Bahwa Penggugat sebagai ahli waris dari almarhumah Rukmah Bin Winartapada tanggal 20 Juli 2016 telah diberitahu oleh Jurusita Pengadilan NegeriSumedang dengan relasnya memberitahukan Penawaran PembayaranUang Konsinyasi atas Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti/Uang SantunanHalaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pat.G.S/2016/PN.SmdPenanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan WadukJatigede kepada Penggugat ;Bahwa dalam pemberitahuan/penawaran tersebut sebagaimana BeritaAcara Nomor 01/Pdt.Kons

ID.1240 ditetapkan sebagai yang berhak menerima Uang Tunai Untuk RumahPengganti Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan PembangunanWaduk Jatigede sebesar Rp. 122.591.200, (seratus dua puluh dua juta limaratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;Bahwa berdasarkan Berita Acara No.: 01/Pdt.Kons/2015/PN. Smd.

Smd. tanggal 11 Juli 2016 ;Bahwa atas penawaran dari Jurusita tersebut kemudian Pengugat akanmengambil haknya dengan melengkapi identitas Penggugat ke PengadilanNegeri Sumedang ;Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2016 Penggugat diberitahu oleh JurusitaPengadilan Negeri Sumedang dengan relasnya Pemberitahuan Tidak Dapatdicairkan Uang Konsinyasi sebagaimana Berita Acara No.01/Pdt.Kons/2015/PN.

/2015/PN.Smd tanggal 20 Juli 2016, selanjutnya bukti surattersebut diberi tanda P 5;Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Nomor01/Pdt.Kons/2015/PN.Smd tentang Pemberitahuan Tidak Dapat DicairkanUang Penitipan Konsinyasi a.n Rukmah bin Winarta tertanggal 29 Agustus2016, selanjutnya bukti surat tersebut diberitanda P 6 ;Foto copy sesuai dengan aslinya Salinan Penetapan dari PengadilanAgama Sumedang dengan Nomor 200/Padt.P/2016/PA.Smdg atas namaPemohon EMPRI SUMARNA BIN WINARTA, untuk selanjutnya

Oleh karena Penggugatsebagai ahli waris dari Almarhumah Rukmah Bin Winarta, pada tanggal 20 Juli2016 Penggugat telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumedangdengan relasnya yang memberitahukan Penawaran Pembayaran UangKonsinyasi atas Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti/Uang SantunanPenanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigedekepada Penggugat sebagaimana Berita Acara Nomor01/Pdt.Kons/2015/PN.Smd yang menerangkan bahwa atas nama Rukmah BinWinarta dengan No.

diterima Pihak Kepala Desa Burangkeng pada tanggal 04September 2020, sementara oleh pihak desa baru diberikan kepadaPENGGUGAT tanggal 07 September 2020 Padahal, panggilan Aanmaningberlaku untuk hari Rabu, tanggal 08 September 2020.Bahwa dalam Risalah Panggilan Aanmaning Nomor : 37/Eks /2020/PN.CkrJo Nomor : 1/Pdt.Kons/2020/PN.Ckr, merujuk pada Penetapan PengadilanHalaman 8 dari 47 Halaman, Putusan Nomor 143/Padt.G/2021/PNCkrNegeri Cikarang Nomor : 1/Pdt.Kons /2020/PN.Ckr. didalam penetapanpengadilan

Meminta Uang konsiyasiPenetapan Ganti Kerugian No.1/Pdt.Kons/konsiyas! sebesar Rp 2020/PN.CkrNo.1/Pdt.Kons/20 14.230.000.000, 2. Meminta Uang20/PN.Ckr (empat belas miliar Ganti Kerugian3.

Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor1/Pdt.Kons/2020/PN.Ckr Tanggal 9 Maret 2020 adalah sah dan berharga.6.

Fotokopi Penetapan Nomor : 1/Pdt.Kons/2020/PN Ckrtanggal 3 Maret 2020, yang mana telah diberi materai dan disesuaikandengan kopinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda bukti P5;Halaman 30 dari 47 Halaman, Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PNCkr10.11.12.13.14.15.Fotokopi Relaas Panggilan Sidang Konsinyasi KepadaTermohon Nomor : 1/Pdt.Kons/2020/PN Ckr tanggal 9 Maret 2020, yangmana telah diberi materai dan disesuaikan dengan kopinya dipersidangan,selanjutnya diberi tanda bukti P6;Fotokopi Berita Acara

Nomor 1/Pdt.Kons/2020/PN Ckr, tanggal 4September 2020 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan denganaslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda bukti P10;Fotokopi Relaas Pemberitahuan Penetapan KepadaTermohon Nomor : 1/Pdt.Kons/2020/PN Ckr tanggal 31 Agustus 2020,yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinyadipersidangan, selanjutnya diberi tanda bukti P11;Fotokopi Rekapitulasi Uang Ganti Kerugian, KelurahanBurangkeng, No.

