Direktori Putusan

Putus : 15-07-2024 — Upload : 08-08-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 682 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Tanggal 15 Juli 2024 — PT. ASURANSI JIWASRAYA (Persero) lawan 1.UDHI PRASETYANTO 2. LEONARD TAMBUNAN
11 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 15-07-2024 — Upload : 08-08-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 676 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Tanggal 15 Juli 2024 — RENY RENATA BR SITUMORANG lawan 1. DIREKTUR UTAMA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI), 2. PIMPINAN WILAYAH PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk., MEDAN 3. KEPALA CABANG PT. BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG LUBUK PAKAM 4. PT. KARYA PUTRA SURYA GEMILANG (PT. KPSG)
6 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 15-07-2024 — Upload : 08-08-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 713 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Tanggal 15 Juli 2024 — PT. ASURANSI JIWASRAYA (Persero) lawan OLAF H. GURNING, DKK
10 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 15-07-2024 — Upload : 08-08-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 729 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Tanggal 15 Juli 2024 — PT. SABARITHA PERKASA ABADI lawan RUTH MONICA TM. SIPAHUTAR
7 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 12-06-2024 — Upload : 08-08-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Tanggal 12 Juni 2024 — DEDDI RUSADI lawan ROYALE JAKARTA GOLF CLUB, PT. ASIAMADYA SELARAS
9 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 01-07-2024 — Upload : 08-08-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 766 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Tanggal 1 Juli 2024 — YAYASAN SINGAPORE PIAGET ACADEMY lawan MUHAMMAD NUR IKHSAN, S.Sn.
7 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 09-07-2024 — Upload : 08-08-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 710 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Tanggal 9 Juli 2024 — EDI HONI, DKK lawan PT. INDOLAKTO PANDAAN
8 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 01-07-2024 — Upload : 08-08-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 767 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Tanggal 1 Juli 2024 — KHOIRUL ANAM lawan PT MARITIM BARITO PERKASA (ADARO LOGISTICS)
9 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 09-07-2024 — Upload : 08-08-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 782 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Tanggal 9 Juli 2024 — PT KHARISMA PARWITEX lawan EVA ROSDIANA
8 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 20-06-2024 — Upload : 08-08-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 701 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Tanggal 20 Juni 2024 — PT ADHYA CIPTA RASAINDO (Adhya Group) lawan 1. RIZKI RAMDANI ROHMATULLOH 2. DYANTI PRAMESWARI
8 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 20-06-2024 — Upload : 08-08-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 663 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Tanggal 20 Juni 2024 — HAIRUL ANWAR lawan PT INVESTASI DIGITAL NUSANTARA (BIZHARE)
10 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 15-07-2024 — Upload : 08-08-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 759 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Tanggal 15 Juli 2024 — TUMPAL GORAT lawan PT. MANGGALA CIPTA PERSADA
13 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 15-07-2024 — Upload : 08-08-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 799 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Tanggal 15 Juli 2024 — SOKHIWOLOÃ¢ÂÂO GEA lawan PT. PALMA SATU KEBUN PALMA A
10 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 01-07-2024 — Upload : 08-08-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 769 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Tanggal 1 Juli 2024 — PIMPINAN UNIT KERJA FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN FEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PUK F SP LEM SPSI) UNIT KERJA I, II, VI, KANTOR PUSAT DAN SJO) lawan PT STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA, Tbk., (PT SPINDO, Tbk)
9 — 4

Putus : 15-07-2024 — Upload : 08-08-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 757 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Tanggal 15 Juli 2024 — SUWANTO lawan PT. AGRO RUBBERINDO INDUSTRY
10 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 20-03-2024 — Upload : 07-08-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 732 K/Pdt/2024

Tanggal 20 Maret 2024 — RAMADAN SYACHRIL MARTO alias MARTO, dk vs ALFIANTI MANGUMPAUS
18 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 27-03-2024 — Upload : 07-08-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 611 K/Pdt/2024

