Ditemukan 5363630 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Kewenangan pengadilan negeri Pengadilan negeri kabupaten kediri Pembatalan penetapan pengadilan negeri
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-11-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 02-01-2020
Putusan PT PALEMBANG Nomor 142/PDT/2019/PT PLG
Tanggal 19 Desember 2019 — 1.JONI APRIANTO BIN SAPARUDIN 2. FERI IRAWAN BIN SAPARUDIN L A W A N SULASTRI,
79 — 30
  • -Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 24 Oktober 2019 Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pbm yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai redaksi amar putusan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
    Pol.: LP/B/202N/IIV/2014/5 UMSEL/RES PBM, tanggal 20Agustus 2014 Pencurian dengan pemberatan akibat dari tanam tumbuhdiatas tanah milik suami Penggugat ditebang dan dimanfaatkan olehSaparudin Bin Darwis(Alm) bersama Tergugat I dan Tergugat II;Bahwa berdasarkan Hasil Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih NomorPerkara: 01/Pid.C/2014/PN.Pbm terdakwa Saparudin Bin Darwis denganAmar Putusan sebagai berikut :1.
    Menolak gugatan P enggugat untuk selain dan selebihnya;Halaman 18 dari 27 Hal.Putusan Nomor 142/PDT/2019/PT PLGMenimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding PerkaraNomor 2/P dt.G/2019/PN Pbm tanggal 29 Oktober 2019 kuasa Pembanding Idan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh KuasaHukumnya Daulat Sihite,SH., tersebut di atas telah menyatakan bandingterhadap putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 2/P dt.G/2019/PN.
    Negeri Prabumulih Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pbmtanggal 24 Oktober 2019 adalah tidak berdasar bukti yang adadipersidangan/mengabaikan bukti yang ada dipersidangan.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 2/PdtG/2012/PN. Pmb.3.
    Menguatkan Putusan J udex Factie Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor :02/PDT.G/2019/PN Pbm.3.
Pengadilan PN KARANGAYAR Perdata Permohonan
Register : 12-06-2017 — Putus : 29-05-2017 — Upload : 12-06-2017
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 108/Pdt.P/2017/PN.Krg.
Tanggal 29 Mei 2017 — NGATMI, Lahir di Karanganyar tanggal 1 Juli 1953, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Karan RT.04, RW.10, Kelurahan Gayamdompo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai............................................................Pemohon; Pengadilan Negeri tersebut;
16 — 2
  • NGATMI, Lahir di Karanganyar tanggal 1 Juli 1953, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Karan RT.04, RW.10, Kelurahan Gayamdompo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai............................................................Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut;
    , selanjutnya disebutSCDAQAL........ecceccececeeceeeeeeeeeeee ee eeeeeeeeeeeeeeeeeeee ee POEMONON;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca dan memperhatikan suratsurat yang berkaitandengan perkara ini;Telah memperhatikan keterangan SaksiSaksi di persidangan dantanggapan Pemohon atas SaksiSaksi tersebut;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tertanggal 3Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyarpada tanggal 3 Mei 2017 di bawah Register Perkara
    Bahwa untuk kepentingan tersebut maka Pemohon mengajukanPermohonan Penetapan persamaan nama ini ke Pengadilan NegeriKaranganyar;Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon mohon kepada yang terhormatKetua Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas Il berkenan dan menerima sertaHal. 2 dari 12, Penetapan Nomor: 108/Pdt.P/2017/PN. Krg.memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan penetapan sebagaiberikut :1. Mengabulkan permohonan pemohon2.
    dapat disimpulkan bahwa maksud daripermohonan tersebut adalah agar Pengadilan Negeri Karanganyarmenyatakan bahwa orang yang bernama: SUWARDI dan WARSO PAWIROyang lahir di Karanganyar tanggal 1 Juli 1943 kedua nama tersebut orangnyasama dan satu orang;Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebuttidak diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.
    Negeri Karanganyar, makadengan demikian Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang menerima danmemeriksa permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dihubungkandengan bukti P3 berupa Surat Nikah No. 318/1969 antara SUWARDI danNGATMI tertanggal 4 September 1969, Pemohon telah menikah dengansesorang bernama Suwardi dan telah memiliki 8 orang anak;Hal. 7 dari 12, Penetapan Nomor: 108/Pdt.P/2017/PN.
    Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar,penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umumpada hari itu juga, dengan dibantu oleh DIANIE DAMAYANTIE, SH., MH.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri olehPemohon;Panitera Pengganti, Hakim,DIANIE DAMAYANTIE, SH., MH. MUHAMMAD NAFIS, SH.Hal. 11 dari 12, Penetapan Nomor: 108/Pdt.P/2017/PN. Krg.Biayabiaya1.2.PendaftaranBiaya PemberkasanBiaya Panggilan.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 08-03-2021 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 05-05-2021
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 6/G/KI/2021/PTUN.SMD
Tanggal 4 Mei 2021 — Pemohon:
LPBH Kesatria Pancasila diwakili oleh Rismansyah, SE, SH
Termohon:
1.SMP Negeri 1 Samarinda
2.SMP Negeri 5 Samarinda
3.SMP Negeri 22 Samarinda
191 — 58
  • Pemohon:
    LPBH Kesatria Pancasila diwakili oleh Rismansyah, SE, SH
    Termohon:
    1.SMP Negeri 1 Samarinda
    2.SMP Negeri 5 Samarinda
    3.SMP Negeri 22 Samarinda
    SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 KOTASAMARINDA, berkedudukan di JI. Drs. H. Anang Hasyim,Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, KotaSamarinda, Kalimantan Timur;Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON I;2. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 KOTASAMARINDA, berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda, No. 18,Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, KotaSamarinda, Kalimantan Timur;Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON II;3. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 22 KOTASAMARINDA, berkedudukan di JI.
    Informasi Publik,(1)Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata UsahaNegara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara.(2)Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabilayang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik negarasebagaimana dimaksud;C) Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yangpemohon Keberatan/Pemohon Informasi ajukan sudah di registrasi danHalaman 5 dari 33 HalamanPutusan Perkara Nomor: 6/G/KI/2021/PTUN.SMDsudah berjalan 2X (dua Kali) sidang
    Informasimengajukan gugatan terhadap SMP Negeri 1 Samarinda, SMP Negeri 5Samarinda dan SMP Negeri 22 Samarinda yang merupakan BadanPublik Negara sehingga sudah tepat jika keberatan / gugatan ini diajukankepada Pengadilan tata usaha Negara;C) Bahwa kedudukan Para Termohon kesemuanya berada di KotaSamarinda yang merupakan yurisdiksi PTUN Samarinda, oleh karena ituHalaman 6 dari 33 HalamanPutusan Perkara Nomor: 6/G/KI/2021/PTUN.SMDPTUN yang berwenang mengadili perkara a quo adalah PTUNSamarinda;Mohon
    PPID (Pejabat Pengelola Informasi &Dokumentasi) SMP Negeri 1, SMP Negeri 5 dan SMP Negeri22, masingmasing tertanggal 22 September 2020 (fotokopisesuai asli);Bukti P 2 : Surat Lembaga Pemberdayaan Dan Bantuan Hukum KsatriaPancasila Nomor: 02003/KP/S.Kbrt/IX/2020, Nomor:02002/KP/S.Kbrt/IX/2020, dan Nomor: 02001/KP/S.Kbrt/IX/2020 Perihal: Surat Keberatan Tidak diberikan Informasi,ditujukan kepada Yth.
    Kepala Sekolah SMP Negeri 1Samarinda, SMP Negeri 5 Samarinda dan SMP Negeri 22Samarinda, masingmasing tertanggal 29 September 2020(fotokopi sesuai asli);Halaman 24 dari 33 HalamanPutusan Perkara Nomor: 6/G/KI/2021/PTUN.SMDBukti P 3 : Surat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, Perihal:Panggilan sidang ajudikasi nonlitigasi, Nomor: 025/PAKIP/I/2021, tanggal 26 Januari 2021, Nomor: 026/PAKIP/I/2021, tanggal 26 Januari 2021, Nomor: 027/PAKIP/I/2021, tanggal 26 Januari 2021, Nomor: 064/PAKIP/II
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 03-10-2022 — Putus : 19-01-2023 — Upload : 20-01-2023
Putusan PN CIBINONG Nomor 334/Pdt.Bth/2022/PN Cbi
Tanggal 19 Januari 2023 — BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) ARTHA SENTANA HARDJA
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOGOR, Berkantor
Turut Tergugat:
KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG
72 — 42
  • BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) ARTHA SENTANA HARDJA
    2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOGOR, Berkantor
    Turut Tergugat:
    KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG
Pengadilan PN PATI Perdata Agama Perceraian
Register : 08-04-2019 — Putus : 24-06-2019 — Upload : 23-07-2019
Putusan PN PATI Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Pti
Tanggal 24 Juni 2019 — penggugat lawan tergugat
189 — 101
  • Negeri Pati atau MajelisHakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memanggil para pihak,memeriksa perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:1.
