Syarat ini mempunyai kaitan dengan sifat hak jaminan sebagai hakyang mendahulu atau hak preferen. Adapun penyebutan nilai penjaminansebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Tanggungan diperlukan untukmenentukan sampai seberapa besar kreditor (sebagai pemegang HakTanggungan, dalam hal ini) maksimal preferen dalam mengambilpelunasan atas hasil penjualan benda Jaminan Hak Tanggungan. KarenaHak Tanggungan bersifat accessoir, kata maksimal perlu diperhatikan,Halaman4dari22 Hal. Put.

Di lain pihak, apabilakreditor memasang jaminan hak tanggungan dengan nilai yang kurang darihutang debitor, maka kreditor maksimal hanya preferen sampai sejumlahyang ia pasang saja;.

halhal tersebut di atas dan sehubungan dengan perkaraa quo, maka dengan iktikad baik, pihak Penggugat sebagai pemberi haktanggungan telah memohon kepada pihak Tergugat sebagai pemegang haktanggungan untuk menebus kedua jaminan kredit atas namapihakPenggugat sendiri berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 145/Tertek danSertifikat Hak Milik Nomor 1095/Tertek sebagaimana tersebut dalam butir 2di atas sebesar nilai pengikatan hak tanggungannya yaitu Rp300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) yang menjadi hak preferen

Bahwa, atas permohonan pihak Penggugat untuk penebusan kedua jaminankredit milik pihak Penggugat sendiri sebagai pemberi hak tanggungansebesar nilai pengikatan hak tanggungannya Rp300.000.000,00 (tiga ratusjuta rupiah) berdasarkan eksistensi sertifikat hak tanggungan terkait (artinya,telah mencapai hak preferen pihak Tergugat sebagai satusatunyapemegang hak tanggungan, dalam hal ini) sebagaimana tersebut dalam butir5 di atas, maka atas penolakannya tersebut adalah cukup beralasanPenggugat sebagai

Menetapkan, menyatakan bahwa besaran hak preferen pihak Tergugatsebagai pemegang hak tanggungan atas jaminanjaminan kredit milik pihakPenggugat sendiri sebagai pemberi hak tanggungan berupa:1). Sertifikat Hak Milik Nomor 145, tanggal 6 Januari 1983, terurai dalamGambar Situasi Nomor 3072, tanggal 21 September 1982, luas tanah318 m? (tiga ratus delapan belas meter persegi) tercatat atas nama pihakPenggugat, dan;2).

,akan tetapi pada saat pemungutan suara (voting) terhadap rencanaperdamaian, karyawan (Serikat Pekerja Kertas Blabak) melepas haknyasebagai kreditor preferen menjadi kreditor kKonkuren dengan jumlah suara 1.449(seribu empat ratus empat puluh sembilan).

Bank DBS Indonesia)dan Kreditor Preferen (ic. KantorPelayanan Pajak) dianggap ikutmemberikan tanggapan dan ikutmemberikan suara dalam rapatpemungutan suara di Pengadilan Niagapada Pengadilan Negeri Semarang padatanggal 22 Februari 2011.. Bahwa pertimbangan hukum dari MajelisHakim Tingkat Kasasi tersebut di atasjelas keliru dan tidak berdasar ; bahwatidak ada bukti dan fakta apapun yangdapat membuktikan bahwa KreditorSeparatis (ic. PT. Bank DBS Indonesia)dan Kreditor Preferen (ic.

Bank DBSIndonesia) dan Kreditor Preferen (ic.Kantor Pelayanan Pajak) ikut memberikantanggapan dan ikut memberikan suaradalam rapat pemungutan suara diPengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Semarang pada tanggal 22Februari 2011; bahwa fakta yangsebenarnya adalah bahwa dalam rapatpemungutan suara di Pengadilan Niagapada Pengadilan Negeri Semarang padatanggal 22 Februari 2011 KreditorSeparatis (ic. PT. Bank DBS Indonesia)dan Kreditor Preferen (ic.

Bank DBSIndonesia) dan Kreditor Preferen (ic.

Bahwa berdasarkan Pasal 149 (1) UndangUndang No. 37 Tahun 2004Kreditor Separatis dan Kreditor Preferen tidak boleh mengeluarkan suaraberkenaan dengan rencana perdamaian, kecuali mereka telah melepaskanhaknya untuk didahulukan, yang dalam perkara ini KreditorKreditor tersebuttidak pernah melepaskan haknya untuk itu;b.

