Ditemukan 1781 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 12-02-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 143 K/Pdt.Sus-Pailit/2019
Tanggal 12 Februari 2019 — KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDRAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP BALI, KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BADUNG SELATAN VS H. ERIES JONIFIANTO, S.H., M.H
8695 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Memerintahkan Kurator PT Bukit Inn Resort & Ida Bagus Surya Bhuwana(Dalam Pailit) untuk =memasukkan Utang Pajak sebesarRp34.094.903.770,00 (tiga puluh empat miliar sembilan puluh empat jutasembilan ratus tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) sebagai utangKreditur Preferen;3.
    Menyatakan tagihan sejumlah Rp34.094.903.770,00 (tiga puluh empatmiliar sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratustujuh puluh) dalam daftar Kreditur Preferen;4. Memerintahkan Kurator PT Bukit Inn Resort & Ida Bagus SuryaBhuwana (dalam pailit), untuk mendahulukan/mengutamakanpelunasan Utang Pajak sejumlah Rp34.094.903.770,00 (tiga puluhempat miliar sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga ribu tujuhratus tujuh puluh);4 dari 7 hal. Put. Nomor 143 K/Padt.SusPailit/20195.
Register : 16-11-2016 — Putus : 20-01-2017 — Upload : 16-03-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 09_Pdt-Sus_Gugatan LainLain_2016_PN Niaga Smg
Tanggal 20 Januari 2017 —
77170
  • ANTON PRAYOGO, kreditur Preferen PT Mitra Sentosa Plastik Industri (DalamPailit), Pekerjaan Eks Karyawan PT Mitra SentosaPlastik Industri (Ketua Serikat Pekerja PT Mitra SentosaPlastik Industri) selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT I.2. ARDI RICKI BAGUS KURNIAWAN, Kreditur Preferen PT Mitra Sentosa PlastikIndustri(Dalam Pailit), Pekerjaan Eks Karyawan PTMitra Sentosa Plastik Industri, Alamat JI. Jati Cerah 11Rt 003 Rw 009 Kel. Pedalangan Kec. Banyumanik KotaSemarang jawa Tengah.
    Bahwa diajukannya Gugatan LainLain dalam perkara in litis oleh PARAPENGGUGAT selaku Kreditur Preferen, adalah berdasarkan ketentuan Pasal3 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) jo.
    Bahwa benar PARA PENGGUGAT adalah Kreditur Preferen dalam PerkaraPailit No. 12/Pdt.SusPailit/2015/PN.Niaga.Smg tanggal 22 Oktober 2015dengan tagihan sebesar Rp. 4.122.346.161 (empat miliar seratus dua puluhdua juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh satu rupiah);3.
    Hingga dengan demikian dalam gugatan a quoterdapat 2 (dua)peristiwa hukum yaitu tentang pembatalan perikatan; dan hak / tuntutanPARA PENGGUGAT selaku Kreditor Preferen untuk mereserved(mencadangkan) penyerahan dari bagi hasil penjualan dimuka umum yangdilakukan oleh TERGUGAT II ;3.
    Niaga.Smg.adalah Gugatan tentang ACTIO PAULIANA ataukah tuntutan PARAPENGGUGAT sebagai Kreditur Preferen yang menuntut penyerahan bagiandari hasil penjualan atas OBYEK JAMINAN sebagaimana dimaksud Pasal 60ayat (2) UUKPKPU...???
Register : 27-08-2019 — Putus : 04-11-2019 — Upload : 30-04-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 184/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 4 Nopember 2019 — Pemohon:
MARTHALENA
Termohon:
PT. PRIMA ARTA SUMBER PERKASA
5430
  • Prima Arta Sumber Perkasa (Dalam PKPU) yang berdasarkan DaftarHal. 12 Putusan No 184//Pdt.SusPKPU/2019/PN Niaga.Jkt.PstTagihan Sementara sebagaimana telah dibuat oleh Pengurus, piutang/tagihanyang diakui oleh Pengurus total berjumlah Rp.33.917.388.959,28 terdiri dari 4(empat) Kreditor, yang terdiri dari piutang yang bersifat Konkuren sebesarRp.30.025.890.257,00, piutang yang bersifat separatis sebesarRp.3.088.800.302,28, dan piutang yang bersifat Preferen sebesarRp.802.698.400,00 dengan rincian sebagai
    Ageenaria Konkuren2. . z es 15.300.000.000,00Sinior Musa Ibu Marthalena Preferen 802.698.400,00 4. PT. Bank Oke Indonesia, Tbk. Separatis 3.088.800.302,28 Total Nilai Piutang 33.917.388.959 28 Menimbang, bahwa para Kreditor telah menandatangani lembarpersetujuan pencocokan piutang terhadap Daftar Tagihan Sementara PT.
    Aqeenaria Sinior Musa, selaku Kreditor preferen,menyatakan telah mempelajari isi dari rencana perdamaian serta sudahberkomunikasi dan berkoordinasi dengan prinsipalnya. Berdasarkanhasilkomunikasi dan koordinasi tersebut, Kuasa Hukum dari Ibu Ibu Aqeenaria SiniorMusa dan Kuasa Hukum dari Bpk. Djoko Soegianto g.q. Aqeenaria Sinior Musamenyampaikan bahwa rencana perdamaian yang diajukan Debitor/PT.
