Ditemukan 1642 data
Urut Berdasarkan
Register : 24-10-2016 — Putus : 10-01-2017 — Upload : 12-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 167 PK/TUN/2016 Tanggal 10 Januari 2017 — LURAH TAMBAK OSOWILANGUN, KECAMATAN BENOWO, KOTA SURABAYA VS H. SYAMSUL ARIF;
68 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 24-03-2021 — Upload : 18-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132 K/TUN/2021 Tanggal 24 Maret 2021 — AGUS SUSIANTO VS BUPATI BATANG, DK
146 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
146 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 27-01-2017 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 106 K/TUN/2017 Tanggal 13 Maret 2017 — SUNDUSING, S.Pd VS I. BUPATI KABUPATEN BOMBANA., II. H. HAMKA, RM, S.Pd.I;
58 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 08-11-2013 — Putus : 06-02-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 483 K/TUN/2013 Tanggal 6 Februari 2014 — BUPATI KAMPAR VS TRISNO LAMIN DT SINGO;
60 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 12-07-2018 — Putus : 20-08-2018 — Upload : 17-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 142 PK/TUN/2018 Tanggal 20 Agustus 2018 — BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA GEDANGAN KECAMATAN GROGOL, KABUPATEN SUKOHARJO VS SUGENG PRASADJA;
76 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 05-09-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 15-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 455 K/TUN/2017 Tanggal 12 Oktober 2017 — ASEP SUTRISNO, ST VS I. BUPATI KABUPATEN BANDUNG., II. KEPALA DESA BOJONGEMAS, KECAMATAN SOLOKAN JERUK, KABUPATEN BANDUNG;
72 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 14-02-2017 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 28-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 134 K/TUN/2017 Tanggal 4 April 2017 — SUHARMAN VS I. BUPATI KEPAHIANG., II. ARPANI;
88 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
88 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
olehPanitia Pilkades dengan perintah Tergugat sesuai dengan Berita AcaraHalaman 8 dari 36 halaman.
yang dibuat sepihak oleh Panitia Pilkades dengan alasanyang tidak masuk akal dan dianggap menghalangi Proses PilkadesDesa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu KabupatenKepahiang;Mulai pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 s/d 18 Oktober 2015Jam 12.00 Wib Panitia Pilkades Desa Sosokan Taba membukapendaftaran calon Kepala Desa yang baru;Pemilihan Kepala Desa Sosokan Taba tetap dilaksanakan padatanggal 21 Oktober 2015;Alasan Pencoretan Nama Penggugat Oleh Panitia Pilkades Dari DaftarCalon Kades Sosokan
Bahwa Panitia Pilkades di Desa Sosokan Taba telah melakukanperbuatan sewenangwenang (Wel /ekeur), dengan menerbitkanBerita Acara Internal yang bertentangan dengan peraturanHalaman 10 dari 36 halaman.
untuk Pilkades di Desa Sosokan Tabauntuk ditunda terlebih dahulu tetapi sama sekali tidak diindahkanPanitia Pilkades terhadap Notulen Rapat tertanggal Senin 19 Oktober2015 yang dipimpin oleh Saparudin S, SE (Wk.
Kepahiang yang disimpulkan agar Pilkades didesa Sosokan Taba untuk dapat ditunda terlebih dahulu tetapi samasekali tidak di indahkan oleh Panitia Pilkades terhadap Notulen Rapattertanggal; Senin 19 Oktober 2015 yang dipimpin oleh SAPARUDINHalaman 28 dari 36 halaman. Putusan Nomor 134 K/TUN/2017S, SE (Wk.
Register : 22-06-2015 — Putus : 19-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 332 K/TUN/2015 Tanggal 19 Agustus 2015 — KASTU VS I. BUPATI CIREBON., II. SARJA (KUWU KARANGKENDAL);
64 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
64 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 04-01-2018 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 04-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 K/TUN/2018 Tanggal 15 Februari 2018 — MUHAMMAD TAYEB VS BUPATI SUMBAWA;
42 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 08-11-2017 — Putus : 30-11-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 207 PK/TUN/2017 Tanggal 30 Nopember 2017 — MUHAMMAD NAWIR, SKM, DK VS I. BUPATI BONE., II. HJ. ANDI FARIDAWATI;
97 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
97 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidakmenggunakan hak pilinnya karena surat pemberitahuan/panggilan olehpanitia tidak diterima lagi karena datang setelah pukul 13.00 Wita, dan jugabanyak yang tidak menyetor pemberitahuan/panggilan karena melihat sikapdari panitia, dan juga banyak yang tidak datang karena mereka tidakmenerima pemberitahuan/panggilan dari panitia;Bahwa adanya kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh PanitiaPemilinan Kepala Desa Ulo, dimana para penggugat telah mengajukankeberatan kepada Tim khusus penyelesaian masalah Pilkades
KabupatenBone pada tanggal 16 November 2015, dan pada tanggal 18 November2015 tim khusus penyelesaian masalah Pilkades mengeluarkan Keputusanyang berbunyi sebagai berikut:1.