Foto copy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat tanggal 29 September 2015 Nomor480/KPTS/M/2015 dan tanggal 10 Mei 2016 Nomor253/KPTS/M/2016, diberi tanda P5 ; Foto copy Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang gantiKerugian Nomor : 74/Pdt.Kons/2016/PN Byl tanggal 25 Oktober2016, DUKE P= 6 3 sseesse eee ntiesseen iene eneeemeeee eeeMenimbang , suratsurat bukti berupa foto copy tersebut telahdiperiksa dan diteliti semuanya telah dicocokan dengan foto copynya danternyata cocok dan

beralasan untuk dikabulkan ataukah sebaliknya ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonnanyatersebut, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P1 sampai denganP 6 sebagaimana tersebut diatas yang telah dicocokan sesuai denganfoto copynya serta bermaterai cukup sehingga dapat dipergunakansebagai alat bukti yang sah dipersidangan ; Menimbang, bahwa atas permohonan konsinyasi tersebut telahdikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Boyolali dengan Penetapannyatertanggal 10 Oktober 2016 Nomor : 74/Pdt.Kons

/2016/PN Byl danPenetapan tersebut telah dijalankan oleh Jurusita Pengadilan NegeriBoyolali dengan cara menawarkan kepada Termohon sesuai Berita CaraPenawaran Konsinyasi tanggal 25 Oktober 2016 Nomor74/Pdt.Kons/2016/PN Byl yang pada pokoknya Termohon hanyamenjawab tidak cocok dengan harga, dengan demikian sikap Termohontersebut menggantung dan tidak ada kepastian ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatasmaka Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa prosedur yangditempuh oleh Pemohon

Rahim Bantang namun tidak diketahui keberadaannyaberdasarkan Berita Acara Penyerahan dengan disertai uang (Penitipan Uang Konsinyasi) Nomor 22/Pdt.Kons/2019/PN.Mrs dan kwitansi SKUM pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor22/Pdt.Kons/2019/ PN Mrs tanggal 22 April 2019;3. Relas Pemberitahuan tentang akan dilakukannya Penitipan UangGanti Kerugian Nomor 22/ Pdt.Kons/2019/ PN Mrs tanggal 2 Mei2019;4.

23.216.095, (dua puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu sembilanpuluh lima rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian bidang tanah dengan luas89 m2 (delapan puluh sembilan meter persegi) terletak di Dusun MangempangDesa / Kelurahan Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe Kabupaten Marosdimana dalam permohonannya Pemohon melampirkan Berita Acara Pihak YangBerhak Tidak Diketahui Keberadaannya;Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan NegeriMaros Kelas IB melalui Penetapan Nomor 22/Pdt.Kons

papan pengumuman kantor Lurah / Desa, Camat, serta mengumumkanpada media masa (koran) ;Menimbang, bahwa atas penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros KelasIB, Jurusita Pengadilan Negeri Maros telah melakukan pemberitahuan mengenaiakan dilakukannya Penitipan Pembayaran Uang Ganti Kerugian dari Pemohonpada kantor Pengadilan Negeri Maros dengan cara mengumumkan pemberitahuantersebut di papan Pengumuman Kantor Lurah/Desa, Camat agar diketahui olehpihak yang berhak sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor22/Pdt.Kons

Negeri Maros sejumlah sejumlah Rp.23.216.095, (dua puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu sembilan puluhlima rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian bidang tanah dengan luas89 m2 (delapan puluh sembilan meter persegi) terletak di DusunMangempang Desa / Kelurahan Moncongloe Lappara, KecamatanMoncongloe Kabupaten Maros dari Pemohon kepada yang berhak Abd.Rahim Bantang namun tidak diketahui keberadaannya berdasarkan BeritaAcara Penyerahan dengan disertai uang (Penitipan Uang Konsinyasi)Nomor 22/Pdt.Kons

72.256.835,- (tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian atas bidang tanah dengan luas 277 m2 (dua ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) terletak di Jalan Inpeksi PAM Dusun Mangempang DesaMoncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros dari Pemohon kepada Termohon atas nama Hatina/ ahli waris Dg Nai berdasarkan Berita Acara Penyerahan dengan disertai uang (Penitipan Uang Konsinyasi) Nomor : 1/Pdt.Kons

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 1/ Pdt.Kons/2019/PN Mrs tanggal 22 April 2019;4. Relas Pemberitahuan tentang akan dilakukannya Penitipan UangGanti Kerugian Nomor 1/ Pdt.Kons/2019/ PN Mrs tanggal 2 Mei 2019;5.