    Prima ArtaSumber Perkasa (Dalam PKPU), Lebih lanjut, Kuasa Hukum dari IbuMarthalena, Sekaligus Kuasa Pemohon PKPU selaku kreditor preferen jugamenyampaikan keberatannya mengenai usulan perpanjangan waktu dari PKPUSementara menjadi PKPU Tetap dan menyatakan tidak perlu dilakukannyaperpanjangan waktu PKPU tersebut, lalu Rapat dilanjutkan dengan agendapemungutan suara atas pemberian PKPU Tetap kepada Debitor/PT.
    serta pada suratkabar harian Rakyat Merdeka dan Sindo pada edisi hari Jumat, tanggal27 September 2019;Bahwa telah dilakukan Verifikasi/Pencocokan Piutang atas tagihan yangdiajukan para Kreditor pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019,dengan nilai total tagihan yang terverifikasi sebesarRp.33.114.690.559,28 terdiri dari 4 (empat) Kreditor, yang terdiri daripiutang yang bersifat Konkuren sebesar Rp.30.025.890.257,00, piutangyang bersifat separatis sebesar Rp.3.088.800.302,28, dan piutang yangbersifat Preferen
Register : 04-12-2019 — Putus : 06-01-2020 — Upload : 15-05-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 268/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 6 Januari 2020 — Pemohon:
PT. GRIYA PRIMA PRATAMA
Termohon:
PT. ASIAPAC PANCAMAKMUR ABADI
176126
  • AGUSTINAH43.RIDWAN ANGRIAWAN, SH44.BENYAMIN ALIWARGA45.EDDY BUDIMAN ALIWARGADalam hal ini selaku Pemohon PKPU / Kreditur(Separatis/Preferen/Konkuren), untuk selanjutnya disebut selaku PIHAKKEDUAPara pihak dalam kesepakatan perdamaian ini terlebih dahulu akanmenerangkan halhal sebagai berikut:1. Bahwa, Pihak Pertama selaku badan hukum perseroan selakuTermohon PKPU sebagaimana terdaftar dalam register No.268/PDT.SUSPKPU/2019/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 4 Desember2019;2.
    Atas Putusan PKPU tersebut Pihak Pertama mengajukan rencanaperdamaian guna menyelesaikan permasalahan berkaitan dengankewajibankewajiban baik terhadap seluruh Kreditur Separatis,Preferen dan Kreditur Konkuren, telah dilakukan voting pada tanggal11 Maret 2020 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat.Para pihak dalam kesepakatan perdamaian ini akan tunduk dan taat terhadapsyaratsyarat dan atau ketentuanketentuan sebagaimana dituangkan dalampasalpasal sebagai berikut:Pasal 1Pihak
    Untuk Kreditur Separatis jangka waktu pembayaran selama 1 (satu)2tahun atau 12 (dua belas) bulan dengan bunga efektif 5,00% (limapersen) sehingga tanggal jatun tempo 9 Maret 2021 sesuai denganperjanjian kredit yang telah disepakati antara Debitor dan pihak PT.Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk,Untuk Kreditur Preferen jangka waktu pembayaran dibayarkan secaralunas setelah 14 (empat belas) hari pengesahan perdamaian(homologasi);a. Untuk Kreditor Konkuren (PT.
Putus : 23-12-2011 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 155 K/Pdt/2011
Tanggal 23 Desember 2011 — PT. BANK MESTIKA DHARMA vs FX. SONNY SANDRA, dkk
1414 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan adanya ahli hukum, Tergugat Rekonvensi pasti mengetahui bahwaperaturan tentang jaminan berupa tanah terdaftar di Kantor Pertanahan ;Tergugat Rekonvensi pasti mengetahui bahwa jaminan berupa tanahterdaftar haruslah dibuat terlebih dahulu Akta Pemberian Hak Tanggungan danuntuk selanjutnya didaftarkan pada Kantor Pertanahan ;Bahwa kelalaian Tergugat Rekonvensi, yang tidak membuat aktapemberian hak tanggungan, adalah merupakan resiko dari Tergugat Rekonvensikehilangan hak kebendaan termasuk hak preferen
    ;Resiko kehilangan hak kebendaan (hak preferen) terhadap objek sengketaharus ditanggung Tergugat sendri dan tidak dapat dibebankan atau dialihkankepada pihak ketiga ;Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi, yang meskipun mengetahuibahwa dirinya tidak berhak dan tidak patut mengajukan gugatan terhadapPenggugat Rekonvensi, akan tetapi Tergugat Rekonvensi tetap dengan sengajaHal. 11 dari 28 hal.
    mempraktekan pengikatan berupajaminan khusus (hak tanggungan) atas barang tak bergerak berupa tanahterdaftar; secara pasti telah mengetahui konsekwensinya apabila jarninan tanahterdaftar tersebut ticiak dibuat akta pemberian hak tanggungan dan tidakdidaftarkan ;Tergugat Rekonvensi secara pasti mengetahul bahwa dirinya tidak sebagaipemegang hak tanggungan serta tidak sebagai pemilik tanah (objek sengketa),maka Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hak kebendaan terhadap objeksengketa juga tidak memiliki hak preferen
    pertimbangan Judex Facti halaman (6) alinea (6) sebagaimana dikutip di atas,jelasjelas bertentangan dengan bukti yang diajukan dimuka persidangan, yaitubukti P7 berupa Sertifikat Jaminan Fidusia, Dengan adanya Sertifikat JaminanFidusia tersebut, maka telah terbukti bahwa perjanjian membuka kredit antaraPenggugat dan Tergugat Ill telah diikat dengan jaminan fidusia dan bahkantelah terbit Sertifikat Jaminan fidusia, Dengan adanya Sertifikat Jaminan fidusiatersebut maka Pemohon Kasasi mempunyai hak Preferen
    Dimana Pemohon Kasasi yang merupakan pemegangjaminan fidusia, mempunyai hak istimewa/ preferen, hak untuk didahulukanpelunasannya, dibandingkan dengan kreditur lain seperti halnya Tergugat (Termohon Kasasi) yang hanya merupakan kreditur konkuren saja ;Bahwa lebih lanjut lagi, pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi JawaTimur halaman (6) alinea (7) yang menyebutkan: "Menimbang bahwa TergugatIl oleh karena membeli sebagai pemenang lelang, maka pembeli yang beritikadbaik tersebut haruslah dilindungi
Putus : 18-08-2014 — Upload : 30-03-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 515 /Pdt.P/2014/PN.Sby.