Menyatakan Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;Bahwa pada tanggal 1 Desember 2015 Para Penggugat mengajukangugatan pada Pengadilan Negeri Watampone dan menempatkan PanitiaPemilinan Kepala Desa Ulo sebagai Tergugat 1, dan tim khususpenyelesaian masalah Pilkades Kabupaten Bone sebagai Tergugat, 2;Dengan materi gugatan Kecurangan Panitia pemilihan Kepala Desa Ulo,dalam Pemilihan Kepala Desa yang merugikan Para Penggugat;Bahwa pada tanggal 3 Desember 2015, Para Penggugat menyampaikanSurat
Tahun2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun2015 tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, tetapimalah Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar membenarkan perbuatan pelanggaran terhadapUndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan DaerahKabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa;Bahwa Panitia Pemilinan Kepala Desa Ulo, Tim Khusus PenyelesaianMasalah Pilkades
Register : 03-07-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 307 K/TUN/2017 Tanggal 24 Agustus 2017 — GITO., DKK VS I. BUPATI DELI SERDANG., TONI HASUDUNGAN SITORUS;
152 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
152 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
padaUndangUndang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Permendagri RI No.112 Tahun 2014 Tentang Pemilinan Kepala Desa Jo Perda KabupatenDeli Serdang No. 2 Tahun 2015 tentang Pemilihnan Kepala Desa JoPeraturan Bupati Deli Serdang No. 1966 tahun 2015 tentang petunjuktekhnis pelaksanaan permilinan kepala Desa di Kabupaten Deli Serdang,tidak secara jelas mengatur tentang, proses acara pemeriksaanpelanggaran pemilukades serta akibat hukum dan sanksinya terkaitdengan pelanggaran yang bukan merupakan perbuatan pidana pilkades
Register : 18-05-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69 PK/TUN/2015 Tanggal 12 Agustus 2015 — NUR WAHYUDI VS BUPATI REMBANG;
153 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
153 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Penggugat adalah Kepala Desa Sendangwaru, KecamatanKragan, Kabupaten Rembang yang sah, yang dipilih secara langsungmelalui Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) yang demokratis, dantelah diangkat pada tanggal 3 Desember 2009, berdasarkan SuratKeputusan Bupati Rembang Nomor 141.1/833/2009 tanggal 3Desember 2009, tentang Pengangkatan Saudara Nur Wahyudisebagai Kepala Desa Sendangwaru, Kecamatan Kragan, KabupatenRembang, periode 2009 sampai dengan 2015;Halaman 2 dari 57 halaman.
korupsi itu dilaporkan ke Kejaksaan NegeriRembang agar jelas status hukumnya, adil dan ada kepastian hukum,karenanya BPD Desa Sendangwaru, Sekretaris Desa Sendangwarudan Camat Kragan telah melakukan tindakan paksa dan rekayasaserta sewenangwenang yang bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku karena bertujuan menjatuhkandan memberhentikan Pemohon Peninjauan Kembali (Nur Wahyudi)dari Jabatan Kepala Desa Sendangwaru dengan agenda tersembunyikarena pada bulan November 2013 akan digelar Pilkades
Register : 10-07-2017 — Putus : 08-08-2017 — Upload : 29-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 353 K/TUN/2017 Tanggal 8 Agustus 2017 — KUWU BOJONGGEBANG, KECAMATAN BABAKAN, KABUPATEN CIREBON VS JUANA, DKK;
78 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
78 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 07-04-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 K/TUN/2015 Tanggal 7 April 2015 — I. BUPATI TANGERANG., II. MINATA H.M VS SAHLIR, S.SOS
82 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
82 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 22-08-2011 — Putus : 22-12-2011 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 111 PK/TUN/2011 Tanggal 22 Desember 2011 — BUPATI DELI SERDANG VS SYAHDANI, Spd.1;
126 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
126 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maret 2011 di hadapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Medan, Majelis peninjauan kembali melihat adanya kekhilafan nyata dariJudex Juris maupun Judex Facti dalam memutus sengketa ini denganpertimbangan sebagai berikut:e Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa adalahtentang pemberhentian dan pengesahan pengangkatanKepala Desa Puluh Kurau atas nama Selamat;e Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa adalahKeputusan Tata Usaha Negara yang tidak ada alternatif lain,kecuali mengesahkan suatu proses Pilkades
Register : 11-11-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 616 K/TUN/2015 Tanggal 11 Februari 2016 — BUPATI BANYUASIN VS SRI DEWI PAKU ALAM;
62 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa, Penggugat telah melaksanakan tugas dan wewenangnyasebagai Kepala Desa Muara Abab tanpa cacat cela, bahkanmendapat dukungan luas dari masyarakat;1.4.Namun demikian, terpilinnya Penggugat sebagai Kepala DesaMuara Abab Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasinmemang tidak disukai oleh segelintir orang yang menjadiPendukung Calon Kepala Desa yang kalah dalam PemilihanKepala Desa (Pilkades) pada 23 Desember 2013, terutama AliSadikin, M.Si yang merupakan kerabat dekat calon Kepala Desayang kalah
Ali Sadikin, M.Si ketika Pilkades berlangsung menjabatsebagai Camat Tanjung Lago, sekarang telah dimutasi menjabatHalaman 3 dari 25 halaman. Putusan Nomor 616K/TUN/20151.6.sebagai Sekretaris Inspektur Kabupaten Banyuasin. Dalamkapasistasnya sebagai Sekretaris Inspektur KabupatenBanyuasin aquo, Drs.
