ObyekSengketa : Bahwa kepetusan Tergugat Nomor : 10/PAN/I/2011,tanggal 28 Januari 2011, perihal hasil penyaringanPanitia yang mengugurkan bakal calon Kepala Desa dariDusun E atas nama Penggugat berdasarkan pertimbanganpertimbangan Tergugat sebagaiberikut : Dapat dijelaskan bahwa bakal calon Kepala Desa Nulledari Dusun E atas nama Penggugat di gugurkan padatahapan seleksi administrasi karena berdasarkan tatatertib Panitia Pencalonan Pilkades Nulle Periode20112017 Nomor 03 /PAN/I/2011 tanggal 08 Januari2011

Dan tibatiba justru sebaliknya Bupati Timor TengahSelatan dan Camat Amanuban Barat mengeluarkansurat penegasan tentang pembatasan jumlah Dusunseperti pada butir Z (dua) diataS 9 3 Disampaikan kepada Panitia Pencalonan Pilkades Nulleuntuk diketahui dan menjadi perhatian dalamproses pencalonan dan Pilkades Nulle untukdiketahui dan menjadi perhatian dalam prosesPencalonan dan Pemilihan Kepala Desa NullePeriode 20112017; Atas dasar surat Pjs Kepala Desa Nulle,No.140.2/15/Des.Nul/2011, tanggal 26 Januari

tidak sah danberdasarkan tata tertib panitia pencalonan PilkadesNulle periode 2011 2017 Pasal 5 poinTerhadap poin 2 seperti yang diangkat penggugat makaTergugat menjelaskan bahwa berdasarkan Perda No.16tahun 2007 poin 1 ( satu) huruf f yang berbunyiPanitia melakukan penelitian persyaratanadministrasi dan syarat syarat yang lain daribakal calon, maka perlu dipahami Penggugatkarenaselain penilaian administrasi juga penilaian syaratsyarat lain seperti yang dijabarkan pada tata tertibpanitia pencalonan Pilkades

diangkat Penggugat maka dapat dijelaskansebagaiberikut : 17Bahwa secara administrasi, Penggugat tidak memenuhisalah satu kelengkapan administrasi yaitu Penggugat direkomendasikan T@fh@@aRicalonkan dari Dusun yang tidak sah berdasarkan surat pjs KepalaDesaNulle, surat penegasan Camat Amanuban Barat dansurat penegasan Bupati Timor Tengah Selatan(terlampir) pr occ ee ee eee eee ee Bahwa secara administrasi juga Penggugat tidakmemenuhi kelengkapan administrasi tentang tatatertib panitia pencalonan Pilkades

Bahwa berdasarkan perihal surat Penggugat' tentangpenghentian proses pilkades Nulle dapatdijelaskan bahwa Penggugat tidak memiliki hak danwewenang untuk menghentikan proses pilkades NulleSurat keberatan Penggugat tersebut tidak perluditanggapi karena ditanda tangani oleh KepalaDusun yang tidakTerhadap poin 8 yang diangkat Penggugat tentangkeputusan Tergugat mengugurkan Penggugat padatahapan seleksi administrasi dan meloloskan 3 bakalcalon an Ofret R Selan, Yoksan H R Selan~ danSeherseli A S.

Bahwa menanggapi surat keberatan PENGGUGAT, Panitia PemilihanKepala Desa Padang Jati, melalui surat Tanggal 28 Oktober, Nomor004/P.Pilkades/PJ/KI/2015 perihal : tanggapan surat keberatan calonnomor urut 1 atas keputusan panitia Pilkades Desa Padang Jati, Kec.Luas Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 22 Oktober 2015, menerangkanbahwa :Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 46 K/TUN/2017sehubungan dengan dengan surat keberatan PENGGUGAT dandesakan dari masyarakat agar pemilihan ulang karena belum adapemenang

