Ditemukan 1810 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 07-04-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 160/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Juli 2021 — Pemohon:
PT. SEYANG ACTIVEWEAR
Termohon:
PT. YOU TEX
108
  • BPJS Ketenagakerjaan (Selanjuntnya disebutsebagai Kreditor Preferen).PT Bank Danamon, TBK (Bank Danamon)(selanjutnya disebut sebagai KreditorSeparatis).CV. Sawargi Jaya SentosaCV. Nurul HikmahPT. Pestrap Mitra SuksesPT. KSI IndonesiaPT. Parahyangan Trans ExpressindoPT. Seyang ActivewearPT. Multiwell EmbroideryPT. Sunindo Tunas MakmurPT. Inknara Indonesia Halaman 8 dari 23 : Putusan Nomor : 160/Pdt.SusPKPU/2021/PN.
    Penyelesaian Kreditor Preferen Jumlah Dibawah ini adalah kewajiban Perseroan atas jumlah terhutangTerhutang kepada Kreditor Preferen yang akan diselesaikan dengan skemaYang AkanDibayarka Kreditor Separatis Jumlah Terhutang (dalamn Kepada ApiaKreditor BPJS Ketenagakerjaan 825,603,688.00Separatis Jumlah Terhutang terdiri dari Pokok utangPenyelesa Atas jumlah terhutang kepada Para Kreditor Preferen, seluruhnyaian akan diselesaikan dengan skema pencicilan pokok terjadwalKreditor didasari dari Kemampuan
Putus : 09-05-2017 — Upload : 18-03-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 143 K/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN NIaga Sby
Tanggal 9 Mei 2017 — Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral pajak kantor Wilayah DJP Bali, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan Lawan H. ERIES JONIFIANTO, SH. MH
15583
  • Penjelasan: Ayat (1) ;Ayat ini menetapkan kedudukan Negara sebagai kreditur preferen yangdinyatakan mempunyai hak mendahulu atas barangbarang milikPenanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum. Pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi. Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai ketentuan perundangundangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalamhal: a. Badan oleh pengurusnya; b.
    Negara adalah kreditur preferen yang mempunyai hak mendahulu atasutang pajak diatas kreditur lainnya, termasuk kreditur separates; Undangundang telah memerintahkan secara tegas kepada PengadilanNegeri atau instansi lainnya, termasuk dan tidak terbatas kepadakurator, untuk membayarkan hasil penjualan barangbarang milikPenanggung Pajak terlebin dahulu untuk melunasi pajak dan1610.pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi; danc.
    Dengan kata lain Kurator seharusnya mendahulukan/mengutamakan pelunasan Utang Pajak sebesar Rp. 34.108.621.659, (TigaPuluh Empat Milyar Seratus Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu RibuEnam Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) dari boedel pailit PT Bukit Inn Resort (dalam Pailit).Bahwa tidak dimasukkannya KPP Pratama Badung Selatan dengan piutangsejumlah Rp. 34.094.903.770 (Tiga puluh empat milyar sembilan puluhempat juta sembilan ratus tiga ributujuh ratus tujuh puluh rupiah) sebagaikreditur Preferen
    Menerima keberatan yang diajukan KPP Pratama Badung Selatan terhadapjumlah pelunasan piutang pajak yang akan diterima berdasarkan Daftar PiutangTetap kepada Seluruh Kreditur PT Bukit Inn Resort & Ida Bagus Surya Bhuwana (Dalam Pailit).Memerintahkan Kurator PT Bukit Inn Resort & Ida Bagus Surya Bhuwana(Dalam Pailit) untuk memasukkan Utang Pajak sebesar Rp. 34.094.903.770(Tiga puluh empat milyar sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga ributujuh ratus tujuh puluh rupiah) sebagai utang Kreditur Preferen
    (tiga belasjuta tujuh ratus tujuh belas ribu delapan ratus depan puluh Sembilan rupiah)telah dicatat oleh Kurator dalam lembar Daftar Piutang PT.Bukit Inn Resort &Ida Bagus Surya Bhuwana (Dalam pailit) sesuai dalam daftar kreditor yangtidak terlambat dan masuk sebagai klasifikasi kreditor preferen.
Putus : 21-09-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 372 PK/Pdt/2016
Tanggal 21 September 2016 —
121 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa kelalaian Tergugat Rekonvensi, yang tidak membuat akta pemberianhak tanggungan, adalah merupakan resiko dari Tergugat Rekonvensikehilangan hak kebendaan termasuk hak preferen;Resiko kehilangan hak kebendaan (hak preferen) terhadap obyek sengketaharus ditanggung Tergugat sendiri dan tidak dapat dibebankan ataudialinkan kepada pihak ketiga;5.
    mempraktekkan pengikatan berupajaminan khusus (hak tanggungan) atas barang tak bergerak berupa tanahterdaftar; secara pasti telah mengetahui konsekwensinya apabila jaminantanah terdaftar tersebut tidak dibuat akta pemberian hak tanggungan dantidak didaftarkan;Tergugat Rekonvensi secara pasti mengetahui bahwa dirinya tidak sebagaipemegang hak tanggungan serta tidak sebagai pemilik tanah (obyeksengketa), maka Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hak kebendaanterhadap obyek sengketa juga tidak memiliki hak preferen
    barang obyek sengketa dan juga tidak setahupemegang hak tanggungan atas barang obyek sengketa;;Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bahwa yang memilikihak untuk mengajukan gugatan terhadap suatu sita jaminan atau eksekusiadalah orang yang barangnya tersita akan tetapi orang tersebut tidaksebagai pihak dalam perkara tersebut;Bahkan sebenarnya Pemegang Hak Tanggungan pun tidak berhakmengajukan perlawanan, karena Pemegang Hak Tanggungan sebagaipemegang jaminan yang diutamakan (pemegang hak preferen
    dahulu baru sisanyadiserahkan kepada kreditur lainnya yang mengajukan eksekusi tersebut;Bahwa ternyata Tergugat rekonvensi adalah orang yang tidak sebagaipemilik dari obyek sengketa;Tergugat rekonvensi hanya memiliki perjanjian hutangpihutang, yang didalamnya diperjanjikan sebagai jaminan hutang tersebut adalah obyeksengketa berupa barang tidak bergerak berupa tanah yang tunduk denganjaminan Hak Tanggungan;Tergugat rekonvensi tidak sebagai pemegang hak tanggungan, sehinggatidak sebagai pemegang hak preferen
    dalamlelang sebelumnya tidak ada yang melakukan penawaran;18.Bahwa dengan demikian majelis hakim telah secara nyata mengalamikekhilafan atau kekeliruan secara nyata dalam menjatuhkan putusanperkara Nomor 155 K/Pdt/2011, yang mempertimbangkan bahwa hargalelang dibawah nilai agunan;Dengan demikian terdapat kekhilafan hakim dalam menjatuhkan putusanperkara Nomor 155 K/Pdt/2011 atau hakim nyatanyata melakukankekeliruan dalam menjatuhkan putusan Nomor 155 K/Padt/2011;Termohon Pk Tidak Sebagai Kreditur Preferen
Putus : 28-05-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 268 K/Pdt.Sus-Pailit/2015
Tanggal 28 Mei 2015 — KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. c.q. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK c.q. KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA I c.q. KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BELALAWAN VS ARIF ROHMAN SYAEFUL, S.H., dan SAHAT PARULIAN, S.H., dalam kapasitasnya sebagai KURATOR P.T.INDUSTRIES BADJA GARUDA (DALAM PAILIT)
5635 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 268 kK/Pdt.SusPailit/2015dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus enampuluh rupiah), Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan hanyamemperoleh pembagian sebesar Rp609.781.290,35 (enam ratus sembilan jutatujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh ribu rupiah tigapuluh lima sen) dengan rincian Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah)atau seluruh piutang yang bersifat preferen dan sebesar Rp607.681.290,35(enam ratus tujuh juta tujuh
    Biaya perkara yang sematamata disebabkan pelelangan danpenyelesaian suatu warisan;Penjelasan:Ayat (6):Ayat ini menetapkan kedudukan Negara sebagai kreditur preferen yangHal.3 dari 37 hal.
    Negara adalah kreditur preferen yang mempunyai hak mendahulu atasutang pajak di atas kreditur lainnya, termasuk kreditur separatis;b. Undangundang telah memerintahkan secara tegas kepada PengadilanNegeri atau instansi lainnya, termasuk dan tidak terbatas kepada kurator,untuk membayarkan hasil penjualan barangbarang milik PenanggungPajak terlebih dahulu untuk melunasi pajak dan pembayaran kepadakreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi; danc.
    Pasal 119 Undang Undang Kepailitan & PKPU, Termohontelah membuat Daftar Tagihan Kreditor Konkuren Yang Diakui/Dibantah OlehKurator P.T.Industries Badja Garuda (Dalam Pailit) (Sementara) (bukti T09.a.)dan Daftar Tagihan Kreditor Preferen/Istimewa/Separatis Yang Diakui/DibantahOleh Kurator P.T.Industries Badja Garuda (Dalam Pailit) (sementara) (bukti T09.b.) (selanjutnya bersamasama disebut Daftar Tagihan Sementara);.
    Bahwa atas pengakuan/bantahan Termohon tersebut, Pemohonmenyatakan keberatan atas porsi tagihan sebesar Rp12.273.121.260,00dengan status tagihan konkuren yang seharusnya preferen (masihmemiliki hak mendahulu);11.2. Sehubungan dengan keberatan tersebut, Termohon meminta agarperbedaan tersebut diselesaikan melalui Pengadilan sesuai denganmekanisme yang diatur dalam UndangUndang Kepailitan & PKPU;(bukti T 10.a. dan bukti T 10.b.)
Putus : 30-11-2016 — Upload : 25-01-2017
Putusan PT SAMARINDA Nomor 138 /PDT/2016/PT.SMR
Tanggal 30 Nopember 2016 — MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL PAJAK cq. KEPALA KANTOR WILAYAH PAJAK DJP KALIMANTAN TIMUR cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BALIKPAPAN, dengan alamat di Jalan Ruhui Rahayu No. 01 Ringroad Balikpapan 76115, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. R.Giat Sutono, SH.MM, 2. Andi Andreas Manurung, SH, 3. Resa Lilawangsa, SH alamat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan, Jalan Ruhui Rahayu No.1 Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Pebruari 2016 No. SKU-001/WPJ.14/KP.O1/2016, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 01 Maret 2016 Nomor : 22/H/KI/Pdt.2016/PN.Bpp. selanjutnya disebut PEMBANDING semula Terlawan ; M E L A W A N : 1. PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE ( selanjutnya disebut PT. MPM FINANCE ) beralamat di Gedung Lippo Kuningan Lantai 23 dan 25, Jalan HR. Rasuna Said Kav. B-12, Karet Kuningan, Jakarta 12940 dengan alamat surat menyurat di PT. MPM FINANCE Cabang Balikpapan Jalan M.T. Haryono No. 11 RT 41, Damai, Balikpapan, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Yudy Putra, SH. 2. M.Daffi Nasroen R, SH. 3. Pangeran Bernes Simbolon, SH, 4. Bobby Bresly Tampubolon, SH, dan Androv Lavoiser, berdasarkan Surat Tugas Nomor : 3/CSL.Lit/ST/1/2016 tanggal 11 Januari 2016, , dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 19 Januari 2016 Nomor : 02/H/KI/Pdt/2016 /PN.Bpp. selanjutnya disebut TERBANDING semula Pelawan ; 2. M.TAUFIK DARMAWAN, beralamat di Komplek Balikpapan Regency Blok 808 RT/RW 39 Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan 76115; selanjutnya disebut TURUT TERBANDING semula Turut Terlawan ;
2014
  • akibatpenyitaan oleh Terlawan karena sejak Turut Terlawan ingkar janjitidak melakukan pembayaran angsuran bulan Maret 2015, pihakPelawan tidak juga segera melakukan penarikan barang jaminanfidusia sedangkan Terlawan melakukan penyitaan pada bulanHalaman 20 dari 39 Putusan Nomor 138/PDT/2016/PT.SMR.Oktober 2015 jadi sebenarnya Pelawan sudah mempunyai banyakwaktu sekurangkurangnya 6 bulan untuk menjual barang jaminannamun hal tersebut tidak dimanfaatkan Pelawan ;Bahwa kedudukan negara sebagai kreditur preferen
    Kreditur preferen yangdinyatakan mempunyai hak mendahulu sebagaimana diatur secarakhusus oleh UU KUP menyebabkan negara memiliki hak mendahuluatas barangbarang milik Penanggung Pajak dan mempunyaikedudukan yang lebih tinggi dari kreditur lainnya;Bahwa penundaan lelang juga dikuatirkan akan berpengaruh jugaterhadap penurunan kondisi obyek sita karena obyek sita adalahkendaraan roda empat yang apabila tidak dioperasikan dalam waktulama akan mengalami kerusakan walaupun pihak Terlawan sebagaipenyimpan
    *Terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim diatas, Pembandingsampaikan bahwa negara incasu Pembanding semula Terlawan bukanmerupakan kreditur konkuren melainkan kreditur preferen yang memilikihak mendahulu dalam pelunasan utang pajak, sesuai pasal 1134KUHPerdata ( hak istimewa ), pasal 1137 KUHPerdata ( hak didahulukanmilik negara ), pasal 18 UndangUndang No.16 Tahun 2009 (UU KUP),pasal 21 UU KUP berbunyi Negara mempunyai hak mendahului untukutang pajak .... dstnya ayat (2) dan (3), Pasal 19 ayat
    (5) dan ayat (6)UndangUndang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak DenganSurat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndangNomor 19 Tahun 2000 ( UU PPSP), penjelasan ayat (6) KedudukanNegara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hakmendahului atas barangbarang Penanggung Pajak yang akan dijualkecuali terhadap biaya perkara yang semata mata disebabkan olehpenghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barangtidak bergerak, biaya perkara yang sematamata
    Pajak Badan sebagaimana ketentuan diatas, akan tetapilangsung melakukan penyitaan terhadap benda jaminan fidusia tanpameneliti secara cermat dan hanya mendasarkan kepada surat pernyataankepemilikan yang dibuat oleh Turut Terbanding semula Turut Terlawan,padahal menurut ketentuan benda tersebut selama dalam jaminan fidusiaguna pelunasan hutangnya menjadi milik dari penerima fidusia yaituTerbanding semula Pelawan, dengan demikian maka dalam perkara inibukan tentang hak mendahului sebagai kreditur preferen
Register : 02-01-2014 — Putus : 03-06-2014 — Upload : 05-03-2015
Putusan PN SUBANG Nomor 01/PDT.G/2014/PN_SNG
Tanggal 3 Juni 2014 —
2743
  • Pemberi Fidusia mungkinsaja menjaminkan benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpasepengetahuan Penerima Fidusia;Menimbang bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan UndangUndang Nomor 42tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan jika undangundang ini diatur tentangpendaftaran Jaminan Fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada para pihakyang berkepentingan dan pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan hak yangdidahulukan (preferen) kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lain
    kewajiban pembuatan akta Jaminan Fidusiasebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1);e Ayat (3) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidakdilakukan penyesuaian, maka perjanjian Jaminan Fidusia tersebut bukanmerupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam Undangundang ini;Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan Pasal 37 ayat (3) menyebutkan jikaberdasarkan ketentuan ayat ini, maka perjanijan Jaminan Fidusia yang tidak didaftartidak mempunyai hak yang didahulukan (preferen
    semua perjanjian Jaminan Fidusia harussesuai dengan ketentuan dalam undangundang ini adalah semua perjanjian JaminanFidusia harus didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia sejak adanya kantor pendaftaranfidusia karena sebelum berlakunya UndangUndang nomor 42 tahun 1999 tentangJaminan Fidusia, tidak terdapat atau belum terbentuk kantor pendaftaran fidusia;Menimbang bahwa selanjutnya akibat dari tidak didaftarkannya perjanjianjaminan fidusia, maka penerima fidusia tidak mempunyai hak yang didahulukan(preferen
Putus : 27-01-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2037 K/Pdt/2014
Tanggal 27 Januari 2015 — NURUDIN WAHAB VS PT. BANK NEGARA INDONESIA
87 Berkekuatan Hukum Tetap
  • HakTanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau;b Title eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungansebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) objek Hak Tanggungan dijualmelalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturanperundangundangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungandengan hak mendahului daripada kreditorkreditor lainnya. "10 Bahwa dengan demikian Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalamRekonvensi sebagai pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak preferen
    Nomor 2037 K/Pdt/20149 Menyatakan Tergugat dalam Konpensi/ Penggugat dalam Rekonvensi adalahpemegang hak preferen atas agunan yang menjadi jaminan Kredit sesuai denganPerjanjian Kredit (PK) Nomor 2012.BWU.050, tanggal 14082012;10 Menyatakan dan memerintahkan Tergugat dalam Konpensi/ Penggugat dalamRekonvensi sah secara hukum untuk melakukan eksekusi hak tanggungan atasagunan yang menjadi jaminan kredit sesuai dengan Perjanjian Kredit (PK)Nomor 2012.BWU.050, tanggal 14082012;11 Menghukum Penggugat
    Rekonvensimembayar kewajiban hutang berupa kredit, bunga dan denda perMaret 2013Rp533.399.556,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluhsemblian ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) dan bunga serta dendayang akan muncul dikemudian hari kepada Tergugat dalam Konpensi atauPenggugat dalam Rekonvensi sesuai dengan Perjanjian Kredit (PK) Nomor2012.BWU.050 tanggal 14082012 seketika dan sekaligus;9 Menyatakan Tergugat dalam Konpensi atau Penggugat dalam Rekonvensiadalah pemegang hak preferen
Putus : 21-11-2001 — Upload : 07-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42K/N/2001
Tanggal 21 Nopember 2001 — PT. Sumberdaya Sewatama
215 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sumberdaya Sewatama) darisejak awal sudah menyatakan dirinya sebagai KreditorPreferen dan sebagai Kreditor Preferen menurut hukum iadapat melaksanakan sendiri haknya diluar proses kepailitan. Oleh karena itu seharusnya PT. Sumberdaya Sewatama dikeluarkan dari Daftar Kreditor Konkuren dalamperkara ini. Apabila Pemohon berkehendak untuk melaksaNakan haknya melalui kepailitan, maka Pemohon harusmelepaskan haknya sebagai Kreditor Preferen.Bahwa dilain pihak Kurator menyatakan Pemohon(PT.
    Sumberdaya Sewatama sebagai Kreditor Preferen atau Kreditor Konkuren, hal ini bukanlah merupakankewenangan Pengadilan Niaga, karena in casu harusdiberikan kesempatan kepada pihakpihak yang bersengketa untuk membuktikan dalildalil mereka, sehinggamemerlukan pembuktian yang tidak sederhana sebagaimanadimaksud oleh pasal 6 ayat 3 UU No.4 Tahun 1998.
Register : 30-04-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 210/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 September 2021 — Pemohon:
CV. ANINDYA
Termohon:
PT. TELEHOUSE ENGINEERING
184
  • Jkt.PstBulan berarti bulan kalender;Hari Kerja berarti hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, serta selain dari harilibur nasional:;Homologasi berarti pengesahan Perjanjian Perdamaian;Kreditur berarti orang atau badan yang mempunyai tagihan kepada Perseroan;Kreditur Separatis berarti Kreditur pemegang jaminan kebendaan berupa gadaldan/atau fidusia dan/atau hak tanggungandan/atau hipotik, dan/atau resi gudang;Kreditur Konkuren yaitu Kreditur yang tidak termasuk golongan Kreditur Separatis;Kreditur Preferen
    KREDITUR PREFERENTerhadap kreditur preferen akan diselesaikan dengan skema tersendiriyang akan di bicarakan dengan kreditur preferen tersebut tersendiri dantunduk terhadap syarat umum perjanjian perdamaian ini.Halaman 12 Putusan No.210/Pdt.SusPKPU/PN.Niaga.
Register : 20-09-2016 — Putus : 25-03-2013 — Upload : 20-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 538/Pdt.G/2012/PN Mdn
Tanggal 25 Maret 2013 — - PT. Toyota Astra Financial Services (PENGGUGAT) - Shelviana Asyanti Manthey (TERGUGAT)
3715
  • PemohonKeberatan adalah pemegang hak atas 1 (satu) unit kKendaraan roda empatmerek Toyota Avanza BK 1186 QA, dimana kedudukan Pelaku Usaha ic.Pemohon Keberatan selaku pemegang hak preferen (prioritas) darikreditor lainnya selama jangka waktu sebagaimana disepakati Konsumen(Shelviana Asyanti Manthey) dan Pelaku Usaha ic Pemohon KeberatanPemohon dalam Perjanjian Pembiayaan, sedangkan 1 (satu) unitkendaraan roda empat merek Toyota Avanza BK 1186 QA wajib beradadalam penguasaan Konsumen (Shelviana Asyanti
    Pemohon Keberatan sebagaimanadiuraikan diatas ;Bahwa oleh karena 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek ToyotaAvanza BK 1186 QA tersebut telah diikat dan dilengkapi dengan SertifikatJaminan Fidusia, maka secara Juridis 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merekToyota Avanza BK 1186 QA tersebut adalah masih milik PemohonKeberatan selaku pemegang hak preferen (prioritas);Bahwa, quadnon, menurut Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kota Medan Pelaku Usaha ic.
    Pemohon Keberatan selaku pemegang hak preferen(prioritas) dari kreditor lainnya selama jangka waktu sebagaimanadisepakati Konsumen (Shelviana Asyanti Manthey) dan Pelaku Usaha icPemohon Keberatan Pemohon dalam Perjanjian Pembiayaan,sedangkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota AvanzaBK 1186 QA wajib berada dalam penguasaan Konsumen (ShelvianaAsyanti Manthey) ;Bahwa berdasarkan Pasal 6 angka 6.3 Perjanjian Pembiayaan tentangPenguasaan BarangBarang, telah disepakati bahwa Debitor ic.Konsumen
Register : 13-08-2018 — Putus : 17-10-2018 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 17 Oktober 2018 — Pemohon:
PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA SEMBILAN BELAS NOL ENAM, Tbk
Termohon:
PT. NUSUNO KARYA
9473
  • Nusuno Karya (Dalam PKPU);2) Debitor PKPU dan Kuasa Hukum;3) Kreditor Preferen sejumlah 2 (dua) kreditor;4) Kreditor Separatis sejumlah 2 (dua) Kreditor;5) Kreditor Konkuren sejumlah 34 (tiga puluh empat) KreditorHal 4 hal 10 PUT.No.118/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN.Niaga,JKT.PST.6.
    Bahwa dalam rapat pembahasan rencana perdamaian tersebut diatas,Tim Pengurus menyampaikan dan mengundang kepada Debitor PKPU,Kreditor Preferen, Kreditor Separatis dan Kreditor Konkuren untuk dapathadir dalam Sidang Permusyawaratan Hakim yang akan dilaksanakanpada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 bertempat di Pengadilan Niagapada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang beralamat di JI.
Register : 14-01-2016 — Putus : 07-04-2016 — Upload : 09-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 13/PDT/2016/PT BDG
Tanggal 7 April 2016 — Pembanding/Penggugat : Lois Dihardja
Terbanding/Tergugat : PT. BANK FAMA INTERNASIONAL
Terbanding/Tergugat : Suhardi Dihardja
50
  • Bahwa di dalam Pasal 6 UndangUndang Nomor 4 tahun 1996 Tentang HakTanggungan ditegaskan prinsip hukum jaminan, dimana hak preferen dariTerbantah selaku Kreditor pemegangnya / Kreditor Preferen terhadap hartakekayaan yang telah sah diikat oleh suatu hak jaminan kebendaan adalahdiutamakan (droit de preference), sehingga konsekuensi dari berlakunyaprinsip hukum ini adalah jika dilakukan eksekusi penjualan atau eksekusilelang atas harta kekayaan tersebut, maka Terbantah selaku KreditorPreferenlan yang
Putus : 18-10-2016 — Upload : 01-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 81 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016
Tanggal 18 Oktober 2016 — KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. cq DIREKTORAT JENDERAL PAJAK cq KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA I cq KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BELAWAN VS ARIF ROHMAN SAEFUL, S.H., dan SAHAT PARULIAN, S.H.,
4427 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tiga puluh lima sen);1.Bahwa dari total piutang pajak sebesar Rp12.275.221.260,00 (dua belasmiliar dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratusenam puluh rupiah), Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawanhanya memperoleh pembagian sebesar Rp609.781.290,35 (enam ratussembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluhribu rupiah tiga puluh lima sen) dengan rincian Rp2.100.000,00 (dua jutaseratus ribu rupiah) atau seluruh piutang yang bersifat preferen
    Negara adalah kreditur preferen yang mempunyai hak mendahulu atasutang pajak diatas kreditur lainnya, termasuk kreditur separatis;b. Undangundang telah memerintahkan secara tegas kepada PengadilanNegeri atau instansi lainnya, termasuk dan tidak terbatas kepadakurator, untuk membayarkan hasil penjualan barangbarang milikPenanggung Pajak terlebih dahulu untuk melunasi pajak danpembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajakdilunasi; danc.
    Industries Badja Garuda (Dalam Pailit) (Sementara)(Bukti T 09.a.) dan Daftar Tagihan Kreditor Preferen/Istimewa/SeparatisYang Diakui/Dibantah Oleh Kurator PT. Industries Badja Garuda (DalamPailit) (Sementara) (Bukti T 09.b.)
    Penentuan jangka waktu lima tahuntersebut disesuaikan dengan daluwarsa penagihan pajak.10.Bahwa setelah dilakukan verifikasi atas status tagihan Pemohondikaitkan dengan segala ketentuan yang mengaturnya baik yang bersifatumum dan/atau khusus, diperoleh hasil sebagai berikut:10.1.10.2.Bahwa status tagihan Pemohon sebesar Rp2.100.000,00tergolong dalam kelompok tagihan yang memiliki hakmendahulu (preferen umum) karena memenuhi kriteria Pasal1137 KUHPerdata Jo.
    Bahwa atas pengakuan/bantahan Termohon tersebut, Pemohonmenyatakan keberatan atas porsi tagihan sebesarRp12.273.121.260,00 dengan status tagihan konkuren yangseharusnya preferen (masih memiliki hak mendahulu);11.2.Sehubungan dengan keberatan tersebut, Termohon memintaagar perbedaan tersebut diselesaikan melalui Pengadilansesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UU Kepailitan &PKPU;(Bukti T 10.a. dan Bukti T 10.b.)Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim, bahwa perlu disampaikan,bahwa sikap Pemohon
Register : 16-09-2019 — Putus : 09-10-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 25/Pdt.G.S/2019/PN Gto
Tanggal 9 Oktober 2019 — Penggugat:
PT.BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk Kantor Unit Kota Timur
Tergugat:
1.Achni Rauf
2.Astin Umar
97
  • sukarela akan dipertimbangkan dibawah ini;Menimbang bahwa mengenai jaminan berupa tanah dan bangunanberdasarkan SHM nomor 733 atas nama Achni Rauf tidak diikat dengan haktanggungan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996tentang Hak Tangggungan dan setelah diteliti maka Sertifikat tersebut terikatdengan perjanjian kredit yang lain dan terlebih dahulu maka terhadap Jaminantersebut tidak melekat hak eksekutorial terhadap benda yang dibebani haktanggungan dan juga tidak melekat hak preferen
    sehingga berdasarkan hukumterhadap jaminan tersebut berlakuk eksekusi umum berdasarkan hukum acaraperdata;Menimbang bahwa oleh karena jaminan berupa SHM nomor 733 atasnama Achni Rauf tidak melekat hak tanggungan untuk kredit yang diajukangugatan aquo dan juga tidak mempunyai hak preferen maka petitum gugatannomor 3 sepanjang menenai tuntutan untuk melelang barang jaminan haruslahditolak;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas yaitutentang besaran kewajiban yang harus dibayar Tergugat
Register : 12-12-2014 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 30-06-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 583/Pdt.Bth/2014/PN.Bdg.,.
Tanggal 26 Mei 2015 — LOIS DIHARDJA LAWAN PT. BANK FAMA, DKK
2316
  • Dengandemikian jelas terbukti bahwa permohonan lelang yang dimohonkan olehTerbantah kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Bandung telah memenuhi ketentuan hukum dan perundangundangan yangberlaku.Bahwa di dalam Pasal 6 UU No. 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggunganditegaskan prinsip hukum jaminan, dimana hak preferen dari Terbantah selakuKreditor pemegangnya / Kreditor Preferen terhadap harta kekayaan yang telah sahdiikat oleh suatu hak jaminan kebendaan adalah diutamakan (droit de
    dengan Akta Pemberian HakTanggungan antara Turut Terbantah selaku debitur dengan Terbantah selakukreditur yang oleh karena Turut Terbantah telah melakukan Wanprestasiyaitu tidak dapat membayar hutangnya, selanjutnya terhadap barang jaminandimaksud akan dilakukan Lelang eksekusi oleh Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) atas permintaan pihak Terbantah.Bahwa Terbantah selaku pemegang Hak Tanggungan atas Jaminan barangmilik Turut Terbantah yang menurut ketentuan undangundang mempunyaihak preferen
Register : 19-10-2010 — Putus : 22-12-2010 — Upload : 24-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 7/PKPU/2010/PN.NIAGA.JKT.PST
Tanggal 22 Desember 2010 — PT. Bank OCBC NISP, Tbk >< PT. BOGOR INTERNUSA PLAZA
4133
  • dimasukkan dalam Daftar Piutang Tetap Diakui atau yang Sementara Diakuia Kreditor Konkuren sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) kreditor dengan jumlahpiutang senilai Rp 116.912.340.403, (seratus enam belas milyar sembilan ratusdua belas juta tiga ratus empat puluh ribu) empat ratus tigab Kreditor Separatis sebanyak 1 (satu) kreditor dengan jumlah piutang senilai Rp69.238.302.634, (enam puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh delapan jutatiga ratus dua ribu enam ratus tiga puluh empatc Kreditor Preferen
    dimasukkan dalamDaftar Piutang Tetap Diakui atau = yang Sementara Diakuia Kreditor Konkuren sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) kreditor denganjumlah piutang senilai Rp 116.912.340.403, (seratus enam belas milyarsembilan ratus dua belas juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus tigab Kreditor Separatis sebanyak 1 (satu) kreditor dengan jumlah piutangsenilai Rp 69.238.302.634, (enam puluh sembilan milyar dua ratus tigapuluh delapan juta tiga ratus dua ribu enam ratus tiga puluh empatc Kreditor Preferen
Putus : 03-02-2015 — Upload : 15-02-2016
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 31/Pdt.G./2014/PN Ta
Tanggal 3 Februari 2015 — H. MOCH.ZAKI melawan PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
74
  • dihitungberapa, pada suatu saat, besarnya hutang debitor meliputi, baik hutang pokok,bunga, denda, sedang dari akta penjaminan, melalui penyebutan nilai jaminan yangada di dalamnya, secara jelas dan tegas dapat diketahui pula sampai seberapa besardari seluruh tagihan yang dipunyainya, dalam hal ini pihak kreditor didahulukandalam mengambil pelunasan atas hasil eksekusi benda Jaminan Hak Tanggungan.Kata maksimal mengajarkan bahwa jumlah nilai jaminan itu jumlah yangsebesarbesarnya kreditor adalah preferen
    Apabila debitor pada saat wanprestasi, jumlah hutangnya termasuk bunga dandenda, dalam hal ini tinggal 42 (setengah) dari hutang semula, maka kreditor jugahanya bisa preferen sampai sejumlah hutang itu saja sekalipun Hak Tanggungannyadipasang dengan nilai penjaminan lebih dari itu.
    Di lain pihak, apabila kreditormemasang Jaminan Hak Tanggungan dengan nilai yang kurang dari hutang debitor,maka kreditor maksimal hanya preferen sampai sejumlah yang ia pasang saja;4 Bahwa, atas dasar halhal tersebut di atas, maka dengan itikad baik pihak TURUTTERGUGAT V sebagai debitor telah memohon kepada pihak TERGUGAT sebagaikreditor untuk menebus jaminan kredit atas nama pihak PENGGUGAT berupaSHM Nomor : 235/Kampungdalem sebagaimana tersebut dalam butir 2 di atassebesar nilai pengikatan Hak
    Tanggungannya yaitu Rp. 100.000.000, (seratus jutarupiah) yang menjadi hak preferen pihak TERGUGAT sebagai pemegang HakTanggungan (droit de preference) atas jaminan kredit milik PENGGUGAT tersebutsesuai surat permohonan pihak TURUT TERGUGAT V tertanggal 29 Agustus2012 bukti : P6, namun yang sedemikian itu, sebagaimana tersebut dalam suratHalaman 5 dari 50balasan pihak TERGUGAT Nomor : 050/2535/Krd/KrtCb, tertanggal 30 Agustus2012 bukti : P7, maka secara tegas pihak TERGUGAT telah menolaknya denganalasan
    Bahwa, atas permohonan TURUT TERGUGAT V sebagai debitor kepada pihakTERGUGAT sebagai kreditor untuk menebus jaminan kredit atas nama pihakPENGGUGAT sebesar nilai pengikatan Hak Tanggungannya Rp. 100.000.000, (seratusjuta rupiah) berdasarkan eksistensi Sertifikat Hak Tanggungan terkait artinya, telahmencapai hak preferen pihak TERGUGAT sebagai satusatunya pemegang HakTanggungan, dalam hal ini sebagaimana teruraikan dalam butir 2, 3 dan 4 di atas, makaatas penolakan pihak TERGUGAT tersebut adalah cukup
Putus : 17-03-2011 — Upload : 13-04-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 134 K/PDT.SUS/2011
Tanggal 17 Maret 2011 — 1. HJ. AMINAH TORIQ DIREKTUR UTAMA CV. PANGRANGO, 2. RAHMAT BANU PAWASA, DKK., 3. PT. BOGOR INTERNUSA PLAZA; PAULUS DEWANTO DAN R.P. CHANDRA WIJAYA, SH. Bertindak untuk dan atas nama PT. BANK OCBC NISP, TBK. ( Dahulu PT. BANK NISP, TBK. )
4433 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tetap Diakui atau yangSementara diakui yaitu :a) Kreditor Konkuren sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) kreditor denganjumlah piutang senilai Rp 116.912.340.403, (seratus enam belas milyarsembilan ratus dua belas juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus tigarupiah) ;b) Kreditor Separatis sebanyak 1 (satu) kreditor dengan jumlah piutangsenilai Rp 69.238.302.634, (enam puluh sembilan milyar dua ratus tigapuluh delapan juta tiga ratus dua ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);c) Kreditor Preferen
    Kreditor Preferen sebanyak 3 (tiga) kreditor dengan jumlah piutangsenilai Rp. 9.645.140,529, (sembilan milyar enam ratus empatpuluh lima juta seratus empat puluh ribu lima ratus dua puluhsembilan rupiah). (Lampiran 2) ;Bahwa di dalam Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian pada hariKamis, tanggal 9 Desember 2010 jo hari Senin, tanggal 20 Desember2010, pihak PT. Prima Jaringan selaku investor dari Debitor/PT.
    Kreditor separatis dan kreditor preferen) yang dipersoalkanoleh Pemohon sudah dengan sendirinya terpenuhi karena dijamin olehPasal 55 ayat (1), sehingga pada dasarnya tidak ada kebutuhan lagiuntuk ikutserta dalam pembicaraan tentang penundaankewajibanpembayaran utang (PKPU)": "Bahwa, walaupun demikian, apabila pemenuhan atau pelunasanpiutangpiutang Kreditor separatis dan Kreditor preferen yang telahdijamin oleh Pasal 55 ayat (1) tersebut ternyata tidak mencukupi ataukurang, maka berdasarkan ketentuan
    Hal itulahyang diatur dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b UU Kepailitan yangmemasukkan hak suara Kreditor separatis dan Kreditor preferen dalamproses penetapan PKPU tetap beserta perpanjangannya olehPengadilan; "Bahwa, selanjutnya, ketika proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal229 ayat (1) huruf b UU Kepailitan di atas telah dilalui, yaitu denganditetapbkannya PKPU tetap oleh Pengadilan, yang merupakan hasilpersetujuan pihakpihak, yaitu dalam hal ini pihakpihak: sebagaimanadimaksud Pasal 229 ayat (1
    ) huruf b tersebut, maka pada tahapan inisemuaKreditor sudah menjadi Kreditorkonkuren, tidak adalagikualifikasi Kreditor separatis ataupun Kreditor preferen.
Putus : 27-10-2014 — Upload : 11-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 390 K/Pdt.Sus-Pailit/2014
Tanggal 27 Oktober 2014 — 1. INTELIPAC LIMITED, DK VS 1. ALI MULYONO, DKK
4233 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sidobangun Plastic Factory (dalam pailit) dandibagikan kepada Pelawan selaku kreditor preferen;Bahwa karenanya telah terbukti Putusan Nomor: 11/Plw.Pailit/PN.Niaga.Sby. jo.Nomor: 31/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby. dan Putusan Kasasi Nomor: 426 K/PDT.SUSPAILIT/2013 telah keliru dalam memeriksa dan memutus perkaratersebut karena jelasjelas bahan baku tersebut merupakan milikPT.
    quo dinyatakan merupakan kewenangan Pengadilan Niaga untukmemeriksa dan memutusnya;1 Bahwaadapundasarhukumgugatan aquo adalahPasal 3 ayat(1) UUK,namunsesuaiPenjelasanPasal 3 ayat(1) UUKtersebut,yangdimaksuddenganHalhallain adalahdimanaDebitor,Kreditor,Kurator,ataupengurusmenjadisalah satupihakdalamperkarayangberkaitandenganharta pailit;2 BahwaberdasarkanpenjelasanPasal 3 ayat(1) UUKtersebutterdapatdua halyang mestidipahami:Tentang subjek hukum, yaitu Termohon Kasasi semula Pelawan selakuKreditor Preferen
    ;CcEksepsi tentang Termohon Kasasi tidak memiliki kapasitas dan legalitashukum mengajukan gugatan a quo (error in persona dalam bentukdiscualifikasi in person) Karena:e selaku Kreditor Preferen hakhak Termohon Kasasi didahulukan dan tidakakan tergangu dengan tagihan lainnya;e dan menggugat biaya pajak bea masuk impor yang termuat pada daftarpembagian tahap ketiga tanggal 15 Januari 2014 yang telah mengikatsesuai Pasal 196 ayat (4) UUK;Eksepsi tentang kekeliruan Termohon Kasasi selaku Kreditor Preferen
Putus : 28-09-2017 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 576 K/PID.SUS/2017
Tanggal 28 September 2017 — PT.Bank BTN cabang Medan
11062 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Aset berupa SHM No470 dalam Perkara Pidana No.67/Pid.SusTPK/2015/PN/MDN tanggal 04Januari 2016 joNomor08/PidsusTPK/2016/PT.MDN tanggal 16 Maret 2016adalah pemegang hak kebendaan Preferen (prioritas).
    Akta Pemberian Hak Tanggungan No.159/2011 tertanggal 25 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan ROSMA.SHPPAT Kabupaten Deli Serdang, maka kapasitas Pemohon Keberatanadalah sebagai pemegang Hak Tanggungan secara Preferen(diprioritaskan/diutamakan), sehingga patut menurut hukum PemohonKeberatan dinyatakan sebagai Pemegang Hak Tanggungan yangdilindungi hukum.B.
    Penetapan lelang terhadap aset SHM No 470 cacat hukum karena tidakmemperhatikan serta mempertimbangkan hak preferen (prioritas) dariPemohon Keberatan. Bahwa sebagaimana Pemohon Keberatan tegaskan di atas, bahwakapasitas Pemohon Keberatan adalah sebagai pemegang HakTanggungansecara Preferen terhadap aset SHM No. 470 yang terletak diDesa Sudi Rejo Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli SerdangProvinsi Sumatera Utara an.
    DOKTORANDUS KHAIDAR ASWAN (selanjutnyadisebut SHM No.470) dilelang oleh Negara telah merugikan hak dankepentingan Pemohon keberatan, karena asset tersebut telahdiletakkan Hak Tanggungan pada Pemohon Keberatan;Bahwa sebagai pemegang Hak Tanggungan, PemohonKeberatanmemiliki hak preferen (prioritas) atas objek SHM No.470 diatas;Dalam uraian Pasal 2365 Kitab Undang Undang Hukum Perdatatersebut terdapat 4 (empat) unsur yaitu :1. Harus ada suatu perbutan melawan Hukum;2.
    Akta Pemberian HakTanggungan No. 159/2011 tertanggal 25 Agustus 2011 yang dibuatdihadapan ROSMA, SH Notaris/PPAT Kabupaten Deli Serdang,kapasitas Pemohon Keberatan adalah sebagai pemegang HakTanggungan secara Preferen (diprioritaskan/diutamakan), sehinggapatut menurut Hukum Pemohon Keberatan dinyatakan sebagaiPemegang Hak Tanggungan yang dilindungi hukum;B.