GUBERNUR JAWA TIMUR VS DEWAN PIMPINAN WILAYAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (DPW FSPMI) PROVINSI JAWA TIMUR;;

PENGURUS SERIKAT PEKERJA PUK SP-AMK-FSPMI PT. SURABAYA AUTOCOMP INDONESIA;

., M.H. dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia, para Advokat pada Kantor Lembaga BantuanHukum FSPMI Jawa Timur (LBHFSPMIJawa Timur),beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,tanggal 05 Februari 2021;Termohon Kasasi I, Il;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut

FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (FSPMI) vs GUBERNUR JAWA TENGAH

SERIKAT PEKERJA ANEKA INDUSTRI FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (SPAI FSPMI), DKK;

Penggugat:
PUK SPL FSPMI PT. PLATINUM CERAMICS INDUSTRY
Tergugat:
PT. PLATINUM CERAMICS INDUSTRY

Mugai Indonesia
Tergugat:
PUK SPAMK FSPMI PT. Mugai Indonesia.

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PIMPINAN UNIT KERJA SPAI FSPMI PT SANTOS JAYA ABADI tersebut;

PIMPINAN UNIT KERJA SPAI FSPMI PT SANTOS JAYA ABADI VS PT SANTOS JAYA ABADI

DEWAN PIMPINAN WILAYAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (DPW FSPMI) PROVINSI JAWA BARAT;;

pengurus Serikat Pekerja dalam menjalankan tugas-tugas organisasi sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab dengan persetujuan atasan yang bersangkutan;

• Pasal 7;

• Ayat 1;

Iuran anggota Serikat Pekerja dipotong dari upah pekerja oleh Perusahaan setelah mendapat surat kuasa dari masing masing anggota Serikat Pekerja dan untuk selanjutnya disetorkan ke bank yang ditunjuk oleh Serikat Pekerja PUK SPAMK - FSPMI

Penggugat:
PT.NGK Ceramics Indonesia
Tergugat:
PUK SPAMK FSPMI PT.NGK Ceramics Indonesia

DEWAN PIMPINAN WILAYAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA PROVINSI KEPULAUAN RIAU (DPW FSPMI KEPRI) VS I. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU., II. ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO) KOTA BATAM., III. ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO) KOTA TANJUNGPINANG., IV. ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO) KABUPATEN KARIMUN., V. KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI (KADIN) KABUPATEN BINTAN., VI. ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO) KABUPATEN BINTAN;;

Penggugat:
SPAMK FSPMI PT. NGK Ceramics Indonesia.
Tergugat:
PT. NGK Ceramics Indonesia

NGK CERAMICS INDONESIA dan PUK SPAMK FSPMI PT.NGK Ceramics Indonesia menyepakati besaran nilai pemotonganupah anggota Serikat Pekerja untuk iuran Anggota SerikatPekerja sebesar 2% dari UMSK sebagaimana hasil MUSNIK IVPUK SPAMK FSPMI PT. NGK Ceramics Indonesisa;2.

NGK Ceramics Indonesia;Bahwa selaku Ketua dan Sekretaris PUK SPAMK FSPMI PT.NGKCeramics Indonesia, PARA PENGGUGAT mengetahui dan jelas harustunduk dan mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga PUK SPAMK FSPMI PT.NGK Ceramics Indonesia, khususnyaterkait dengan batasanbatasan yang miliki oleh PARA PENGGUGATselaku Ketua dan Sekretaris PUK SPAMK FSPMI PT.NGK CeramicsIndonesia;Bahwa masih menjadi pertanyaan dari TERGUGAT apakah selakuKetua dan Sekretaris PUK SPAMK FSPMI PT.NGK CeramicsIndonesia

P19, P20a, P20b, P22,dan P23 yang tidak diperlihatkan aslinya, surat bukti mana berupa :P1 : Surat Keputusan Pimpinan Cabang SPAMK FSPMI Kab/ Kota BekasiNomor Kep. 256 / B /PC SPAMK FSPMI/Bks/ VI /2019 tanggal 27 Juni2019. (Foto Copy dari Asli);P2 : Tanda Bukti pencatatan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi,Pencatatan No : 436 / CTT.250 / IV / 2005 tanggal 12 April 2005. (FotoCopy dari Asli);P3 : Kartu Anggota PUK SPAMK FSPMI PT.