Usulan yang kami ajukan dalam rangka perdamaian sepenuhnya kamiserahkan kepada keputusan rapat kreditor ;Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Piutang/Tagihan Para KreditorPT Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit) tertanggal 22 Pebruari 2011 yangdibuat oleh Tim Kurator, dapat diketahui kedudukan kreditorkreditor, yaituKantor Pelayanan Pajak sebagai kreditor preferen dengan jumlah piutang yangdiakui sebesar Rp.987.935.072,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh jutasembilan ratus tiga puluh lima ribu

No. 445 K/Pdt.Sus/2011lainnya, yakni Kantor Pelayanan Pajak sebagai kreditor preferen dan PT.

No. 445 K/Pdt.Sus/2011Menimbang, bahwa dengan fakta keadaan sebagaimana tersebut di atas,maka Pengadilan Niaga berpendapat rencana perdamaian yang disetujulsebagian besar kreditor konkuren, akan tetapi isi perdamaiannya akanmenyangkut kepentingan kreditor lain yang oleh hukum diberi kedudukansebagai kreditor preferen dan kreditor separatis, maka pelaksanaan perdamaianakan mengalami kesulitan dan tidak cukup terjamin dalam pelaksanaannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut

Bahwa adanya keberadaan kreditor preferen ataupun separatis justeruUndangUndang telah memberi kenyamanan dan legalitas mereka yangmempunyai hak terlebih dahulu, hal demikian ini telah sesuai denganlatar belakang dari kepailitan yang mengajukan permohonan pailitadalah kreditor konkuren atau Debitur sehingga jelas pelaksanaanperdamaian tidak tergantung kepada kreditor preferen atau separatismelainkan KREDITOR KONKURENLAH yang akan menentukan layaktidaknya perdamaian itu dapat dilaksanakan ;c.

No. 445 K/Pdt.Sus/2011matang dan akurat maka pihak kreditor Serikat Pekerja Kertas Blabakmelepaskan haknya dari kreditor preferen menjadi kreditor konkuren(sebagai jaminan), justeru kalau perusahaan dalam kondisi tidak sehatdan tidak mampu untuk membayar hutanghutangnya tentu dengannyata dan tegas pihak kreditor dari Serikat Pekerja Kertas Blabak tidakakan melepaskan hak preferen menjadi kreditor konkuren, akan tetapifakta hukumnya justeru sebalik karena hutanghutang tersebut dapatdibayar dengan

Eks Karyawan (Kreditur Preferen) Rp3.000.000.000,002. PT Bank Muamalat Indonesia (Separatis) Rp 600.000.000,003. PT. Bank Capital Indonesia (Separatis) Rp 150.000.000,004. Kreditor Konkuren Rp1.000.000.000,00 5.

Eks Karyawan (Kreditur Preferen) Rp3.000.000.000,002. PT Bank Muamalat Indonesia (Separatis) Rp 600.000.000,003. PT. Bank Capital Indonesia (Separatis) Rp 150.000.000,004. Kreditor Konkuren Rp1.000.000.000,00 3.

Nomor 376 K/Pdt.SusPailit/2016Pemegang Jaminan) Kreditur Preferen (Pajak dan Buruh) dan KrediturKonkuren seluruhnya sebesar Rp. 1.237.950.563.932,26 (satu triliun duaratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh juta lima ratusenam puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua koma dua puluh enamRupiah), dengan rincian sebagai berikut:a. Kreditur Preferen Pajak Rp 48.091.057.888, 78;b. Kreditur Preferen Buruh Rp151.610.337.457,00;c. Kreditur Separatis (Bank) Rp244.257.730.718,88;d.

Eks Karyawan (Kreditor Preferen) Rp3.000.000.000,002. PT Bank Muamalat Indonsia (Sseparatis) Rp 600.000.000,003. PT. Bank Capital Indonesia (Separatis) Rp 150.000.000,004. Kreditor Konkuren Rp1.000.000.000,00 Dan dalam petitum keberatannya pada Nomor 2, yang menyebutkan:Halaman 19 dari 30 hal. Put. Nomor 376 K/Pdt.SusPailit/2016 II. Pembagian Kepada Kreditor1. Eks Karyawan (Kreditor Preferen) Rp3.000.000.000,002. PT Bank Muamalat Indonsia (Separatis) Rp 600.000.000,003. PT.

(Pajak dan Buruh) dan Kreditur Separatis (BankPemegang Hak Jaminan), setelah Preferen (Pajak dan Buruh) danHalaman 20 dari 30 hal.