    Memerintakan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati atau Pejabat yangditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Pendaftaran Penduduk danCatatan Sipil Kabupaten Pati untuk dicatat Perceraian inidalam register yangtersedia untuk itu;4.
    untuk melakukan Mediasi/Perdamaian;Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Pti, halaman 3 dari 7Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (8), PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang ProsedurMediasi di Pengadilan, Majelis menerangkan bahwa para pihak dapat memilihMediator yang terdaftar di Pengadilan Negeri Pati atau mencari Mediator di luarPengadilan Negeri Pati;Menimbang, bahwa atas permintaan para pihak, Majelis menunjuk Sdr.DYAH RETNO YULIARTI, S.H.
    Jabatan Hakim Pengadilan Negeri Patisebagai Hakim Mediator dalam perkara Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Pti antara parapihak sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediasi dari Mediator tertanggal29 April 2019, bahwa proses Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan.Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil mencapaikesepakatan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan suratgugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa selanjutnya
    Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp 733.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Pati, pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2019, oleh kami, LisferBerutu, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Grace Meilanie PDT Pasau, S.H., M.H.dan Agung Iriawan, S.H., M.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor33/Pdt.G/2019/ PN Pti, tanggal
Pengadilan PN MUARA ENIM Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 16-08-2017 — Putus : 02-02-2017 — Upload : 16-08-2017
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 588/Pid.Sus/2016/PN.Mre.
Tanggal 2 Februari 2017 — Prabumulih Utara Kota Prabumulih Agama Pekerjaan Pendidikan : : : Islam Swasta SMA
17 — 4
  • Prabumulih Utara Kota PrabumulihAgama Pekerjaan Pendidikan :: : Islam SwastaSMA
    Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim, tanggal 01November 2016, Nomor : 18/RT.2/N.6.17.7/Euh.1/11/2016 sejak tanggal06 Oktober 2016 s/d tanggal 15 Desember 2016;3. Penuntut Umum, tanggal 05 Desember 2016 Nomor : Print28/N.6.17/Euh.2/12/2016, sejak tanggal 05 Desember 2016 s/d tanggal 24Desember 2016;4. Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, tanggal 15 Desember 2016 Nomor: 642/Th/Pen.Pid/2016/PN.Mre, sejak tanggal 15 Desember 2016 s/dtanggal 13 Januari 2017;5.
    Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim,tanggal 11 Januari 2017, Nomor : 642/Th.K/Pen.Pid/2016/PN.Mre, sejaktanggal 14 Januari 2017 s/d tanggal 14 Maret 2017;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak untukitu telah diberikan kepada terdakwa;Pengadilan Negeri tersebut,Setelah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 588/Pid.Sus/2016/PN.Mre tanggal 15 Desember 2016 tentang penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor : 588/Pid.Sus
    CAI, pada hari Selasa, tanggal11 Oktober 2016, sekira pukul 22.30 wib, atau setidaktidaknya pada waktulain dalam bulan Oktober di tahun 2016, bertempat di Jalan Umum, DesaMuara Sungai, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten PALI, atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk kewenangan mengadilidalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, tanpa hak ataumelawan hukum menawarkan~ untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataumenyerahkan Narkotika
    Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.7.000, (tujuh ribu rupiah).Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari KAMIS, tanggal 02Februari 2017, oleh ASAD RAHIM, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, ALFADJRI, SH. dan DEDEK AGUS KURNIAWAN, SH.
    ., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim,dengan dihadirr ADE CHANDRA PRAKARSA, SH, Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri PALI dan dihadapan terdakwa.HakimHakim Anggota Hakim Ketua,AL FADJRI, SH. ASAD RAHIM,SH. MH.DEDEK AGUS KURNIAWAN, SH. MH.Panitera PenggantiMOHD. SOBIRIN, SH.Putusan Perkara No : 588/Pid.Sus/2016/PN.Mre Hal 20 dari 20
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 16-03-2006 — Upload : 13-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1938K/PDT/2004
Tanggal 16 Maret 2006 — SLTP Negeri Sawoo; BP 3 SLTP Negeri Sawoo; Sowirah
12 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SLTP Negeri Sawoo; BP 3 SLTP Negeri Sawoo; Sowirah
    Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugatselain dan selebihnya ;Bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan paraTergugat, telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram denganputusannya Nomor: 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR. tanggal 24 Mei 2007 M.bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1428 H. yang amarnya sebagaiberikut : Menyatakan bahwa permohonan banding para Pembanding dapat diterima; Membatalkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 130/Pdt.G/2006/PA.SEL, tanggal 20
    Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) dalam putusannyatanggal 24 Mei 2007, Nomor 21/Pdt.G/2007/PT.MTR. yang membatalkanputusan Pengadilan Agama Selong tanggal 20 Desember 2007, No.130/Pdt.G/2006/ PA.SEL. hanya dengan alasan dan pertimbangan hukumbahwa para Penggugat/para Terbanding/para Pemohon Kasasi tidak memilikikapasitas sebagai para Penggugat adalah suatu pertimbangan hukum yangsecara nyata dan jelas salah penerapan hukum acara perdata sebab sangatjelas para Pemohon Kasasi sangat
    Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalamputusannya tanggal 24 Mei 2007 No. 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR yang bunyinya:Hal. 6 dari 9 hal. Put.
    para Penggugat/para Pemohon Kasasiadalah mengenai pembatalan wakaf ternadap tanah sengketa maka dengantidak dipertimbangkannya masalah sah/tidaknya perwakafan terhadap tanahsengketa oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam putusannyatersebutmaka Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak melaksanakan hukumsebagaimana mestinya atau salah menerapkan hukum ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat ;Hal. 7 dari 9 hal.
    dalam memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenangatau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal30 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor5 Tahun 2004 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pulaternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam perkara
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Umum
Register : 13-03-2014 — Putus : 15-04-2014 — Upload : 29-11-2023
Putusan PT SURABAYA Nomor 106/PID/2014/PT SBY
Tanggal 15 April 2014 — DANI SETIAWAN Terdakwa Pembanding 2 SAUMI RIANI DAULAY, SH Jaksa Penuntut Terbanding Pengadilan Pengaju
25 — 16
  • DANI SETIAWAN Terdakwa Pembanding2 SAUMI RIANI DAULAY, SH Jaksa Penuntut TerbandingPengadilan Pengaju
Pengadilan PN MASOHI Perdata
Register : 06-12-2021 — Putus : 20-04-2022 — Upload : 22-04-2022
Putusan PN MASOHI Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Msh
Tanggal 20 April 2022 — Kepala Pemerintah Negeri Rutah
2.Lembaga/Badan Saniri Negeri Rutah
106 — 51

  • MENGADILI:

    Dalam Eksepsi

    1. Menolak eksepsi Para Tergugat ;

    Dalam Pokok Perkara

    1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara ini ;
    2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaar);
    3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp Rp 800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) ;
    Kepala Pemerintah Negeri Rutah
    2.Lembaga/Badan Saniri Negeri Rutah
Pengadilan PN PRABUMULIH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-02-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 09-10-2020
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pbm
Tanggal 7 Oktober 2020 — Penggugat:
ZAMHARIRO
Tergugat:
1.Yahuza Bin Yahusin
2.SUPADI
3.Badan Pertanahan Nasional Kota Prabumulih
126 — 46

  • MENGADILI:

    DALAM EKSEPSI

    • Menolak Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;

    DALAM POKOK PERKARA

    • Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
    • Menyatakan tanah berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dari PEMERINTAHAN KOTA PRABUMULIH KECAMATAN PRABUMULIH TIMUR dengan Nomor : 593.2/250/KEC.PT/SPMHAT/2018 Atas Nama ZAMHARIRO
    yang terletak di Rt 007 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dengan Luas 960 .panjang 48 M2 X Lebar 20 M2 (960 M2) (sembilan Ratus Enam Puluh Meter Persegi) berdasarkan dengan Batas-batas sebagai berikut :
  • Sebelah Utara Berbatasan dengan : Tanah Bahtiar
  • Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Jalan Kavlingan
  • Sebelah Timur Berbatasan dengan : Tanah Joni Berhitu.S
  • Sebelah
    Penggugat:
    ZAMHARIRO
    Tergugat:
    1.Yahuza Bin Yahusin
    2.SUPADI
    3.Badan Pertanahan Nasional Kota Prabumulih
    Badan Pertanahan Nasional Kota Prabumulih, bertempat tinggal diJalan Jendral Sudirman Nomor 22/23 Kota PrabumulihSumatera Selatan , sebagai Tergugat III;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriHalaman 1 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor
    Negeri Prabumulih Provinsi Sumatera Selatanmelalui Ketua Majelis Hakim agar berkenan kiranya untuk menerima,memenksadan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:1.