Tanggal 27 Maret 2024 — RABU Bin MATANUAR vs APRIANSYAH Bin SENENSYAH, dkk
14 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 27-03-2024 — Upload : 07-08-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 610 K/Pdt/2024

Tanggal 27 Maret 2024 — NURYANTI HAMIDA, dkk vs RIZA RASYID AKBAR, A.md.Par., dkk
16 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 27-03-2024 — Upload : 07-08-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 609 K/Pdt/2024

Tanggal 27 Maret 2024 — NY. LILY FIDELIA JENIAWATI, dkk vs NY. AGUSTINA
17 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 27-03-2024 — Upload : 07-08-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 607 K/Pdt/2024

Tanggal 27 Maret 2024 — SISKA ANANI, dkk vs MARYAM NENTO, dk
14 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap

Selengkapnya (...)

Peraturan & Perundang-undangan SK Ketua MA Petunjuk Teknis

PERMA

PERMA Nomor 8 Tahun 2022

3360 — 1573

Tentang : Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

Keputusan Ketua MA

Keputusan Ketua MA Nomor 363 Tahun 2022

6851 — 2602

Tentang : Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Formiil

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018

2483 — 1141

Tentang : PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN

Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Formiil

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017

2044 — 1064

Tentang : PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA

PERMA

PERMA Nomor 3 Tahun 2022

3029 — 2085

Tentang : Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik

PERMA

PERMA Nomor 1 Tahun 2022

2004 — 1115

Tentang : TENTANG SALINAN TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN RESTITUSIDAN KOMPENSASI KEPADA KOREAN TINDAK PIDANA

PERMA

PERMA Nomor 5 Tahun 2022

1968 — 619

Tentang : Administrasi Pengelolaan Hibah di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

Peraturan & Perundang-undangan SK Ketua MA

PERMA

PERMA Nomor 7 Tahun 2022

3385 — 5092

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Keputusan Ketua MA

Keputusan Ketua MA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tahun 2022

3156 — 517

Tentang : STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Presiden Badan Peradilan

PERMA

PERMA Nomor 6 Tahun 2022

2108 — 1204

Tentang : Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022

2168 — 977

Tentang : Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Presiden Badan Peradilan

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 1985

1724 — 995

Tentang : Organisasi Kepaniteraan/Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Presiden Badan Peradilan

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005

1763 — 1086

Tentang : Kepaniteraan Mahakmah Agung

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Lain-lain

Keputusan Ketua MA

Keputusan Ketua MA Nomor 13/KMA/SK/I/2022 Tahun 2022

2278 — 0

Tentang : Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Perdata Niaga pada Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010

3306 — 1590

Tentang : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa MA Surat Kuasa Khusus Presiden

Fatwa Mahkamah Agung

Fatwa Mahkamah Agung Nomor 77/KMA/HK.01/VII/2018 Tahun 2018

3619 — 2206

Tentang : Permohonan Fatwa Penandatanganan Surat Kuasa Khusus Presiden dalam Perkara Penanganan Gugatan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa MA Hukum Pidana

Fatwa Mahkamah Agung

Fatwa Mahkamah Agung Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 Tahun 2015

4507 — 2025

Tentang : Jawaban tentang Permohonan Fatwa Mahkamah Agung (Pengertian Mantan Narapidana)

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa MA Tindak Pidana Korupsi

Fatwa Mahkamah Agung

Fatwa Mahkamah Agung Nomor 038/KMA/IV/2009 Tahun 2009

3156 — 1682

Tentang : Permohonan Fatwa Hukum (dari Menteri Keuangan terkait perampasan harta kekayaan dalam perkara Tipikor dan disetor ke kas negara)

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah

Fatwa DSN

Fatwa DSN Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 Tahun 2018

4133 — 5553

Tentang : Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah

Fatwa DSN

Fatwa DSN Nomor 130/DSN-MUI/X/2019 Tahun 2019

3411 — 1645

Tentang : Pedoman bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pelaksanaan Penanganan atau Penyelesaian Bank Syariah yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas

Selengkapnya (...)

