Ditemukan 1957 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 30-09-2015 — Upload : 05-02-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 516 K/Pdt.Sus-Pailit/2015
Tanggal 30 September 2015 — KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTORAT AUDIT vs RIO FERRY SIHOMBING, S.H,dkk
8760 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pelawanselaku kreditor Preferen melakukan perlawanan terhadap laporanTerlawan, maka Pelawanlah yang mengurus administrasi perlawanan inisehingga Terlawan tidak perlu mencadangkan biaya guna pengurusanbiaya cadangan perkara;Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, jelas terbukti bahwa jumlahbiaya kepailitan yang dicadangkan sangat mengadaada dan tidak masukakal. Oleh karena itu.
    Nomor 516 K/Padt.SusPailit/2015selisih tersebut adalah hak dari Direktur Audit Direktorat Jenderal Beadan Cukai selaku Pelawan yang berkedudukan sebagai kreditur preferen;12.Bahwa dengan demikian, kiranya majelis hakim Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan membatalkan imbalan jasakurator dalam perkara a quo dan menetapkan bahwa kelebihan selisihsebesar Rp152.400.000,00 tersebut untuk diberikan kepada DirekturAudit Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku Pelawan yangberkedudukan
    sebagai kreditur preferen;Bahwa, terhadap permohonan penyelesaian perselisihan tagihan/keberatanterhadap daftar pembagian harta pailit tersebut Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor31/PDT.SUS/PAILIT/2014/PN.Jkt.Pst., tanggal 18 Juni 2015, yang amarnyasebagai berikut:1.
    Memerintahkan kepada Kurator/Termohon untuk memberikan kepadakreditor preferen tersebut dan dibagi masingmasing sebesarRp75.000.000, sehingga Pembagian kepada Karyawan PT Wira MustikaIndah sebesar Rp3.040.000.000 ditambah Rp75.000.000, sehingga totalnyamenjadi Rp3.115.000.000, (tiga miliar seratus lima belas juta rupiah) danPembagian kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Auditsebesar Rp170.000.000 ditambah Rp75.000.000, sehingga totalnya menjadiRp245.000.000, (dua ratus empat puluh
    ,Ph.D., menyatakan beda pendapat (dissenting opinion) denganmengemukakan alasanalasan sebagai berikut: Bahwa telah benar bahwa kreditur preferen memiliki hak untuk didahulukandalam pembayaran atas piutangnya dibandingkan dengan kreditur konkuren.Namun demikian, sesuai dengan azas keadilan hak prioritas yang dimilikioleh kreditur preferen tidak menutup sama sekali kreditur konkuren untukmendapatkan pembayaran atas piutangnya; Bahwa sesuai dengan fakta persidangan semua kreditur preferen telahmenerima
Register : 20-05-2014 — Putus : 02-12-2014 — Upload : 20-11-2015
Putusan PN MANADO Nomor 180/Pdt.G/2014/PN.Mnd
Tanggal 2 Desember 2014 —
151
  • pemeriksaan tesebut maka Tergugat Ilmelakukan pengikatan Hak Tanggungan atas SHM No. 117/2004 yangdapat dibuktikan dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Tanggungan (SHT)No. 3234/2013 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Manado;8.Bahwa Dengan adanya pengikatan Hak Tanggungan yang dilakukan olehTergugat Il selaku Kreditur atas Kredit yang dinikmati Tergugat , makaberdasarkan UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanahberserta BendaBenda yang berkaitan dengan Tanah, Tergugat memilikiHak Preferen
    Justru.perbuatan Penggugat yang menghalanghalangi Tergugat Il dalam menerima haknya sebagai pemilik Hak Preferen atas agunan tersebutlah yang menjadiwujudnyata perbuatan melawan hukum, mengingatHak Tergugat Il sebagai pemegang Hak Preferen atasSHM No. 117/2004 telah diatur dalam UU No. 4 Tahun1996;e Dalam Posita Gugatan Penggugat poin 7 (tujuh) yangmenyatakan Tergugat II kurang teliti dalam menyelidikistatus agunan kredit Tergugat apakah dalam jaminanhutang dengan pihak lain atau tidak, merupakan
    Dengan adanyapengikatan Hak Tanggugan atas SHM No. 117/2004yang dilakukan oleh Tergugat Il ( yang dapat dibuktikandengan keberadaan Akta Pembebanan HakTanggungan (APHT) No. 191/2013 dan Sertifikat HakTannggungan (SHT) No. 3234/2013), maka statusHalaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor: 180/Pdt.G/2014/PN.MndTergugat Il sebagai Pemegang Hak Preferen atas agunan tersebut harus dihormati dan mau tidak maumengikat semua pihak, termasuk Pengqugat;Maka selanjutnya Tergugat Il mohon dengan segala hormat
Putus : 22-01-2015 — Upload : 13-02-2015
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 40/Pdt.G./2014/PN.Tlg.
Tanggal 22 Januari 2015 — DAELAMI melawan PT.BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk
2029
  • ., dalambukunya Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, 2008, menyatakan nilaijJaminan menunjukkan berapa besar beban yang diletakkan atas benda jaminan.Syarat init mempunyai kaitan dengan sifat hak jaminan sebagai hak yangmendahulu atau hak preferen.