    Menghukum Tergugat , Tergugat II dan tergugat III untuk membayar biayayang timbul dalam perkara ini.Atau apabila Pengadilan Negeri Prabumulih Provinsi Sumatera Selatanmelalui yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadiladilnya ( Exaequo et bono ).Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untukPenggugat dan Tergugat II serta Tergugat Ill masingmasing menghadapKuasanya tersebut sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupunmenyuruh orang lain menghadap
    dengan menunjuk FitriAgustina, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Prabumulih, sebagai Mediator;Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Mei 2020,upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkandengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IIImemberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:1.
    terletak di Kelurahan Gunung Ibul,Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih atas nama Supadi terbitpada tanggal 22 Februari 2011. Sedangkan gugatan atas sertipikat tersebutbaru didaftarkan pada Pengadilan Negeri Prabumulih bulan Februari 2020.Dengan demikian gugatan Penggugat nyatanyata sudah lewat waktu untukitu dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkaraini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat.3.
Pengadilan PN MUARA ENIM Pidana Khusus KDRT
Register : 15-06-2017 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 15-06-2017
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Mre
Tanggal 10 Mei 2017 — Nama lengkap : Efria Deksi Bin Darmawi; Tempat Lahir : Talang Balai; Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 30 Juni 1977; Jenis kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal : Jalan Patra Dalam Nomor 079 Rt.002 Rw.003 Kelurahan SukarajaKecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih; Agama : Islam; Pekerjaan : Swasta; Pendidikan : SMA (Tamat);
72 — 17
  • Nama lengkap : Efria Deksi Bin Darmawi;Tempat Lahir : Talang Balai;Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 30 Juni 1977;Jenis kelamin : Laki-laki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Patra Dalam Nomor 079 Rt.002 Rw.003 Kelurahan SukarajaKecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;Agama : Islam;Pekerjaan : Swasta;Pendidikan : SMA (Tamat);
    ditahan dalam Rumah Tahanan Negaraberdasarkan suratpenetapan masingmasing oleh:1.2.Penyidiktidak dilakukan Penahanan;Penuntut Umum, tanggal 11 April 2017 Nomor Print45/N.6.17.7/Euh.2/04/2017, sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengantanggal 30 April 2017;Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, tanggal 20 April 2017Nomor150/TH/Pen.Pid/2017/PN.Mre, sejak tanggal 20 April 2017sampai dengantanggal 19 Mei 2017;Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukummeskipun hakhaknya untuk hal tersebut
    telah dijelaskan atau diberitahukanoleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa dipersidangan dengan tegasmenyatakan akan menghadap sendiri;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Halaman?
