Tanggal 29 Agustus 2023 — ALKAUSAR AKBAR, S.H., M.Kn VS 1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., 2. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA., 3. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;; 228 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal 11 Juli 2023 — PANI ARPANDI VS 1. BUPATI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KEBUPATEN KONAWE KEPULAUAN;; 221 — 330 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal 29 September 2023 — INDONESIA CORRUPTION WATCH (ICW), DKK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA 989 — 2342 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal 29 Agustus 2023 — PERKUMPULAN UNTUK PEMILU DAN DEMOKRASI (PERLUDEM)., DKK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;; 2021 — 4077 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal 20 Juni 2023 — PROF. DR. RER. NASUTION VS MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA;; 288 — 807 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal 20 Juni 2023 — YAYASAN PEDULI PENDERITAAN RAKYAT INDONESIA (YPPRI) VS MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA;; 186 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal 8 Juni 2023 — I. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI), II. JOSIAH MICHAEL, S.H., III. GEREJA KRISTEN KEMAH DAUD VS 1. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA., 2. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA;; 231 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal 29 Agustus 2023 — PERKUMPULAN UNTUK PEMILU DAN DEMOKRASI (PERLUDEM)., DKK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;; 2021 — 4077 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal 14 April 2022 — YAYASAN KONSUMEN MUSLIM INDONESIA (YKMI) dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum AHMAD HIMAWAN VS PRESIDEN RI; 6719 — 91930 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal 15 Juli 2019 — H. PRABOWO SUBIANTO, DK VS I. BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM RI (BAWASLU)., II. KOMISI PEMILIHAN UMUM RI; 2003 — 3486 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal 12 September 2012 — ASOSIASI PEMERINTAH KABUPATEN SELURUH INDONESIA disingkat APKASI, ; MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, 1013 — 1994 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal 5 Agustus 2010 — IR. S. POLTAK H. SITUMORANG, SH., M. Farhat Abbas, SH.,MH. dkk,; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, dkk. 931 — 477 — Berkekuatan Hukum Tetap