Ditemukan 1813 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 25-11-2015 — Upload : 13-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18 PK/Pdt.Sus/2013
Tanggal 25 Nopember 2015 — ANDREAS VS I. PT BANK MEGA, Tbk, DK
8085 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan Daftar Pembagian Kreditor Preferen dan KrediturKonkuren dalam kepailitan PT Rasico Industry (dalam pailit) tanggal 8Maret 2011 (selanjutnya disebut daftar pembagian) (Lampiran1), PTBank Mega, Tbk.
    Menolak daftar pembagian Kreditur Preferen dan Kreditur Konkurendalam kepailitan PT Rasico Industry (dalam pailit) tanggal 8 Maret 2011;6. Menyatakan PT Bank Mega, Tbk./Pelawan adalah sah secara hukumberkedudukan sebagai Kreditur Konkuren terhadap penjualan boedelpailit;7. Menyatakan PT Bank Mega, Tbk./Pelawan adalah sah secara hukumsebagai Kreditur Separatis atas jaminan milik pihak ketiga/ penjamin(jaminan milik Roedy M. Panggabean);8.
    Menyatakan Kurator telah salah dalam membuat daftar pembagianKreditur Preferen dan Kreditur Konkuren dalam kepailitan PT RasicoIndustry (dalam pailit) tanggal 8 Maret 2011 yang tidak mencantumkanPT Bank Mega, Tbk. sebagai Kreditur;9.
Register : 02-06-2020 — Putus : 17-05-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 484/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 17 Mei 2021 — Penggugat:
1.Muhaki Rachman
2.Totok Mugianto, SE
3.Tim Likuidasi PT. BPR Legian (DL)
Tergugat:
1.PTBank Permata Cabang Denpasar
2.PT. Bank Permata Tbk
Turut Tergugat:
Indra Wijaya
3628
  • Tergugat adalah pemegang Jaminan Gadai Rekening Nomor00702294517 yang memiliki hak preferen sesuai Pasal 1133, Pasal1134, dan Pasal 1150 KUH Perdata sehingga diberikan wewenangoleh undangundang untuk mengambil pelunasan piutangnyadengan mendahului krediturkreditur lainnya (hak preferen)berdasarkan alas hak Surat Jaminan dan Kuasa Pencairan Jaminanjo. Perjanjian Gadai jo.
    Bahwa UU LPS tidak pernah menghapuskan ketentuan tentangGadai sebagai hak preferen atau yang memiliki sifat droit depreference sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1150 KUHPerdata. UU LPS tidak dapat menentukan atau mengatur bahwaGadai tidak memiliki sifat ketentuan tentang Gadai sebagai hakpreferen. Pasal 54 ayat (1) UU LPS hanya mengatur tentang urutanpembayaran kewajiban, dan hak dari kreditur lainnya dan bukanmenentukan bahwa Gadai bukan memiliki hak preferen.
    UU LPStidak memiliki kewenangan menghapus ataupun menderogasitentang ketentuan Gadai bukan sebagai hak preferen.
    Pasal 29 A Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2012 tentang PerubahanPeraturan LPS Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank, denganHalaman 86 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor484/Padt.G/2020/PN Dps22.7)22.8.22.9,jelas, terang dan tegas mengakui adanya kewajiban hukum kepadaLPS untuk memenuhi kewajiban kepada kreditur yang mendapathak preferen, dan tidak pernah menghalangi pemegang hakpreferen untuk melaksanakan hak preferensinya.
    untuk mengambil pelunasan utangterlebih dahulu~ dari krediturkreditur lainnya denganmelaksanakan haknya untuk melakukan eksekusi ataupencairan atas jaminan sebagaimna yang telah dilakukan olehTergugat;Justru sebaliknya UU LPS dan Peraturan LPS mengamanatkanagar LPS memperlakukan asset Bank dengan tunduk dan patuhpada peraturan perundangundangan diantaranya harusmenyatakan status kewajiban tersebut dalam WNeracaSementara Likuidasi sebagai kewajiban kepada Kredituryang mendapat hak preferen (secured
Putus : 29-10-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 968 K/Pdt.Sus-Pailit/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA JAKARTA KEMAYORAN VS KURATOR PT SOETERA KEMBANG RAYA DAN MOHAMMAD IRWAN SJUKUR, (dalam pailit)
14479 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Memerintahkan Kurator agar selisin dari pengeluaran menurut laporanKantor Akuntan Publik dengan laporan pengeluaran yang dibuat olehKurator PT Soetera Kembang Raya (dalam pailit) untuk dimasukkan danditambahkan kepada porsi atau bagian KPP Pratama JakartaKemayoran selaku Kreditor Preferen;6. Memerintahkan Kurator untuk memperbaiki daftar pembagian harta pailittahap pertama PT Soetera Kembang Raya (dalam pailit) denganmemperhatikan hak mendahulu negara atas utang pajak;7.