Naisebagai pembayaran ganti kerugian bidang tanah dengan luas 277 m2 (dua ratustujuh puluh tujuh meter persegi) terletak di Jalan Inpeksi PAM Dusun MangempangDesa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros dimanadalam permohonannya Pemohon melampirkan Berita Acara objek PengadaanTanah pada kolom keterangan yang menerangkan bahwa terdapat pihak lainyang keberatan dari Nurmina;Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan NegeriMaros Kelas IB melalui Penetapan Nomor 1/Pdt.Kons

Jurusita Pengadilan Negeri Maros telah melakukan pemberitahuan mengenaiakan dilakukannya Penitipan Pembayaran Uang Ganti Kerugian dari Pemohonpada kantor Pengadilan Negeri Maros kepada Termohon di tempat kedudukan atautempat tinggal Termohon dan telah mengumumkan pemberitahuan tersebut diHalaman 2 dari 6Penetapan Perdata Permohonan Nomor 98/Padt.P/2019/PN Mrspapan Pengumuman Kantor Lurah/Desa, Camat agar diketahui oleh pihak yangkeberatan dalam hal ini Nurmina sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor1/Pdt.Kons

Kelas IB sejumlah Rp72.256.835, (tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu delapanratus tiga puluh lima rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian atas bidangtanah dengan luas 277 m2 (dua ratus tujuh puluh tujuh meter persegi)terletak di Jalan Inpeksi PAM Dusun Mangempang Desa MoncongloeLappara, Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros dari Pemohon kepadaTermohon atas nama Hatina/ ahli waris Dg Nai berdasarkan Berita AcaraPenyerahan dengan disertai uang (Penitipan Uang Konsinyasi) Nomor :1/Pdt.Kons

puluh dua juta dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah)sebagai pembayaran ganti kerugian atas bidang tanah dengan luas 286 m2 (dua ratus delapan puluh enam meter persegi) terletak di Dusun Mangempang RT 001/RW 001 Desa/Kelurahan Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros dari Pemohon kepada yang berhak Maria Silvi namun tidak diketahui keberadaannyaberdasarkan Berita Acara Penyerahan dengan disertai uang (Penitipan Uang Konsinyasi) Nomor 13/Pdt.Kons

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 13/ Pdt.Kons/2019/PN Mrs tanggal 22 April 2019;4. Relas Pemberitahuan tentang akan dilakukannya Penitipan UangGanti Kerugian Nomor 13/ Pdt.Kons/2019/ PN Mrs tanggal 19 Mei2019;5.

rupiah) untuk Termohon Maria Silvi sebagai pembayaranganti kerugian bidang tanah dengan luas 286 m2 (dua ratus delapan puluh enammeter persegi) terletak di Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan MoncongloeKabupaten Maros dimana dalam permohonannya Pemohon melampirkan BeritaAcara objek Pengadaan Tanah pada kolom keterangan yang menerangkan bahwaterdapat pihak lain yang keberatan dari Martinus;Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan NegeriMaros Kelas IB melalui Penetapan Nomor 13/Pdt.Kons

Jurusita Pengadilan Negeri Maros telah melakukan pemberitahuan mengenaiakan dilakukannya Penitipan Pembayaran Uang Ganti Kerugian dari Pemohon padaHalaman 2 dari 7Penetapan Perdata Permohonan Nomor 101/Padt.P/2019/PN Mrskantor Pengadilan Negeri Maros kepada Termohon di tempat kedudukan atautempat tinggal Termohon dan telah mengumumkan pemberitahuan tersebut dipapan Pengumuman Kantor Lurah/Desa, Camat agar diketahui oleh pihak yangkeberatan dalam hal ini Martinus sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor13/Pdt.Kons

sejumlah Rp92.024.975, (sembilan puluh dua juta dua puluh empat ribu sembilanratus tujuh puluh lima rupiah)sebagai pembayaran ganti kerugian atasbidang tanah dengan luas 286 m2 (dua ratus delapan puluh enam meterpersegi) terletak di Dusun Mangempang RT 001/RW 001 Desa/KelurahanMoncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros dariPemohon kepada yang berhak Maria Silvi namun tidak diketahuikeberadaannyaberdasarkan Berita Acara Penyerahan dengan disertai uang(Penitipan Uang Konsinyasi) Nomor 13/Pdt.Kons

Bahwa dalam pemberitahuan/penawaran tersebut sebagaimana BeritaAcara Nomor 01/Pdt.Kons/2016/PN. Smd. Penggugat dengan No.