Register : 18-03-2024 — Putus : 04-06-2024— Upload : 16-07-2024

Putusan Nomor 49 PK/TUN/2024

62 — 26

terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Putus : 20-03-2024— Upload : 23-04-2024

Putusan Nomor 277 K/Pid/2024

413 — 627 — Berkekuatan Hukum Tetap

Bersama-sama melakukan pemalsuan

Putus : 22-02-2024— Upload : 22-04-2024

Putusan Nomor 246 K/Pid/2024

350 — 207 — Berkekuatan Hukum Tetap

penganiayaan dan persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya

Putus : 19-02-2024— Upload : 08-03-2024

Putusan Nomor 306 K/PDT/2024

411 — 382 — Berkekuatan Hukum Tetap

Perbuatan Melawan Hukum

Register : 01-11-2023 — Putus : 15-12-2023— Upload : 08-03-2024

Putusan Nomor 5817 B/PK/PJK/2023

409 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap

Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Register : 01-11-2023 — Putus : 21-12-2023— Upload : 08-03-2024

Putusan Nomor 6076 B/PK/PJK/2023

407 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap

terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putus : 02-08-2023— Upload : 08-03-2024

Putusan Nomor 248 PK/Pid.Sus/2023

398 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap

Korupsi secara bersama-sama

Putus : 22-01-2024— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 13 K/Pid/2024

463 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud memakai atau ... [Selengkapnya]

Putus : 23-01-2024— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 10 K/Pid/2024

387 — 176 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pembunuhan berencana

Putus : 18-01-2024— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 3 PK/Pid/2024

358 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengeroyokan yang menyebabkan meninggal dunia

Putus : 28-11-2023— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 5506 B/PK/Pjk/2023

362 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap

Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putus : 09-01-2024— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 5699 B/PK/PJK/2023

341 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap

Terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Putus : 17-05-2023— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 85 PK/AG/2023

387 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap

NOVUM, PENINJAUAN KEMBALI

Putus : 26-10-2023— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 717 PK/Pid.Sus/2023

315 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap

tidak menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau dipungut dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut secara berlanjut

Putus : 21-08-2023— Upload : 12-12-2023

Putusan Nomor 2473 B/PK/PJK/2023

684 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku

Putus : 27-09-2023— Upload : 12-12-2023

Putusan Nomor 1084 K/Pid/2023

690 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pasal 362 KUHP

Putus : 03-10-2023— Upload : 12-12-2023

Putusan Nomor 3493 B/PK/PJK/2023

690 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Tidak Sesuai ketentuan dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yanng berlaku

Putus : 02-10-2023— Upload : 12-12-2023

Putusan Nomor 3681 B/PK/Pjk/2023

606 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Putus : 26-10-2023— Upload : 12-12-2023

Putusan Nomor 5850 K/Pid.Sus/2023

665 — 0

Liza Utari, S.H., M.H.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Hukum Acara Peradilan Agama Mediasi Pelanggaran Atas Ketentuan Mediasi

Putus : 06-10-2023— Upload : 06-12-2023

Putusan Nomor 5586 K/Pid.Sus/2023

693 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap

PERLINDUNGAN ANAK

Selengkapnya (...)