RockitAldeway dan Hary Suganda yang disusun oleh Termohon;Termohon telah keliru dalam menerima pendaftaran tagihan karyawan PT.Rockit Aldeway (Dalam Pallit) senilai Rp2.305.258.680,00 (dua miliar tigaratus lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus delapan puluhrupiah) dengan status Kreditor Preferen;14.Bahwa berdasarkan Daftar Tagihan Kreditor Preferen yang sementaradiakui/dibantah oleh Kurator pertanggal 24 Maret 2016 yang telah diverifikasioleh Kurato pada tanggal 31 Maret 2016 di

Rockit Aldeway (Dalam Pailit) senilai Rp2.305.258.680,00 (duamiliar tiga ratus lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratusdelapan puluh rupiah) sebagai Kreditor Preferen, dengan mengacu padaketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU jo. Pasal 94 ayat (4)Halaman 6 dari 22 hal. Put. Nomor 970 kK/Pdt.SusPailit/201715.16.Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo.

RockitAldeway (Dalam Pailit) tersebut secara terpisah dengan status berbedayaitu untuk sebesar Rp1.063.079.280,00 (satu miliar enam puluh tigajuta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) sebagaiKreditor Preferen yang didahulukan dari tagihan kreditor separatis danuntuk tagihan PHK sebesar Rp1.242.179.400,00 (satu miliar dua ratusempat puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratusrupiah) sebagai kreditor preferen yang didahulukan tetapikedudukannya tidak didahulukan

Hal ini disebabkan oleh karenadalam Putusan Nomor 04/Pdt.SusGugatan LainLain/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.tanggal 31 Mei 2016 tersebut, telah diputuskan bahwa tagihan karvawan PT.Rockit Aldeway (Dalam Pailit) merupakan taeihan kreditor preferen yangdidahulukan atas tagihan kreditor lainnya terutama atas tagihan upah terutang(vide Paragraf 2 halaman 90 Putusan Nomor 04.

Nomor 970 K/Pdt.SusPailit/201718.preferen yang didahulukan dari tagihantagihan kreditor lainnya. AdapunTermohon Kasasi seharusnya mencatatkan tagihan karyawan PT.

Tagihan Preferen Para 5 (lima) Karyawan:No Nama kKreditor dan Jenis Tagihan yang diajukan Debitor (Rp)1 Agus Setiawana Pesangon 36.817.200,b Penghargaan Masa Kerja 15.778.000,c Penggantian Hak 7.889.400,d Upah Proses 0,TOTAL 60.485.400, 2 Ratna Olivia Rumeda Halaman 2 dari 12 hal. Put.

Tagihan Preferen Para 5 (lima) Karyawan:No.

Tagihan Preferen Para 5 (lima) Karyawan: No.Nama Kreditor dan Jenis Tagihan yangdiajukanDebitor (Rp) Agus Setiawan a PesangonRp74.961.712,00 Penghargaan Masa KerjaRp16.063.224,00 Rp13.653.740,00 bc Penggantian Hakd Upah Proses Rp32.126.448,00 TOTAL Rp136.805.124,00 Ratna Olivia Rumeda Halaman 6 dari 12 hal. Put.

Tagihan Preferen Para 5 (lima) Karyawan: No Nama kKreditor dan Jenis Tagihan yang diajukan Debitor (Rp)1 Agus Setiawana Pesangon 36.817.200,b Penghargaan Masa Kerja 15.778.000,c Penggantian Hak 7.889.400,d Upah Proses 0,TOTAL 60.485.400,2 Ratna Olivia Rumedaa Pesangon 63.854.604,b Penghargaan Masa Kerja 28.379.824,c Penggantian Hak 13.835.164,d Upah Proses 0,TOTAL 106.069.592,3 Nina Octina Halaman 9 dari 12 hal. Put.

Rockit Aldeway (dalam pailit) senilai Ro2.305.258.680,00 (dua miliartiga ratus lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus delapanpuluh rupiah) dengan status kreditur Preferen;Halaman 7 dari 27 hal. Put.

Nomor 117 PK/Pdt.SusPailit/201814.18:16.Bahwa berdasarkan Daftar Tagihan kreditur Preferen yang sementaradiakui/dibantah oleh Kurator per tanggal 24 Maret 2016 yang telahdiverifikasi oleh Kurato pada tanggal 31 Maret 2016 di Pengadilan Niagapada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Termohon telah mencatat bahwatagihan karyawan PT.