Tanggal 18 Agustus 2014 — MUHAMAD IDRIS , S.Sos.,SH
87
  • Kantor PelayananPajak Pratama Sidoarjo Barat, dengan status Kreditor Preferen;. Sjahrial Ridho, SH.MH. (Kurator terdahulu), dengan status Kreditor Preferen ; . PT. Bank Mandiri, Tbk. (KCP Surabaya), dengan status Kreditor Separatis ;234. H. Samhadi, dengan status Kreditor Konkuren ; 5. Joseph Koo, dengan status Kreditor Konkuren ; 6. Jap Leliana Jacob, dengan status Kreditor Konkuren ; 7. Agus Susanto, dengan status Kreditor Konkuren ; 8. UD. Sardono, dengan status Kreditor Konkuren ; 9.
    New Surabaya selaku Debetor telah mengajukan proposalUsulan Rencana Perdamaian tertanggal 30 April 2013 kepada Para Kreditor yaitu KreditorSeparatis dan Preferen akan dibayar 100 %, dan Kreditor Konkuren akan dibayar 50 % (videbukti bertanda P8) dan dalam Rencana Perdamaian tersebut pada tanggal 7 Mei 2013 dari 16(enam belas) Kreditor yang piutangnya diakui dilakukan pemungutan suara sesuai ketentuanpasal 281 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang Undang No.: 37 Tahun 2004 tentangKepailitan dan Penundaan
Register : 04-12-2019 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 03-06-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 268/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Homologasi
Tanggal 17 Maret 2020 — PT. GRIYA PRIMA PRATAMA >< PT. ASIAPAC PANCAMAKMUR ABADI
467446
  • AGUSTINAH43.RIDWAN ANGRIAWAN, SH44.BENYAMIN ALIWARGA45.EDDY BUDIMAN ALIWARGADalam hal ini selaku Pemohon PKPU / Kreditur(Separatis/Preferen/Konkuren), untuk selanjutnya disebut selaku PIHAKKEDUAPara pihak dalam kesepakatan perdamaian ini terlebih dahulu akanmenerangkan halhal sebagai berikut:1. Bahwa, Pihak Pertama selaku badan hukum perseroan selakuTermohon PKPU sebagaimana terdaftar dalam register No.268/PDT.SUSPKPU/2019/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 4Desember 2019;2.
    Atas Putusan PKPU tersebut Pihak Pertama mengajukan rencanaperdamaian guna menyelesaikan permasalahan berkaitan dengankewajibankewajiban baik terhadap seluruh Kreditur Separatis,Preferen dan Kreditur Konkuren, telah dilakukan voting pada tanggal11 Maret 2020 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat.Para pihak dalam kesepakatan perdamaian ini akan tunduk dan taat terhadapsyaratsyarat dan atau ketentuanketentuan sebagaimana dituangkan dalampasalpasal sebagai berikut:Pasal 1Pihak
    4.000.000 31Feb21 16.745.500.114 4,000,000 31Mar21 16.744.500.114 16,744.500.114 12TOTAL 416.756.500.114 aikemma masingmasing jumlah pembayaran terlampir);1.3.Pasal 3Jangka Waktu PenyelesaianUntuk Kreditur Separatis jangka waktu pembayaran selama 1 (satu)tahun atau 12 (dua belas) bulan dengan bunga efektif 5,00% (limapersen) sehingga tanggal jatuh tempo 9 Maret 2021 sesuai denganperjanjian kredit yang telah disepakati antara Debitor dan pihak PT.Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk,Untuk Kreditur Preferen
Register : 19-03-2020 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 04-05-2021
Putusan PN BEKASI Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Bks
Tanggal 14 April 2020 — Penggugat:
PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA Tbk. di Cikarang
Tergugat:
Nurendro Giri Joko Purnomo
214
  • Uraian lainnya :Bahwa untuk pembayaran/pelunasan kembali seluruh pinjaman,bungan dan biaya yang timbul atas terjadinya perjanjian kredit ini.TERGUGAT memberi kuasa kepada PENGGUGAT berupa SuratKuasa Potong Gaji dan Hak Preferen yang meliputi dan tidakterbatas pada pesangon, dana pensiun, dana koperasi, danJamsostek atas penerimaan future benefit jika TERGUGATterputus hubungan kerja atau keluar dari perusahaan kepadaPENGGUGAT sebagai suatu agunanDengan buktibukti sebagai berikut :Bukti Surat :Halaman
    Surat Persetujuan Pemberian Kredit KaryawanKeterangan Singkat :Bahwa TERGUGAT telah menandatangani Surat PersetujuanPemberian Kredit Karyawan Nomor: No. 50/0130/SPPK/V/2018tanggal 28 Mei 2018 yang isinya adalah persetujuan pemberian fasilitaskredit berupa Pinjaman Tetap Angsuran sebesar Rp. 100.000.000,( seratus juta rupiah ) dengan jaminan berupa Surat KuasaPemotongan Gaji dan Hak Preferen yang meliputi dan tidak terbataspada pesangon, dan pensiun, dan koperasi, dan jamsostek kepadaTERGUGAT sebagai
Putus : 18-08-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 89 K/Pdt/2016
Tanggal 18 Agustus 2016 — RAHMAT SORI ALAM HARAHAP, S.H., vs PT MANDIRI TUNAS FINANCE, dk
1411 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwadengan jenis perjanjian tersebut, sesuai dengan Pasal 27 Undang UndangNomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia), yang berbunyi:1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya;2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hakPenerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atashasileksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia;Sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut memangmenimbulkan hak didahulukan (preferen