Kata Kunci : Mediasi;Ketentuan mediasi;pelanggaran atas ketentuan mediasi

AGAMA/C.8/SEMA 4 2016

748 — 0

Dalamhal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yangmengatur mengenai Mediasi dapat dimintakan ke pengadilan tingat pertama denganputusan sela dan hasilnya dikirim kembali ke pengadilan tingkat banding(Peraturan ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Perkawinan Pembatalan Perkawinan

Kata Kunci : Pembatalan, putus, tidak dapat diterima

AGAMA/1.E/SEMA 2 2019

749 — 0

Pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus, harus dinyatakan tidak dapat diterima

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Peninjauan Kembali Pemeriksaan Permohonan PK-Oleh Hakim PN

Kata Kunci : Pemeriksaan Permohonan PK oleh Hakim PN

PIDANA/2/SEMA 3 2018

1589 — 0

Pemeriksaan permohonanPK oleh HakimPengadilan Negeri. Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa alasanpermohonan PK wajibmemberikan pendapat mengenai aspek formal dan materiil terhadap alasan-alasanPK yang dimohonkan Pemohon PKsesuai Pasal 265 ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Korupsi Penentuan Kerugian Keuangan Negara

Kata Kunci : Penentuan kerugian keuangan negara

PIDANA KHUSUS/A.6/SEMA 4 2016

1621 — 0

Instansi yangberwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah BadanPemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansilainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/ Satuankerja ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Perkawinan Isbat Nikah Isbat Nikah Atas Perkawinan Siri

Kata Kunci : isbat nikah poligami; nikah siri

AGAMA/1.H/SEMA 3 2018

2117 — 0

Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipundengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapatditerima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukanpermohonan asal-usul anak.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Peninjauan Kembali PK Atas Perkara Tipiring

Kata Kunci : PK atas perkara tipiring

PIDANA UMUM/4/SEMA 4 2014

995 — 0

Perkara Tipiring tidakdiperbolehkan mengajukan PK sesuai ketentuan Pasal 205 ayat (3) KUHAP.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Korupsi Titik Singgung Korupsi dengan Perbuatan Hukum Lainnya Korupsi dan Perjanjian

Kata Kunci : Korupsi dan perjanjian

PIDANA KHUSUS/C.9/SEMA 7 2012

1367 — 0

Apakah setiap perkara tindakpidana korupsi yang berhubungan dengan adanya suatu kontrak/perjanjian,Terdakwa harus diputus lepas, dengan alasan perbuatan terbukti namun bukantindak pidana?Jawab:Suatu perjanjian yang disimpangidan telah ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata (Perdata Khusus) Perselisihan Hubungan Industrial Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial

Kata Kunci : PHI dan Kepailitan Actio Paulina

PDTSUS/IIdan32/SEMA 7 2012

1026 — 0

Dalam hal Perusahaan sudah dinyatakan pailit, maka Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan Pasal 29 UU No. 37 Tahun 2004 terhadap perkara PHI tersebut harus ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Materiil Pengadilan Militer Tindak Pidana Narkotika Prajurit Yang Melakukan Tugas Monitoring Tindak Pidana Narkotika

Kata Kunci : Prajurit; Prajurit yang Melakukan Tugas Monitoring Tindak Pidana Narkotika; Tugas Monitoring; Tindak Pidana Narkotika; Narkotika;

PIDANA MILITER/A.3.c/SEMA 3 2018

779 — 0

Prajurit yang ditugasi monitoring adanya tindak pidana Narkotika di suatu tempatwajib melaporkan pelaksanaan tugas tersebutkepada atasan pemberi perintahpada kesempatan pertama. Prajurit yang melaksanakan tugastersebut tidak ada keharusan untuk ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Materiil Pengadilan Militer Tindak Pidana Narkotika Penyalahgunaan Narkotika Penyalahgunaan Cairan Blue Safire

Kata Kunci : Penyalahgunaan Narkotika; Penyalahgunaan Cairan Blue Safire; Blue Safire;

PIDANA MILITER/A.3.a/SEMA 3 2018

800 — 0

Penyalahgunaan cairan blue safire dapat dipidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, walaupun belum diatur dalam Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Hukum Acara Peradilan Agama Kewenangan Pengadilan Agama Batasan Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama

Kata Kunci : kewenangan pengadilan agama;batasan kewenangan pengadilan negeri;batasan kewenangan pengadilan agama

