut ketentuan serta peraturan bagi Pekerja ; Dalam hal ini Pekerja dan Dewan Pengurus SerikatPekerja PT.Thiess Contractors Indonesia Satui MineProject tidak pernah menentang, keputusan Pengusahadan Pemerintah yang sesuai dengan KKB dan aturanketenagakerjaan dan juga tidak pernah melindungiterhadap

LEIGHTON CONTRACTORS INDONESIA;

ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1226/PJ/2018, tanggal 9 Maret 2018 dan Surat KuasaSubstitusi tanggal 14 Maret 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT LEIGHTON CONTRACTORS

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89810/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 7 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00559/KEB/WPJ.19/2016tanggal 8 September 2016, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April2014 Nomor 00006/207/14/091/15 tanggal 15 September 2015, atas namaPT Leighton Contractors

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00559/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 8 September 2016, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2014 Nomor00006/207/14/091/15 tanggal 15 September 2015, atas nama PTLeighton Contractors Indonesia, NPWP01.000.634.4091.000,beralamat di Gedung Ratu Prabu 2, JalanT.B.

THIESS CONTRACTORS INDONESIA

ARTHA CONTRACTORS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;

LEIGHTON CONTRACTORS INDONESIA;

LEIGHTON CONTRACTORS INDONESIA, tempatkedudukan di Gedung Ratu Prabu Lt. 9 Jl. TB.

2011Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor24915/PP/M.XIlV15/2010, tanggal 27 Juli 2010 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP1318/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 26 September 2008 tentang Keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak2005 Nomor : 00111/406/05/056/08 tanggal 23 Januari 2008, atas nama : PT.Leighton Contractors

Leighton Contractors Indonesia, NPWP :01.000.634.4056.000, alamat : Gedung Ratu Prabu Lt9, Jl TB.Simatupang Kav.20, Cilandak Timur, Jakarta 12560, tidakmemperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasarpertimbangan koreksi Pajak Penghasilan Badan sehinggamenghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai denganketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukanoleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yangnyatanyata

jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejakputusan dikirim";Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 11 UndangundangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkansebagai berikut :"Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggalfaksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggalsaat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung;Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.24915/PP/M.XIl/15/2010 tanggal 27 Juli 2010, atas nama: PT.Leighton Contractors

Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) danMinopex melakukan perjanjian kerja sama dalam bentuk JointOperation untuk menggarap Boot Contract yaitu kontrak antaraTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding), PTLeighton Contractors Indonesia (PT. LCI), d.h. PT John HollandConstructions Indonesia (PT JHCl) dengan PT Bahari CakrawalaSebuku untuk membangun, memiliki, mengoperasikan danmengalihkan coal processing plant dengan nama Inggris HollandMinopex Joint Operation;b.

LEIGHTON CONTRACTORS INDONESIA;

LEIGHTON CONTRACTORS INDONESIA, berkedudukan diGedung Ratu Prabu, Lt. 9, Jl. T. B.

Pemohon Banding danMinopex tidak mempunyai hubungan istimewa baik secara langsung maupun tidaklangsung;Bahwa sesuai dengan perjanjian antara PT Leighton Contractors Indonesia (dahulu PTJohn Holland Construction Indonesia) dan Minopex.

Leighton Contractors Indonesia,NPWP :01.000.634.4056.000, alamat: Gedung Ratu Prabu Lt.9, Jl. TB. Simatupang Kav.20,Cilandak Timur, Jakarta 12560, sehingga perhitungan pajaknya menjadi sebagaiberikut :Dasar Pengenaan Pajak : ditangguhkan/dibebaskan/ditanggungbemerintah .............

sistem profit sharing atas project denganmengacu pada kontrak yang pertama yaitu Joint Operation Agreementtanggal 12 Maret 1998.5 Bahwa berdasarkan perjanjian antara Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) dengan Minopex diketahui sebagai berikut:a Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Minopexmelakukan perjanjian kerja sama dalam bentuk Joint Operation untuk1819menggarap Boot Contract yaitu kontrak antara Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding), PT Leighton Contractors

THIESS CONTRACTORS INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT LEIGHTON CONTRACTORS INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PAJAKVSPT LEIGHTON CONTRACTORS INDONESIA,

kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1224/PJ/2018, tanggal 9 Maret 2018;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa substitusiPradhika Yudha Dharma, kewarganegaraan Indonesia,jabatan Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, SubditPeninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan danBanding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 14Maret 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT LEIGHTON CONTRACTORS

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00519/KEB/VVPJ.19/2016, tanggal 11 Agustus 2016,tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret2014 Nomor 00040/407/14/091/15, tanggal 29 Mei 2015, atasnama PT Leighton Contractors Indonesia, NPWP.01.000.634.4091.000, beralamat di Gedung Ratu Prabu 2,Jalan T.B.