.: 01/Pdt.Kons/2015/PN. Smd.

peraturan perundanganundangan di bidangpengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ;Bahwa atas uang konsinyasi tersebut telah sesuai dengan yang disyaratkanPasal 1404 s/d 1412 KUHPerdata dan Peraturan Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan GantiKerugian Kepengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan telah disahkan olehPengadilan Negeri Sumedang melalui Penetapan Ketua Pengadilan NegeriSumedang Nomor 01/Pdt.Kons

Smd. tanggal 11 Juli 2016 ;Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pat.G.S/2016/PN.Smd10.11.12.Bahwa atas penawaran dari Jurusita tersebut kemudian Pengugat akanmengambil haknya dengan melengkapi indentitas Penggugat ke PengadilanNegeri Sumedang ;Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2016 Penggugat diberitahu oleh JurusitaPengadilan Negeri Sumedang dengan relasnya Pemberitahuan Tidak Dapatdicairkan Uang Konsinyasi sebagaimana Berita Acara No.01/Pdt.Kons/2015/PN.

/2016/PN.Smd tanggal 13 Juli 2016, selanjutnya bukti surattersebut diberi tanda P 4;Foto copy dari foto copy Surat Pemberitahuan Nomor : Hk.02.02/At4/004tanggal 24 Agustus 2016 Perihal Rekomendasi Pengambilan Uang TunaiPengganti Rumah Tinggal / Uang Santunan a.n SASLI BIN SAMU (WASLIBIN SAMU) dengan nama pemohon atas nama Wasli bin Samu, selanjutnyabukti surat tersebut diberitanda P 5 ;Foto copy dari foto copy Berita Acara Nomor : 01/Pdt.Kons/2015/PN.Smdtentang Pemberitahuan Tidak Dapat Dicairkan

Pada akhir tahun 2019 TERGUGAT melakukan pembayaran dengan caraKonsinyasi melalui Pengadilan Negeri Purwakarta, dimana pada tanggal 20April 2020 Pengadilan Negeri Purwakarta memutuskan PenetapanKonsinyasi No. 3/Pdt.Kons/2019/PN.Pwk, (TERGUGAT sebagai Pemohondan PENGGUGAT sebagai Termohon);.

Terhadap hal tersebut, maka tidak jelas apa maksud dari surat Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;17.Terhadap munculnya Victoria Securities in Cop (merujuk pada Surat DirjenKekayaan Negara tanggal 8 Februari 2019), sebagaimana disebutkan dalamPenetapan Konsinyasi No. 3/Pdt.Kons/2019/PN.Pwk, tidak mengartikanPENGGUGAT bukan pemilik tanah dimaksud. PENGGUGAT tidak memilikihubungan hukum dengan Victoria Securities in Cop.

Victoria Securities Int Corp, selaku penerima pengalihan piutang negara(Cesie) dari BPPN yang diakui juga oleh Penggugat sebagaimana bukti T. 5dan T. 6 jo. pertimbangan majelis Hakim dalam Penetapan KonsinyasiNo.3/Pdt.Kons/2019/PN. Pwk.g. Notaris pembuat Akta Peralihan Utang (Cesie) dari Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN) kepada Investor Victoria Securities Int.

Fotocopy Penetapan Nomor : 3/Pdt.Kons/2019/PN Pwk, diberi tanda T.1.6;7.

Fotocopy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor3/Pdt.Kons/2019/ PN Pwk, diberi tanda dengan T.II1;2. Fotocopy Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.35/Desa Cilangkap (sisa) atasnama PT Sentraloka Adyabuana berkedudukan di Jakarta, untuk selanjutnyadiberi tanda T.II2;3. Fotocopy Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.38/Desa Cilangkap atasnama PT Sentraloka Adyabuana berkedudukan di Jakarta, diberi tanda T.II3;4.