Putus : 14-10-2020 — Upload : 18-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 470 K/TUN/2020 Tanggal 14 Oktober 2020 — BUPATI PAMEKASAN VS MISKALAM BAKRI
237 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
237 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 04-05-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 331 K/TUN/2018 Tanggal 5 Juni 2018 — I. BUPATI LOMBOK BARAT., II. PRASINO ILMAN, SE VS H. MAZNI HAMID;
74 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 18-07-2017 — Putus : 29-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 375 K/TUN/2017 Tanggal 29 Agustus 2017 — BOHKIR VS I. BUPATI KONAWE SELATAN., II. SITI NUDIATIN;
98 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
98 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 14-01-2016 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 01-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5 PK/TUN/2016 Tanggal 13 April 2016 — I. BUPATI KARAWANG., II. LIA AMALIA VS OTA SUTISNA;
92 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
92 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bengle juga telah memberikan suratundangan kepada seseorang yang tak dikenal, dengan menggunakansurat undangan Nomor 8840, pintu masuk 24, atas nama Rasad,sehingga nama tersebut tidak bisa menggunakan hak pilinnya dalamPilkades Bengle;Bahwa, demikian halnya karena kelalaian Panitia 11 Pilkades DesaBengle, Calon Kepala Desa Bengle bernomor urut 4 bisa denganHalaman 6 dari 33 halaman.
tersebut dengan membuat Berita Acaratemuan atas pelanggaran Pilkades yang ditanda tangani olehPenggugat, Calon Kepala Desa Bengle bernomor urut 2 dan 3 yangdisaksikan oieh Ketua Panitia 11 Pilkades Desa Bengle, Ketua BadanPermusyawaratan Desa Bengle dan Tim dari Muspika (MusyawarahPimpinan Kecamatan) sebagai Tim Pengawas Pemilihan a quo;Bahwa, Badan Permusyawaratan Desa Bengle menanggapipermintaan Penggugat tersebut dengan berjanji akan membawa haltersebut ke dalam Rapat Paripurna pada tanggal 28
,sehingga sangat tidak relevan Tim Monitoring Kecamatan Majalayamembuat surat laporan hasil Pilkades kepada Tergugat tertanggal 29November 2012 yang mendahului Surat Keputusan BPD tentangpenetapan Calon Kepala Desa Terpilih tertanggal 30 November 2012;Bahwa, Keputusan Tergugat telah bertentangan dengan Peraturanyang dibuatnya sendiri yaitu Peraturan Bupati Karawang Nomor 94Tahun 2012 tentang petunjuk teknis Pelaksanaan Pilkades diKabupaten Karawang terkait sikap Tergugat yang tidak mempedulikansama
sekali hasil rekapitulasi dari Panitia 11 Pilkades yangmenerangkan adanya penggelembungan suara, berita acara temuantertanggal 27 November 2012 yang dibuat oleh Penggugat, danadanya kejanggalankejanggalan sebagaimana dimaksud dalam point21 di atas, sebaliknya malah melakukan pengesahan dan pelantikanSaudari Lia Amallia sebagai Kepala Desa Bangle;Bahwa, selanjutnya UndangUndang R..
Putusan Nomor 5 PK/TUN/2016(luber), yang mana hal tersebut sangat dirasakan oleh Penggugat sebagaicalon Kepala Desa Bengle yang berkompetisi dengan calon lainya denganmentaati tahapantahapan Pilkades secara baik dan benar, tentunya ataspraktek penyelengaraan Pilkades yang penuh penyimpangan tersebutyang mensahkan saudari Lia Amalia sebagai Calon Kepala Desa BengleTerpilin tentunya telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik materilmaupun immaterial, terutama Penggugat yang hanya kalah dengan selisihsedikit