    dari 26halamanPutusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN MreJalan Patra Dalam Nomor 079 Rt.002 Rw.003 KelurahanSukarajaKecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor144/Pid.Sus/2017/PN Mre tanggal20 April2017 tentang Penunjukan MajelisHakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Mre tanggal20April2017 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan;Setelan mendengar keterangan saksisaksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan
    Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:KESATU:Bahwa terdakwa EFRIA DEKSI BIN DARMAWI, pada hari Kamis tanggal 17November 2016 sekira pukul 21.00 wib, atau setidaktidaknya pada waktu lain masihtermasuk dalam bulan November tahun 2016, bertempat di rumah sdri.Solbiah / MakHer (Orangtua terdakwa Efria Deksi) di Desa Talang Balai Kecamatan Belida DaratKabupaten Muara Enim atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasukDaerah Hukum Pengadilan
    Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Muara Enim, SRIYANI, S.H.Penuntut Umum padaKejaksaan NegeriMuara Enim dandihadapan terdakwa;HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,ARPISOL, S.H. AKHMAD NAKHROWI MUKHLIS, S.H.HARYANTO DASAT, S.H.Panitera PenggantiANTONIUS SUANIE, S.H., M.HHalaman26 dari 26halamanPutusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Mre
Pengadilan PTA GORONTALO Perdata Agama Ekonomi Syariah
Register : 16-11-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 21-12-2018
Putusan PTA GORONTALO Nomor 17/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo
Tanggal 18 Desember 2018 — Noer (Terbanding), PT.Bank Mega Syariah Pusat Cq PT.Bank Mega Syariah Cabang Gorontalo (Terbanding), Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo (Terbanding)
148 — 95
  • M E N G A D I L IMenyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 456/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 1 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1439 Hijriyah yang dimohonkan banding;Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
    Noer (Terbanding), PT.Bank Mega Syariah Pusat Cq PT.Bank Mega Syariah Cabang Gorontalo (Terbanding), Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo (Terbanding)
    Advokat / Konsultan Hukum, berkantordi Jalan Poowo Kelurahan Bulotadaa Barat, KecamatanSipatana, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo padatanggal 8 Juni 2018 dengan nomor: 105/SK/KP/G/Sy/2018sebagai Penggugat/ Pembanding;MelawanKetua Pengadilan Negeri Gorontalo, beralamat di Jalan AchmadNadjamuddin, Kota Gorontalo sebagai Tergugat /Terbanding I;Yasril M. Noer, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di JI.
    Perkara No. 17/Pdt.G/2018/PTA.Gtloturut Terbanding , maka Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo memberikanpertimbangan secara kronologis sebagai berikut;Bahwa gugatan Penggugat/Pembanding pada surat gugatannya tanggaltertanggal 21 Juni 2018 pada pokoknya mohon kepada Pengadilan AgamaGorontalo untuk ;1.
    Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo nomor12/Pdt.Eks/2016/PN.Gto. tanggal 30 Nopember 2016 tidak berdasar hukumdan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan harus dinyatakan bataldemi hukum.2.
    Menyatakan pelaksanaan eksekusi oleh Jurusita Pengadilan NegeriGorontalo tanggal 17 Januari 2017 tidak memiliki kekuatan hukum mengikatdan harus dibatalkan.Bahwa Penetapan nomor 12/Pdt.Eks/2016/PN.Gto tanggal 30Nopember 2016 diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo karenaadanya permohonan eksekusi pengosongan dari Pemenang lelangsebagaimanarisalah lelang nomor 315/2016 tanggal 27 Juni 2016 yangditerbitkan oleh KPKNL Gorontalo;Bahwa risalah lelang nomor 315/2016 diatas telah dinyatakan bataldemi
    hukum oleh Pengadilan Agama Gorontalo dengan putusan nomor 0293/Pdt/G/2017/PA.Gtlo tanggal 4 Januari 2018;Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Gorontalo diatas pihakBank Mega Syariah Cabang Gorontalo selaku Pemohon Lelang dan sebagaiTergugat dalam perkara nomor 0293/Pdt.G/2017/PA.Gtlo telah mengajukanupaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dengan perkaraHal 4 dari 7 hal.
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Badan Peradilan
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965
409 — 272
  • Tentang : Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung
  • Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung
    Keputusan Presiden No.194 tahun 1965;Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;Memutuskan:Menetapkan : Undangundang tentang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umumdan Mahkamah Agung.BABI...PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 2 osBABI.KETENTUAN UMUM.Pasal 1.Kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum dilaksanakanoleh:1. Pengadilan Negeri,2. Pengadilan Tinggi,3.
    Negeri yang bersangkutan untukdiputus.Keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut dapatdiajukan kepada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan, yangselamatlambatnya dalam waktu tiga bulan memberi putusan.Pasal 10.Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi diberhentikan denganhormat dari jabatannya karena:a.b.(1)ternyata tidak cakap;sakit rokhani atau jasmani yang terusmenerus sehingga ternyatatidak sanggup lagi melakukan kewajibannya dengan baik;permintaan sendiri;telah berumur 58 tahun.Pasal
    Daerah Hukum Pengadilan Negeri pada azasnyameliputi satu Daerah Tingkat II.Pasal 26.Pada Pengadilan Negeri ada seorang Kepala, seorang Wakil Kepala danbeberapa orang Hakim dibantu oleh seorang Panitera dan beberapa orangPaniterapengganti.Pasal 27.Pembagian tugas antara Hakimhakim diatur oleh Kepala PengadilanNegeri.Pasal 28.(1) Untuk dapat diangkat sebagai Hakim Pengadilan Negeri harusdipenuhi syaratsyarat sebagai berikut:a.