PenetapanKetua Pengadilan Negeri Bandung Nomor56/PDT.KONS/DEL/2020/PN.BDG. JO.Nomor: 1/PDT.P.Cons/2020/PN Blgtanggal 13 November 2020;2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor56/PDT.KONS/DEL/2020/PN.BDG. JO.Nomor: 1/PDT.P.Cons/2020/PN Blgtanggal 22 April 20213.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor75/Pdt.Kons/2016/PN Byl tanggal 10 Oktober 2016; 2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang ganti Kerugian Nomor: 75/Pdt.P.Kons/2016/PN Byl tanggal 26 Oktober 2016; 3.

beralasan untuk dikabulkan ataukah sebaliknya ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonnanyatersebut, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P1 sampai denganP7 sebagaimana tersebut diatas yang telah dicocokan sesuai dengan fotocopynya serta bermaterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagaialat bukti yang sah dipersidangan ; Menimbang, bahwa atas permohonan konsinyasi tersebut telahdikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Boyolali dengan Penetapannyatertanggal 10 Oktober 2016 Nomor : 75/Pdt.Kons

sebagaiberikut: 1 Bahwa Penggugat bertempat tinggal berada di dalam Area GenanganPembangunan Waduk Jatigede, Sumedang; 2 Bahwa Penggugat pada tanggal 19 Juli 2016 telah diberitahu oleh JurusitaPengadilan Negeri Sumedang dengan relasnya memberitahukan PenawaranPembayaran Uang Konsinyasi atas Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti/ UangSantunan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede kepada Penggugat;3 Bahwa dalam pemberitahuan/penawaran tersebut sebagaimana Berita AcaraNomor 01/Pdt.Kons

ID.2180 ditetapkansebagai yang berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti PenangananDampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebesarRp. 122.591.200, (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribudua ratus rupiah) ;4 Bahwa berdasarkan Berita Acara No.: 01/Pdt.Kons/2015/PN. Smd.

ketentuanperaturan perundanganundangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;Bahwa atas uang konsinyasi tersebut telah sesuai dengan yang disyaratkan Pasal1404 s/d 1412 KUHPerdata dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2016Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti KerugianKepengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum, dan telah disahkan oleh Pengadilan Negeri Sumedangmelalui Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor01/Pdt.Kons

Smd. tanggal 11 Juli 2016; Bahwa atas penawaran dari Jurusita tersebut kemudian Pengugat mengambilhaknya dengan melengkapi indentitas Penggugat ke Pengadilan Negeri Sumedang ;Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2016 Penggugat diberitahu oleh JurusitaPengadilan Negeri Sumedang dengan relasnya Pemberitahuan Tidak Dapatdicairkan Uang Konsinyasi sebagaimana Berita Acara No. 01/Pdt.Kons/2015/ PN.Smd. berdasarkan Surat dari Tergugat yang menyatakan hasil dari verivikasi(penelitian) Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti

Alat buktisurat mana telah diberi tanda: (P 3);Fotokopi Berita Acara Nomor 01/Pdt.Kons/2015/PN.Smd Tentang PenawaranPembayaran Uang Konsinyasi. Alat bukti surat mana telah diberi tanda: (P 4);Fotokopi Surat No.: Hk.02.02/ At4/001 yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja NonVertikal Tertentu Pembangunan Bendungan. Alat bukti Surat mana telah diberitanda: (P 5);Fotokopi Berita Acara Nomor 01/Pdt.Kons/2015/PN.Smd = Tentang Pemberitahuan tidak dapat dicairkan uang penitipan Konsinyasi.

Sastra AtmadjaBin Intapraja pada tanggal 20 Juli 2016 telah diberitahu oleh JurusitaPengadilan Negeri Sumedang dengan relasnya memberitahukanPenawaran Pembayaran Uang Konsinyasi atas Uang Tunai UntukRumah Pengganti/Uang Santunan Penanganan Dampak SosialKemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede kepada Penggugat;Bahwa dalam pemberitahuan/penawaran tersebut sebagaimana BeritaAcara Nomor 01/Pdt.Kons/2016/PN.