Nomor 117 PK/Pdt.SusPailit/201817.18.puluh tiga juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluhrupiah) sebagai kreditur preferen yang didahulukan dari tagihankreditur separatis dan untuk tagihan PHK sebesarRp1.242.179.400,00 (satu miliar dua ratus empat puluh dua jutaseratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) sebagaikreditur preferen yang didahulukan tetapi kedudukannya tidakdidahulukan dari tagihan kreditur separatis;Bahwa di samping itu, terkait dengan tagihan gaji tertunggak

dan Para Turut Tergugat, khususnya TurutTergugat Ill selaku kurator yaitu mengenai kedudukan Penggugatsebagai kreditur preferen, yang merupakan kreditur yang hakhaknyadidahulukan dibandingkan dengan kreditur lainnya, terutama atastagihan upah terutang kepada Kurator PT.

Rockit Aldeway (dalampailit) sebagai tagihan kreditur preferen yang didahulukan daritagihantagihnan kreditur lainnya. Adapun Termohon PeninjauanKembali seharusnya mencatatkan tagihan karyawan PT.

PajakPenanaman Modal Asing Empat tidak dapat diterima karena diajukanmelewati batas waktu pengajuan tagihan, yaitu tanggal 22 Juni 2012;Bahwa Pasal 137 ayat (2) Undang Undang Kepailitan menyatakan bahwa:Semua piutang yang dapat ditagih dalam waktu 1 (satu) tahun setelahtanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib diperlakukan sebagaipiutang yang dapat ditagih pada tanggal tersebut;Bahwa Pemohon Sidang Renvoi Prosedur menegaskan Piutang Pajakmerupakan Piutang yang mempunyai sifat diistimewakan/preferen

rupiah);Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Pemohon mohonkepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agarmemberikan putusan sebagai berikut:1.Menerima permohonan Sidang Renvoi Prosedur yang diajukan KantorPelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat atas penolakantagihan pajak PT.Zonestar (dalam Pailit) oleh Kurator PT.Zonestar(dalam Pailit) untuk seluruhnya;Memerintahkan dan menghukum Kurator PT.Zonestar (dalam Pailit)untuk menerima tambahan tagihan pajak yang bersifat preferen

Kantor Pelayanan PajakPenanaman Modal Asing Empat) mempunyai hak mendahulu adalahbenar";Bahwa mengingat tagihnan pajak merupakan tagihan Negara yangmempunyai hak mendahulu sebagaimana telah diakui dan dibenarkan olehMajelis Hakim dalam pertimbangannya di atas, maka berdasarkan haltersebut, Kurator harus melakukan verifikasi/Pencocokan atas tagihan yangdiajukan Pemohon Kasasi/Pemohon Perlawanan sebesarRp3.916.882.146,00 sebagai tagihan yang bersifat Preferen;Bahwa jelaslah berdasarkan halhal tersebut

di atas, penambahan tagihanpajak yang diajukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal AsingEmpat wajib diperlakukan sebagai piutang yang bersifat Preferen.

Putusan Nomor 452 K/Pdt.SusPailit/2013delapan ratus delapan puluh dua ribu seratus empat puluh enam rupiah)diperlakukan sebagai piutang yang bersifat Preferen;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dengan saksama alasan kasasi sebagaimana termuat dalam memorikasasi tanggal 24 Juli 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 30 Juli 2013dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal

Multicon Indrajaya Terminal untuk tidak pailitatau membatalkan incracht kepailitan (kreditur preferen/Negara dankaryawan, kreditur separatis/yang pegang jaminan seperti Bank danleasing, kreditur konkuren/yang tidak pegang jaminan, vendor, suplplier,sewa menyewa).

Kemudian hasil dari pertemuan tersebut terdakwasebagai curator meminta sukses fee untuk biaya kepailitan dan imbalanjasa curator serta perdamaian terhadap kreditur preferen, krediturseparatis, dan kreditur konkuren agar masuk dan terikat dalam perjanjianperdamaian dengan nilai sebesar Rp. 30.000.000.000, (tiga puluh milyarHalaman 5 dari 49 hlm. Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN. Jkt.

Kemudian pada sidang keempat saksikorban Hiendra Soetojo terpaksa mengeluarkan kreditur preferen dankreditur separatis di dalam proposal perdamaian dan disetujui diputus olehmajelis hakim termasuk kesepakatan biaya kepailitan dan imbalan jasacurator sebesar Rp. 5.000.000.000, (lima milyar rupiah) dengan putusanperdamaian No. 13/Pdt.SusPailit/2017/PN.