    Adapun penyebutan nilai penjaminan sebagaimanatersebut dalam Sertifikat Hak Tanggungan diperlukan untuk menentukan sampaiseberapa besar kreditor sebagai pemegang Hak Tanggungan, dalam hal inimaksimal preferen dalam mengambil pelunasan atas hasil penjualan bendaJaminan Hak Tanggungan. Karena Hak Tanggungan bersifat accessoir, katamaksimal perlu diperhatikan, sehingga besarnya tagihan ditentukan olehperikatan pokoknya.
    Kata maksimalmengajarkan bahwa jumlah nilai jaminan itu jumlah yang sebesarbesarnyakreditor adalah preferen, sekalipun tagihan kreditor mungkin lebih dari itu.
    butir 2 di atas sebesar di atas nilaipengikatan Hak Tanggungannya yaitu Rp. 247.000.000, (dua ratus empat puluhtujuh juta rupiah) yang berarti sudah melebihi hak preferen pihak TERGUGATsebagai pemegang Hak Tanggungan atas kedua jaminan kredit milikPENGGUGAT tersebut sesuai suratsurat permohonan PENGGUGAT tertanggal18 Nopember 2013 dan tanggal 02 Desember 2013, namun yang sedemikian itu,sebagaimana tersebut dalam surat balasan pihak TERGUGAT sesuai Nomor :RMV/7/3/1687, tertanggal 04 Desember 2013
    Aktaakta Pemberian HakTanggungan terkait artinya, telah mencapai hak preferen pihak TERGUGATsebagai satusatunya pemegang Hak Tanggungan, dalam hal ini sebagaimanateruraikan dalam butir 2,3,4 dan 5 di atas, maka atas penolakan pihakTERGUGAT tersebut adalah cukup beralasan pihak PENGGUGAT sebagaipemberi Hak Tanggungan memohon kepada Yth.
Putus : 12-02-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 143 K/Pdt.Sus-Pailit/2019
Tanggal 12 Februari 2019 — KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDRAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP BALI, KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BADUNG SELATAN VS H. ERIES JONIFIANTO, S.H., M.H
119114 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Memerintahkan Kurator PT Bukit Inn Resort & Ida Bagus Surya Bhuwana(Dalam Pailit) untuk =memasukkan Utang Pajak sebesarRp34.094.903.770,00 (tiga puluh empat miliar sembilan puluh empat jutasembilan ratus tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) sebagai utangKreditur Preferen;3.
    Menyatakan tagihan sejumlah Rp34.094.903.770,00 (tiga puluh empatmiliar sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratustujuh puluh) dalam daftar Kreditur Preferen;4. Memerintahkan Kurator PT Bukit Inn Resort & Ida Bagus SuryaBhuwana (dalam pailit), untuk mendahulukan/mengutamakanpelunasan Utang Pajak sejumlah Rp34.094.903.770,00 (tiga puluhempat miliar sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga ribu tujuhratus tujuh puluh);4 dari 7 hal. Put. Nomor 143 K/Padt.SusPailit/20195.
Register : 25-09-2020 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 308/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 11 Mei 2021 — Pemohon:
1.DARHUN
2.MUHIDIN
Termohon:
PT SENTRAPROFEED INTERMITRA
4726
  • Sebanyak 46 (empat puluh enam) Kreditor Preferen dengan nilai tagihansebesar Rp.6.933,957.519, (enam milyar sembilan ratus tiga puluh tigajuta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus sembilan belasrupiah);b. Sebanyak 1 (satu) Kreditor Separatis dengan nilai tagihan sebesarRp.71.919.000.000, (tujuh puluh satu milyar sembilan ratus sembilanbelas juta rupiah);c.
    Mengakui nilai tagihan dari kreditor Preferen;b. Hanya dapat mengakui nilai tagihan pokok dari kreditor separatis danuntuk bunga dan denda belum dapat diakui karena belum mendapatkandata perhitungan;c. Hanya dapat mengakui nilai tagihan pokok dari kreditor konkuren danharus melakukan pengecekan terhadap nilai tagihan bunga dan denda;6.
    Sebanyak 46 (empat puluh enam) Kreditor Preferen dengan nilai tagihansebesar Rp.933,957.519, (enam milyar sembilan ratus tiga puluh tigajuta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus sembilan belasrupiah);b. Sebanyak 1 (satu) Kreditor Separatis dengan nilai tagihan sebesarRp.71.919.000.000, (tujuh puluh satu milyar sembilan ratus sembilanbelas juta rupiah);c.
    Kreditor Preferen, dengan jumlah tagihan yang diakui sebesarRp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah) yang akan dicicil sebesarRp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah).b.
    Sebanyak 6 kreditor Preferen dengan nilai tagihan sebesar Rp.116.799.3242. Sebanyak 1 (satu) Kreditor Separatis dengan nilai tagihan sebesarRp.71.919.000.000, (tujuh puluh satu milyar sembilan ratus sembilan belasjuta rupiah);3.
Putus : 18-04-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 584/Pdt.BTH/2016/PN.Sby
Tanggal 18 April 2017 — LINDAWATI melawan PRATIKTO O TEDJORAHARDJO Dkk
3624
  • Bahwa dalam Pasal 2 ayat 1UUHak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 yangberbunyi Hak Tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagibagi,kecuali jika diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungansebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang artinya bahwa HakTanggungan mempunyai Hak Preferen terhadap Kreditor pemegangnya(kreditor Preferen) terhadap harta kekayaan/objek yang telah sah diikatoleh suatu jaminan kebendaan adalah diutamakan (droit de preference),prinsip hukum ini telah ditegaskan dalam Pasal 6 UU Hak
    TanggunganNo. 4 Tahun 1996konsekuensinya adalah Kreditor Preferen lah yang berhak mengambil hasil eksekusinya hingga terlunasi tagihan piutangnya dan jika masih ada sisanya, maka baru lah itu yang meniadi bagian pihakpihak lainnya yang berhak;.