MUSNIK IV PUK SPAMK FSPMI PT NGKCERAMICS INDONESIA pada tanggal 11 Maret 2017. (Foto Copy dariFoto Copy);P5 : Fotocopi Peraturan Organisasi PUK SPAMK FSPMI PT NGK CERAMICSINDONESIA Pasal 27 ayat (1), (2), dan (3) tentang iuran anggota serikatpekerja PUK SPAMK FSPMI PT NGK CERAMICS INDONESIA.

NGK Ceramics Indonesia, dan yang dituntut adalah perselisinankepentingan yang ada dalam PKB serta PUK SPAMK FSPMI PT. NGK CeramicsIndonesia merupakan pihak dalam PKB tersebut, sehingga Para Penggugatsebagai Ketua dan Sekretaris PUK SPAMK FSPMI PT.

Penggugat:
PUK SPAMK FSPMI PT. Suzuki Indomobil Motor
Tergugat:
PT. Suzuki Indomobil Motor

Penggugat:
PUK SPEE FSPMI PT PRYSMIAN CABLES INDONESIA
Tergugat:
PT PRYSMIAN CABLES INDONESIA

SANTOS JAYA ABADI
Tergugat:
PUK SPAI FSPMI PT. SANTOS JAYA ABADI

Penggugat:
PUK SPEE FSPMI PT. INDONESIA EPSON INDUSTRY
Tergugat:
PT. INDONESIA EPSON INDUSTRY

Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia ( DPW FSPMI) Jawa Barat VS GUBERNUR JAWA BARAT

Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa yang dilaksanakan di Gedung yang disediakan untuk itu, di JalanDiponegoro No. 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan tersebut di bawah ini,dalam sengketa antara; 2222 sr nnn nae ron nnn ne no rnn sencnnnne nnnnnDewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia ( DPWFSPMI) Jawa Barat, beralamat di Jalan CibolerangNomor 71 Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini diwakilioleh Baris Silitonga, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Ketua DPW FSPMI

Jawa Barat, bertempattinggal di Mega Regency Blok I5 No. 14 Rt 023 Rw 010Sukaragam, Serang Baru, Kabupaten Bekasi dan SabilarRosyad, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanSekretaris DPW FSPMI Jawa Barat, bertempat tinggal diRancabelut Rt 01/016, Kecamatan Cimahi Tengah, KotaCimahi, berdasarkan tanda bukti pencatatan Nomor :250/DPW FSPMI Propinsi Jawa Barat CTT 19Disnaker/2008 tanggal 19 Juni 2008 dan Surat KeputusanNomor : Kep.041/SK/DPP FSPMVJKT/2016 DewanPimpinan Pusat Federal Serikat Pekerja Metal

STARCH SOLUTION INTERNASIONAL
Tergugat:
PUK SPAI FSPMI PT STARCH SOLUTION INTERNASIONAL

Terjun Tandom No. 61, Arcamanik, KotaBandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal16 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;LawanPUK SPAI FSPMI PT. STARCH SOLUTION INTERNASIONAL, berkedudukandi Kawasan Industri Indotaisei Kav.

F3 Sektor IA, Cikampek,Karawang, 41373, Jawa Barat, Indonesia, dalam hal ini diwakilikuasa hukumnya yang bernama ASEP SUPRIATNA, PengurusDewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia(DPW FSPMI), SAFRODIN dan TRI HARIYADI, Para PengurusPimpinan Cabang Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi SerikatPekerja Metal Indonesia (PC SPAI FSPMI) Kabupaten Karawang, kesemuanya adalah warga negara Indonesia, yang bersepakat untukmemilin kKedudukan hukum di JI.

T8: Daftar Anggota PUK SPAI FSPMI PT.

Mewajibkan Terbanding/Tergugat (Gubernur Jawa Timur) untuk mematuhi ketentuan Pasal 77 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan menerbitkan Keputusan yang dimohonkan oleh Pembanding/Penggugat sebagaimana Surat Nomor. 142/DPW-FSPMI/JATIM/XII/2021 tertanggal 22 Desember 20213. Menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;4.

DEWAN PIMPINAN WILAYAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (DPW FSPMI) PROVINSI JAWA TIMUR vs GUBERNUR JAWA TIMUR

FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (FSPMI), DKK VS MENTERI KETENAGAKERJAAN RI dahulu bernama MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI;

/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal20 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik IndonesiaNomor Per.16/Men/XI/2011 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan PeraturanPerusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, pada tingkatpertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:1FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (FSPMI

Kementerian Ketenagakerjaan/dahuluKementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.Bahwa Para Pemohon adalah Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruhyang beranggotakan SerikatSerikat pekerja dan Para Pekerja/buruh yangberdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga Federasi mempunyamaksud dan tujuan serta fungsi untuk membela, mendampingi, danmemperjuangkan hakhak anggota/Buruh/pekerja, serta meningkatkankesejahteraan anggotanya :Pemohon : Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI

Bahwa Termohon menilai FederasiSerikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dkk d.a Kuasa Hukum Hermawanto, SH,MH, dkk (Advokat dan Pengurus Serikat Pekerja/Tim Pembela PKB) yangberalamat di Kantor Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan Minyak,Gas Bumi dan Umum (FSP KEP KSPI) JIn.