, kreditor Separatis, dan kreditor konkurenuntuk menyelesaikan atau mengakhiri kepailitan PT Multicon Indra JayaTerminal, maka saksi telah menyerahkan sejumlah uang kepadaTerdakwa;Bahwa penyerahan uang dari saksi kepada Terdakwa untuk perdamaianterhadap kreditur preferen, kreditur separatis, dan kreditur konkurensebesar Rp. 10.000.000.000, (Sepuluh milyar rupiah) dengan rinciansebagai berikut:a.

Memerintahkan kepada Pemohon untuk membagikan uang atausetidaktidaknya 5% (lima persen) dari hasil penjualan lelang pihakTermohon untuk dibagikan kepada Pekerja/Kreditor Preferen PT.Tripanca Group (Dalam Pailit);5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepadaboedel pailit;Bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/ Pdt.Sus/2012 tanggal 21 Februari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaiberikut:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.

Indoneia Nomor 8:13K/Pdt.Sus/2012 tertanggal 21 Februari 2013 yang menyatakan alasanalasan kasasi dari Pemohon PK/dahulu Pemohon Kasasi/dahulu Termohontersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan hukum:"Bahwa, dalam putusannya Judex Facti menyatakan kedudukan Termohonadalah sebagai kreditur separatis, pemegang hak tanggungan yang memilikihak dan kewenangan untuk melelang objek hak tanggungan sesuai denganUndangUndang Hak Tanggungan, dengan kewajiban memperhatikan jugahak atas hakhak kreditur preferen

Tripanca Group(dalam pailit);Namun kenapa pelunasan pinjaman yang diterima Pemohon PeninjauanKembali dengan cara penebusan harta milik pribadi/perorangan dari parapenjamin yang nyatanyata bukan merupakan boedel pailit harus dibagikepada Kreditur Preferen (in casu ekskaryawan PT . Tripanca);3. Bahwa Dalam tahapan proses kepailitan PT. Tripanca Group (dalam pailit)Pemohon Peninjauan Kembali telah mengikuti prosedur kepailitan sebagaiberikut:a.

Bahwa Berdasarkan halhal tersebut diatas, jelas hakim telah melakukankekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusannya, sehinggapertimbangan maupun putusannya menjadi cacat dan harus dibatalkan;Karena tindakan Termohon Peninjauan Kembali (Kurator) yang menuntutpemenuhan kewajiban Kreditur Preferen in casu para eks karyawan/buruh) yang bersumber pada harta/asset diluar boedel pailit milik debitorPT.

No. 125 K/Pdt.Sus/2011hak para buruh selaku kreditur preferen , di lain hal : daftar pembagian hartapailit (tahap II) yang disusun oleh Tim Kurator dan telah disetujui oleh hakimpengawas didasarkan pada jumlah hasil penjualan dengan memberikanporsi buruh selaku kreditur preferen sebesar Rp.1.710.406.745.00.Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie dimaksud telah keliru dan salah,karena porsi 65.3% yang dimintakan oleh Pemohon Kasasi dalam keberatantersebut mengacu pada daftar hutang sementara PT.

DawamibaEngineering (dalam pailit) tanggal 28 Mei 2009 (bukti P5) dimana paraburuh yang termasuk dalam kelompok kreditur preferen memperoleh porsipembagian sebesar Rp. 43.371.736.820.00 atau 27.6%.Bahwa para buruh yang mencakup Buruh Dpp. F.SP, Par SPSI, buruh Ass.MGR.MGR.GM, serta buruh Komisaris Direksi dapat menerima sepenuhnyajumlah tagihan buruh yang diakui oleh Debitur PT.

Dawamiba Engineering (dalampailit).Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya dalam halaman 13sebagaimana tersebut diatas menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telahmengabaikan hak hak para buruh selaku kreditur preferen karena telahmeminta porsi sebesar 65.3% terkait dengan pembagian hasil penjualanSHGB Nomor 121 yang dilakukan oleh Termohon Kasasi.Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tersebut telah keliru karena Judexfactie menganggap bahwa posisi buruh dibandingkan bank selaku krediturseparatis

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 02/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst.tanggal 9 Desember 2010.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :mengenai alasan ke 1:bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salahmenerapkan hukum karena piutang Pemohon/Pelawan yang dijamin denganhak tanggungan telah dilakukan pelelangan sehingga sisa piutangPemohon/Pelawan menjadi piutang konkuren, sedangkan hak buruhberdasarkan Pasal 1149 KUHPer. merupakan piutang preferen

No.47/Pdt.SusPKPU/2018/PN.Niaga Sby, dan ketikaPara Penggugat mempertanyakan pembayaran tunggakankepada Tergugat Il, beliau menyatakan Para Penggugat akanmendapatkan pembayaran dari hasil pemberesan harta pailitpenjualan asset perusahaan, dimana kedudukan ParaPenggugat selaku Kreditur Preferen yang didahulukanpembayarannya;Mohon Diperhatikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim :7. Bahwa8.