    Sita Jaminan dalam perkara No.235/Pdt.G/2005/PN.SBY dimana sebelum putusan Sita Jaminan itu telahada Hak Tanggungan yang telah melekat lebih dahulu (tahun 2003 dan2004) maka seharusnya Sita Jaminan itu dikualifikasi dan dicatatkansebagai Sita Persamaan yang apabila ada kelebihan terhadap kreditor preferen maka baru akan dibagi menjadi bagian pihakpihak lain yangberhak berdasarkan Sita Persamaan dan bukan Sita Jaminan; .
Register : 04-12-2019 — Putus : 06-01-2020 — Upload : 15-05-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 268/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 6 Januari 2020 — Pemohon:
PT. GRIYA PRIMA PRATAMA
Termohon:
PT. ASIAPAC PANCAMAKMUR ABADI
238169
  • AGUSTINAH43.RIDWAN ANGRIAWAN, SH44.BENYAMIN ALIWARGA45.EDDY BUDIMAN ALIWARGADalam hal ini selaku Pemohon PKPU / Kreditur(Separatis/Preferen/Konkuren), untuk selanjutnya disebut selaku PIHAKKEDUAPara pihak dalam kesepakatan perdamaian ini terlebih dahulu akanmenerangkan halhal sebagai berikut:1. Bahwa, Pihak Pertama selaku badan hukum perseroan selakuTermohon PKPU sebagaimana terdaftar dalam register No.268/PDT.SUSPKPU/2019/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 4 Desember2019;2.
    Atas Putusan PKPU tersebut Pihak Pertama mengajukan rencanaperdamaian guna menyelesaikan permasalahan berkaitan dengankewajibankewajiban baik terhadap seluruh Kreditur Separatis,Preferen dan Kreditur Konkuren, telah dilakukan voting pada tanggal11 Maret 2020 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat.Para pihak dalam kesepakatan perdamaian ini akan tunduk dan taat terhadapsyaratsyarat dan atau ketentuanketentuan sebagaimana dituangkan dalampasalpasal sebagai berikut:Pasal 1Pihak
    Untuk Kreditur Separatis jangka waktu pembayaran selama 1 (satu)2tahun atau 12 (dua belas) bulan dengan bunga efektif 5,00% (limapersen) sehingga tanggal jatun tempo 9 Maret 2021 sesuai denganperjanjian kredit yang telah disepakati antara Debitor dan pihak PT.Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk,Untuk Kreditur Preferen jangka waktu pembayaran dibayarkan secaralunas setelah 14 (empat belas) hari pengesahan perdamaian(homologasi);a. Untuk Kreditor Konkuren (PT.
Register : 25-07-2013 — Putus : 21-04-2015 — Upload : 28-03-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 4/Pailit/2013/PN.Niaga.Mdn
Tanggal 21 April 2015 —
63181
  • Bahwa atas pengakuan/bantahan TERMOHON tersebut,PEMOHON menyatakan keberatan atas porsi tagihan sebesarRp. 12.273.121.260,00 dengan status tagihan konkuren yangseharusnya preferen (masih memiliki hak mendahulu);7.2.
    Tergolong tagihan yang memiliki hak mendahulu (preferen umum)sebesar Rp. 2.100.000,00 karena memenuhi kriteria pasal 1137KUHPerdata Jo.
    Bank NegaraIndonesia (Persero) Tbk, didasarkan pada halhal sebagai berikut:e Bahwa tagihan sejumlah Rp. 431.811.167.498,00 tersebuttergolong dalam kelompok tagihan yang memiliki hakmendahulu (preferen) dan bersifat separatis (videLampiran 03.a. dan Lampiran 03.b.)
    Industries Badja Garuda (Dalam Pailit) (Tetap);Daftar Tagihan Kreditor Preferen/Istimewa/Separatis YangDiakui/Dibantah Oleh Kurator PT. Industries Badja Garuda(Dalam Pailit) (Tetap);Surat Kurator PT.
    Tagihansejumlah ~~ Rp.431.811.167.498,00 tersebuttergolong dalamkelompoktagihan yangmemiliki hakmendahulu(preferen) danbersifatseparatisb. Tagihansejumlah Rp.108.500.000,00tersebuttergolong dalamkelompoktagihankonkuren;Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Tagihan Kreditor Konkuren YangDiakui/Dibantah Oleh Kurator PT. Industries Badja Garuda (Dalam Pailit)(Tetap) (bertanda Bukti T 06.a.) dan Daftar Tagihan Kreditor Preferen/Istimewa/Separatis Yang Diakui/Dibantah Oleh Kurator PT.
Putus : 03-08-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PN SEMARANG Nomor Tinkat Kasai: 7/Pdt.Sus-RenvoiProsedur/K/2020/PN.Smg Tingkat Pertama: 1/Pdt.Sus-RenvoiPorsedur/2020/PN.Smg Jo Nomor 22/Pdt.Sus-pailit/2019/PN.Smg
Tanggal 3 Agustus 2020 —
8066
  • Untuk Serikat pekerja eks PT Mitra Karya Usaha Sejahtera (DalamPailit) sebagai Kreditor Preferen menerima uang sejumlahHalaman 9 dari 107 Putusan Nomor 1/Pdt.SusRenvoi Prosedur/2020/PN SmgRp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah);3. Menetapkan Imbalan Jasa Kurator IRFAN ARIFIAN, S.H.,C.R.A.