    dimintakan peninjauan kembali kepadaMahkamah Agung sesuai dengan ketentuan yang diatur dengan Undangundang.Pasal 32.Kepala Pengadilan Negeri mengawasi pekerjaan notaris di dalam daerahhukumnya.BAB IIL.TENTANG PENGADILAN TINGGI.Pasal 33.Pengadilan Tinggi dibentuk dengan Undangundang.
    mengadili antara Pengadilan Negeri di dalam daerahhukumnya.(1)(2)(3)(4)(5)Pasal 39.Pengadilan Tinggi memberi pimpinan kepada Pengadilanpengadilan Negeri di dalam daerah hukumnya.Pengadilan Tinggi melakukan pengawasan terhadap jalannya didalam daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan itudiselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.Perbuatan Hakim Pengadilan Tinggi di dalam daerah hukumnyadiawasi dengan teliti oleh Pengadilan Tinggi.Untuk kepentingan Negara dan Keadilan, Pengadilan Tinggi dapatmemberi
Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil
PERMA
PERMA Nomor 8 Tahun 2022
2699 — 1573
  • Tentang : Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik
  • Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Wanprestasi
Putus : 07-10-2019 — Upload : 21-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2353 K/Pdt/2019
Tanggal 7 Oktober 2019 — HERYKAN vs. MELINAH, dk
962 — 668 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Ptk. juncto Nomor7S/PDT/2018/PT PTK.) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriPontianak, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuatalasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebutpada tanggal 4 Februari 2019;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanHalaman 3 dari 7 hal. Put.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 13Desember 2018, Nomor 75/PDT/2018/PT Pontianak dan menguatkanPutusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Ptk.:3.
    Tinggi Kalimantan Barat yangmembatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak telah salah menerapkanhukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai terpenuhitidaknya prestasi dalam transaksi jual beli barang berupa emas antaraPemohon Kasasi sebagai penjual dan Termohon Kasasi sebagai pembeli:Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat pada pokoknyaberpendapat bahwa gugatan dalam perkara ini tidak termasuk gugatanbersifat nebis in idem karena
    ,tanggal 13 Desember 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan NegeriHalaman 5 dari 7 hal. Put.
    Tinggi Kalimantan Barat Nomor75/PDT/2018/PT PTK., tanggal 13 Desember 2018 yang membatalkanPutusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Ptk.
Pengadilan PN BAUBAU Pidana Khusus
Register : 15-09-2021 — Putus : 30-09-2021 — Upload : 06-10-2021
Putusan PN BAUBAU Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN Bau
Tanggal 30 September 2021 — Pemohon:
ADISTI AHITA, S.E Binti MARUHAM
Termohon:
Kepala Kejaksaan Negeri Baubau Cq. Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Baubau
93 — 0
  • Pemohon:
    ADISTI AHITA, S.E Binti MARUHAM
    Termohon:
    Kepala Kejaksaan Negeri Baubau Cq. Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Baubau
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 16-10-2018 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1409 K/PID.SUS/2018
Tanggal 16 Oktober 2018 — Rico Yanuarsyah Alias Rico Bin Suryadi
54 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 23/PID/2018/PT.PLG tanggal 26 April 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 334/Pid.Sus/2017/PN Pbmtanggal 13 Februari 2018 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana pengganti denda
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 19-01-2007 — Upload : 03-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1367K/PID/2006
Tanggal 19 Januari 2007 — Arpong Bin Dung; Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sekayu
11 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Arpong Bin Dung; Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sekayu
    Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;Bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan paraTergugat, telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram denganputusannya Nomor: 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR. tanggal 24 Mei 2007 M.bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1428 H. yang amarnya sebagaiberikut : Menyatakan bahwa permohonan banding para Pembanding dapat diterima; Membatalkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 130/Pdt.G/2006/PA.SEL, tanggal 20
    Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) dalam putusannyatanggal 24 Mei 2007, Nomor 21/Pdt.G/2007/PT.MTR. yang membatalkanputusan Pengadilan Agama Selong tanggal 20 Desember 2007, No.130/Pdt.G/2006/ PA.SEL. hanya dengan alasan dan pertimbangan hukumbahwa para Penggugat/para Terbanding/para Pemohon Kasasi tidak memilikikapasitas sebagai para Penggugat adalah suatu pertimbangan hukum yangsecara nyata dan jelas salah penerapan hukum acara perdata sebab sangatjelas para Pemohon Kasasi sangat
    Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalamputusannya tanggal 24 Mei 2007 No. 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR yang bunyinya:Hal. 6 dari 9 hal. Put.
