Tanggal 29 Agustus 2023 — HUSNAH., S.Pd. SD VS 1. BUPATI KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KEBUPATEN MAJENE, PROVINSI SULAWESI BARAT;; 476 — 451 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal 27 Februari 2024 — DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG VS MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA;; 316 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal 9 Januari 2024 — IWANDI AGUNG MANALU, SH VS 1. BUPATI KABUPATEN DAIRI., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI;; 266 — 181 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal 21 Desember 2023 — PT. BHUMI KENCANA SEJAHTERA VS I. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIDOARJO., II. PT, MAKMUR BERKAH AMANDA;; 208 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal 9 Januari 2024 — DEWAN PIMPINAN PUSAT FEDERASI ADVOKAT REPUBLIK INDONESIA (FERARI) VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;; 347 — 1076 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal 28 Nopember 2023 — TIBYAN HUDAYA, SE., M.MPd, DKK VS MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI, REPUBLIK INDONESIA;; 242 — 247 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal 15 Desember 2023 — 1. KAKA SUMINTA (Sekretaris Jenderal KIPP Indonesia)., 2. BRAHMA ARYANA VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA;; 203 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal 21 Desember 2023 — Dr. Dra. RISMA SITUMORANG, SH., MH., dkk vs KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA;; 218 — 354 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal 29 Agustus 2023 — PERKUMPULAN UNTUK PEMILU DAN DEMOKRASI (PERLUDEM)., DKK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;; 2919 — 5152 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal 14 April 2022 — YAYASAN KONSUMEN MUSLIM INDONESIA (YKMI) dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum AHMAD HIMAWAN VS PRESIDEN RI; 7513 — 92183 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal 15 Juli 2019 — H. PRABOWO SUBIANTO, DK VS I. BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM RI (BAWASLU)., II. KOMISI PEMILIHAN UMUM RI; 2350 — 3774 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal 12 September 2012 — ASOSIASI PEMERINTAH KABUPATEN SELURUH INDONESIA disingkat APKASI, ; MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, 1114 — 2055 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal 5 Agustus 2010 — IR. S. POLTAK H. SITUMORANG, SH., M. Farhat Abbas, SH.,MH. dkk,; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, dkk. 1009 — 521 — Berkekuatan Hukum Tetap