Luas melalui surat Tanggal 28 Oktober, Nomor004/P.Pilkades/PJ/KI/2015 perihal : tanggapan surat keberatan calonnomor urut 1 atas keputusan panitia Pilkades Desa Padang Jati, Kec.Luas Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 22 Oktober 2015, yang pada intinyamenerangkan agar TERGUGAT mempertimbangkan keresahanmasyarakat Desa Padang jati untuk melaksanakan pemilihan ulang;Bahwa Surat Keputusan aquo yang diterbitkan TERGUGAT, berpotensimenimbulkan Kerugian Negara yang tidak sedikit bilamanahasilpermohonan dan klarifikasi

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2015 Panitia PemilihanKepala Desa Tingkat Kabupaten menyampaikan Surat dengan Nomor0008/1611/BPMDPKB/KK/2015, Perihal: Pemberitahuan Hasil RapatEvaluasi Pilkades Tahun 2015 yang berisikan Evaluasi danmengukuhkan Hasil Pemilinan Kepala Desa oleh Panitia PemilihanTingkat Desa, yang tidak berdasarkan Permendagri Nomor 112 Tahun2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Surat Pengukuhan Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa olehPanitia Pilkades Desa Suka Banjar, Kecamatan Tetap KabupatenKaur Nomor 0008/1611/BPMDPKB/KK/2015, tertanggal 24November 2015;Bahwa pada tanggal 2 Januari 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Kaurmengeluarkan Surat Nomor 140/02/B.1I/2016 tentang PenundaanPelantikan dan Sumpah Jabatan Calon Kepala Desa Suka Banjar Terpilihatas nama Muslim sampai ada kekuatan hukum tetap dari Putusan PTUNBengkulu;Bahwa pada tanggal 10 Februari 2016 gugatan Penggugat

Hal inidapat dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengadilan Tata UsahaNegara Bengkulu pada tanggal 10 Februari 2016 Nomor Perkara 07/G/2015/PTUNBKL Perihal: Putusan Sengketa Pilkades Suka BanjarKecamatan Tetap Kabupaten Kaur dengan Nomor Perkara 07/G/2015/PTUNBKL yang intinya menerangkan objek gugatan Penggugatbelum bersifat final;Bahwa surat keputusan a quo yang diterbitkan Tergugat berpotensimenimbulkan kerugian negara yang tidak sedikit bilamanahasilpermohonan dan klarifikasi tentang keberadaan

Tergugat Il Intervensi sebagai calon Kepala Desayang sebelumnya dalam proses Pilkades Sujung tahun 2015 tidak pernahdilaporkan pelanggarannya kepada Panitia Pengawas sesuai dengan syaratdan mekanisme/prosedur hukum yang berlaku, dimana untuk kepentinganPara Penggugat yang sama, sebelumnya dalam proses Pilkades Sujungtahun 2015 sudah diberikan forumnya kepada Para Penggugat sebagaicalon ataupun kepada masyarakat apabila kepentingannya dirugikan akibatditetapkannya Hj.

Ety Jarniyah sebagai calon Kepala Desa dalam PilkadesSujung tahun 2015, Para Penggugat sebagai calon maupun masyarakatdapat mengajukan laporan pelanggaran tahapan Pilkades Sujung tahun2015 berupa ditetapkannya Hj. Ety Jarniyah sebagai calon dalam PilkadesSujung tahun 2015 kepada Panitia Pengawas untuk kemudian diputuskanpenyelesaiannya;Halaman 23 dari 26 halaman.

Di dalampetitum gugatan menuntut adanya pengembalian hakhak Penggugatsebagai peserta Pilkades Desa Gambiran serta menuntut Tergugat untukmenerbitkan Keputusan tentang Pemilihan Ulang Kepala Desa Gambiran,sedangkan di dalam Posita Penggugat tidak menguraikan secara rinci danHalaman 9 dari 26 halaman. Putusan Nomor 36 PK/TUN/2017jelas landasan hukum dan dasar kewenangan terkait tuntutannya.

Olehkarena telah terjadi kKekaburan dalam gugatan (obscuur libel) denganadanya ketidaksesuaian antara posita dengan petitum gugatan;Dengan demikian patut dan layak gugatan Penggugat untuk ditolak atautidak dapat diterima;Eksepsi Errorin PersonaBahwa dalam Petitum angka 4 dan angka 5, dimana Penggugat menuntutpengembalian hakhak Penggugat sebagai peserta Pilkades DesaGambiran serta menuntut Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentangPemilinan Ulang Kepala Desa Gambiran adalah tidak berdasarkan hukum.Apa

ketentuan Pasal 53 ayat (2)huruf (b) UndangUndang nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan TataUsaha Negara, sehingga sepatutnya objek sengketa dinyatakan tidak sah;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa Putusan Judex Facti sudah tepat dan benar, karena pada waktupendaftaran calon kades Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syaratsebagai calon peserta Pilkades

., tanggal 12 Mei 2016;Cara Tergugat (Panitia Pilkades) menggagalkan calon Kepala Desa untuktidak ikut berpartisipasi sebagai Calon Kepala Yang Berhak Dipilin sangatbanyak dianut oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di daerahdaerah yanglain, seperti contoh di Kabupaten Bangkalan tercatat dalam registerPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya perkara Nomor195/G/2016/PTUN.SBY., Nomor 166/G/2016/PTUN.SBY., dan Nomor159/G/2016/PTUN.SBY.Apabila ada lembagalembaga survei yang mau melakukan penelitian/risetpasti

Bahwa dalam pelaksanaan Pilkades Trikoyo Kecamatan JakenKabupaten Pati Jawa Tengah Indonesia, Penggugat dirugikan olehpihak Panitia Pilkades Trikoyo Kecamatan Jaken Kabupaten PatiJawa Tengah Indonesia yaitu patut diduga keras telah terjadi praktikkecurangan saat proses penghitungan dan atau rekapitulasi suarasehingga Penggugat kalah dalam Pilkades tersebut;Berdasarkan uraian diatas, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata UsahaNegara sebagaimana

diDesa Trikoyo Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Jawa TengahIndonesia;Bahwa dalam pelaksanaan Pilkades Trikoyo Kecamatan JakenKabupaten Pati Jawa Tengah Indonesia diikuti oleh 2 (dua) pasangancalon yaitu nomor urut 1 Penggugat sendiri Dasar Wibowo dan nomorurut 2 Saudara Tarmijan;Bahwa dalam pelaksanaan Pilkades Trikoyo Kecamatan JakenKabupaten Pati Jawa Tengah Indonesia Penggugat merasa dirugikanoleh pihak Panitia Pilkades Trikoyo dan patut diduga keras telah terjadipraktik kecurangan yang sistematis

TARMIJAN secara materiil unggul dan menjadipemenang dalam Pilkades Trikoyo dengan perolehan suara sahsebanyak 732 suara;Halaman 31 dari 55 halaman. Putusan Nomor 152 PK/TUN/2016C.

T26 Berita Acara LaporanPelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Trikoyo KecamatanJaken oleh Petugas Pembantu Panwascam dengan jumlah1484, ketidaksesuaian jumlah yang berubahubah tanpaadanya keterbukaan jelas melanggar prinsipprinsipkejujuran dan transparansi yang dianut dalam pemilihanumum dalam hal ini dalam Pilkades Desa Trikoyo sekaligusmenunjukkan ketidakcermatan dan ketidakprofesionalanpanitia dalam penyelenggaraan Pilkades;Halaman 46 dari 55 halaman.

justru Majelis Hakim ternyatajuga berpendapat jika proses pilkades Desa Trikoyo melanggarprinsip kejujuran dan tranparansi, komparisi yang aneh memangkelihatannya.