    Rapat pencocokan piutang (Verifikasi)dihadiri oleh Hakim Pengawas, Kurator, Kreditor Separatis LembagaPembiayaan Ekspor Indonesia, Kreditor Preferen Serikat Pekerja PT.Mitra Karya Usaha Sejahtera (dalam pailit) dan kuasa hukum Debitor.(Vide.T4)9.
    Mitra Karya Usaha Sejahtera (DalamPailit), pihak Eximbank tidak mengajukan tagihan karena itu hak Buruh PT.Mitra Karya Usaha Sejahtera (Dalam Pailit) sebagai kreditur preferen; Bahwa menutut saksi, uang hasil konsinyasi dari PT.
    Karyawan PT.Mitra Karya Usaha Sejahtera (Dalam Pailit) sebagai kreditur preferanHalaman 78 dari 107 Putusan Nomor 1/Pdt.SusRenvoi Prosedur/2020/PN Smgnamun tidak tahu arti kredit preferen itu;Bahwa setahu saksi, harta boedel pailit PT.
    Karyawan PT Mitra Karya UsahaSejahtera (Dalam Pailit) bukan lagi sebagai kreditor preferen karena adaPelawan sebagai kreditor separatis,Bagaimana pula status tagihan serikat Pekerja ex Karyawan tersebut, jikastatus Pelawan ternyata adalah kreditor konkuren,Apakah serikat pekerja ex.
Putus : 16-05-2007 — Upload : 07-12-2013
Putusan PN KEPANJEN Nomor 18/Pdt.G/2007/PN.Kpj.
Tanggal 16 Mei 2007 —
2228
  • seluruh dalildalilPenggugat seluruhnya, kecuali dengan tegastegas diakui kebenarannya olehTergugat III dan sekiranya pula tidak bertentangan dengan dalildalil Tergugat IIitu sendiri ;2 Bahwa dengan gugatan Penggugat tertanggal 15 Pebruari 2007, adalah adanyautang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat I, hal tersebutadalah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I maupun Tergugat II itusendiri, sedangkan Tergugat III adalah Kreditur dari Tergugat I dan Tergugat IIyang mempunyai PREFEREN
    tanah sebagaimana dimaksud dalamposita 4 gugatan Penggugat, adalah hal sangat memberatkan Tergugat III sebagaiPemegang Hak Tanggungan, dan seandainya sekali lagi seandainya apabila Sitatersebut dilaksanakan, hal tersebut merupakan Sita Perbandingan saja yaitu setelahsemua pelunasan hutanghutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat IIIterselesaikan keseluruhan ;Bahwa dalam gugatan Penggugat ini agar TIDAK MERUGIKAN TERGUGATIi dalam hal ini (kreditur yang mempunyai hak yang didahulukan/Hak Preferen
    diatas, dan oleh karena itusebaiknya Penggugat menunggu hasil dari Eksekusi Lelang yang dimohonkanoleh Tergugat III ;Berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat III mengajukan permohonan kepadaPengadilan Negeri Kabupaten Malang agar kiranya berkenan memberikanputusannya sebagai berikut :PRIMAIR:1 Menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat III tidak ada hubunganhukum sama sekali ;2 Menyatakan bahwa Tergugat III adalah kreditur yang mempunyai hak yangdidahulukan dari krediturkreditur lainnya (Hak Preferen
    memohonuntuk dilaksanakan Sita Jaminan (C.B.) terhadap tanah sebagaimanadimaksud dalam posita 4 gugatan Penggugat, adalah hal sangat memberatkanTergugat III sebagai Pemegang Hak Tanggungan, dan apabila Sita tersebutdilaksanakan, hal tersebut merupakan Sita Perbandingan saja yaitu setelahsemua pelunasan hutanghutang Tergugat I dan Tergugat II kepada TergugatII terselesaikan keseluruhan ;6 Bahwa dalam gugatan Penggugat ini agar tidak merugikan Tergugat III dalamhal ini (kreditur yang mempunyai hak Preferen
    samasama diakui oleh Penggugat dan ParaTergugat yaitu :a Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2005 Tergugat I dengan persetujuanTergugat II berhutang pada Penggugat sebesar Rp. 900.000.000, sesuaiPerjanjian Hutang Piutang dibawah tangan tanggal 10 Januari 2005dengan jangka waktu tahun terhitung sejak tanggal 5 Pebruari 2005 s/dtanggal 5 Pebruari 2006 ;b Bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga berhutang kepada Tergugat IIIdimana Tergugat III adalah Kreditur dari Tergugat I dan Tergugat II yangmempunyai Preferen
Putus : 23-12-2011 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 155 K/Pdt/2011
Tanggal 23 Desember 2011 — PT. BANK MESTIKA DHARMA vs FX. SONNY SANDRA, dkk
2523 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan adanya ahli hukum, Tergugat Rekonvensi pasti mengetahui bahwaperaturan tentang jaminan berupa tanah terdaftar di Kantor Pertanahan ;Tergugat Rekonvensi pasti mengetahui bahwa jaminan berupa tanahterdaftar haruslah dibuat terlebih dahulu Akta Pemberian Hak Tanggungan danuntuk selanjutnya didaftarkan pada Kantor Pertanahan ;Bahwa kelalaian Tergugat Rekonvensi, yang tidak membuat aktapemberian hak tanggungan, adalah merupakan resiko dari Tergugat Rekonvensikehilangan hak kebendaan termasuk hak preferen
    ;Resiko kehilangan hak kebendaan (hak preferen) terhadap objek sengketaharus ditanggung Tergugat sendri dan tidak dapat dibebankan atau dialihkankepada pihak ketiga ;Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi, yang meskipun mengetahuibahwa dirinya tidak berhak dan tidak patut mengajukan gugatan terhadapPenggugat Rekonvensi, akan tetapi Tergugat Rekonvensi tetap dengan sengajaHal. 11 dari 28 hal.