Register : 04-01-2021 — Putus : 08-03-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 2/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn
Tanggal 8 Maret 2021 — Pemohon:
1.IDIL FITRI
2.JULIZAR ABDILLAH
Termohon:
PT KNN KONSTRUKSI INDONESIA
43
  • Kreditor Preferen sebesar:Rp. 1.302.984.000,00 (satu miliar tiga ratus dua juta sembilan ratusdelapan puluh empat ribu rupiah)il. Kreditor Separatis sebesar:Rp.7.958.268.580,05 (tujuh miliar sembilan ratus lima puluhdelapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapanpuluh rupiah lima sen)ill.
    Kreditor Preferen sebesar:Rp. 1.302.984.000,00 (satu miliar tiga ratus dua juta sembilan ratusdelapan puluh empat ribu rupiah)il. Kreditor Separatis sebesar:Rp. 7.958.268.580,05 (tujuh miliar sembilan ratus lima puluh delapanjuta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh rupiahlima sen)ill.
Putus : 23-01-2019 — Upload : 07-07-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 24/Pdt.Sus.Lain - Lain/2018/PN.Niaga.Sby
Tanggal 23 Januari 2019 — Ali Wardiansyah, Dkk
6140
  • KARYA AGUNG dengan Direkturutama adalah : TJOO HENDRO MULYONO, (dalam Pailit) dan Sadr.TRIWAHYUNI DKK (43 orang) adalah disebut para Kreditur Preferen yangsudah bekerja sejak th 2006 sebagaimana masakerja terlampir adalahHal 50 Put No : 24/Padt.Sus. lainlain/2018/PN. Niaga SbyJo No. 27/Pdt.SusPKPU/2017/PN.Niaga.Sby.karyawan TUAN TJOO HENDRO MULYONO dalam PAILIT untukselanjutnya disebut sebagai para Kreditur, dengan upah terakhir rata2UMK Kab.
    ALIWARDIANSYAH DKK 62 orang sesuai dengan Persetujuan bersamatanggal 31 Desember 2014, maka Debitur pailit sepakat dan mengakuisemua tagihan para Kreditur Preferen dikarnakan selama produksihingga pailit ini diputuskan debitur Pailit telah membayar Upah kepadasemua karyawan tidak sesuai dengan UMK Kab.
    Niaga SbyJo No. 27/Pdt.SusPKPU/2017/PN.Niaga.Sby.hidup, menafkahi keluarga, pendidikan, kesehatan, dll., yang mana hakhak tersebut merupakan hakhak fundamental yang dijamin oleh UndangUndang Dasar Tahun 1945 berikut Perubahannya, sehingga dengandemikian, tidak diakuinya para Penggugat sebagai Kreditur dan tidakdibayarkanNya tagihan para Penggugat secara penuh adalah telah jelasjelas mengabaikan kepentingan hajat hidup para Penggugat selakukreditor preferen dan selaku pihak yang paling termajinalkan
    TRIWAHYUNI DKK (43orang) adalah disebut para Kreditur Preferen yang sudah bekerja sejak th 2006sebagaimana masa kerja terlampir adalah karyawan TUAN TJOO HENDROMULYONO dalam PAILIT untuk selanjutnya disebut sebagai para Kreditur,dengan upah terakhir rata2 UMK Kab. Sidoarjo tahun 2018 Rp.3.240.000, perbulan ; Bahwa para Penggugat kelompok (Sdr. ALI WARDIANSYAH DKK 54 Orang)adalah Ex karyawan tetap CV. KARYA AGUNG dengan Direktur utama adalah :TJOO HENDRO MULYONO, (dalam Pailit) dan Sdr.
    Niaga SbyJo No. 27/Pdt.SusPKPU/2017/PN.Niaga.Sby.melanjutkan usahanya dan bahkan para Penggugat juga bekerja 12 jam dalamsatu hari dan upah lembur tidak dibayar, dengan harapan bisa membayar upahpara Kreditur Preferen agar sesuai dengan Upah Minimum Kab. Sidoarjo,sebagaimana Daftar kekurangan upah dan upah lembur selama bekerjaterhitung sejak tahun 2007 sampai dengan 2014, dengan rincian total sebagaiberikut :Bahwa adapun hak hak para Penggugat kelompok (Sdr.
Register : 11-11-2019 — Putus : 23-01-2020 — Upload : 18-08-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor Nomor: 247/Pdt.SUS-PKPU/2019/PN.NIAGA.JKT.PST
Tanggal 23 Januari 2020 — PT ASPHALT BANGUN SARANA >< PT YUDA MANDIRI PERKASA
8847
  • Sebanyak 1 (satu) Kreditor Preferen diakui dan dimasukkan /dicatatkan dalam Daftar Piutang Tetap Diakui Kreditor PT Yuda MandiriPerkasa (Dalam PKPU) dengan total tagihan Rp. 8.000.000,(delapan juta rupiah ).ll.
Upload : 16-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80 PK/PDT.SUS/2010
YAYASAN AABAH KOTA BUKIT TINGGI; SAEDAH, S.Pd., CS.
2113 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.37 Tahun 2004 dikualifikasikan sebagai Kreditor Preferen Umum, yang sifatpemenuhan tagihannya adalah didahulukan sebab merupakan Utang Harta Pailit,sehingga tanpa adanya kepailitanpun para Karyawan/Buruh tetap mempunyai hakdalam pemenuhannya.Bahwa berkaitan dengan uraian di atas, maka Pasal 2 Ayat (1) UURI.
    mempunyaidua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yangtelah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana disebut dalam Pasal 2 (1) UUNo. 37 Tahun 2004 tentang UndangUndang Kepailitan & PenundaaanKewajiban Pembayaran Utang ; Mengenai keberatan Pemohon Peninjauan Kembali tentang Status para PemohonPailit sebagai kreditor telah dijelaskan dalam Pasal 2 (1) UUK & PKPU, bahwayang dimaksud dengan kreditur dalam ayat ini adalah baik kreditur konkuren,kreditur separatis maupun kreditur preferen
Upload : 16-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80 PK/PDT.SUS/2009
PT. ARYA GLORY BUANA DIWAKILI DIKANTOR UTAMA WILLI JOSET CANDRA; FAKHUR KHAKAM, DKK.
3725 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.37 Tahun 2004 dikualifikasikan sebagai Kreditor Preferen Umum, yang sifatpemenuhan tagihannya adalah didahulukan sebab merupakan Utang Harta Pailit,sehingga tanpa adanya kepailitanpun para Karyawan/Buruh tetap mempunyai hakdalam pemenuhannya.Bahwa berkaitan dengan uraian di atas, maka Pasal 2 Ayat (1) UURI.
    mempunyaidua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yangtelah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana disebut dalam Pasal 2 (1) UUNo. 37 Tahun 2004 tentang UndangUndang Kepailitan & PenundaaanKewajiban Pembayaran Utang ; Mengenai keberatan Pemohon Peninjauan Kembali tentang Status para PemohonPailit sebagai kreditor telah dijelaskan dalam Pasal 2 (1) UUK & PKPU, bahwayang dimaksud dengan kreditur dalam ayat ini adalah baik kreditur konkuren,kreditur separatis maupun kreditur preferen
Register : 24-04-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 412/Pdt.G/2018/PN Dps
Tanggal 6 Desember 2018 — Penggugat:
Jane Christina Tjandra mewakili kepentingan hukum PT. RENDAMAS REALTY
Tergugat:
1.Dr. I Made Arjaya , SH, MH
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar
Turut Tergugat:
1.PT. Bank UOB Indonesia
2.PT. Caturbangun Mandiriperkasa
3.KPP Pratama Badung
4.Badan Pendapatan Daerah atau Pasedahan Agung Kabupaten Badung
4634
  • Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV selaku Kreditor Preferen ;2. Bahwa sebagai Jaminan hutang tersebut' diatas, Penggugatmenyerahkan/menjaminkan secara hak Tanggungan kepada Turut Tergugat, berupa 84 (delapan puluh empat) buku Sertifikat Hak Milik atas namaPenggugat dengan total luas tanah 1.980 M2 dan luas Bangunan 8.539 M2yang berlokasi di JI.
    Turut Tergugat III selaku Kreditor Preferen dalam proses kepailitan PT.Rendamas Realty dan Jane Christina Tjandra (dalam Pailit). Turut Tergugat IV selaku Kreditor Preferen dalam proses kepailitan PT.Rendamas Realty dan Jane Christina Tjandra (dalam Pailit).Di samping itu halhal yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam Gugatan aquo adalah terkait harta pailit dalam proses kepailitan PT.
    Foto copy sesuai asli Daftar Kreditor Preferen Yang Diakui Oleh TimKurator PT.
Register : 05-08-2019 — Putus : 13-04-2020 — Upload : 24-04-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 750/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 13 April 2020 — Penggugat:
Ir. I Gede Agus Hardiawan
Tergugat:
1.Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dirjen Pajak Kantor Wil Dirjen Pajak Bali
2.Goro Ekanto
3.I Nyoman Ardina
4.Johansyah Permana
5.Errik Shofian Jaswadi
6.Farid Alhamudi
7.Benedictus Anova N Indityo
8.Salmawati
9.Anton Rudhianto
10.Agustinus Andi Prasetyo
11.Fauzi Fahrudin
12.Andi Goenawan Hendarwanto
13.Maynardo Francois Ruhukah
14.Yusuf Herdian
15.Harjanto
16.I Putu Sudarma
7054
  • HADI SHUBHAN,S.H., M.H., C.N. juga menyatakan oleh karena pajak adalahberkedudukan sebagai kewajiban utama (Kreditor Preferen) yangmemiliki hak untuk didahulukan pembayarannya dari kreditor lainnyamaka sejatinya yang harus dilakukan oleh Kurator adalahmengirimkan surat untuk meminta berapa tagihan pajak yang harusdibayar dansejatinya juga atas permintaantagihanpajaktersebut Termohon juga menyampaikan berapa tagihan pajakyang harus dibayar; (Vide Putusan Prap.
    Kreditur Hal.69 dari 110 Hal.Put.No. 750/Pdt.G/2019/PN.DPSkonkuren adalah kreditur yang peringkat piutangnya berbeda dengankreditur preferen dan separatis dimana pembayaran piutangnya diambil darisisa asset debitur pailit setelah pembayaran kreditur preferen dan separatiscontohnya suplayer dan pemberi pinjaman uang;Bahwa upaya yang saksi lakukan sebagai curator dari Ir.
    Kreditur konkuren adalahkreditur yang peringkat piutangnya berbeda dengan kreditur preferen danseparatis dimana pembayaran piutangnya diambil dari sisa asset debiturpailit setelan pembayaran kreditur preferen dan separatis contohnyasuplayer dan pemberi pinjaman uang (tidaak memiliki jaminan);Bahwa dari ketiga Kurator ini yang nomor 1 dan nomor 3 harus didahulukanseperti contohnya upah buruh.
    Bahwa kreditur preferen dimana kreditortersebut walaupun tidak menggunakan jaminan tetapi harus didahulukancontohnya pajak, bea cukai namun dalam KUH Perdata kreditor separatisdidahulukan daripada preferen karena dia yang memegang jaminan tetapiKurator dilarang membagi sebelum membayar pajak, upah buruh terlebihdahulu karena itu termasuk super prioritas;Bahwa Pembayaran pajak dalam penelitian saya 20% tagihan dansemuanya terbayarkan dan kalau ada yang bertanya pasti pajak tersebutmasuk dalam kreditor
    preferen dan menjadi nomor satu;Bahwa apabila Kreditur managih langsung kepada Debitur terhadap Debiturtersebut tidak mempunyai akibat hukum karena tidak sesuai dengan ayat(1);Bahwa tugas Kurator yakni 1.
Putus : 27-05-2015 — Upload : 04-02-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 118/Pdt/2015/PT SMG
Tanggal 27 Mei 2015 — LENNY IRIANTI EKA H melawan KOPERASI INTIDANA (Kantor Cabang Muntilan)
62
  • ., dan telah terbitSertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 1169/2012yang berkepala Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa sehingga karenanya Tergugat memiliki hak didahulukan ataudiutamakan (hak preferen) apabila Penggugat selaku Debitur telahlalaifwanprestasl; 22+
Putus : 17-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 65/PDT/2019/PT.DPS
Tanggal 17 Juli 2019 — JANE CHRISTINA TJANDRA melawan DR. I MADE ARJAYA SH. MH, dkk
3224
  • Turut Tergugat Ill dan Turut Tergugat IV selaku Kreditor Preferen ;2. Bahwa sebagai Jaminan hutang tersebut diatas, Penggugatmenyerahkan/menjaminkan secara hak Tanggungan kepada TurutTergugat , berupa 84 (delapan puluh empat) buku Sertifikat Hak Milik atasnama Penggugat dengan total luas tanah 1.980 M2 dan luas Bangunan8.539 M2 yang berlokasi di JI.
    Turut Tergugat Ill selaku Kreditor Preferen dalam proses kepailitan PT.Rendamas Realty dan Jane Christina Tjandra (dalam Pailit). Turut Tergugat IV selaku Kreditor Preferen dalam proses kepailitan PT.Rendamas Realty dan Jane Christina Tjandra (dalam Pailit).Di samping itu halhal yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam Gugatan aquo adalah terkait harta pailit dalam proses kepailitan PT.
Putus : 28-06-2018 — Upload : 04-10-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 442 K/Pdt.Sus-Pailit/2018
Tanggal 28 Juni 2018 — 1. ENDANG SHAPOETRA, DK VS 1. PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (Persero),, DKK
2546 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menerima Memori Kasasi Para Pemohon Kasasi/Kreditur Preferen untukseluruhnya;2. Membatalkan Penetapan Perjanjian Perdamaian PT BTS (dalam pailit)dengan PT KBN Persero, Group SPGM, Group Non Serikat Nomor 007/PP/VII/2017, tanggal 21 Agustus 2017, Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarat Pusat;3. Mengabulkan Memori Kasasi Para Pemohon Kasasi/Kreditur Preferenuntuk seluruhnya;4. Menyatakan Termohon PT BTS Indonesia dalam keadaan Pailit dengansegala akibat hukumnya;5.
Register : 25-08-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PN CURUP Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Crp
Tanggal 10 September 2020 — Penggugat:
PT. Bank Perkreditan Rakyat Maroba Ite
Tergugat:
BURMAN
2232
  • Bahwa dengan mengacu padaprinsip hukum jaminan bahwa hak preferen dari Kreditor pemegangnya (KreditorPreferen) terhadap harta kekayaan yang telah sah diikat oleh suatu hak jaminankebendaan adalah diutamakan (droit de preference).
    Konsekuensi dari berlakunyaHalaman 10 dan 13 Hal. putusan nomor 7/Pdt.GS/2020/PN Crpprinsip hukum ini adalah jika dilakukan eksekusi penjualan atau eksekusi lelang atasharta kekayaan tersebut, maka Kreditor Preferen lah yang berhak untuk pertama kalimengambil uang hasil eksekusinya hingga terlunasinya tagihan piutangnya, yangdalam fakta hukumnya bahwa agunan dimaksud telah berada dalam penguasaanPenggugat selaku kreditor.
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tahun 1999
339123
  • Tentang : Jaminan Fidusia
  • maka menurut Undangundangini ooyek Jaminan Fidusia diberikan pengertian yang luas yang luas yaitu benda bergerakyang berwujud maupun tak berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebanidengan hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undangundang Nomor 4 Tahun1996 tentang hak Tanggungan.Dalam Undangundang ini,diatur tentang pendaftaran Jaminan Fidusia guna memberikankepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran Jaminan Fidusiamemberikan hak yang didahulukan (preferen
    menyerahkan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada waktueksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusiadan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.Pasal 31Cukup jelasPasal 32Cukup jelasPasal 33Cukup jelasPasal 34Cukup jelasPasal 35Cukup jelasPasal 36Cukup jelasPasal 37Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Berdasarkan ketentuan ayat ini, maka perjanjian Jaminan Fidusia yang tidak didaftar tidak mempunyaihak yang didahulukan (preferen
Upload : 06-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 440 K/PDT.SUS/2010
PT. PUNINAR JAYA; PT. TRI DINAMIKA MAKMUR
2312 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dalam pertimbangannya, judex facti' tidakmenyebutkan hak preferen kepada PemohonHal. 15 dari 14 hal. Put.
    adalah atas adanyapermohonan pailit oleh Pemohon PailitMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi dariPemohon Kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapatBahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, sebabpertimbangannya telah tepat ; Terbukti bahwa bukti yang diajukan olehPemohon Pailit telah memenuhi ketetuansebagaimana disebutkan dalam Pasal 2ayat (1) UndangUndang No. 37 Tahun2004 ; Alasan Pemohon Kasasi agar ditetapkansebagai Kreditur Preferen
Upload : 06-03-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 422 K/PDT.SUS/2011
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII ( PERSERO ), DKK.; PT. ALAM INTI ENERGI
8683 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 422 K/Pdt.Sus/201 1PT.YALA TEKNO GEOTHERMAL (Dalam PKPU) tertanggal 06 Mei 2011yang telah disetujui oleh PT.YALA TEKNO GEOTHERMAL (DalamPKPU)/Debitur serta ditandatangani oleh Pengurus dan Hakim Pengawastersebut sebanyak 3 (tiga) kreditur konkuren dan 2 (dua) kreditur preferen(istimewa) dan 1 (satu) kreditur separatis dan 1 (satu) kreditur konkurenyang dibantah oleh pengurus sebagai berikut :Kreditur Konkuren No. Nama Kreditur Total tagihan 1 PT. MAFHABOR INDONESIA Rp 993.992.481, 2. PT.
    YASA PATRIA PERKASA Rp 5.211.350.238, JUMLAH TOTAL TAGIHAN Rp 7.093.482.679, Kreditur Preferen : No. Nama Kreditur Total tagihan 1 Karyawan PT.YALA Rp 4.026.699.300,TEKNO GEOTHERMAL 2 Kantor Pelayanan Pajak Rp 0Pratama Jakarta Pasar Minggu JUMLAH TOTAL TAGIHAN Rp 4.026.699.300, Kreditur Separatis No. Nama Kreditur Total tagihan1 PT. ALAM INTI ENERGI Rp 21.005.093.460,JUMLAH TOTAL TAGIHAN Rp 21.005.093.460, Kreditur yang dibantah oleh Pengurus No Nama Kreditur Total tagihan 1 Pengurus PT.
    YASA PATRIA PERKASA Rp 5.211.350.238JUMLAH TOTAL TAGIHAN Rp 7.093.482.679 e Kreditur Preferen : No. Nama Kreditur Total tagihan1 Karyawan PT.YALA TEKNO Rp 4.026.699.300.,GEOTHERMAL Hal. 25 dari 64 hal. Put. No. 422 K/Pdt.Sus/201 1 2 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rp 0Jakarta Pasar Minggu JUMLAH TOTAL TAGIHAN Rp 4.026.699.300, e Kreditur Separatis : No. Nama Kreditur Total tagihan1 PT.
    Hal itulah yangdiatur dalam Pasal 229 ayat ( 1) huruf b UU Kepailitan yang memasukkanhak suara Kreditor Separatis dan Kreditor preferen dalam proses penetapanPKPU tetap beserta perpanjangannya oleh Pengadilan;Bahwa, selanjutnya, ketika proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229ayat (1) huruf b UU Kepailitan di atas telah dilalui, yaitu denganditetapbkannya PKPU tetap oleh Pengadilan, yang merupakan hasilpersetujuan pihakpihak, yaitu dalam hal ini pihakpihak sebagaimanadimaksud Pasal 229 ayat (1)
    huruf b tersebut, maka pada tahapan ini semuaKreditor sudah menjadi Kreditor konkuren, tidak ada lagi kualifikasi Kreditorseparatis ataupun Kreditor preferen.
Register : 13-01-2014 — Putus : 13-03-2014 — Upload : 09-07-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 25/PDT/2014/PT.DKI.