Putusan Nomor 385 K/TUN/201611.12)13.Akan tetapi permintaan tersebut ditolak Panitia Pilkades, Panwas Pilkades,dan BPD Desa Cijeruk sebagai penanggungjawab Pilkades Desa Cijerukkarena tidak beralasan hukum dan merupakan suatu intervensi terhadapindependensi Panitia Pilkades Desa Cijeruk.

tersebut pada huruf a, Tim Pengawas Pilkades membuatrekomendasi sebagai bahan tindak lanjut:Halaman 6 dari 37 halaman.

Bukti P 6 ini juga berkaitan dengan Bukti P 9 sebagai dasarPanitia Pilkades Cijeruk tertanggal 9 April 2015."

Di samping itu, hak konstitusional warga negara (duacalon lain) yang siap berkompetisi untuk dipilih dalam pilkades denganaturan yang adil dan setara tidak boleh dicederai oleh ketidakmampuan atauketidakmauan perangkat penyelenggara Pilkades dalam mengelola danmempersiapkan pelaksanaan pilkades.

Sanan sesuai dengan JadwalPelaksanaan Pilkades Desa Cijeruk.Bahwa bertitik tolak dari uraianuraian diatas, jelas terlinat kKeberpihakan danketidaknetralan Panitia Pilkades dengan mengemukakan alasan yang tidakrelevan mencoba untuk menghalangi hak sdr.Sanan untuk mencalonkan dirisebagai Calon Kepala Desa.

Putusan Nomor 477 K/TUN/2017 Bahwa jelas dan sangat keliru, Para Majelis Hakim Tata Usaha NegaraMedan, menyimpulkan tidak adanya kesalahan dalam Pilkades DesaSubarak, padahal secara jelas bukti P6 dan P7 yangPemohon/Penggugat ajukan di persidangan. Dan hingga saat iniTermohon/Tergugat tidak pernah melakukan pemeriksaan kebenaranberkas hasil Pilkades tahun 2015 yang merupakan dasar menerbitkanObjek a quo.

Dan juga di perkuat dengan bukti P16 yang sudahberkekuatan hukum tetap mengenai Pelanggaran yang dilakukan olehPanitia Pelaksana Pilkades Desa Subarak Tahun 2015; Bahwa Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Medan sangatlahkeliru Pemohon/Pengugat telah melayangkan bukti P9, P13, dan P14 guna agar tidak dilaksanakannya Pelantikan Razali,SR olehTermohon/Tergugat.

haruslahdibatalkan dan Majelis Hakim Banding akan mengadili sendirisebagaimana amar putusan dalam perkara ini; Bahwa Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Medan sangatlahkeliru, Karena berkesimpulan/berpendapat Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Pekanbaru Nomor 49/G/2016/PTUN.Pbr tanggal 20April 2017 tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga haruslahdibatalkan dikarenakan Pemohon/Penggugat telah membuktikan danmenguatkan Gugatannya dengan membuktikan:Bukti P1 yang menjadikan acuan Pelaksanaan Pilkades

DesaSubarak Tahun 2015, yang mana telah dilanggar oleh PanitiaPilkades Desa Subarak Tahun 2015, sehingga menyebabkanPanitia Pilkades Desa Subarak Tahun 2015 tidak mau kotak suarayang berisi Kertas suara sah dan tidak sah hasil pelaksanaanPemilihnan Kepala Desa Subarak Tahun 2015, sehinggaHalaman 16 dari 19 halaman.

Pilkades Desa Subarak tahun2015 dan menyarankan agar dilakukan pengitungan ulang atas hasilpemilihan Pilkades Desa Subarak, dengan mengeluarkan buktitersebut ke Panitia Pilkades Desa Subarak tahun 2015 laluditebuskan ke Camat Gunung Sahilan;Bukti P8 menyatakan bahwa Panitia Pilkades Desa Subarak Tahun2015 menolak bukti P6 yang dikeluarkan oleh Termohon/T ergugat;Bukti P11 dan P12 menjelaskan bahwa Objek a quo belum bisaditerbitkan oleh Termohon/Tergugat dikarenakan dalam prosesKasasi di Mahkamah