.: O1/Pdt.Kons/2015/PN.

peraturan perundanganundangan dibidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentinganumum,; 7 Bahwa atas uang konsinyasi tersebut telah sesuai dengan yangdisyaratkan Pasal 1404 s/d 1412 KUHPerdata dan Peraturan MahkamahAgung RI No. 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatandan Penitipan Ganti Kerugian Kepengadilan Negeri Dalam PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan telahdisahkan oleh Pengadilan Negeri Sumedang melalui Penetapan KetuaPengadilan Negeri Sumedang Nomor 01/Pdt.Kons

Smd.tanggal 11 Juli 2016;8 Bahwa atas penawaran dari Jurusita tersebut kemudian Pengugat mengambil haknya dengan melengkapi indentitas Penggugat ke Pengadilan Negeri Sumedang9 Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2016 Penggugat diberitahu olehJurusita Pengadilan Negeri Sumedang dengan relasnya PemberitahuanTidak Dapat dicairkan Uang Konsinyasi sebagaimana Berita Acara No.01/Pdt.Kons/2015/PN.

Fotokopi Berita Acara Nomor 01/Pdt.Kons/2015/PN.Smd TentangPenawaran Pembayaran Uang Konsinyasi. Alat bukti surat mana telahdiberi tanda: (P 3);4. Fotokopi Berita Acara Nomor 0O1/Pdt.Kons/2015/PN.Smd TentangPemberitahuan tidak dapat dicairkan uang penitipan Konsinyasi. Alatbukti surat mana telah diberi tanda: (P 4);5. Fotokopi Surat No.: Hk.02.02/At4/002 yang dikeluarkan oleh SatuanKerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan. Alat bukti Suratmana telah diberi tanda: (P 5);6.

Bahwa TERMOHON KEBERATAN II adalahPihak yangmelakukanpemutusanhakatastanahmilik PEMOHON KEBERATANdenganleter C Nomor 975 Persil 68gd Klas T.VI luas 1610 m2 yang terletakdiDesaTepusKecamatan TepusKabupatenGunungkKidulberdasarkanpenetapanKonsinyasiNomor : 37/Pdt.Kons/2018/PN.Wno. pada Pengadilan NegeriWonosari;4.

yang di berikan olehPEMOHON KONSINYASI/ TERMOHON KEBERATAN makadalamhaliniPEMOHONKEBERATANtidakbersediamenandatangananiberita acaraPenawarangantirugikonsinyasitersebut ;Bahwa,Selanjutnya TERMOHON KEBERATAN mengirimkansuratpemutusanhubunganHakatasSebidangtanahleter C Nomor975 Persil 68gd Klas T.VI luas 1610 m2. yang terletak diDesaTepusKecamatan TepusKabupatenGunungkKidulberdasarkanpenetapanKonsinyasiNomor : 37/Pdt.Kons/2018/PN.Wno. pada Pengadilan NegeriWonosarimelaluipemerintahdesa pada tanggal

Nomor37/Pdt.Kons./2018/PN.Wno. tanggal 22 April 2019, maka berdasarkanUndangUndang Nomor 2 tahun 2012 Pasal 43 jo. PeraturanPresiden Nomor 71 tahun 2012 Pasal 100 ayat (1) tersebut kemudianTermohon Keberatan II menerbitkan Surat Pemberiahuan PemutusanHubungan Hukum Nomor 301/PPT/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019.Dengan demikian, Surat Pemberiahuan Pemutusan Hubungan HukumNomor 301/PPT/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 tersebut adalah SAHDAN BERDASAR HUKUM.7.

Foto copy Berita Acara Nomor : 37/Pdt.Kons./2018/PN Who. PadahariJumattanggal 29 Maret 2019 pukul 13.06 WIB. Yang diberitanda BuktiP3 (Sesuai dengan aslinya).4. Foto copy RelaasPanggilanKepadaTermohonNomor : 37/Pdt.Kons./2018/PNWno pada hariJumattanggal 12 April 2019. Yang diberitanda Bukti P4;(Sesual dengan aslinya).5. Foto copy Surat PemberitahuanNomor : W413U4/1013/HK.02/V/2019tertanggal 31 Mei 2019.Yang diberitanda Bukti P5; (Sesuai dengan aslinya).6.

Foto copySalinan PenetapanKonsignasi No. 37/Pdt.Kons/2018/PNWnoantara DPUP ESDM DIY melawan WAREM, yang diberitanda BuktiTK.II10; (Sesuai dengan aslinya);11.

Pada akhir tahun 2019 TERGUGAT melakukan pembayaran dengan caraKonsinyasi melalui Pengadilan Negeri Purwakarta, dimana pada tanggal20 April 2020 Pengadilan Negeri Purwakarta memutuskan PenetapanKonsinyasi No. 3/Pdt.Kons/2019/PN.Pwk, (TERGUGAT sebagaiPemohon dan PENGGUGAT sebagai Termohon);Halaman 4 dari 52putusan Nomor 506/PDT/2021/PT BDG6.

TERGUGAT dan TERGUGAT II memahami, dengan dilaksanakannyaKonsinyasi (Penetapan Konsinyasi No. 3/Pdt.Kons/2019/PN.Pwk), makaketika PENGGUGAT mau menerima dan mengambil uang tersebut,TERGUGAT dan/atau TERGUGAT II memiliki konsekuensi harusmengirimkan SURAT PENGANTAR ke Pengadilan Negeri Purwakarta;Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RINomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan DanPenitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan TanahBagi Pembangunan

Terhadap hal tersebut, maka tidak jelas apamaksud dari Surat Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;Terhadap munculnya Victoria Securities in Cop (merujuk pada Surat DirjenKekayaan Negara tanggal 8 Februari 2019), sebagaimana disebutkandalam Penetapan Konsinyasi No. 3/Pdt.Kons/2019/PN.Pwk, tidakmengartikan PENGGUGAT bukan pemilik tanah dimaksud. PENGGUGATtidak memiliki hubungan hukum dengan Victoria Securities in Cop.

Menyatakan proses Penetapan Konsinyasi No. : 3/Pdt.Kons/2019/PN.Pwk cacat hukum;Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik tanah dengan bidangbidange Tanah dengan no urut bidang 1, berdasarkan peta bidang, tanahtersebut masuk dalam sebagain besar dari SHGB No. 38 seluas11.450 m2 dari luas total 25.110 m2;e Tanah dengan no urut bidang 2, berdasarkan peta bidang, tanahtersebut masuk dalam sebagian SHGB No. 35 seluas 2.646 m2 dariluas total 597.340 m2;e Tanah dengan no urut bidang 3, berdasarkan peta bidang

Victoria Securities Int Corp, selaku penerima pengalihan piutang negara(Cesie) dari BPPN yang diakui juga oleh Penggugat sebagaimana buktiT. 5 dan T. 6 jo. pertimbangan majelis Hakim dalam PenetapanKonsinyasi No.3/Pdt.Kons/2019/PN. Pwk.g. Notaris pembuat Akta Peralihan Utang (Cesie) dari Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN) kepada Investor Victoria Securities Int.Corp.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata Permohonan Konsinyasi Nomor 1/Pdt.Kons/2022/PN.Jpa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 2 Februari 2022 tersebut ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mencoret perkara perdata Permohonan Konsinyasi Nomor 1/Pdt.Kons/2022/PN.Jpa dalam buku register perkara perdata Permohonan pada Kepaniteraan Pengadilan

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor79/Pdt.Kons/2016/PN Byl tanggal 10 Oktober 2016; 2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang ganti Kerugian Nomor: 79/Pdt.P.Kons/2016/PN Byl tanggal 26 Oktober 2016; 3.

beralasan untuk dikabulkan ataukah sebaliknya ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonnanyatersebut, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P1 sampai denganP7 sebagaimana tersebut diatas yang telah dicocokan sesuai dengan fotocopynya serta bermaterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagaialat bukti yang sah dipersidangan ; Menimbang, bahwa atas permohonan konsinyasi tersebut telahdikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Boyolali dengan Penetapannyatertanggal 10 Oktober 2016 Nomor : 79/Pdt.Kons

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor40/Pdt.KONS/2016/PN Byl tanggal 10 Oktober 2016 ; 2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang ganti KerugianNomor : 40/Pdt.P.Kons/2016/PN Byl tanggal 19 Oktober 2016 ; 3.

beralasan untuk dikabulkan ataukah sebaliknya ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonnanyatersebut, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P1 sampai denganP11 sebagaimana tersebut diatas yang telah dicocokan sesuai denganfoto copynya serta bermaterai cukup sehingga dapat dipergunakansebagai alat bukti yang sah dipersidangan ; Menimbang, bahwa atas permohonan konsinyasi tersebut telahdikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Boyolali dengan Penetapannyatertanggal 10 Oktober 2016 Nomor :40/Pdt.Kons

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor45/Pdt.KONS/2016/PN Byl tanggal 10 Oktober 2016 ; 2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang ganti KerugianNomor : 45/Pdt.P.Kons/2016/PN Byl tanggal 24 Oktober 2016 ; 3.