    mempraktekan pengikatan berupajaminan khusus (hak tanggungan) atas barang tak bergerak berupa tanahterdaftar; secara pasti telah mengetahui konsekwensinya apabila jarninan tanahterdaftar tersebut ticiak dibuat akta pemberian hak tanggungan dan tidakdidaftarkan ;Tergugat Rekonvensi secara pasti mengetahul bahwa dirinya tidak sebagaipemegang hak tanggungan serta tidak sebagai pemilik tanah (objek sengketa),maka Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hak kebendaan terhadap objeksengketa juga tidak memiliki hak preferen
    pertimbangan Judex Facti halaman (6) alinea (6) sebagaimana dikutip di atas,jelasjelas bertentangan dengan bukti yang diajukan dimuka persidangan, yaitubukti P7 berupa Sertifikat Jaminan Fidusia, Dengan adanya Sertifikat JaminanFidusia tersebut, maka telah terbukti bahwa perjanjian membuka kredit antaraPenggugat dan Tergugat Ill telah diikat dengan jaminan fidusia dan bahkantelah terbit Sertifikat Jaminan fidusia, Dengan adanya Sertifikat Jaminan fidusiatersebut maka Pemohon Kasasi mempunyai hak Preferen
    Dimana Pemohon Kasasi yang merupakan pemegangjaminan fidusia, mempunyai hak istimewa/ preferen, hak untuk didahulukanpelunasannya, dibandingkan dengan kreditur lain seperti halnya Tergugat (Termohon Kasasi) yang hanya merupakan kreditur konkuren saja ;Bahwa lebih lanjut lagi, pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi JawaTimur halaman (6) alinea (7) yang menyebutkan: "Menimbang bahwa TergugatIl oleh karena membeli sebagai pemenang lelang, maka pembeli yang beritikadbaik tersebut haruslah dilindungi
Upload : 27-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 501 K/PDT.SUS/2010
BEJO SUSANTO, DKK.; PT. GRIYA PERMATA LESTARI (Dahulu PT. UNIVERSAL GRAND HOTEL) HOTEL GRAND AQUILA BANDUNG
161112 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENYELESAIKAN KEWAJIBAN UTANGNYA YANG TELAHJATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH SETIAP BULANNYAkarenanya Permohonan ini diajukan berdasarkan halhal dan alasanalasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) UUKEPAILITAN ;Bahwa para Pemohon merupakan pihak yang mempunyai kualitasmengajukan permohonan ini, atas dasar halhal sebagai berikut :Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, yang menyatakan:"YANG DIMAKSUD DENGAN KREDITOR dalam ayat ini ADALAH baikkreditor konkuren, kreditor separatis maupun KREDITOR PREFEREN
    "Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1149 ayat (4) KUHPdt, UTANGGAJI MERUPAKAN UTANG YANG DIISTIMEWAKAN DAN KARENANYAPEMBAYARANNYA MERUPAKAN KATEGORI UTANG YANG HARUSDIDAHULUKAN PEMBAYARANNYA (PREFEREN).Bahwa oleh karena PARA PEMOHON MERUPAKAN KREDITORPREFEREN, MAKA BERDASARKAN PENJELASAN PASAL 2 AYAT (1)UU KEPAILITAN BERKUALITAS UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONANPERNYATAAN PAILIT TERHADAP TERMOHON.Bahwa Para Pemohon merupakan pihak yang mempunyai kualitasHal. 5 dari 15 hal. Put.
    No. 501 K/Pdt.Sus/2010mengajukan permohonan ini, atas dasar halhal sebagai berikut :Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, yang menyatakan :"YANG DIMAKSUD DENGAN KREDITOR dalam ayat ini ADALAH baikkreditor kKonkuren, kreditor separatis maupun KREDITOR PREFEREN ...