Putusan No 60/Pdt.G/2020/PN GskKreditur Preferen yang diistimewakan tidak dapat terbayar disatupihak; sementara dilain pihak untuk menjamin pembayarankembali hutang TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT makaTERGUGAT memberikan jaminan antara lain berupa tanah danbangunan masingmasing :a.

Niaga Sby dimana kedudukanPara Penggugat selaku kreditur Preferen yang didahulukan pembayarannyanamun ternyata ada kreditur separatis (Turut tergugat I) mengajukan lelang;Hal. 37 dari 41 Hal.

Kreditur Preferen( kreditur yang diistimewakan)kreditur ini merujuk pada pasal 1139 dan pasal 1149 KUHPerdata yaitukreditur yang mempunyai hutang yang diistimewakan antara lainmencakup :a. Biaya perkarab. Uang sewa dari benda tak bergerakC. Upah para buruh3.

Kreditur konkuren (kreditur biasa)yang samasekali tidak memegang jaminan khusus atas piutangnya dan tidakmemperoleh hak yang diistimewakan dari undangundang;Menimbang, bahwa Pihak para Penggugat mengakui dirinya sebagaikreditur Preferen, sedangkan dalam dalam proses kepailitan, kreditur dilarangHal. 38 dari 41 Hal. Putusan No 60/Pdt.G/2020/PN Gskuntuk menagih utangnya kepada debitur .

Memerintahkan kepada Pemohon untuk membagikan uang atausetidaktidaknya 5% (lima persen) dari hasil penjualan lelang pihakTermohon untuk dibagikan kepada Pekerja/Kreditor Preferen PT.Tripanca Group (Dalam Pailit):5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepadaboedel! pailit;Bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/ Pdt.Sus/2012 tanggal 21 Februari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaiberikut:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.

Indoneia Nomor 813K/Pdt.Sus/2012 tertanggal 21 Februari 2013 yang menyatakan alasanalasan kasasi dari Pemohon PK/dahulu Pemohon Kasasi/dahulu Termohontersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan hukum:"Bahwa, dalam putusannya Judex Facti menyatakan kedudukan Termohonadalah sebagai kreditur separatis, pemegang hak tanggungan yang memilikihak dan kewenangan untuk melelang objek hak tanggungan sesuai denganUndangUndang Hak Tanggungan, dengan kewajiban memperhatikan jugahak atas hakhak kreditur preferen

Tripanca Group(dalam pailit);Namun kenapa pelunasan pinjaman yang diterima Pemohon PeninjauanKembali dengan cara penebusan harta milik pribadi/perorangan dari parapenjamin yang nyatanyata bukan merupakan boedel pailit harus dibagikepada Kreditur Preferen (in casu ekskaryawan PT . Tripanca);3. Bahwa Dalam tahapan proses kepailitan PT. Tripanca Group (dalam pailit)Pemohon Peninjauan Kembali telah mengikuti prosedur kepailitan sebagaiberikut:a.

Bahwa Berdasarkan halhal tersebut diatas, jelas hakim telah melakukankekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusannya, sehinggapertimbangan maupun putusannya menjadi cacat dan harus dibatalkan;Karena tindakan Termohon Peninjauan Kembali (Kurator) yang menuntutpemenuhan kewajiban Kreditur Preferen in casu para eks karyawan/buruh) yang bersumber pada harta/asset diluar boedel pailit milik debitorPT.

SusPailit/2020Telukkawur, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara;Turut Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata sekarangPemohon Peninjauan Kembali sebagai Kreditur Preferen telan mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Semarang Nomor 9/Pdt.SusPailit/2019/PN.Smg., tanggal12 Juni 2019 yang telah

,selaku Kreditur Preferen melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa KhususHalaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 19 PK/Pdt. SusPailit/2020tanggal 11 September 2019 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauankembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriSemarang pada tanggal 21 Agustus 2019, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Pdt.SusPailit/PK/2019/PN.Smg.