AGAMA/C.9/SEMA 4 2016

2038 — 0

Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat(2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenanganPengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dariTransaksi pertama yang ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Perceraian Mut'ah, Nafqah Iddah, dan Nafqah Anak Amar Putusan

Kata Kunci : nafqah anak; mut'ah; nafqah iddah; amar putusan; kelalaian pembayaran

AGAMA/11/SEMA 3 2015

826 — 0

Nafkah Anak merupakan kewajiban orang tua, tetapi amar putusan yang digantungkan pada harta yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah anak tersebut tidak dibenarkan.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Materiil Pengadilan Militer Kejahatan Perkawinan Perkawinan Siri Tanpa Izin Atasan Langsung

Kata Kunci : Perkawinan Siri; Perkawinan Seoirang Prajurit Tanpa Izin Komandan;

PIDANA MILITER/A.3.e/SEMA 3 2018

1106 — 0

Perkawinan Seorang Prajurit Tanpa Izin KomandanKesatuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Militer Tahun 2013 dalamangka 10 SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yang mengatur bahwa"Izin komandan kesatuan merupakansyarat sahnya perkawinan..." diubah menjadi ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Pidana dan Pemidanaan Kejahatan Perkawinan Poligami tanpa izin

Kata Kunci : Poligami tanpa izin

PIDANA UMUM/A.2/SEMA 4 2016

969 — 0

Bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh seorangsuami dengan perempuan lain sedangkan suami tersebut tidak mendapatkan izinisteri untuk melangsungkan perkawinan lagi, maka Pasal 279 KUHP dapatditerapkan.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Kewarisan Pembagian Harta Warisan Waris Pengganti

Kata Kunci : waris pengganti; wasiat wajibah; pembagian harta warisan; waris

AGAMA/9/SEMA 3 2015

2740 — 0

Menurut hasil Rakernas 2010 di Balikpapan telahdirumuskan Bahwa waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, jika pewaristidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkananak perempuan dari saudara kandung ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Hukum Acara Peradilan Agama

Kata Kunci : harta bersama, kepentingan terbaik bagi anak, dewasa

AGAMA/1.A/SEMA 1 2022

851 — 0

Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara hartabersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannyadilaksanakan setelahanak ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata (Perdata Khusus) Perselisihan Hubungan Industrial Akibat-Akibat Merger atau Akuisisi Hak Pesangon

Kata Kunci : Akibat Merger, Akibat Akuisisi, hak pesangon

PERDATA KHUSUS/B.4/SEMA 4 2014

1936 — 466

Dalam hal terjadipenggabungan perusahaan dan ada pekerja yang tidak bersedia bergabung, karyawanyang tidak bersedia bergabung dengan perusahaan baru, maka karyawan tersebuttetap berhak mendapatkan pesangon. Pasal 163 jo. Pasal 156 UU No. 13 ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Fatwa Mahkamah Agung Kewenangan Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Kamar TUN

Kata Kunci : Fatwa Mahkamah Agung; Kewenangan Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Kamar TUN; Kewenangan Ketua Mahkamah Agung;

TATA USAHA NEGARA/A.6/SEMA 4 2014

870 — 0

Fatwa yang dimintakan oleh lembaga negara menjadi kewenangan KetuaMahkamah Agung, sedangkan fatwa yang dimintakan oleh selain lembaga negaramenjadi kewenangan Ketua Kamar.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Materiil Pengadilan Militer Kejahatan Perkawinan Dakwaan Pasal 103 KUHPM Terhadap Perkawinan Prajurit Tidak Sesuai Prosedur

Kata Kunci : Dakwaan Pasal 103 KUHPM; Perkawinan Prajurit Tidak Sesuai Prosedur; Prajurit;

PIDANA MILITER/A.3.e/SEMA 3 2018

2258 — 0

Pasal 103 Ayat (1) KUHPM yaitu menolakatau dengan sengaja tidak menaati perintah dinas tidakdapat diterapkan terhadap prajurit yangmelangsungkan perkawinan tanpa izinkesatuan (tidak sesuai prosedur), sebab hal tersebutberdasarkan Peraturan ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Perdata Materiil Perlindungan atas Pihak yang Beritikad Baik Pelindungan terhadap Pemegang Hak Tanggungan yang Beritikad Baik

Kata Kunci : pemegang hak tanggungan yang beritikad baik

PERDATA UMUM/8/SEMA 7 2012

1283 — 0

Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik harus dilindungi sekalipun diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak.