beralasan untuk dikabulkan ataukah sebaliknya ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonnanyatersebut, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P1 sampai denganP9 sebagaimana tersebut diatas yang telah dicocokan sesuai denganfoto copynya serta bermaterai cukup sehingga dapat dipergunakansebagai alat bukti yang sah dipersidangan ; Menimbang, bahwa atas permohonan konsinyasi tersebut telahdikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Boyolali dengan Penetapannyatertanggal 10 Oktober 2016 Nomor : 45/Pdt.Kons

Bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telahmelakukan Penitipan Uang (Konsinyasi) ke Pengadilan NegeriBengkalis guna penyelesaian pembayaran Ganti Rugi dimaksudsebagaimana tersebut dalam Penetapan Ketua PengadilanNegeri Bengkalis Nomor : 01/PDT.KONS/2014/PN.Bls tangggal06 Oktober 2014 dan Berita Acara Uang Titipan (Konsinyasi)Nomor : 01/PDT.KONS/2014/PN.Bls tangggal 14 Oktober 2014dan sampai saat ini uang yang dititipkan tersebut belumdiserahkan kepada siapapun karena belum ada putusan hukumyang

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor :01/PDT.KONS/ 2014/PN.Bls tangggal 06 Oktober 2014f. Berita) Acara Uang Titipan (Konsinyasi) Nomor01/PDT.KONS/2014/ PN.Bls tangggal 14 Oktober 2014;g. Akta Perdamaian (Dading) Nomor 317 Tanggal 28 Oktober2015 yang dibuat dihadapan H. Masrijal, A.Md., SH., M.Kn., MHNotaris dih. Akta Addendum Perdamaian (DADING) Nomor 114 tanggal06 September 2016 yang dibuat dihadapan H. Masrijal, A.Md.,SH., M.Kn., MH Notaris di Pekanbaru;i.

IRWAN, M.Si BupatiKabupaten Kepulauan Meranti untuk hadir dalam penyerahanuang konsinyasi tersebut;35) Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor01/PDT.KONS/2014/PN.Bls Jo Nomor : 8/Pdt.G/2017/PN.Bls yangdikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bengkalis serta Relaas yangtelah diterima Tergugat II, pada hari senin tanggal 19 Juni 2017berdasarkan Berita Acara Penyerahan Uang Titipan (Konsinyasi)dan Kwitansi Nomor : 01/PDT.KONS/2014/ PN.Bls Jo Nomor :Halaman 48 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2017

Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yangdiperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor : 01/PDT.KONS/2014/PN.Bls JoNomor : 8/Pdt.G/2017/PN.Bls yang dikeluarkan oleh Pengadilan NegeriBengkalis serta Relaas yang telah diterima Tergugat II, pada hari senintanggal 19 Juni 2017 berdasarkan Berita Acara Penyerahan UangTitipan (Konsinyasi) dan Kwitansi Nomor : 01/PDT.KONS/2014/PN.BIs Jo Nomor : 8/Pdt.G/2017/PN.Bls telah dilakukan penyerahanuang

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor :01/PDT.KONS/ 2014/PN.Bls tangggal 06 Oktober 2014;f. Berita Acara Uang Titipan (Konsinyasi) Nomor01/PDT.KONS/2014/ PN.Bls tangggal 14 Oktober 2014;g. Akta Perdamaian (Dading) Nomor 317 Tanggal 28 Oktober2015 yang dibuat dihadapan H. Masrijal, A.Md., SH., M.Kn.,MH Notaris di Pekanbaru;h. Akta Addendum Perdamaian (DADING) Nomor 114 tanggal06 September 2016 yang dibuat dihadapan H. Masrijal, A.Md.,SH., M.Kn., MH Notaris di Pekanbaru;i.

Nekson Sipayung, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Sidiamdiam Desa Bandar Maruhur Kecamatan Silou Kahean KabupatenSimalungun Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagaiTurut Termohon;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca :1.Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 22 April 2019mengenai Penunjukan Hakim ;Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor2/Pdt.Kons/2019/PN Sim tanggal 15 Maret 2019 ;Membaca Permohonan dari Pemohon dalam berkas perkara yangbersangkutan

MaruhurKecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara;Menimbang bahwa atas permohonan tersebut, Ketua PengadilanNegeri Simalungun telah memerintahkan jurusita melakukan penawaranpembayaran uang ganti kerugian;Menimbang bahwa atas penawaran tersebut, Termohon menyatakanbahwa oleh karena masih dalam sengeketa, maka Termohon dan TurutTermohon setuju pembayaran ganti kerugian dititipbkan di Pengadilan NegeriSimalungun sesuai dengan Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang GantiKerugian Nomor 2/Pdt.Kons