Jika Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa secara formil pemohonan Peninjauan Kembali yang diajukanoleh mantan isteri Termohon Pailit selaku Kreditur Preferen tidak dapatditerima, karena berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang UndangNomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang, upaya hukum Peninjauan Kembali tidak tersediaterhadap putusan

ANTON PRAYOGO, kreditur Preferen PT Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit), 2. ARDI RICKI BAGUS KURNIAWAN, kreditur Preferen PT Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit) TERHADAP 1. PT MITRA SENTOSA PLASTIK INDUSTRI (DALAM PAILIT), 2. PT BANK CIMB NIAGA, TBK, kreditur Separatis PT Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit) dan 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq.

PUTUSANNomor 529 K/Pdt.SusPailit/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus permohonan gugatan lainlain (actiopauliana) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:1.ANTON PRAYOGO, kreditur Preferen PT Mitra SentosaPlastik Industri (Dalam Pailit), bertempat tinggal di JalanTamah Ledosari RT 005 RW 006, Kelurahan Kalibanteng,Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah;.

Nomor 529 kK/Padt.SusPaili/2017tersebut di atas, Para Penggugat selaku kreditur Preferen mempunyaitagihan sebesar Rp4.122.346.161,00 (empat miliar seratus dua puluh duajuta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh satu rupiah)kepada Tergugat selaku Debitor;20.Pailit.

Bahwa benar Para Penggugat adalah kreditur Preferen dalam Perkara PailitNomor 12/Pdt.SusPailit/2015/PN Niaga Smg, tanggal 22 Oktober 2015dengan tagihan sebesar Rp4.122.346.161,00 (empat miliar seratus dua puluhdua juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh satu rupiah);3.

Bahwa perbuatan tersebut telah menguntungkansecara tidak sah hanya sebatas kepada Para Pemegang Saham dariTergugat selaku Debitor Pailit, dan telah merugikan kepentingan ParaPenggugat selaku kreditur Preferen;Tergugat II dan Turut Tergugat Il;Dalam Eksepsi:a.

Utang kreditur Preferen adalah sebesar Rp6.420.732.168,00;b. Utang kreditur Separatis adalah sebesar Rp130.146.856.000,00;Halaman 42 dari 46 hal. Put. Nomor 529 K/Pdt.SusPailit/2017c.

daftar pembagian harta pailit tahap pertama untuk sebagian;- Memerintahkan Termohon untuk mencatat perubahan PT Bank Danamon yang dalam daftar pembagian tahap pertama semula tercatat sebagai kreditur separatis menjadi kreditur konkuren, dengan cara menyesuaikan pembayaran kepada PT Bank Danamon atas pembagian tahap selanjutnya dengan memperjumpakan/set-off dari jumlah yang telah PT Bank Danamon terima pada pembagian tahap pertama;- Menyatakan bahwa hak mendahulu milik Pemohon selaku kreditur preferen

LBH) Pangkal Perjuangan PC FSC TSK SPSI,Kabupaten Krawang, Ruko Perum Buana Taman Sari, Jalan ArteriKlariTanjungopura, Ds Margasari, Kecamatan Krawang Timur,Kabupaten Krawang, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 2 November 2017;Termohon Kasasi dahulu Pembantah;Mahkamah Agung tersebut;Membaca surat surat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Pembantah telah mengajukan bantahanterhadap daftar kreditur preferen

Menetapkan Pembantah sebagai Kreditur Preferen;3. Memerintahkan kepada Terbantah untuk menerima tagihan PembantahHalaman 5 dari 20 hal. Put.

Pailit dan secara proporsional kewajiban Debitur Pailitsebesar 45 % (empat puluh lima persen), yaitu sebesar Rp448.349.270,00(empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluhsembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);Dan selanjutnya mencatatkannya dalam Daftar Piutang Tetap dalamkepailitan PT Bhineka Karya Manunggal (Dalam Pailit);Atau apabila Majelis Hakim Pemutus berpendapat lain, mohon putusan yangseadil adilnya (ex aequo et bono);Bahwa, terhadap bantahan terhadap daftar kreditur preferen

Jkt.Pst. tanggal 2 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut:1.Mengabulkan bantahan Pembantah (Eks Satoam Kelompok GunaUsaha) untuk seluruhnya;Menetapkan Pembantah sebagai Kreditur Preferen;3.