    "Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1149 ayat (4) KUHPdt,UTANG GAJI MERUPAKAN UTANG YANG DIISTIMEWAKAN DANKARENANYA PEMBAYARANNYA MERUPAKAN KATEGORI UTANGYANG HARUS DIDAHULUKAN PEMBAYARANNYA (PREFEREN).Bahwa oleh karena PARA PEMOHON MERUPAKAN KREDITORPREFEREN, MAKA BERDASARKAN PENJELASAN PASAL 2 AYAT (1)UU KEPAILITAN BERKUALITAS UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONANPERNYATAAN PAILIT TERHADAP TERMOHON ;Bahwa merujuk pada uraianuraian di atas terbukti bahwa faktayang terjadi dan disesuaikan dengan dasar hukum
Register : 24-08-2021 — Putus : 30-09-2021 — Upload : 30-09-2021
Putusan PT DENPASAR Nomor 139/PDT/2021/PT DPS
Tanggal 30 September 2021 — Pembanding/Penggugat : I Wayan Artawan, SE. Diwakili Oleh : NI NYOMAN PARWATI, SH
Terbanding/Tergugat : PT. Bank Central Asia, TBK
277
  • Kreditor Preferen 1. PT. Bank BPD Bali2. PT Bank BCA3. Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta4 PT. Bank Mayapada5 PT BPR Krisnayuna Dana6. Kreditor Konkuren :1. Sdr. Wayan RidartaYasa2. Sdr. Nyoman Gede Murdika. ST.@ Bahwa di jelaskan juga yang Tidak Hadir yaitu :yang nomer 6. PT. BCA Finance7. PT. Astra Auto Finance dan8. PT. BFI Finance7. Bahwa jelas PT. Bank BCA/Terbanding/Terlawan hadir dalam Persidangan;8.
    Pengurus telah menyelenggarakan voting/pemungutan suara dan masingmasing kreditor yang hasilnya sebagaimanasuara Terbanding/Terlawan/PT BCA yang tidak setuju lebih kecil darihasilvoting setuju, sehingga rencana perdamaian memenuhi syarat untukditerima oleh kreditor preferen dalam Pasal 281 ayat (1) UU Kepailitandan PKPU;Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Nomor 139/PDT/2021/PT DPS10.
    Bank BCA mengikuti Putusan yang telah di Putuskandalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, Tanggal 13Maret 2020, Seperti halnya Kreditor Preferen lainnya yang menerima HasilPutusan PKPU aquo tersebut;11.
Register : 26-12-2018 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 54/Pdt.Sus-PaiIit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 13 Februari 2019 — KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANAH ABANG SATU >< KURATOR PT SWISSINDO MARINE (DALAM PAILIT), BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA
197138
  • Swissindo Marine (dalam pailit) sebagaiKreditor Preferen.Bahwa Tim Kurator belum melakukan perbaikan terhadap total tagihanutang pajak dalam Daftar Tagihan Tetap PT Swissindo Marine (dalam pailit)menjadi sebesar Rp. 14.134.021.435, (empat belas miliar seratus tigapuluhempat juta dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).Bahwa kedudukan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu sebagaiKreditor Preferen memiliki Dasar Hukum Penagihan Piutang Pajak dan HakMendahulu Negara atas TagihanTagihan
    Negara adalah kreditor preferen yang mempunyai hak mendahulu atas11b. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUUXI/2013 tanggal 30Januari 2014, Hak Mendahulu yang berada diatas hak mendahulu utangpajak hanyalah upah buruh;c.
    Foto copy Preferen KPP Pratama Jakarta Tanah Abang pada PT. SwissindoMarine (dalam pailit), yang diberi tanda: T 7;Legalisir Perubahan Pratama Daftar Tagihan Kreditur Tetap PT.6.
    yang menerima tagihan Pemohon menjadiRp. 14.134.021.435 (empat belas miliyard seratus tiga puluh empat juta dua puluhsaturibu empat ratus tigapuluh lima rupiah) dari Rp.5.712.047.648 (lima miliyard tujuh ratusdua belas juta empat puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah)sehingga bertambah Rp. 8.421.973.787 (delapan miliyard empat ratus dua puluh satujuta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) sertaBerita Acara Perubahan Pertama tagihan kreditur preferen
    juta dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluhlima rupiah) dari kreditur lain tidak ditanggapi oleh Termohon (Kurator BMP) dalamjawabannya namun Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan diatasmenolak jumlah tagihan pajak menjadi Rp.14.134.021.435 ( empat belas miliyardseratus tiga puluh empat juta dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah)dan juga menolak mengutamakan tagihan pajak dari kreditur lain Khususnya krediturseparatis karena tingkatan kreditur adalah separatis,preferen
Register : 07-10-2021 — Putus : 13-01-2022 — Upload : 17-01-2022
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 409/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 13 Januari 2022 — Pemohon:
RIANA TADEO
Termohon:
PT. TANDUR NIAGA BERSAMA
1912
  • Jumlah Kreditur Yang Hadir Dalam Voting: 1 Kreditur Separatis(421 suara), 1 Kreditur Konkuren (604 suara) dan 93 karyawanselaku Kreditur Preferen yang diwakili Kuasa Hukum (447 suara);b. Jumlah Kreditur Yang Hadir Dalam Voting Yang Menyetujui:Tidak ada;c. Jumlah Kreditur Yang Hadir Dalam Voting Yang TidakMenyetujui (Menolak): 1 Kreditur Separatis, 1 Kreditur Konkurendan 93 Kreditur Preferen;d. Jumlah Suara Kreditur Yang Hadir Dalam Voting : 1472 Suaraatau Senilai Rp.14.715.325.547,78 Piutang;e.