    para Penggugat/para Pemohon Kasasiadalah mengenai pembatalan wakaf terhadap tanah sengketa maka dengantidak dipertimbangkannya masalah sah/tidaknya perwakafan terhadap tanahsengketa oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam putusannya tersebutmaka Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak melaksanakan hukumsebagaimana mestinya atau salah menerapkan hukum ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat ;Hal. 7 dari 9 hal.
    kelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenangatau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal30 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pulaternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-02-2011 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 309 K/TUN/2010.-
Tanggal 22 Februari 2011 — BASENANG SALIWANGI, vs REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM),
13 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BASENANG SALIWANGI, vs REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM),
    Pelbagai Surat Keputusan Rektor tersebut pada intinya selalu berisi: bataswaktu penghunian rumah negara (rumah dinas) di Universitas Negeri Malang (UM)adalah sampai dengan janda/duda Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutanmeninggal.
    Pemimpin Perguruan Tinggi untuk perguruantinggi negeri baik yang berbadan hukum maupun yang tidak; c.
    Drs.Basenang Saliwangi, tanggal 11 Mei 2009, dengan demikian dalammelaksanakan mandat pengelolaan Rumah Negara di lingkunganUniversitas Negeri Malang, telahdilakukan secara prosedural formal ;Bahwa dengan demikian setidaknya Departemen Pendidikan Nasionaldijadikan sebagai pihak dalam sengketa TUN ini menurut hukum ;13Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telahmengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 88/G/2009/PTUN.SBY. tanggal 15Desember 2009 yang amarnya sebagai berikut
    Nomor : 41/B/2010/PT.TUN.SBY. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yangmemuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negaratersebut pada tanggal 10 Juni 2010 ;Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 15 Juni 2010 telahdiberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memorikasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya padatanggal
    Hal ini tampak bahwa pertimbangan hukum dari Judex Factiehanya sematamata berdasarkan putusan pengadilan di tingkat pertama.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 12-06-2007 — Upload : 04-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1324K/PID/2007
Tanggal 12 Juni 2007 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat ; HASIM
8 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat ; HASIM
    Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;Bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan paraTergugat, telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram denganputusannya Nomor: 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR. tanggal 24 Mei 2007 M.bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1428 H. yang amarnya sebagaiberikut : Menyatakan bahwa permohonan banding para Pembanding dapat diterima; Membatalkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 130/Pdt.G/2006/PA.SEL, tanggal 20
    Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) dalam putusannyatanggal 24 Mei 2007, Nomor 21/Pdt.G/2007/PT.MTR. yang membatalkanputusan Pengadilan Agama Selong tanggal 20 Desember 2007, No.130/Pdt.G/2006/ PA.SEL. hanya dengan alasan dan pertimbangan hukumbahwa para Penggugat/para Terbanding/para Pemohon Kasasi tidak memilikikapasitas sebagai para Penggugat adalah suatu pertimbangan hukum yangsecara nyata dan jelas salah penerapan hukum acara perdata sebab sangatjelas para Pemohon Kasasi sangat
    Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalamputusannya tanggal 24 Mei 2007 No. 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR yang bunyinya:Hal. 6 dari 9 hal. Put.
    para Penggugat/para Pemohon Kasasiadalah mengenai pembatalan wakaf terhadap tanah sengketa maka dengantidak dipertimbangkannya masalah sah/tidaknya perwakafan terhadap tanahsengketa oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam putusannya tersebutmaka Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak melaksanakan hukumsebagaimana mestinya atau salah menerapkan hukum ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat ;Hal. 7 dari 9 hal.
    dalam memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenangatau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal30 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pulaternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam