Ditemukan 1813 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 18-09-2017 — Upload : 27-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 907 K/Pdt.Sus-Pailit/2017
Tanggal 18 September 2017 — KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA WONOCOLO, VS PT JAFA INDONESIA
7035 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa tagihan yang diajukan oleh pihak KPP Pratama Wonocolo Surabayasebagai Kreditur Preferen adalah sebesar Rp8.047.137.709,00 (delapanHalaman 1 dari 23 hal. Put. Nomor 907 K/Pdt.SusPailit/2017miliar empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratussembilan rupiah);.
    diambilsuatu keputusan terhadap perselisihan a quo;Perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim Pemutus, bahwa kami telahmelakukan verifikasi dan pencocokkan piutang dalam Rapat Verifikasi danPencocokkan Piutang pada tanggal 14 September 2016, serta tagihantagihanyang telah diajukan oleh Para Kreditur, telah pula diakui benar oleh DebiturPailit PT Jafa Indonesia (Dalam Pailit), kecuali hanya 1 (satu) orang yangdibantah kebenarannya oleh Debitur Pailit yakni tagihan yang diajukan olehPihak Kreditur Preferen
    Nomor 907 K/Pdt.SusPailit/2017diajukan oleh Pihak Kreditur Preferen (KPP Pratama Wonocolo Surabaya)dalam Rapat Verifikasi dan Pencocokkan Piutang pada tanggal 14 September2016, serta kemudian dengan adanya surat permohonan pemeriksaan renvoiprocedure yang diajukan oleh pihak KPP Pratama Wonocolo Surabayatertanggal 14 Oktober 2016 yang ditujukan kepada Majelis Hakim Pemutusmelalui Hakim Pengawas PT Jafa Indonesia (Dalam Pailit).
    Negara adalah Kreditur Preferen yang mempunyai hak mendahuluatas utang pajak diatas kreditur lainnya, termasuk Kreditur Separatis;b. Undangundang telah memerintahkan secara tegas kepadaPengadilan Negeri atau instansi lainnya, termasuk dan tidak terbataskepada kurator, untuk membayarkan hasil penjualan barangbarangHalaman 20 dari 23 hal. Put.
Register : 12-12-2014 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 583/Pdt.Bth/2014/PN.Bdg
Tanggal 26 Mei 2015 — LOIS DIHARDJA LAWAN PT. BANK FAMA,DKK
2714
  • Dengandemikian jelas terbukti bahwa permohonan lelang yang dimohonkan olehTerbantah kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Bandung telah memenuhi ketentuan hukum dan perundangundangan yangberlaku.Bahwa di dalam Pasal 6 UU No. 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggunganditegaskan prinsip hukum jaminan, dimana hak preferen dari Terbantah selakuKreditor pemegangnya / Kreditor Preferen terhadap harta kekayaan yang telah sahdiikat oleh suatu hak jaminan kebendaan adalah diutamakan (droit de
    dengan Akta Pemberian HakTanggungan antara Turut Terbantah selaku debitur dengan Terbantah selakukreditur yang oleh karena Turut Terbantah telah melakukan Wanprestasiyaitu tidak dapat membayar hutangnya, selanjutnya terhadap barang jaminandimaksud akan dilakukan Lelang eksekusi oleh Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) atas permintaan pihak Terbantah.Bahwa Terbantah selaku pemegang Hak Tanggungan atas Jaminan barangmilik Turut Terbantah yang menurut ketentuan undangundang mempunyaihak preferen
Register : 22-02-2016 — Putus : 24-08-2016 — Upload : 13-09-2019
Putusan PA SITUBONDO Nomor 0358/Pdt.G/2016/PA.SIT
Tanggal 24 Agustus 2016 — Penggugat melawan Tergugat
127
  • 208yang diambil alin sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini,menyatakan :Hipotik adalah hak kebendaan atas benda tetap tertentu milik oranglain yang secara khusus belum diperikatkan, untuk memberikansuatu tagihan, hak untuk didahulukan di dalam mengambilpelunasan atas hasil eksekusi barang tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, maka dapatdipahami bahwa salah satu prinsip hukum dalam hipotik adalah hakkebendaan yang kepada pemegangnya diberikanhak previlage sebagaiKreditur Preferen
    , yang harus diuttamakan haknya atas harta yang dijadikanjaminan.Berdasar prinsip hukum tersebut, maka dalam memutuskan sengketapembagian harta sebagaimana dimaksud, haruslah melibatkan pihak ketigayang memegang hak kebendaan berupa hipotik tersebut, yaitu Bank BRIsebagai kreditur Preferen;Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan kaidah hukum dalamYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 369 K/ AG/ 1995 tanggal30 April 1995 menyatakan :Bahwa, ternyata harta sengketa dikuasai pihak ketiga,
Register : 14-01-2016 — Putus : 07-04-2016 — Upload : 09-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 13/PDT/2016/PT BDG
Tanggal 7 April 2016 — Pembanding/Penggugat : Lois Dihardja
Terbanding/Tergugat : PT. BANK FAMA INTERNASIONAL
Terbanding/Tergugat : Suhardi Dihardja
50
  • Bahwa di dalam Pasal 6 UndangUndang Nomor 4 tahun 1996 Tentang HakTanggungan ditegaskan prinsip hukum jaminan, dimana hak preferen dariTerbantah selaku Kreditor pemegangnya / Kreditor Preferen terhadap hartakekayaan yang telah sah diikat oleh suatu hak jaminan kebendaan adalahdiutamakan (droit de preference), sehingga konsekuensi dari berlakunyaprinsip hukum ini adalah jika dilakukan eksekusi penjualan atau eksekusilelang atas harta kekayaan tersebut, maka Terbantah selaku KreditorPreferenlan yang
Putus : 17-03-2011 — Upload : 13-04-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 134 K/PDT.SUS/2011
Tanggal 17 Maret 2011 — 1. HJ. AMINAH TORIQ DIREKTUR UTAMA CV. PANGRANGO, 2. RAHMAT BANU PAWASA, DKK., 3. PT. BOGOR INTERNUSA PLAZA; PAULUS DEWANTO DAN R.P. CHANDRA WIJAYA, SH. Bertindak untuk dan atas nama PT. BANK OCBC NISP, TBK. ( Dahulu PT. BANK NISP, TBK. )
4536 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tetap Diakui atau yangSementara diakui yaitu :a) Kreditor Konkuren sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) kreditor denganjumlah piutang senilai Rp 116.912.340.403, (seratus enam belas milyarsembilan ratus dua belas juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus tigarupiah) ;b) Kreditor Separatis sebanyak 1 (satu) kreditor dengan jumlah piutangsenilai Rp 69.238.302.634, (enam puluh sembilan milyar dua ratus tigapuluh delapan juta tiga ratus dua ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);c) Kreditor Preferen
    Kreditor Preferen sebanyak 3 (tiga) kreditor dengan jumlah piutangsenilai Rp. 9.645.140,529, (sembilan milyar enam ratus empatpuluh lima juta seratus empat puluh ribu lima ratus dua puluhsembilan rupiah). (Lampiran 2) ;Bahwa di dalam Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian pada hariKamis, tanggal 9 Desember 2010 jo hari Senin, tanggal 20 Desember2010, pihak PT. Prima Jaringan selaku investor dari Debitor/PT.
    Kreditor separatis dan kreditor preferen) yang dipersoalkanoleh Pemohon sudah dengan sendirinya terpenuhi karena dijamin olehPasal 55 ayat (1), sehingga pada dasarnya tidak ada kebutuhan lagiuntuk ikutserta dalam pembicaraan tentang penundaankewajibanpembayaran utang (PKPU)": "Bahwa, walaupun demikian, apabila pemenuhan atau pelunasanpiutangpiutang Kreditor separatis dan Kreditor preferen yang telahdijamin oleh Pasal 55 ayat (1) tersebut ternyata tidak mencukupi ataukurang, maka berdasarkan ketentuan
    Hal itulahyang diatur dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b UU Kepailitan yangmemasukkan hak suara Kreditor separatis dan Kreditor preferen dalamproses penetapan PKPU tetap beserta perpanjangannya olehPengadilan; "Bahwa, selanjutnya, ketika proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal229 ayat (1) huruf b UU Kepailitan di atas telah dilalui, yaitu denganditetapbkannya PKPU tetap oleh Pengadilan, yang merupakan hasilpersetujuan pihakpihak, yaitu dalam hal ini pihakpihak: sebagaimanadimaksud Pasal 229 ayat (1
    ) huruf b tersebut, maka pada tahapan inisemuaKreditor sudah menjadi Kreditorkonkuren, tidak adalagikualifikasi Kreditor separatis ataupun Kreditor preferen.
Register : 31-05-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 47/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby
Tanggal 29 Juli 2021 — Pemohon:
PT PANJALU TRITUNGGAL,
Termohon:
DIRINYA SENDIRI
2213
  • Adapun hasil rapat praverifikasipiutang tersebut, Pengurus telah menuangkannya dalam berita acara rapat praverifikasi yang ditandatangani oleh pengurus dan debitor.Bahwa pada hari, Jumat tanggal 23 Juli 2021, Pengurus telahmenyelenggarakan rapat pencocokan (verifikasi) tagihan para kreditor dantagihan pajak melalui daring/online menggunakan aplikasi Zoom Meeting.Dalam rapat tersebut, masingmasing pihak yakni 7 (tujuh) kreditor konkuren, 1kreditor prefen nonburuh dan 7 kreditor preferen buruh telah
    Akan tetapi Debitor bersamasama dengan Kuasa Hukumnyamenyatakan dengan tegas tidak menggunakan haknya untuk mengajukanProposal Rencana Perdamaian kepada seluruh Kreditornya, baik kerditorkonkuren maupun kreditor preferen.
Putus : 05-03-2010 — Upload : 01-06-2011
Putusan PT BANTEN Nomor 38/PID/2010/PT.BTN
Tanggal 5 Maret 2010 — SUGENG bin NGATMIN
35
  • Dong Joe Indonesia (dalamPailit), tetapi milik kreditur Preferen (istimewa) antaralain Pajak Negara, Bea Cukai dan karyawan, KrediturSeparatis dalam hal ini BRI serta Kreditur Konkuren dalamhal ini para Suplayer yang belum terbayarkan yangpengurusannya dilakukan oleh Curator yakni saksi CharlieSimanjuntak, SH. dan Hasan Abdullah, SH. Kemudian barangbarang tersebut dibawa keluar dari lokasi PT.
    Dong Joe Indonesia (dalamPailit), tetapi milik kreditur Preferen (istimewa) antaralain Pajak Negara, Bea Cukai dan karyawan, KrediturSeparatis dalam hal ini BRI serta Kreditur Konkuren dalamhal ini para Suplayer yang belum terbayarkan yangpengurusannya dilakukan oleh Curator yakni saksi CharlieSimanjuntak, SH. dan Hasan Abdullah, SH.
Register : 07-09-2020 — Putus : 02-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 274/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NiagaJkt.Pst
Tanggal 2 Juli 2021 — Sadin Wijaya, dkk >< PT. SARI KERAMINDO INTERNATIONAL
163125
  • Bank Bukopin, Tbk dengan utang pokok sebesar Rp.4,038,248,238.52, ditambah dengan Tunggakan Bunga sebesarRp.136.496.630,29, dan Tunggakan Bunga Deferred sebesarRp.177.234.228,25,(2) Kreditur PreferenYaitu pihakpihak yang seandainya terjadi kepailitan maka pembayaranhak mereka akan didahulukan, namun tetap dibayarkan setelah pajak, biayabiaya kepailitan dan hak gaji pekerja aktif.Perusahaan memiliki beberapa Kreditur preferen berdasarkan hasilDaftar Piutang Tetap tertanggal 04 Maret 2021 yang telah
    Jenis Kreditur Jumlah Hutang1 Kreditur Preferen Rp 13,163,638, 124.562 Kreditur Separatis Rp 10,866,768,618.753. Kreditur Konkuren Rp 22,297 ,343,326.65Rp 46,327,750,069.96 Putusan Homologasi No.274/Padt.SusPKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. Hal.32DETAIL KREDITUR MENURUT KLASIFIKASINYA Kreditur PreferenNo. Nama Kreditur Tagihan1 Sadin Wijaya Dkk (157 orang buruh) 12,370,993,303.932 Marzanani dkk (31 Karyawan) 792,644,820.63Sub Total 13,163,638, 124.56Kreditur Separatis5 PT.
    Ex Pekerja yang berkelompok SEBAGAI PEMOHON PKPUKreditur preferen adalah Kreditur yang menurut Undangundang Kepailitan & PKPU mempunyai prioritas utama untuk dibayarkan jika tidaktercapai kesepakatan mengenai Proposal Perdamaian yang ditawarkanoleh Perusahaan sehingga terjadi Kepailitan.Pembayaran akan dilakukan secara sekaligus sehingga bisamendapatkan tambahan manfaat atas pebayaran sekaligus tersebut,namun untuk itu debitur mengusulkan pemotongan nilai yang akandibayarkan agar kreditur preferen
    dan debitur samasama mendapatkanmanfaat.Untuk kelompok Kreditur Preferen Ex Buruh yang berkelompokSEBAGAI PEMOHON PKPU:a.
Putus : 07-09-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 483 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 7 September 2011 — ANDREAS vs I. PT BANK MEGA, Tbk., dkk. dan MICHAEL MI POHAN, SH. dan ROYANDI HAIKAL, SH., MH., selaku TIM KURATOR PT RASICO INDUSTRY (dalam pailit)
4562 Berkekuatan Hukum Tetap
  • C17, Jakarta Selatan,sebagai para Turut Termohon Kasasi dahulu Terlawan;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang TermohonKasasi I dahulu sebagai Pelawan I dan Termohon Kasasi II, III, IV, V, VI dahulu sebagaipara Pelawan II telah mengajukan perlawanan/keberatan atas Pengumuman DaftarPembagian Kreditur Preferen dan Kreditur Konkuren dalam kepailitan PT RasicoIndustry (dalam pailit) di muka persidangan Pengadilan
    Niaga pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat, pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Tentang tagihan PT Bank Mega, Tbk. dan kedudukan sebagai KrediturPT Rasico Industry (dalam pailit);1 Bahwa berdasarkan Daftar Pembagian Kreditur Preferen dan KrediturKonkuren dalam kepailitan PT Rasico Industry (dalam pailit) tanggal 8Maret 2011 (selanjutnya disebut daftar pembagian) (Lampiran1), PT BankMega, Tbk.
    berkenan untukmemutuskan sebagai berikut:1 Menerima dan mengabulkan perlawanan yang diajukan Pelawan untukseluruhnya;2 Menyatakan Pelawan adalah Kreditur sah dari PT Rasico Industry(dalam pailit);3 Menyatakan Pelawan adalah Kreditur yang telah diakui dalam kepailitanPT Rasico Industry dengan tagihan sebesar Rp 18.252.450.650,;4 Menyatakan Tim Kurator PT Rasico Industry (dalam pailit) telahmelanggar kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1831KUHPerdata;5 Menolak daftar pembagian Kreditur Preferen
    Panggabean);8 Menyatakan Kurator telah salah dalam membuat daftar pembagianKreditur Preferen dan Kreditur Konkuren dalam kepailitan PT RasicoIndustry (dalam pailit) tanggal 8 Maret 2011 yang tidak mencantumkanPT Bank Mega, Tbk. se bagai Kreditur;9 Menyatakan PT Bank Mega, Tbk. berhak mendapat pembayaran darihasil penjualan boedel pailit PT Rasico Industry (dalam pailit);10 Menghukum seluruh pihak untuk tunduk, menghormati dan patuhterhadap isi putusan dalam perkara ini;11 Menetapkan biaya yang timbul
Putus : 07-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1275 K/PDT/2017
Tanggal 7 Agustus 2017 — SAHARA UMAR, dk. VS Hi. MUBIN RAJA DEWA, dk.
52 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kasasi II SemulaTerbanding Il/Terlawan Tersita/Terlawan Il Konvensi), hanya denganmendasari pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 697PK/Pdt/2012tanggal 28 November 2013 sebelum dilakukan eksekusi atas putusantersebut, Hak hukum yang di peroleh dari sebuah putusan adalah diawalidengan telah adanya Eksekusi atas Putusan tersebut;Judex Facti Telah Salah Menerapkan Hukum Terhadap Mayaprastha Anand(Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Pelawan II Konvensi/Tergugat IIRekonvensi) Dengan Cara Menghilangkan Hak Preferen
    PLtanggal 23 Februari 2009 adalah sah dan berharga;Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 1275 K/Pdt/2017Menimbang, bahwa seyogyanya pihak Bank BRI Syariah menerapkanprinsip kehatihatian dalam menerapkan objek jaminan in casu objek sitaeksekusi terlebih ternyata sita jaminan terhadap objek jaminan tersebutdinyatakan sah dan berharga dalam putusan pengadilan;Bahwa terhadap pertimbangan hukum Judex Facti yang sedemikian itudapat dikemukakan tanggapan sebagai berikut:Bahwa prinsip hukum jaminan atas hak preferen
    dari kreditor pemegangnya(Kreditor Preferen) terhadap harta kekayaan telah sah diikat oleh suatu hakjaminan kebendaan adalah di utamakan (droit de preference), prinsip hukumjaminan mana antara lain ditegaskan dalam Pasal 6 UU Hak tanggungan.Konsekuensi dari berlakunya prinsip hukum ini adalah jika dilakukaneksekusi penjualan atau eksekusi lelang atas harta kekayaan tersebut, makaKreditor Preferen lah yang berhak untuk pertama kali mengambil uang hasileksekusinya hingga terlunasinya tagihan piutangnya
Putus : 01-07-2008 — Upload : 25-02-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 536K/PDT/2007
Tanggal 1 Juli 2008 — SILVER TOUCH GROUP LIMITED ; vs. PT BANK PERMATA, Tbk ; NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PENYEHATAN PERBANKAN (TP. BPPN) ; Dkk
5543 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Notaris di Jakarta (untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebutdengan istilah Perjanjian Jual Beli Piutang dan Akta Cessie);Bahwa Aset Kredit yang dibeli oleh Penggugat dari TurutTergugat adalah aset kredit berupa semua hak tagih/piutang, termasukdan tidak terkecuali hakhak selaku agen fasilitas, agen jaminan berikuthakhak preferen/nak hipotik/nak tanggungan, hakhak yangdiistimewakan yang dimilikinya, hak gadai, fidusia, jaminanpribadi,jaminan perusahaan yang berasal dari beberapa BankBank Nasionalyang
    , agen fasilitas dan atauagen jaminan yang berwenang untuk menyimpan barangbarangjaminan atas piutang terhadap Turut Tergugat Il;Hal. 15 dari 15 hal.Put.No. 536 K/Pdt/2007Bahwa oleh karena Tergugat pernah menjadi bank dalam programpenyehatan Turut Tergugat dan telah melepaskan hak tagihnya selakukreditur dan piutang serta hakhak preferen yang melekat padanya, agenfasilitas dan atau agen jaminan, berikut hakhak preferen/hak hipotik/haktanggungan, hakhak yang diistimewakan yang dimilikinya, hak gadai
    Menyatakan Penggugat adalah satusatunya kreditur preferen, agenjaminan atau sebagai pihak yang berwenang untuk menyimpansemua barangbarang jaminan dan atau agen fasilitas dari segalapiutang terhadap Turut Tergugat II yang berasal dari perjanjian kredittersebut dan tercantum pada amar ke 4 di atas;. Menyatakan Tergugat tidak berhak dan tidak berwenang untukmelakukan perhitungan dan penagihan utang kepada Turut TergugatI dalam bentuk apapun;.
    Menyatakan Penggugat adalah satusatunya kreditur preferen agenjaminan atau sebagai pihak yang berwenang untuk menyimpansemua barangbarang jaminan dan atau agen fasilitas dari segalapiutang terhadap Turut Tergugat II yang berasal dari perjanjian kredittersebut;. Menyatakan Tergugat tidak berhak dan tidak berwenang melakukanperhitungan dan penagihan hutang kepada Turut Tergugat II dalambentuk apapun;.
Register : 21-12-2018 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 04-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 44/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 1 Agustus 2019 — Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran >< Kurator PT.Soetera Kembang Raya dan Mohammad Irwan
219155
  • Penjelasan:Ayat (1)Halaman 9 Putusan No.44/Pdt.Sus.PKPU/2017/PN.Niaga Jkt.Pst.Ayat ini menetapkan kedudukan Negara sebagai kreditur preferen yangdinyatakan mempunyai hak mendahulu atas barangbarang milikPenanggung Pajak yang akan dilelang dimukaumum.Pembavaran kepadakreditur lain diselesaikansetelah utang paiak dilunasi.Bahwa Pasal 19 ayat 5 dan ayat 6 Undangundang PPSP menyatakan:(5) Pengadilan Negen atau instansi lain yan'g berwenang menentukanpembagian hasil oeniualan barang dimaksud berdasarkan
    Penjelasan:Ayat (6)Ayat ini menetapkan kedudukan Negara sebagai kreditur preferen yangdinyatakan mempunyai hak mendahulu atas barangbarang PenanggungPajak yang akan dijual kecuali terhadap biaya perkara yang sematamatadisebabkan oleh penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak danatau barang tidak bergerak, biaya perkara yang sematamata disebabkanoleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
    Soetera Kembang Raya danMohammad Irwan Sjukur terdapat beberapa pihak yang diantanyaPEMOHON selaku Kreditor Preferen, PT. Bank Negara Indonesia, Tbkselaku Kreditur Sparatis serta PT. BNI Multifinance selaku KreditorSparatis seria TERMOHON sekalu Kurator dalam Kepailitan a quo8.
    BNI Multifinance = Jumlah Tagihan Rp. 4.673.393. 784,Kreditur Preferen:1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta KemayoranJumlah tagihan Rp. 14.553.446.408, PEMBAGIAN HASIL PEMBERESAN HARTA PAILIT TELAHDILAKSANAKAN DENGAN MEMPERHATIKAN ASAS KEADILAN, ASASKESEIMBANGAN SERTA PRINSIP PARIPASSUPRO RATA PARTE9. Bahwa terhadap proses Kepailitan PT.
    Soeterakembang Raya dan Mohammad Irwan Sjukur (Dalam Pailit) kepadapara Kreditornya, sehingga TERMOHON menolak dengan tegas dalilPEMOHON pada keberatan a guo yang menyatakan seluruh hasilpenjualan harta pailit haruslan diserankan kepada PEMOHON sekaluHalaman 25 Putusan No.44/Pdt.Sus.PKPU/2017/PN.Niaga Jkt.Pst.BeKreditor Preferen dalam kepailitan PT.
Putus : 14-01-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1897 K/Pdt/2012
Tanggal 14 Januari 2013 — PT. BANK UOB BUANA vs Ir. RICKY GUNAWAN/RIKKY GUNAWAN, dan kawan
2719 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1897 K/Pdt/201210Larangan peletakkan sita jaminan tersebut adalah hasil tanya jawab antarpara Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi dengan MARIseluruh Indonesia ;Dan yang dimaksud dan dimaknai oleh larangan tersebut adalah ditujukankepada kreditur konkuren sematamata menjaga hak privilege seorangkreditur preferen seperti Pemohon Kasasi;Sedangkan peletakan sita jaminan dalam perkara a quo dimohonkan olehPemohon Kasasi, untuk menghindarkan kekurangan batas plafon HakTanggungan tersebut
    , sehingga kepentingan Pemohon Kasasi selakukreditur preferen tetap terlindungi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapatdibenarkan karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkanhukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa pertimbangan serta putusan Judex Facti(Pengadilan Tinggi) telahtepat dan benar, karena objek sita sudah diikat olen Hak Tanggungan makasesuai Yurisprudensi
Putus : 31-10-2006 — Upload : 28-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 024K/N/2006
Tanggal 31 Oktober 2006 — PT. Gajah Perkasa Indah ; PT. Dwima Jaya Utama ; Duma Hutapea, SH.
5555 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Preferen (Pajak) : 6 Kreditor Rp. 10.833.117.114,002. Istimewa : 7 Kreditor Rp. 17.131.385.745,003. Konkuren : 26 Kreditor Rp. 90.054.687.384,544. luran wajib Jamsostek: 1 Kreditor Rp. 524.077.379.654Jumiah Total Rp.118.543.267.623,18 Tagihan...... Tagihan yang diakui sementara oleh Kurator sebagai berikut 1. Preferen (Pajak) : Rp. 4.439.288.323,002. Istimewa : Rp. 17.131.385.745,003.
    Preferen (Pajak) Rp. 6.393.828.791,002, Konkuren Rp. 73.445.888.767,49Jumlah Rp. 79.839.717.558,49 Tagihan Kreditor yang dibantah/ditolak Debitor dan atauKurator, adalah sebagai berikut : Na. NAMA KREDITOR JUMLAH TAGIHAN PEMBANTAH1) Benyamin Rp. 208.058.000,00 DebitorF Budi Santoso Saroye (gall) Rp, 138.000.000,00 Debttor3: Gandhu Agus Baskoro Rp. 46.000.000,00 Debitar4. Haryana Rp. 57.500.000,00 Debitor5, Tigor H.
    Dwimajaya Utama (Dalam Pailit) telahmengakui .....23;24.25.I4mengakui jumlah tagihan Kreditur sebesar Rp. 208.058.000, (duaratus delapan juta lima puluh delapan ribu rupiah) dan sesuaiketentuan Pasal 117 UndangUndang No. 37 Tahun 2004 tentangkepailitan dan PKPU Kurator telah menempatkan tagihan Krediturdalam Daftar Tagihan Kreditur Preferen (Istimewa) yang diakuiSementara oleh Kurator:Bahwa dengan adanya pengakuan Kurator PT.
    Dwimajaya (Dalam Paililt) telah mengakuijumlah tagihan Kreditur sebesar Rp. 138.000.000, (seratus tiga puluhdelapan juta rupiah) dan sesuai ketentuan Pasal 117 UndangUndangNo. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Kurator telahmenempatkan tagihan Kreditur dalam daftar tagihan Kreditur Preferen(Istimewa) yang diakui Sementara oleh Kurator:19. Bahwa dengan adanya pengakuan Kurator PT.
Register : 22-07-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 73/Pdt.G.S/2021/PN Smg
Tanggal 9 September 2021 — Penggugat:
PT BRI Agroniaga Tbk Kantor Cabang Semarang
Tergugat:
Muntingah
41
  • Uraian lainnya :Bahwa untuk pembayaran/pelunasan kembali seluruh pinjaman,bungan dan biaya yang timbul atas terjadinya perjanjian kredit ini.TERGUGAT memberi kuasa kepada PENGGUGAT berupa SuratKuasa Potong Gaji dan Hak Preferen yang meliputi dan tidakterbatas pada pesangon, dana pensiun, dana koperasi, danJamsostek atas penerimaan future benefit jika TERGUGATterputus hubungan kerja atau keluar dari perusahaan kepadaPENGGUGAT sebagai suatu agunan.Dengan buktibukti sebagai berikut :Bukti Surat :1.
    Tng.Pinjaman Tetap Angsuran sebesar Rp. 150.000.000, ( seratus limapuluh juta rupiah ) dengan jaminan berupa Surat Kuasa PemotonganGaji dan Hak Preferen yang meliputi dan tidak terbatas pada pesangon,dan pensiun, dan koperasi, dan jamsostek kepada TERGUGAT sebagaidebitur atas penerimaan future benefit jika TERGUGAT terputus hubungankerja atau keluar.Bukti Lainnya :1.
Register : 31-05-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 28-09-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 47/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby
Tanggal 29 Juli 2021 — Pemohon:
PT PANJALU TRITUNGGAL,
Termohon:
DIRINYA SENDIRI
65
  • Adapun hasil rapat praverifikasipiutang tersebut, Pengurus telah menuangkannya dalam berita acara rapat praverifikasi yang ditandatangani oleh pengurus dan debitor.Bahwa pada hari, Jumat tanggal 23 Juli 2021, Pengurus telahmenyelenggarakan rapat pencocokan (verifikasi) tagihan para kreditor dantagihan pajak melalui daring/online menggunakan aplikasi Zoom Meeting.Dalam rapat tersebut, masingmasing pihak yakni 7 (tujuh) kreditor konkuren, 1kreditor prefen nonburuh dan 7 kreditor preferen buruh telah
    Akan tetapi Debitor bersamasama dengan Kuasa Hukumnyamenyatakan dengan tegas tidak menggunakan haknya untuk mengajukanProposal Rencana Perdamaian kepada seluruh Kreditornya, baik kerditorkonkuren maupun kreditor preferen.
Register : 13-01-2015 — Putus : 10-03-2015 — Upload : 08-04-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1/PDT.SUS/GUGATAN LAIN-LAIN/2015/PN.NIAGA.JKT.PST
Tanggal 10 Maret 2015 — PT. MARS BINTANG TIMOR >< TIM KURATOR PT. EUROGATE INDONESIA (dalam pailit) ; 2. Ny. LEONITA WIDJAYA, (Direktur PT. EUROGATE INDONESIA dalam Pailit)
7552
  • Bahwa melihat dalildalil Penggugat yang tidak mengerti tentang bagaimanapenentuan jenisjenis kreditur dalam rangka proses kepailitan, maka akan kamijelaskan sebagai berikut:Bahwa jenisjenis kreditur dalam kepailitan dibagi menjadi 3 yaitu KrediturKonkuren, Separatis, dan Preferen, dimana pembagian jenis kreditur tersebutdiatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata yaitu:Pasal 1131 KUH Perdata:"Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak,baik yang sudah ada, maupun yang
    EUROGATE INDONESIA (dalampailit), dan oleh karena Penggugat bukan kreditor yang memegangjaminan apapun baik jaminan barang bergerak maupun jaminanbarang tidak bergerak maka sesuai dengan undangundang kepailitandan PKPU, Penggugat digolongkan sebagai KreditorKonkuren; e Bahwa jenisjenis kreditor dalam kepailitan dibagi menjadi 3 (tiga)yaitu kreditor konkuren,separatis dan preferen sebagaimana diaturdalam KUH Perdata pasal 1131, pasal 1132, pasal 1134, pasal 1135,pasal 1139 dan pasalMenimbang , bahwa
    EUROGATE INDONESIA;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakahpenetapan Penggugat selaku Kreditor Konkuren tidak berdasar menurut hukum mengingatPenggugat telah terlebih dahulu membeli barangbarang obyeksengketa; ~ === === ===Menimbang, bahwa mengenai kriteria atau jenisjenis kreditor dalam kepailitan danPKPU sudah ditentukan peraturan perundangundangan dan dikenal 3(tiga) kreditor1 Kreditor Separatis yaitu kreditur pemegang hipotik,hak tanggungan,hak2 Kreditor Preferen / istimewa
    yaitu kreditur yang oleh undangundang diberitingkatan lebih tinggi berdasarkan sifat piutang (pasal 1139 sampai dengan pasal1149 KUH Perdata ) dan kreditor yang piutangnya dijamin dengan3 Kreditor Konkuren yaitu kreditor yang tidak termasuk kreditor separatis dankreditor preferen/istimewa;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bukan kreditor yang piutangnya tidakdijamin dengan hak tanggungan , hak gadai/hipotik fidusia maupun kreditor yangdiistimewakan maka dengan demikian penempatan Penggugat sebagaiKreditor
Putus : 28-10-2014 — Upload : 17-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 511 K/Pdt.Sus-Pailit/2014
Tanggal 28 Oktober 2014 — KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PENANAMAN MODAL ASING DUA VS KURATOR PT. YINCHENINDO MINING INDUSTRY (DALAM PAILIT)
142105 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Biaya perkara yang sematamata disebabkan pelelangan danpenyelesaian suatu warisan;Penjelasan:Ayat (6):Ayat ini menetapkan kedudukan Negara sebagai Kreditor Preferen yangdinyatakan mempunyai hak mendahulu atas barangbarang PenanggungPajak yang akan dijual kecuali terhadap biaya perkara yang sematamatadisebabkan oleh penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak danHal. 4 dari 24 hal Put.
    Negara adalah Kreditor Preferen yang mempunyai hak mendahulu atasutang pajak di atas Kreditor lainnya, termasuk Kreditor Separatis;b. Undangundang telah memerintahkan secara tegas kepada PengadilanNegeri atau instansi lainnya, termasuk dan tidak terbatas kepada Kurator,untuk membayarkan hasil penjualan barangbarang milik PenanggungPajak terlebih dahulu untuk melunasi pajak dan pembayaran kepadaKreditor lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi, dan;c.
    Pasal 1184 KUHPerdata dan Pasal 21 ayat 1,ayat 2, ayat 3 dan ayat 3A UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 (UUKUP) ternyata Pembantah termasuk Kreditor Preferen yang pembayarannyadidahulukan;2.
    Nomor 511 K/Pdt.SusPailit/2014dimana Pemohon Keberatan sebagai Kreditor Preferen, sedangkanTennant Metals Pty Ltd adalah Kreditor Separatis;Menimbang, bahwa oleh karena Pembantah dengan Tennant Metals PtyLtd berdasarkan UndangUndang Perpajakan dan UndangUndangJaminan Fidusia kedudukannya sama, sedangkan perselisihan dalamperkara ini termasuk ke dalam ruang lingkup kepailitan, maka Majelis akanmempertimbangkannya dengan menggunakan UndangUndang Nomor 37Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Register : 11-05-2020 — Putus : 09-03-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 108/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 9 Maret 2021 — Pemohon:
AJI TRI ADNANTA, dkk. mewakili enam belas orang
Termohon:
PT. UFO BKB SYARIAH
86
  • Kuasa Pemohon/ Kreditor6Konkuren7 Para Kreditor Preferen Kreditor Preferen 3.
Register : 07-09-2020 — Putus : 02-07-2021 — Upload : 01-10-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 274/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 2 Juli 2021 — Pemohon:
SADIN WIJAYA, dkk. mewakili seratus lima puluh tujuh orang
Termohon:
PT. SARI KERAMINDO INTERNATIONAL
238
  • Bank Bukopin, Tbk dengan utang pokok' sebesar Rp.4,038,248,238.52, ditambah dengan Tunggakan Bunga sebesarRp.136.496.630,29, dan Tunggakan Bunga Deferred sebesarRp.177.234.228,25,(2) Kreditur PreferenYaitu pihakpihak yang seandainya terjadi kepailitan maka pembayaranhak mereka akan didahulukan, namun tetap dibayarkan setelah pajak, biayabiaya kepailitan dan hak gaji pekerja aktif.Perusahaan memiliki beberapa Kreditur preferen berdasarkan hasilDaftar Piutang Tetap tertanggal 04 Maret 2021 yang telah
    Jenis Kreditur Jumlah Hutang1 Kreditur Preferen Rp 13,163,638,124.562 Kreditur Separatis Rp 10,866, 768,618.753 Kreditur Konkuren Rp 22,297 343,326.65Rp 46,327,750,069.96 Putusan Homologasi No.274/Pdt.SusPKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. Hal.27DETAIL KREDITUR MENURUT KLASIFIKASINYANama KrediturSadin Wijaya Dkk (157 orang buruhTagihan12,370,993,303.93 Marzanani dkk (31 KaryawanSub Total792,644,820.6313,163,638,124.56 Kreditur Separatis 5 PT.
    Ex Pekerja yang berkelompok SEBAGAI PEMOHON PKPUKreditur preferen adalah Kreditur yang menurut Undangundang Kepailitan & PKPU mempunyai prioritas utama untuk dibayarkan jika tidaktercapai kesepakatan mengenai Proposal Perdamaian yang ditawarkanoleh Perusahaan sehingga terjadi Kepailitan.Pembayaran akan dilakukan secara sekaligus sehingga bisamendapatkan tambahan manfaat atas pebayaran sekaligus tersebut,namun untuk itu debitur mengusulkan pemotongan nilai yang akandibayarkan agar kreditur preferen
    dan debitur samasama mendapatkanmanfaat.Untuk kelompok Kreditur Preferen Ex Buruh yang berkelompokSEBAGAI PEMOHON PKPU:a.