    Secara akumulasi proposal perdamaian ditolak oleh 100 % orangkreditor yang hadir (Kreditur Separatis, Kreditur Konkuren danseluruhnya Kreditur Preferen) dan mewakili 83,40% dari total tagihanyang ada.Halaman 5 dari 10 Putusan PKPU Nomor 409/Pdt.SusPKPU/2021/PN Niaga Jkt.PstMenimbang, bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan adalah,apakah hasil rapat kreditur antara Debitor dengan Para Kreditornya dengan hasilvoting menolak proposal perdamaian telah memenuhi syarat yang ditentukanUndangUndang
Register : 04-12-2019 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 03-06-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 268/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Homologasi
Tanggal 17 Maret 2020 — PT. GRIYA PRIMA PRATAMA >< PT. ASIAPAC PANCAMAKMUR ABADI
638582
  • AGUSTINAH43.RIDWAN ANGRIAWAN, SH44.BENYAMIN ALIWARGA45.EDDY BUDIMAN ALIWARGADalam hal ini selaku Pemohon PKPU / Kreditur(Separatis/Preferen/Konkuren), untuk selanjutnya disebut selaku PIHAKKEDUAPara pihak dalam kesepakatan perdamaian ini terlebih dahulu akanmenerangkan halhal sebagai berikut:1. Bahwa, Pihak Pertama selaku badan hukum perseroan selakuTermohon PKPU sebagaimana terdaftar dalam register No.268/PDT.SUSPKPU/2019/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 4Desember 2019;2.
    Atas Putusan PKPU tersebut Pihak Pertama mengajukan rencanaperdamaian guna menyelesaikan permasalahan berkaitan dengankewajibankewajiban baik terhadap seluruh Kreditur Separatis,Preferen dan Kreditur Konkuren, telah dilakukan voting pada tanggal11 Maret 2020 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat.Para pihak dalam kesepakatan perdamaian ini akan tunduk dan taat terhadapsyaratsyarat dan atau ketentuanketentuan sebagaimana dituangkan dalampasalpasal sebagai berikut:Pasal 1Pihak
    4.000.000 31Feb21 16.745.500.114 4,000,000 31Mar21 16.744.500.114 16,744.500.114 12TOTAL 416.756.500.114 aikemma masingmasing jumlah pembayaran terlampir);1.3.Pasal 3Jangka Waktu PenyelesaianUntuk Kreditur Separatis jangka waktu pembayaran selama 1 (satu)tahun atau 12 (dua belas) bulan dengan bunga efektif 5,00% (limapersen) sehingga tanggal jatuh tempo 9 Maret 2021 sesuai denganperjanjian kredit yang telah disepakati antara Debitor dan pihak PT.Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk,Untuk Kreditur Preferen
Register : 27-08-2019 — Putus : 04-11-2019 — Upload : 30-04-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 184/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 4 Nopember 2019 — Pemohon:
MARTHALENA
Termohon:
PT. PRIMA ARTA SUMBER PERKASA
7237
  • Prima Arta Sumber Perkasa (Dalam PKPU) yang berdasarkan DaftarHal. 12 Putusan No 184//Pdt.SusPKPU/2019/PN Niaga.Jkt.PstTagihan Sementara sebagaimana telah dibuat oleh Pengurus, piutang/tagihanyang diakui oleh Pengurus total berjumlah Rp.33.917.388.959,28 terdiri dari 4(empat) Kreditor, yang terdiri dari piutang yang bersifat Konkuren sebesarRp.30.025.890.257,00, piutang yang bersifat separatis sebesarRp.3.088.800.302,28, dan piutang yang bersifat Preferen sebesarRp.802.698.400,00 dengan rincian sebagai
    Ageenaria Konkuren2. . z es 15.300.000.000,00Sinior Musa Ibu Marthalena Preferen 802.698.400,00 4. PT. Bank Oke Indonesia, Tbk. Separatis 3.088.800.302,28 Total Nilai Piutang 33.917.388.959 28 Menimbang, bahwa para Kreditor telah menandatangani lembarpersetujuan pencocokan piutang terhadap Daftar Tagihan Sementara PT.
    Aqeenaria Sinior Musa, selaku Kreditor preferen,menyatakan telah mempelajari isi dari rencana perdamaian serta sudahberkomunikasi dan berkoordinasi dengan prinsipalnya. Berdasarkanhasilkomunikasi dan koordinasi tersebut, Kuasa Hukum dari Ibu Ibu Aqeenaria SiniorMusa dan Kuasa Hukum dari Bpk. Djoko Soegianto g.q. Aqeenaria Sinior Musamenyampaikan bahwa rencana perdamaian yang diajukan Debitor/PT.
    Prima ArtaSumber Perkasa (Dalam PKPU), Lebih lanjut, Kuasa Hukum dari IbuMarthalena, Sekaligus Kuasa Pemohon PKPU selaku kreditor preferen jugamenyampaikan keberatannya mengenai usulan perpanjangan waktu dari PKPUSementara menjadi PKPU Tetap dan menyatakan tidak perlu dilakukannyaperpanjangan waktu PKPU tersebut, lalu Rapat dilanjutkan dengan agendapemungutan suara atas pemberian PKPU Tetap kepada Debitor/PT.
    serta pada suratkabar harian Rakyat Merdeka dan Sindo pada edisi hari Jumat, tanggal27 September 2019;Bahwa telah dilakukan Verifikasi/Pencocokan Piutang atas tagihan yangdiajukan para Kreditor pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019,dengan nilai total tagihan yang terverifikasi sebesarRp.33.114.690.559,28 terdiri dari 4 (empat) Kreditor, yang terdiri daripiutang yang bersifat Konkuren sebesar Rp.30.025.890.257,00, piutangyang bersifat separatis sebesar Rp.3.088.800.302,28, dan piutang yangbersifat Preferen
Putus : 21-05-2018 — Upload : 04-10-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 436 K/Pdt.Sus-Pailit/2018
Tanggal 21 Mei 2018 — DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP BANTEN cq KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA TANGERANG, VS TIM KURATOR PT WIRAJAYA PACKINDO (DALAM PAILIT),
10365 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kreditor Preferen sebesar Rp1.218.516.757,20 (satu miliar dua ratusdelapan belas juta lima ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluhtujuh rupiah koma dua puluh sen);2. Kreditor Konkuren sebesar Rp432.404.063,32. (empat ratus tiga puluhdua juta empat ratus empat ribu enam puluh tiga rupiah koma tigapuluh dua sen);3. Kreditor Separatis: PT Bank Mandiri Persero Tok. sebesar Rp15.213.470.377,88; PT Bank ICBC Indonesia sebesar Rp15.843.812.371,12; DEG sebesar Rp10.532.202.762,01;Il.
    Kreditor Preferen sebesar Rp135.390.750,80 (seratus tiga puuh limajuta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puuh rupiah komadelapan puluh sen);2. Kreditor Konkuren sebesar Rp12.430.818,76 (dua belas juta empatratus tiga puluh ribu delapan ratus delapan belas rupiah koma tujuhpuluh enam sen);3.
Putus : 10-06-2014 — Upload : 23-08-2016
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 44/Pdt.G/2013/PN Ta
Tanggal 10 Juni 2014 — DEWI WURYANINGSIH melawan PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk. Kantor Cabang Tulungagung
2511
  • Adapun penyebutan nilai penjaminan sebagaimana tersebut dalam SertifikatHak Tanggungan diperlukan untuk menentukan sampai seberapa besar kreditorsebagai pemegang Hak Tanggungan, dalam hal ini maksimal preferen dalammengambil pelunasan atas hasil penjualan benda Jaminan Hak Tanggungan. KarenaHak Tanggungan bersifat accessoir, kata maksimal perlu diperhatikan, sehinggabesarnya tagihan ditentukan oleh perikatan pokoknya.
    Apabila debitor pada saat wanprestasi,jumlah hutangnya termasuk bunga dan denda, dalam hal ini tinggal 2 (setengah) darihutang semula, maka kreditor juga hanya bisa preferen sampai sejumlah hutang itu sajasekalipun Hak Tanggungannya dipasang dengan nilai penjaminan lebih dari itu.
    Di lainpihak, apabila kreditor memasang Jaminan Hak Tanggungan dengan nilai yang kurangdari hutang debitor, maka kreditor maksimal hanya preferen sampai sejumlah yang iapasang saja;Bahwa, atas dasar halhal tersebut di atas dan sehubungan dengan perkara a quo, makadengan itikad baik, pihak PENGGUGAT sebagai pemberi Hak Tanggungan telahmemohon kepada pihak TERGUGAT sebagai pemegang Hak Tanggungan untukmenebus kedua jaminan kredit atas nama pihak PENGGUGAT sendiri berupa SHMNomor : 145/Tertek dan SHM
    Nomor : 1095/Tertek sebagaimana tersebut dalam butir 2di atas sebesar nilai pengikatan Hak Tanggungannya yaitu Rp. 300.000.000, (tiga ratusjuta rupiah) yang menjadi hak preferen pihak TERGUGAT sebagai pemegang HakTanggungan atas kedua jaminan kredit milik PENGGUGAT tersebut dengan systempembayaran secara bertahap selama 30 (tiga puluh tahun) dengan bertitik tolak padaasas Extinctieve verjaring pasal 1967 KUHPerdata sesuai surat permohonan pihakPENGGUGAT tertanggal 23 Juli 2012 sesuai bukti : P17
    Artinya, dengan bahasa yang sederhana, bahwa besaran hak preferen pihakTERGUGAT sebagai pemegang Hak Tanggungan atas jaminanjaminan kredit milikPENGGUGAT sebagai pemberi Hak Tanggungan berupa SHM Nomor : 145/Tertek danSHM Nomor : 1095/Tertek berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan peringkat I (pertama)Nomor : 1187/2008, tanggal O07 Juli 2008 adalah sebesar nilai pengikatan HakTanggungannya saja, yaitu sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah);6 Bahwa, atas permohonan pihak PENGGUGAT untuk penebusan
Putus : 28-10-2019 — Upload : 06-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 709 PK/Pdt/2019
Tanggal 28 Oktober 2019 — Drs INTAN DJAUHARI VS PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk., diwakili oleh Lusiana Anjarsari, Plt. Legal Division Head PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. DAN . FADJAR SAD BIYANTORO, 2. NUR HARTATI
3411 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagai berikut:1.2.Eksepsi error in persona;Eksepsi obscuur libel;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukangugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepadaPengadilan Negeri Salatiga untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.Menerima gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untukseluruhnya;Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakanKreditur beriktikad baik;Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Konvensimerupakan kreditur preferen
    Salatiga: Menyatakan demi hukum, Penggugat sebagai debitur pengganti dariTergugat Il dan Turut Tergugat atas Perjanjian Kredit Nomor00013201301 10000029 tanggal 24 April 2013; Menghukum Tergugat Il dan Turut Tergugat untuk tunduk pada putusandalam perkara ini; Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.Dalam Rekonvensi: Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian; Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah kreditur yang beriktikad baik; Menyatakan Penggugat Rekonvensi merupakan kreditur preferen