Selengkapnya (...)

Restatement Batasan Umur

Author : Ade Maman Suherman; J. Satrio;

Batasan Umum (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasarkan Batasan Umur)

5823 — 31538

1. Perlu sekali adanya keseragaman istilah dan pengertian : kewenangan hukum, kecakapan bertindak, dan kewenangan bertindak.2. Dalam hubungannya dengan kecakapan bertindak, yang dikaitkan dengan umur dewasa, kita telah mempunyai patokan usia dewasa ... [Selengkapnya]

Restatement Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan

Author : Yunus Husain (Penulis); M. Nur Solikhin (Tim Peneliti); Rizky Argama (Tim Peneliti), dkk;

Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

6450 — 10875

Terdapat tiga ruang lingkup yang harus dipenuhi apabila ingin menerapkan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam hal perkara tindak pidana korupsi, yakni:a. Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak ... [Selengkapnya]

Restatement Eksekusi Gadai Saham

Author : Suhartono; Kartini Mulyadi;

Eksekusi Gadai Saham

5855 — 7027

Alasan kami memilih topik Gadai Saham sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah karena terdapat inkonsistensi putusan pengadilan terkait lembaga hukum Gadai Saham. Selain itu perkembangan kegiatan ekonomi terkait dengan kegiatan usaha ... [Selengkapnya]

Restatement Keadaan Memaksa

Author : Rahmat S.S. Soemadipradja;

Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure)

7772 — 27334

adanya negosiasi di antara para pihak dalam perjanjian

Restatement Klausula Baku

Author : Ahmad Fikri Assegaf (Penulis); Imam Nasima (Editor); Miko S Ginting (Peneliti); Eryanto Nugroho; M Nur Sholikin; Betari Octavia (Asisten Peneliti); Mir'atul Latifah (Asisten Peneliti); Normand Edwin (Asisten Peneliti); Putri Bilqish (Asisten Peneliti); Ryand Armilis (Asisten Peneliti);

Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Klausula Baku

6373 — 3372

Klausula bakumarak digunakan dalam perjanjian, khususnya perjanjian yang dekat dengankehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa klausula baku lahir sebagai akibatdari munculnya pemasaran masal atas produk maupun jasa. Dalam pandanganprodusen, ... [Selengkapnya]

Restatement Cessie

Author : Rahmad Setiawan; J. Satrio;

Cessie

6467 — 13660

Beberapa segi lembaga hukum cessie perlu mendapat perhatian, yaitu1. pengertian tentang cessie perlu diseragamkan agar dalam pelaksanaannya bisa menghasilkan keputusan yang baik;2. bahwa penyerahan benda-benda tak bertubuh yang bukan berupa ... [Selengkapnya]

Restatement Grosse Akta

Author : Ahmad Fikri Assegaf; Elijana Tanjah;

Grosse Akta

4575 — 4447

Alasan memilih topik grosse akte sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah terdapatnya kesimpangsiuran terkait grosse akte. Grosse akte mempunyai judul Demi Ketuhanan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti irah-irah putusan pengadilan ... [Selengkapnya]

Restatement Kebatalan Perjanjian

Author : Elly Erawati; Herlien Budiono;

Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian

7174 — 21783

Salah satu isu dalamhukum perdata yang masih mengandung ketidakpastian konsep dan interpretasiadalah masalah kebatalan perjanjian. Ada beberapa faktor kebatalan perjanjianyang di ketahui adalah sebagai berikut :1. kebatalan ... [Selengkapnya]