Memerintahkan kepada Tim Kurator untuk merubah dan memperbaikidaftar Kreditur Preferent Tetap PT.Bhineka Karya Manunggal (DalamPailit) tanggal 10 Januari 2017 dengan komposisi penambahanPembantah sebagai Kreditur Preferen;Memerintahkan kepada Tim Kuarator untuk menerima TagihanPembantah sebesar:1) Sisa upah/gaji sebesar 45 % bulan Mei sampai dengan Oktober 2016 +Lembur + THR 2016 sebesar Rp.230.545.018 (dua ratus tiga puluh juta limaratus empat puluh lima ribu delapan belas rupiah);2) Membayar Pesangon

Nomor 606 kK/Pdt.SusPailit/2017Pengawas termuat dalam surat kabar harian Kompas tanggal 13 Januari2017;Bahwa dalam mengajukan Gugatan LainLain Penggugat telah memuatposita dan petitum untuk membatalkan Daftar Pembagian Tahap Pertamaadalah didasarkan kedudukan hukum Penggugat sebagai Kreditorberdasarkan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitandan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan menyatakan berhakuntuk menerima Pembagian harta pailit yang didahulukan sebagai Preferen;Bahwa faktanya

secara terang benderang menyatakan Penggugat didalam Daftar Pembagian Tahap Pertama Tergugat merupakan KreditorPreferen yang menerima Pembagian harta pailit didahulukan bersamasama Kreditor Preferen lainnya;Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan LainLain juga telahmendalilkan tentang besaran jumlah tagihan yang termuat dalam laporanterakhir dari mutasi yang dikeluarkan PT.

pertimbanganJudex Facti dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri JakartaPusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti yang menolakpermohonan keberatan Para Pemohon Keberatan dapat dibenarkan, karenaberdasarkan faktafakta dalam perkara a quo Judex Facti telah memberikanpertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dimanaternyata Pemohon Keberatan dalam daftar pembagian tahap pertama sudahberstatus sebagai Kreditur Preferen

yang menerima pembagian harta pailitdidahulukan yaitu bersamasama dengan Para Kreditur Preferen lainnyasehingga bukan hanya Pemohon Keberatan satusatunya yang berstatussebagai Kreditur Preferen dalam perkara a quo yang penyelesaiannyatunduk kepada proses kepailitan dalam hal ini Undang Undang Nomor 37Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU; Bahwa selain daripada itu bahwa dalam Pembagian Tahap Pertama yagdilakukan oleh Tergugat/Kurator telah disetujui Hakim Pengawas denganazas pari pasu pro rata

Pasal 189ayat (3) UUKPKPU, yang mana artinya berada dalam urutanterakhir setelah Kreditor Preferen Pajak, Kreditor Separatis danKreditor Preferen Karyawan, apabila masih tersisa harta dariDebitor Pailit;37.

Pasal 189 ayat (3) UUKPKPU,yang mana artinya berada dalam urutan terakhir setelah KreditorPreferen Pajak, Kreditor Separatis dan Kreditor Preferen Karyawan,apabila masih tersisa harta dari Debitor Pailit;Bahwa atas harta PT.

Pertimbangan Putusan Judex Facti tersebut keliru, karena menurutKUHPdt tagihnan upah buruh adalah merupakan tagihan yangsifatnya memiliki hak istimewa umum (preferen umum) sebagaimanadiatur dalam Pasal 1149 ayat (4).

Kizone International (Dalam Pailit)sebagai Kreditor Preferen tersebut juga diakui oleh Majelis Putusan PerkaraPernyataan Pailit PT. Kizone International (Dalam Pailit) dalam pertimbanganPutusan Perkara Nomor 13/Paillt/2011/PN.

, makaTermohon Peninjauan Kembali wajid membuat revisi Daftar Pembagian, dimanaatas pembuatan revisi Daftar tersebut Pemohon PK menolak dengan tegaspembagian porsi yang diberikan kepada kreditor preferen atas kas Negara,yang meliputi: kantor Pajak KKP PMA IV, KPP Pratama Tigaraksa dan KPPBCTipe Madya Pabean dengan total sebesar Rp755,369.409.16 (tujuh ratuslimapuluh lima juta tigaratus enam puluh sembilan ribu empat ratus sembilanrupiah 16 sen);3) Bahwa penolakan Pemohon PK terhadap kreditor preferen

Menerima dan mengabulkan Gugatan Lain-lain yang diajukan oleh Penggugat untuk sebagian ;2 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebagian hasil penjualan harta pailit untuk jumlah tagihan yang diistimewakan (kreditor Preferen) kepada Penggugat sebesar Rp. 4.866.068.502.4 (empat milyar delapan ratus enampuluh enam juta, enampuluh delapan ribu, lima ratus dua rupiah, empatsen).3. Memerintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan perkara ini;4.