Artinya perkumpulan/organisasi serikat pekerja/serikat buruh yang berbentuk Federasi tersebut tidakmelakukan perbuatan dan perundingan Perjanjian Kerja Bersama sebagaimanaPermenakertrans Nomor 16 Tahun 2011.Bahwa karena Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dkk d.aKuasa Hukum Hermawanto, SH, MH, dkk (Advokat dan Pengurus SerikatPekerja/Tim Pembela PKB) tidak memiliki /egal standing, maka tidak ada hakyang dirugikan dengan berlakunya Peraturan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi a quo.

Said Iqbal, ME, dan SuparnoBeno, dalam kapasitasnya sebagai Ketua dan Sekretaris, oleh karenanya bertindak untukdan atas nama FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (FSPMI) ;Menimbang, bahwa Pemohon 2 adalah Riswan Lubis, dan Nikasi Ginting,dalam kapasitasnya sebagai Ketua dan Sekretaris, oleh karenanya bertindak untuk danatas nama FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERTAMBANGAN ENERGI SERIKATBURUH SEJAHTERA INDONESIA (FPE SBSJ);Menimbang, bahwa Pemohon 3 adalah R.

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PIMPINAN UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA LOGAM FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA PT CIKARANG PRESISI (PUK SPL FSPMI), tersebut;

PIMPINAN UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA LOGAM FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA PT.CIKARANG PRESISI (PUK SPL FSPMI) VS PT.CIKARANG PRESISI

PUTUSANNomor 223 K/Pdt.SusPHI/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:PIMPINAN UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA LOGAM FEDERASISERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA PT.CIKARANGPRESISI (PUK SPL FSPMI), berkedudukan di Jalan Jati RayaBlok J Nomor 07, Kawasan New Town Techno Park LippoCikarang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, JawaBarat, yang

konkrit yang menyebabkan terjadinya sengketaberkenaan dengan upah minimum, sedangkan dalam petitumnya Penggugatmohon agar dinyatakan Penggugat tidak melanggar Keputusan GubernurJawa Barat tentang upah minimum Kabupaten Bekasi;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sangat wajar apabila gugatanPenggugat dinyatakan kabur (obscuur libel) dan oleh karenanya gugatanPenggugat haruslah dinyatakan ditolak;Tentang gugatan kurang pihak;Bahwa sengketa tentang upah minimum bukanlah merupakan kepentinganPUK SPL FSPMI

PT.Cikarang Presisi adalah subjek hukumberbentuk badan hukum organisasi serikat pekerja yang secarayuridis berdiri sendiri dalam pertanggungjawaban hukum dananggota serikat pekerja adalah subjek hukum alami dalam wujudorang yang mempunyai tanggungjawab hukum sendiri artinya jelastidak dapat serta merta PUK SPL FSPMI PT.Cikarang Presisimewakili anggotanya tanpa adanya pemberian kuasa untukmewakili kepentingan anggotanya khususnya di PengadilanHubungan Industrial;Bahwa fakta hukum dalam setiap melakukan

Putusan Nomor 223 K/Pdt.SusPHI/2015pihak yang berselisih dalam perkara a quo adalah Pengusaha/Tergugat danPara Pekerja/Buruh secara perorangan karena hak atas besarnya upahadalah hak pekerja/ouruh secara pribadi/perorangan masingmasing,sehingga pihakpihak yang berselisin dalam perkara perselisinan hak a quoadalah antara Pengusaha/Tergugat dengan Para Pekerja/Buruh Tergugatdan bukan antara Pengusaha/Tergugat dengan Serikat Pekerja/Buruh (PUKSPL FSPMI PT.Cikarang);e.

Cikarang Presisi (PUK SPL FSPMI) bukan para pekerja/buruh secara perorangan, maka gugatan yang demikian adalah error inpersona, dan berdasarkan yurisprudensi .... gugatan yang demikian tidakmemenuhi syarat formil dan oleh karenanya gugatan Penggugat a quo harusdinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaara);f.