    ) bagi Termohon sebagai Kreditor.Akan tetapi hak preferen tersebut, bukanlah mencakup seluruh hartakebendaan Pemohon, melainkan sebatas hanya pada benda yang menjadiobjek jaminan fidusia;Bahwa dengan adanya jaminan fidusia tas perjanjianpembiayaan yang disepakati antara Termohon dan Pemohon tersebut, makaseharusnya Termohon sebagai Kreditor, dapat saja melakukan eksekusi atasbenda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut, sesuai dengan Pasal 29dan Pasal 31 Undang Undang Fidusia, tanpa perlu adanya
    penjaminan, Penerima Fidusia wajibmengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia;(2) Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitor tetapbertanggung jawab atas utang yang belum terbayar;Maka apabila setelah dilakukan eksekusi atas objek jaminanfidusia dan hasilnya tidak mencukupi maka Pemohon sebagai debitor tetapwajib membayar kekurangan atas hutangnya, namun kedudukan Termohonsebagai kreditor atas pelunasan piutangnya tersebut menjadi kreditor konkruentanpa hak preferen
    lagi, karena hak preferen hanya diberikan atas objek yangdibebani jaminan fidusia;Bahwa apabila Termohon sebagai Penerima Fidusia, pada kenyataannyakarena suatu sebab, tidak dapat melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia,misalnya karena jaminan musnah, akibat di luar kesalahannya Pemohonsebagai Pemberi Fidusia, maka sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) huruf c,penjaminan fidusia menjadi batal dan kedudukan Termohon sebagai Kreditormenjadi kreditor konkruen;Bahwa Judex Facti dalam amar putusan Nomor
Upload : 27-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 501 K/PDT.SUS/2010
BEJO SUSANTO, DKK.; PT. GRIYA PERMATA LESTARI (Dahulu PT. UNIVERSAL GRAND HOTEL) HOTEL GRAND AQUILA BANDUNG
9263 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENYELESAIKAN KEWAJIBAN UTANGNYA YANG TELAHJATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH SETIAP BULANNYAkarenanya Permohonan ini diajukan berdasarkan halhal dan alasanalasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) UUKEPAILITAN ;Bahwa para Pemohon merupakan pihak yang mempunyai kualitasmengajukan permohonan ini, atas dasar halhal sebagai berikut :Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, yang menyatakan:"YANG DIMAKSUD DENGAN KREDITOR dalam ayat ini ADALAH baikkreditor konkuren, kreditor separatis maupun KREDITOR PREFEREN
    "Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1149 ayat (4) KUHPdt, UTANGGAJI MERUPAKAN UTANG YANG DIISTIMEWAKAN DAN KARENANYAPEMBAYARANNYA MERUPAKAN KATEGORI UTANG YANG HARUSDIDAHULUKAN PEMBAYARANNYA (PREFEREN).Bahwa oleh karena PARA PEMOHON MERUPAKAN KREDITORPREFEREN, MAKA BERDASARKAN PENJELASAN PASAL 2 AYAT (1)UU KEPAILITAN BERKUALITAS UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONANPERNYATAAN PAILIT TERHADAP TERMOHON.Bahwa Para Pemohon merupakan pihak yang mempunyai kualitasHal. 5 dari 15 hal. Put.
    No. 501 K/Pdt.Sus/2010mengajukan permohonan ini, atas dasar halhal sebagai berikut :Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, yang menyatakan :"YANG DIMAKSUD DENGAN KREDITOR dalam ayat ini ADALAH baikkreditor kKonkuren, kreditor separatis maupun KREDITOR PREFEREN ...
    "Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1149 ayat (4) KUHPdt,UTANG GAJI MERUPAKAN UTANG YANG DIISTIMEWAKAN DANKARENANYA PEMBAYARANNYA MERUPAKAN KATEGORI UTANGYANG HARUS DIDAHULUKAN PEMBAYARANNYA (PREFEREN).Bahwa oleh karena PARA PEMOHON MERUPAKAN KREDITORPREFEREN, MAKA BERDASARKAN PENJELASAN PASAL 2 AYAT (1)UU KEPAILITAN BERKUALITAS UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONANPERNYATAAN PAILIT TERHADAP TERMOHON ;Bahwa merujuk pada uraianuraian di atas terbukti bahwa faktayang terjadi dan disesuaikan dengan dasar hukum
Register : 26-12-2018 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 54/Pdt.Sus-PaiIit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 13 Februari 2019 — KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANAH ABANG SATU >< KURATOR PT SWISSINDO MARINE (DALAM PAILIT), BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA
12773
  • Swissindo Marine (dalam pailit) sebagaiKreditor Preferen.Bahwa Tim Kurator belum melakukan perbaikan terhadap total tagihanutang pajak dalam Daftar Tagihan Tetap PT Swissindo Marine (dalam pailit)menjadi sebesar Rp. 14.134.021.435, (empat belas miliar seratus tigapuluhempat juta dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).Bahwa kedudukan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu sebagaiKreditor Preferen memiliki Dasar Hukum Penagihan Piutang Pajak dan HakMendahulu Negara atas TagihanTagihan
    Negara adalah kreditor preferen yang mempunyai hak mendahulu atas11b. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUUXI/2013 tanggal 30Januari 2014, Hak Mendahulu yang berada diatas hak mendahulu utangpajak hanyalah upah buruh;c.
    Foto copy Preferen KPP Pratama Jakarta Tanah Abang pada PT. SwissindoMarine (dalam pailit), yang diberi tanda: T 7;Legalisir Perubahan Pratama Daftar Tagihan Kreditur Tetap PT.6.
    yang menerima tagihan Pemohon menjadiRp. 14.134.021.435 (empat belas miliyard seratus tiga puluh empat juta dua puluhsaturibu empat ratus tigapuluh lima rupiah) dari Rp.5.712.047.648 (lima miliyard tujuh ratusdua belas juta empat puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah)sehingga bertambah Rp. 8.421.973.787 (delapan miliyard empat ratus dua puluh satujuta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) sertaBerita Acara Perubahan Pertama tagihan kreditur preferen
    juta dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluhlima rupiah) dari kreditur lain tidak ditanggapi oleh Termohon (Kurator BMP) dalamjawabannya namun Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan diatasmenolak jumlah tagihan pajak menjadi Rp.14.134.021.435 ( empat belas miliyardseratus tiga puluh empat juta dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah)dan juga menolak mengutamakan tagihan pajak dari kreditur lain Khususnya krediturseparatis karena tingkatan kreditur adalah separatis,preferen
Putus : 10-06-2014 — Upload : 23-08-2016
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 44/Pdt.G/2013/PN Ta
Tanggal 10 Juni 2014 — DEWI WURYANINGSIH melawan PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk. Kantor Cabang Tulungagung
148
  • Adapun penyebutan nilai penjaminan sebagaimana tersebut dalam SertifikatHak Tanggungan diperlukan untuk menentukan sampai seberapa besar kreditorsebagai pemegang Hak Tanggungan, dalam hal ini maksimal preferen dalammengambil pelunasan atas hasil penjualan benda Jaminan Hak Tanggungan. KarenaHak Tanggungan bersifat accessoir, kata maksimal perlu diperhatikan, sehinggabesarnya tagihan ditentukan oleh perikatan pokoknya.
    Apabila debitor pada saat wanprestasi,jumlah hutangnya termasuk bunga dan denda, dalam hal ini tinggal 2 (setengah) darihutang semula, maka kreditor juga hanya bisa preferen sampai sejumlah hutang itu sajasekalipun Hak Tanggungannya dipasang dengan nilai penjaminan lebih dari itu.
    Di lainpihak, apabila kreditor memasang Jaminan Hak Tanggungan dengan nilai yang kurangdari hutang debitor, maka kreditor maksimal hanya preferen sampai sejumlah yang iapasang saja;Bahwa, atas dasar halhal tersebut di atas dan sehubungan dengan perkara a quo, makadengan itikad baik, pihak PENGGUGAT sebagai pemberi Hak Tanggungan telahmemohon kepada pihak TERGUGAT sebagai pemegang Hak Tanggungan untukmenebus kedua jaminan kredit atas nama pihak PENGGUGAT sendiri berupa SHMNomor : 145/Tertek dan SHM
    Nomor : 1095/Tertek sebagaimana tersebut dalam butir 2di atas sebesar nilai pengikatan Hak Tanggungannya yaitu Rp. 300.000.000, (tiga ratusjuta rupiah) yang menjadi hak preferen pihak TERGUGAT sebagai pemegang HakTanggungan atas kedua jaminan kredit milik PENGGUGAT tersebut dengan systempembayaran secara bertahap selama 30 (tiga puluh tahun) dengan bertitik tolak padaasas Extinctieve verjaring pasal 1967 KUHPerdata sesuai surat permohonan pihakPENGGUGAT tertanggal 23 Juli 2012 sesuai bukti : P17
    Artinya, dengan bahasa yang sederhana, bahwa besaran hak preferen pihakTERGUGAT sebagai pemegang Hak Tanggungan atas jaminanjaminan kredit milikPENGGUGAT sebagai pemberi Hak Tanggungan berupa SHM Nomor : 145/Tertek danSHM Nomor : 1095/Tertek berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan peringkat I (pertama)Nomor : 1187/2008, tanggal O07 Juli 2008 adalah sebesar nilai pengikatan HakTanggungannya saja, yaitu sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah);6 Bahwa, atas permohonan pihak PENGGUGAT untuk penebusan
Putus : 28-10-2019 — Upload : 06-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 709 PK/Pdt/2019
Tanggal 28 Oktober 2019 — Drs INTAN DJAUHARI VS PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk., diwakili oleh Lusiana Anjarsari, Plt. Legal Division Head PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. DAN . FADJAR SAD BIYANTORO, 2. NUR HARTATI
2611 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagai berikut:1.2.Eksepsi error in persona;Eksepsi obscuur libel;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukangugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepadaPengadilan Negeri Salatiga untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.Menerima gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untukseluruhnya;Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakanKreditur beriktikad baik;Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Konvensimerupakan kreditur preferen
    Salatiga: Menyatakan demi hukum, Penggugat sebagai debitur pengganti dariTergugat Il dan Turut Tergugat atas Perjanjian Kredit Nomor00013201301 10000029 tanggal 24 April 2013; Menghukum Tergugat Il dan Turut Tergugat untuk tunduk pada putusandalam perkara ini; Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.Dalam Rekonvensi: Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian; Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah kreditur yang beriktikad baik; Menyatakan Penggugat Rekonvensi merupakan kreditur preferen
Putus : 21-05-2018 — Upload : 04-10-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 436 K/Pdt.Sus-Pailit/2018
Tanggal 21 Mei 2018 — DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP BANTEN cq KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA TANGERANG, VS TIM KURATOR PT WIRAJAYA PACKINDO (DALAM PAILIT),
6432 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kreditor Preferen sebesar Rp1.218.516.757,20 (satu miliar dua ratusdelapan belas juta lima ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluhtujuh rupiah koma dua puluh sen);2. Kreditor Konkuren sebesar Rp432.404.063,32. (empat ratus tiga puluhdua juta empat ratus empat ribu enam puluh tiga rupiah koma tigapuluh dua sen);3. Kreditor Separatis: PT Bank Mandiri Persero Tok. sebesar Rp15.213.470.377,88; PT Bank ICBC Indonesia sebesar Rp15.843.812.371,12; DEG sebesar Rp10.532.202.762,01;Il.
    Kreditor Preferen sebesar Rp135.390.750,80 (seratus tiga puuh limajuta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puuh rupiah komadelapan puluh sen);2. Kreditor Konkuren sebesar Rp12.430.818,76 (dua belas juta empatratus tiga puluh ribu delapan ratus delapan belas rupiah koma tujuhpuluh enam sen);3.
Upload : 28-02-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 252 K/PDT.SUS/2012
PT. BANK SBI INDONESIA (BANK SBI), dk.; KURATOR PT. KIZONE INTERNATIONAL (DALAM PAILIT), DKK.
3621 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KIZONEINTERNATIONAL (Dalam Pailit)selaku Kreditor Preferen ;Para Turut Termohon Kasasi dahulu para Pelawan;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonKasasi I dan IT dahulu sebagai Pelawan I dan II serta para Turut Termohon Kasasi dahulupara Pelawan telah mengajukan permohonan keberatan atas daftar pembagian harta pailit(Renvoi Prosedur) terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan di mukapersidangan
    Pasal 189 ayat (3) UUKPKPU, yang mana artinya beradadalam urutan terakhir setelah Kreditor Preferen Pajak, Kreditor Separatis danKreditor Preferen Karyawan, apabila masih tersisa harta dari Debitor Pailit ;29 Bahwa atas harta PT. Kizone International (Dalam Pailit) seluruhnya telah habisuntuk membayar Kreditor Pajak, Bea cukai, Kreditor Separatis, dan karyawan,dan bahkan atas piutangpiutang para Kreditor Istimewa tersebut masih belumcukup untuk membayar piutangpiutangnya.
    Pasal 189 ayat (3) UUKPKPU, yang mana artinyaberada dalam urutan terakhir setelah Kreditor Preferen Pajak, KreditorSeparatis dan Kreditor Preferen Karyawan, apabila masih tersisa hartadari Debitor Pailit ;37 Bahwa menanggapi makna asas keadilan dan keseimbangan dalam UUKPKPU,bahwa justru dengan penerapan aturan hukum tersebut, telah sesuai dengan jiwadan konsep asas keadilan dan keseimbangan dalam kepailitan, dimana :Keadilan dalam pembagian hak diantara para Kreditor atas harta DebitorPailit harus
    Pasal 189 ayat (3) UUKPKPU,yang mana artinya berada dalam urutan terakhir setelah Kreditor Preferen Pajak,Kreditor Separatis dan Kreditor Preferen Karyawan, apabila masih tersisa hartadari Debitor Pailit ;Bahwa atas harta PT.
    Pajak,Kreditor Separatis dan Kreditor Preferen Karyawan, apabila masih tersisaharta dari Debitor Pailit ;2 Bahwa Majelis Hakim dalam Renvoi Prosedur terhadap Daftar PembagianTahap Kedua/Penutup PT.
Putus : 21-08-2008 — Upload : 21-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 556/Pdt.G/2007/PN.SBY
Tanggal 21 Agustus 2008 — PT. BANK MESTIKA DHARMA melawan FX. SONNY SANDRA DKK
65
  • Bahwa Tergugat I mohon agar apa yang telah terurai dalam eksepsi di atas dianggapterurai dan terulang kembali dalam Jawaban Pertama dalam pokok perkara dalamkonpensi ini ;Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalih gugatan Penggugat, kecuali secara tegas dantertulis diakuinya dalarn jawaban pertama dalam pokok perkara dalam konpensi ini ;PENGGUGAT TIDAK SEBAGAI KREDITUR PREFEREN Bahwa sebelum Penggugat membuat perjanjian kredit dengan Tergugat II, Tergugat Itelah terlebih dahulu membuat perjanjian hutang
    Bahwa oleh karena perjanjian pemberian jaminan yang dibuat oleh Penggugat denganTergugat II tidak merupakan perjanjian pemberian hak tanggungan dan tidak ada,pendaftaran hak tanggungan atas nama Penggugat, maka Penggugat tidak sebagaipemegang hak preferen ;Dengan demikian dalih Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum, dalihPenggugat hanya sekedar berdalih (dalih kosong) ;PENGGUGAT MENIADAKAN PERTIMBANGAN PUTUSANMAHKAMAH AGUNG RI NO. 394 K/Pdt/19848.
    Bahwa Penggugat telah salah dalam menyitir yurisprodensi Mahkamah Agung RI No.394 K/Pdt/1984 tanggal 31 Mel 1985 ;Penggugat telah menyembunyikan dasar pertimbangan dan MahkamahAgung RI dalam perkara tersebut ;Pertimbangan Mahkamah Agung RI dalam perkara tersebut adalah : Bahwa tanah yang dijaminkan kepada BRI telah dipasang dengan jaminanCredit Verband, berarti jaminan yang dimiliki oleh BRI adalah jaminankebendaan yang menimbulkan hak preferen ;Kasusnya sangat jauh berbeda dengan perkara ini ;Dalam
    Bahwa kelalaian Tergugat rekonpensi, yang tidak membuat akte pemberian haktanggungan, adalah merupakan resiko dari Tergugat rekonpensi kehilangan hakkebendaan termasuk hak preferen ;Resiko kehilangan hak kebendaan (hak preferen) terhadap obyek sengketaharus ditanggung Tergugat sendiri dan tidak dapat dibebankan atau dialihkankepada pihak ketiga ; .
    , maka perjanjian tersebut tidak bolehmerugikan pihak ketiga ;Bahwa nampaknya Penggugat tidak memahami tentang jaminan yangobyeknya berupa benda tidak bergerak (tanah) ; Untuk jaminan yang obyeknya tanah bentuk jaminannya adalah HakTanggugan yang sebelumnya harus diawali dengan pembuatan AktePemberian Hak Tanggungan dan setelah itu barulah didaftarkan di KantorPertanahan ;Apabila Akte Pemberian Hak Tanggungan tersebut telah didaftarkan padaKantor Pertanahan barulah penerima jaminan memiliki hak preferen
Register : 05-11-2020 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 366/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 11 Februari 2021 — Pemohon:
PT. KARYAKONSTRINDO GUNAESTETIKA
Termohon:
PT. CITRA CIPTA PESONA
41
  • tertanggal 2019;Hakim Pengawas adalah hakim sebagaimana dimaksud dalam UU Kepailitandan PKPU yang ditunjuk dan diangkat oleh Majelis Hakim;Keadaan Kahar adalah semua kejadian yang timbul yang disebabkan suatuhal di luar kemampuan Para Pihak untuk mengatasinya sebagaimana disebutkandalam Proposal Rencana Perdamaian ini;Kreditur adalah pihakpihak yang memiliki tagihan, yang berpiutang,merupakan penagih kepada Perseroan sesuai dengan UU Kepailitan dan PKPU,yang terdiri dari Kreditur Konkuren, Kreditur Preferen
    dan Kreditur Separatisdengan golongangolongan Kreditur yaitu Yang diakui, Kreditur tidak terverifikasidan Kreditur di luar verifikasi sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam ProposalRencana Perdamaian ini;Kreditur Konkuren adalah Kreditur yang diakui, Kreditur tidak terverifikasiyang tidak termasuk dalam Kreditur Separatis dan Kreditur Preferen;Kreditur Preferen adalah Kreditur dengan hak mendahului karena sifatpiutangnya oleh undangundang diberikan kedudukan istimewa;Kreditur Separatis adalah
    Berdasarkan DPT dalam PKPU, Perseroan memiliki utang kepada ParaKreditur Konkuren dengan total sebesar Rp. 11.439.545.000, dan utangkepada Kreditur Preferen dengan total sebesar Rp. 1.500.000, danKreditur Separatis Tidak Tercatat;3. Skema di atas akan dijadikan faktor total utang Perseroan dengantarget pembayaran total utang Kreditur Konkuren masingmasing tahunnyaselama jangka waktu penyelesaian utang sebagai berikut :Hal. 16 dari 23 Hal Putusan Nomor 366/Pdt.SusPKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Psta.
    Pembayaran terhadap Kreditur Preferen akan dilakukan secaralangsung dan seketika setelah dibacakan putusan perdamaian (homologasi);VII.LPERISTIWA KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)1. Keadaan atau Peristiwa yang termasuk ke dalam Keadaan Kahar dalamBab ini adalah mengacu pada ketentuan umum dan perundangan yang adaberkaitan dengan hal keadaan kahar, termasuk namun tidak terbatas pada :a.
Register : 30-09-2016 — Putus : 19-12-2012 — Upload : 30-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 117/PDT.G/2012/PN MDN
Tanggal 19 Desember 2012 — - HASIANTO L. TOBING (PENGGUGAT) - PT. SELAMAT NAIK SEJAHTERA (TERGUGAT I) - PT. TOYOTA ASTRA FINANCE SERVICES (TAFS), (TURUT TERGUGAT I)
90
  • Sehingga olehkarenanya Turut Tergugat merupakan pemegang hak preferen (hakprioritas) dari kreditor lain. Maka oleh karena itu gugatan Penggugattidak jelas dan kabur (obscuur libelli), maka harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;Halaman 7 dari 34 halamanPutusan Nomor : 117/Pdt.G/2012/PNMdnB.
    Pol. : BK 1751 KJ adalah objek jaminan hutangyang telah diikat dengan jaminan fidusia dan telah bersertifikat denganNomor: W223223 AH.05.01 TH.2011/STD tanggal 21 November 2011yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia RI Sumatera Utara selaku kantor pendaftaran fidusia.Sehingga Turut Tergugat adalah merupakan pemegang hak preferen (hakprioritas) dari kreditor lain, oleh karenanya objek jaminan tersebut tidakdapat dialinkan atau dipindah tangankan pada pihak
    Selamat Naik Sejahtera (Tergugat dk) tanpasepengetahuan dan izin dari Penggugat dr/Turut Tergugat dk padahalterhadap unit kendaraan tersebut telah diikat dengan Jaminan Fidusia No.W223223 AH.05.01 TH.2011/STD tanggal 21 November 2011 yangditerbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia RI Sumatera Utara selaku kantor pendaftaran fidusia, dimanaPenggugat dr/Turut Tergugat dk adalah selaku pemegang hak preferen(hak prioritas) dari kreditor lain;Bahwa tindakan Tergugat dr
    W223223 AH.05.01 TH.2011/STD tanggal 21 November 2011 yangditerbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia RI Sumatera Utara selaku kantor pendaftaran fidusia, sehingga TurutTergugat merupakan pemegang hak preferen (hak prioritas) dari kreditur lain,oleh karenanya objek jaminan tersebut tidak dapat dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak manapun tanpa seizing dan sepengetahuan TurutTergugat;3.
    Pol.: BK 1751 Kd,sehingga Penggugat dr/Turut Tergugat dk mempunyai hak mengeksekusi benda atauobjek Jaminan Fidusia untuk menjualnya atas kekuasaannya sendiri apabila Debiturcidera janji karena telah dijamin berdasarkan ketentuan Pasal 15 UU RI No. 42 Tahun1999 tentang Jaminan Fidusia dan Penggugat dr/Turut Tergugat dk secara otomatismenjadi pemegang Hak Preferen dimana sebagai pemegang Hak Preferen Penggugatdr/Turut Tergugat dk mempunyai hak yang harus lebih diutamakan dari Kreditur yanglain atas
Register : 30-04-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 18-06-2019
Putusan PTA MEDAN Nomor 60/Pdt.G/2019/PTA.Mdn
Tanggal 23 Mei 2019 — PEMBANDING V TERBANDING
133
  • hartasebagaimana dimaksud tidaklah sempurna sebagai harta bersamayang diperoleh dalam perkawinan mereka, karena dengandijadikannya harta tersebut sebagai jaminan utang pada pihak ketigayaitu Bank BNI 46 Cabang Padangsidimpuan yang diagunkan dalammasa perkawinan mereka, maka hak kebendaan terhadap hartatersebut dimiliki oleh pihak ketiga yang dalam hal ini adalah Bank BNI46 Cabang Padangsidimpuan dimaksud, dimana pemegang hakkebendaan tersebut berdasarkan ketentuan hukum, memegang hakprevilage sebagai Kreditur Preferen
    tidak lagi mutlak di bawah kekuasaan para pihak,masih tergantung apakah utang kepada Bank 46 tersebut dapatdilunasi tepat waktu dan bukti kepemilikan (SHM) telah diserahkankembali oleh Bank 46 kepada para pihak, dengan demikian hartabersama tersebut belum waktunya untuk dibagikan kepadaPenggugatdan Tergugat (prematur);Menimbang, bahwa disamping itu sesuai dengan ketentuanrumusan hasil Rapat Kerja Nasional Ditjen Badilag tahun 2016menyatakan bahwa oleh karena pemegang hak tanggungan sebagaikreditur, Preferen
Putus : 09-05-2017 — Upload : 14-05-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 24/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2016/PN Niaga Sby kasasi
Tanggal 9 Mei 2017 — Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral pajak kantor Wilayah DJP Bali, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan Terhadap H. ERIES JONIFIANTO, SH. MH
3724
  • hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.(3a) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi makakurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untukmelakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalampailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur10lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut.Penjelasan: Ayat (1) ;Ayat ini menetapkan kedudukan Negara sebagai kreditur preferen
    Negara adalah kreditur preferen yang mempunyai hak mendahulu atasutang pajak diatas kreditur lainnya, termasuk kreditur separates; Undangundang telah memerintahkan secara tegas kepada PengadilanNegeri atau instansi lainnya, termasuk dan tidak terbatas kepadakurator, untuk membayarkan hasil penjualan barangbarang milikPenanggung Pajak terlebin dahulu) untuk melunasi pajak danpembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi; dan1610.c.
    Bahwa tidak dimasukkannya KPP Pratama Badung Selatan dengan piutangsejumlah Rp. 34.094.903.770 (Tiga puluh empat milyar sembilan puluhempat juta sembilan ratus tiga ributujuh ratus tujuh puluh rupiah) sebagaikreditur Preferen, ini berarti kurator telah melanggar undangundang dantidak memberikan perlindungan terhadap kepentingan negara dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan.Bahwa dalam hal tunggakan pajak sebagaimana dimaksud dalam keberatanini tidak dapat dilunasi secara penuh
    Memerintahkan Kurator PT Bukit Inn Resort & Ilda Bagus Surya Bhuwana(Dalam Pailit) untuk memasukkan Utang Pajak sebesar Rp. 34.094.903.770(Tiga puluh empat milyar sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga ributujuh ratus tujuh puluh rupiah) sebagai utang Kreditur Preferen. 3.
    sebagaimana perintah danpetunjuk undangundang (vide Pasal 133 ayat 1 Jo.133 ayat 2 Undangundang37tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, sehingga : Tagihan utang pajak untuk Tahun 2016 sebesar Rp. 13.717.889, (tiga belasjuta tujuh ratus tujun belas ribu delapan ratus depan puluh Sembilan rupiah)telah dicatat oleh Kurator dalam lembar Daftar Piutang PT.Bukit Inn Resort &lda Bagus Surya Bhuwana (Dalam pailit) sesuai dalam daftar kreditor yangtidak terlambat dan masuk sebagai klasifikasi kreditor preferen