Restatement Bukti Permulaan Yang Cukup

Author : Chandra M Hamzah (Penulis); Hasril Hertanto (Editor); Giri Ahmad Taufik (Peneliti); Gita Putri Damayana (Peneliti); Gusnandi Arief Haliadi (Asisten Peneliti);

Bukti Permulaan yang Cukup

5790 — 3251

Perlu adanyasuatu pengaturan yang jelas terkait bagaimana definisi bukti permulaan yang cukup dan bagaimanakah menentukan cukup atau tidaknya buktipermulaan tersebut. KUHAP tidak mensyaratkan berapa banyakbukti yang harus dimiliki ... [Selengkapnya]

Register : 19-10-2023 — Putus : 11-01-2024 — Upload : 23-02-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45 P/HUM/2023

Tanggal 11 Januari 2024 — DANNY WAHYUDI VS KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA;;
749 — 695 — Berkekuatan Hukum Tetap

Register : 13-06-2023 — Putus : 29-08-2023 — Upload : 08-09-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 P/HUM/2023

Tanggal 29 Agustus 2023 — PERKUMPULAN UNTUK PEMILU DAN DEMOKRASI (PERLUDEM)., DKK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;;
1976 — 4046 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Perbankan

Putus : 16-05-2023 — Upload : 04-09-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023

Tanggal 16 Mei 2023 — HENRY SURYA
1776 — 3413 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi

Upload : 31-03-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 312 K/Pid.Sus/2023

NANANG WIDYA CAHYANTO
1995 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi

Register : 06-07-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 30-03-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2686 K/Pid.Sus/2021

Tanggal 16 September 2021 — MUHAMMAD NASIR, S.PT. bin MUHAMMAD YATIM
2040 — 1436 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN

Register : 10-08-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 14-10-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 487 K/TUN/2022

Tanggal 29 September 2022 — JENDERAL TNI (PURN) Dr. H. MOELDOKO, M.Si., DK VS 1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., 2. H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO, M.Sc., M.P.A., M.A., DK
1848 — 909 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN

Register : 10-08-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 14-10-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 488 K/TUN/2022

Tanggal 29 September 2022 — AJRIN DUWILA, DK VS : 1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., 2. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD);
1263 — 386 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan

Register : 26-01-2022 — Putus : 20-04-2022 — Upload : 22-08-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 PK/TUN/2022

Tanggal 20 April 2022 — PT. PUTRA DERMAWAN PRATAMA vs BUPATI KOLAKA UTARA;
1176 — 201 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penipuan

Putus : 02-06-2022 — Upload : 13-07-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 PK/Pid/2022

Tanggal 2 Juni 2022 — CHARLES SIBARANI
2994 — 2226 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup

Putus : 16-09-2021 — Upload : 05-07-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2549 K/Pid.Sus.LH/2021

Tanggal 16 September 2021 — MEDIANTO TUNGGAL ATMADJA alias ASENG anak dari ANWAR TUNGGAL ATMADJA
2409 — 1242 — Berkekuatan Hukum Tetap

Putus : 25-04-2022 — Upload : 31-05-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 800 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Tanggal 25 April 2022 — PT TIARA KENCANA VS LIE MOOA LAN
2041 — 509 — Berkekuatan Hukum Tetap

Register : 07-02-2022 — Putus : 14-04-2022 — Upload : 20-04-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 P/HUM/2022

Tanggal 14 April 2022 — YAYASAN KONSUMEN MUSLIM INDONESIA (YKMI) dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum AHMAD HIMAWAN VS PRESIDEN RI;
6640 — 91922 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Anak

Putus : 10-05-2017 — Upload : 02-11-2021

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 76 K/Pid.Sus/2017

Tanggal 10 Mei 2017 —
3121 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Unpublish