Tanggal 13 Maret 2014 — PT.DAYA RADAR UTAMA >< PT. PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
2812
  • Memerintahkan agar Conservatoir Beslag (sita jaminan) yang telahdiletakkan atas bidang tanah dan bangunan SHGB No.125/Rawa Lautberdasarkan Berita Acara Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslag) tanggal 20Pebruari 2012 No.01/DEL/2012/PN.TK jo No.02/CB/2012/PN.JKT.UT jo 239/Pdt.G/2011/ PNJKT.UT untuk segera diangkat dan mengembalikan bidang tanahdan bangunan SHGB No.125/Rawa Laut dalam status semula, yaitu sebagaijaminankredit atas hutang TERLAWAN II dan PELAWAN serta menyatakanPELAWAN tetap mendapat hak preferen
Putus : 28-03-2013 — Upload : 25-02-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 K/Pdt.Sus/2013
Tanggal 28 Maret 2013 — PT SINAR INTIJAYA PUTRAPERKASA, yang diwakili oleh DAVID TIONARDI selaku Direktur vs PT KARTIKA SELABUMI MINING, Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut Hukum Republik Indonesia dan 1. PT ASIADRILL BARA UTAMA, dkk.
8858 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT U FINANCE INDONESIA, berkedudukan di ANZ TowerLantai 20 dan 21, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 33A, JakartaSelatan;Para Turut Termohon Kasasi/Para Kreditor Separatis PKPUSementara;DanKANTOR PELAYANAN PAJAK BESAR I, berkedudukan diJalan Medan Merdeka Timur 16, Jakarta Pusat;Turut Termohon Kasasi/Kreditor Preferen PKPU Sementara;Mahkamah Agung tersebut;Menimbang, bahwa Hakim Pengawas telah memberikan Laporan tertanggal 14November 2012 di muka Persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri JakartaPusat
    PT U Finance Indonesia;c Kreditur Preferen:1) KPP Pajak Besar I;Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2012, debitur telah mendaftarkan"Rencana perdamaian PT Kartika Selabumi Mining" ke Kepaniteraan PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2012, debitur telah menghadiri rapat praverifikasi, bertempat di Kantor Pengurus yang beralamat di Ruko Plaza Ciputat MasBlok B/AA, Jalan Ir. H.
    Kantor Hukum Dewi Iryani & Partners;44 PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk., qq. kuasa hukumnya dari Kantor HukumMuliadi & Partner; dan,2 (dua) Kreditor Separatis, yaitu:1 PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk., qq. kuasa hukumnya dariKantor Hukum Muliadi & Partners;2 PT U Finance Indonesia; serta1 (satu) Kreditor Preferen, yaitu: Kantor Pelayanan Pajak Besar I;Sebagaimana telah disepakati bersama pada hari Selasa, tanggal 13 November2012;2 Menghukum Debitur (PT Kartika Selabumi Mining) (Dalam PKPU) sementaradengan
    Terhadap kewajiban/hutang kepada para kreditur preferen akan dilakukan sesuaidengan ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa pada tanggal 9 November 2012, Termohon Kasasi I/Debitor telahmengajukan revisi atas rencana perdamaian tanggal 29 Oktober 2012 denganrencana perdamaian tanggal November 2012 sebagaimana ternyata dalam SuratNomor 101/KSMSS/11/2012 tanggal 8 November 2012 perihal: Rencanaperdamaian PT Kartika Selabumi Mining (selanjutnya disebut "Rencanaperdamaiain tanggal
Register : 05-08-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Gto
Tanggal 24 September 2019 — Penggugat:
PT. Smart Multi Finance Cabang Gorontalo
Tergugat:
Faisal Tomusu
96
  • Rangka MHFXW42G772083542, No.Mesin ITR6348283 dan Nomorpolisi DM 1315 AE yang telah diikat dengan sertifikat fidusia sebagaimana diaturdalam Undang Undang tentang Fidusia maka terhadap Jaminan tersebutmelekat hak eksekutorial terhadap benda yang dibebani sertifikat fidusia dan jugamelekat hak preferen sehingga berdasarkan hukum terhadap jaminan tersebutberlaku parate eksekusi berdasarkan hukum UU Fidusia;Menimbang bahwa oleh karena jaminan berupa BPKB tersebut melekatjaminan sertifikat fidusia dan
    juga mempunyai hak preferen maka petitum gugatannomor 5 sepanjang mengenai tuntutan untuk menyerahkan barang jaminanharuslah dikabulkan;Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN GtoMenimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas yaitutentang besaran kewajiban yang harus dibayar Tergugat dikabulkan sebagian dantuntutan agar Tergugat menyerahkan barang jaminan maka terhadap petitumnomo 5 Hakim dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan no. 1, Hakim berpendapatoleh