Direktori Putusan

Putus	Register	Upload
2025 672980 2024 853276 2023 878901 2022 897889 2021 930397 selengkapnya	2025 611991 2024 847735 2023 865658 2022 879439 2021 905597 selengkapnya	2025 738773 2024 951703 2023 887447 2022 932669 2021 983142 selengkapnya

Putusan Mahkamah Agung

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika

Register : 10-07-2025 — Putus : 29-07-2025 — Upload : 08-10-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 8169 K/PID.SUS/2025

Tanggal 29 Juli 2025 — Penuntut Umum VS DEDIANTO Alias BAGOL (Terdakwa)
7 — 7

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika

Register : 14-08-2025 — Putus : 26-08-2025 — Upload : 08-10-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2473 PK/PID.SUS/2025

Tanggal 26 Agustus 2025 — Penuntut Umum VS MUHAMMAD FISAL (Terpidana)
7 — 9

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika

Register : 05-08-2025 — Putus : 19-09-2025 — Upload : 08-10-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2381 PK/PID.SUS/2025

Tanggal 19 September 2025 — Penuntut Umum VS ADE PUTRAWICI Bin FIRDAUS Pgl PUTRA (Terpidana)
10 — 9

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi

Register : 14-07-2025 — Putus : 22-07-2025 — Upload : 08-10-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 8293 K/PID.SUS/2025

Tanggal 22 Juli 2025 — Penuntut Umum VS BENNATYAR, ST (Terdakwa)
4 — 8

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum

Putus : 05-10-2023 — Upload : 08-10-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 779 PK/Pdt/2023

Tanggal 5 Oktober 2023 — YAYASAN NIDAÃ¢ÂÂUL FITRAH Lawan 1. RUL AINI, Dkk Dan 1. H. WARLHEIYONO, Dkk
2 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika

Register : 14-08-2025 — Putus : 26-08-2025 — Upload : 08-10-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9333 K/PID.SUS/2025

Tanggal 26 Agustus 2025 — Penuntut Umum VS NASRULLAH GANING Alias ULLA (Terdakwa)
6 — 2

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika

Register : 11-08-2025 — Putus : 26-08-2025 — Upload : 08-10-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9254 K/PID.SUS/2025

Tanggal 26 Agustus 2025 — Penuntut Umum VS ZAINAL Bin ABD RAZAK (Terdakwa), IRIANTO Alias ANTO Alias ANZAR Bin ABD KADIR (Terdakwa)
4 — 4

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika

Register : 14-08-2025 — Putus : 26-08-2025 — Upload : 08-10-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9369 K/PID.SUS/2025

Tanggal 26 Agustus 2025 — Penuntut Umum VS Andi Kaharuddin Alias Kahar Bin Andi Ahmad (Terdakwa)
5 — 6

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Peradilan Anak ABH

Register : 14-07-2025 — Putus : 29-07-2025 — Upload : 08-10-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 8300 K/PID.SUS/2025

Tanggal 29 Juli 2025 — Penuntut Umum VS Anak berhadapan dengan hukum
4 — 2

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika

Register : 01-08-2025 — Putus : 21-08-2025 — Upload : 08-10-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 8913 K/PID.SUS/2025

Tanggal 21 Agustus 2025 — Penuntut Umum VS FAHRUL ROZI Alias ROKI Alias REGAR Bin ALIUSMAN (Terdakwa)
3 — 0

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum

Register : 07-05-2025 — Putus : 02-07-2025 — Upload : 08-10-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5408 K/PID.SUS/2025

Tanggal 2 Juli 2025 — Penuntut Umum VS R. ONGKO WIJOYO PUTRA alias RADEN Bin RADEN WIHARJO (alm) (Terdakwa)
4 — 8

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika

Register : 07-07-2025 — Putus : 22-07-2025 — Upload : 08-10-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7989 K/PID.SUS/2025

Tanggal 22 Juli 2025 — Penuntut Umum VS Mahdian Arif (Terdakwa), Ade Kurniawan (Terdakwa)
6 — 4

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika

Register : 23-06-2025 — Putus : 22-07-2025 — Upload : 08-10-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7640 K/PID.SUS/2025

Tanggal 22 Juli 2025 — Penuntut Umum VS ACHMAD ROLI Als ROLI Bin SURIANSYAH (Terdakwa)
5 — 0

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penipuan

Register : 08-07-2025 — Putus : 12-09-2025 — Upload : 08-10-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1412 K/PID/2025

Tanggal 12 September 2025 — Penuntut Umum VS TATANG NURYADIN Bin DEDI SUHERMAN (alm) (Terdakwa)
5 — 4

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika

Register : 09-07-2025 — Putus : 22-07-2025 — Upload : 08-10-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 8126 K/PID.SUS/2025

Tanggal 22 Juli 2025 — Penuntut Umum VS ARYA MAULANA Pgl. ARYA Bin AFIR NANDA (Terdakwa)
4 — 4

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika

Register : 15-07-2025 — Putus : 22-07-2025 — Upload : 08-10-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 8334 K/PID.SUS/2025

Tanggal 22 Juli 2025 — Penuntut Umum VS DIAN DEDE ATMAJA Bin M. YUSUF SATRIA (Terdakwa)
4 — 0

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika

Register : 09-07-2025 — Putus : 22-07-2025 — Upload : 08-10-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 8156 K/PID.SUS/2025

Tanggal 22 Juli 2025 — Penuntut Umum VS MINARSIH Alias ASIH Binti (Alm) WAGIMIN (Terdakwa)
3 — 0

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika

Register : 18-07-2025 — Putus : 05-08-2025 — Upload : 08-10-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 8486 K/PID.SUS/2025

Tanggal 5 Agustus 2025 — Penuntut Umum VS DENIVINDO NOORWITAMA ARMY JULISETYO alias DENGDENG Bin TRI LANGGENG BUYARNO (Terdakwa)
2 — 0

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika

Register : 15-07-2025 — Putus : 22-07-2025 — Upload : 08-10-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 8355 K/PID.SUS/2025

Tanggal 22 Juli 2025 — Penuntut Umum VS TAMANG Alias ATO Bin TAHANG (Terdakwa)
3 — 0

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi

Register : 14-07-2025 — Putus : 22-07-2025 — Upload : 08-10-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 8294 K/PID.SUS/2025

Tanggal 22 Juli 2025 — Penuntut Umum VS LERRY PRESLY MESSAKH (Terdakwa)
7 — 7

Selengkapnya (...)

Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil

PERMA

PERMA Nomor 8 Tahun 2022

5429 — 1573

Tentang : Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan & Perundang-undangan SK Ketua MA Petunjuk Teknis

Keputusan Ketua MA

Keputusan Ketua MA Nomor 363 Tahun 2022

12134 — 2602

Tentang : Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Formiil

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018

4088 — 1141

Tentang : PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN

Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Formiil

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017

3698 — 1064

Tentang : PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA

Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil

PERMA

PERMA Nomor 3 Tahun 2022

4982 — 2085

Tentang : Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil

PERMA

PERMA Nomor 1 Tahun 2022

4677 — 1115

Tentang : TENTANG SALINAN TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN RESTITUSIDAN KOMPENSASI KEPADA KOREAN TINDAK PIDANA

Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil

PERMA

PERMA Nomor 5 Tahun 2022

3168 — 619

Tentang : Administrasi Pengelolaan Hibah di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil

PERMA

PERMA Nomor 7 Tahun 2022

6657 — 5092

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan & Perundang-undangan SK Ketua MA

Keputusan Ketua MA

Keputusan Ketua MA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tahun 2022

4755 — 517

Tentang : STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN

Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil

PERMA

PERMA Nomor 6 Tahun 2022

3430 — 1204

Tentang : Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Presiden Badan Peradilan

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022

3759 — 977

Tentang : Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Presiden Badan Peradilan

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 1985

2733 — 995

Tentang : Organisasi Kepaniteraan/Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Presiden Badan Peradilan

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005

4263 — 1086

Tentang : Kepaniteraan Mahakmah Agung

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Lain-lain

Keputusan Ketua MA

Keputusan Ketua MA Nomor 13/KMA/SK/I/2022 Tahun 2022

3307 — 0

Tentang : Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Perdata Niaga pada Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010

5852 — 1810

Tentang : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa MA Surat Kuasa Khusus Presiden

Fatwa Mahkamah Agung

Fatwa Mahkamah Agung Nomor 77/KMA/HK.01/VII/2018 Tahun 2018

4883 — 2502

Tentang : Permohonan Fatwa Penandatanganan Surat Kuasa Khusus Presiden dalam Perkara Penanganan Gugatan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa MA Hukum Pidana

Fatwa Mahkamah Agung

Fatwa Mahkamah Agung Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 Tahun 2015

7206 — 2626

Tentang : Jawaban tentang Permohonan Fatwa Mahkamah Agung (Pengertian Mantan Narapidana)

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa MA Tindak Pidana Korupsi

Fatwa Mahkamah Agung

Fatwa Mahkamah Agung Nomor 038/KMA/IV/2009 Tahun 2009

5626 — 1977

Tentang : Permohonan Fatwa Hukum (dari Menteri Keuangan terkait perampasan harta kekayaan dalam perkara Tipikor dan disetor ke kas negara)

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah

Fatwa DSN

Fatwa DSN Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 Tahun 2018

5971 — 6531

Tentang : Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah

Fatwa DSN

Fatwa DSN Nomor 130/DSN-MUI/X/2019 Tahun 2019

4693 — 2051

Tentang : Pedoman bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pelaksanaan Penanganan atau Penyelesaian Bank Syariah yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas

Selengkapnya (...)

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 16-12-2024— Upload : 23-05-2025

Putusan Nomor 6364 B/PK/PJK/2024

553 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap

tidak sesuai dengan fakta hukum dan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 06-09-2024— Upload : 22-05-2025

Putusan Nomor 5450 K/Pid.Sus-LH/2024

483 — 170 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pembakaran Lahan (Lingkungan Hidup)

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 22-06-2023— Upload : 22-05-2025

Putusan Nomor 695 K/AG/2023

230 — 154 — Berkekuatan Hukum Tetap

PEMBATALAN ISBAT NIKAH

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 27-02-2025— Upload : 22-05-2025

Putusan Nomor 512 B/PK/PJK/2025

450 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap

tidak sesuai dengan fakta hukum dan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 03-12-2024— Upload : 22-05-2025

Putusan Nomor 5722 B/PK/PJK/2024

456 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap

terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 14-04-2025— Upload : 21-05-2025

Putusan Nomor 727 K/Pdt/2025

477 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn.,

Kompilasi Kaidah Hukum

Register : 24-06-2024 — Putus : 18-09-2024— Upload : 21-10-2024

Putusan Nomor 105 PK/TUN/2024

943 — 185 — Berkekuatan Hukum Tetap

terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kompilasi Kaidah Hukum

Register : 25-03-2024 — Putus : 14-06-2024— Upload : 03-10-2024

Putusan Nomor 1787 B/PK/PJK/2024

846 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap

PT DUTANUSA LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 13-03-2024— Upload : 12-09-2024

Putusan Nomor 618 B/PK/PJK/2024

826 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap

terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 30-07-2024— Upload : 12-09-2024

Putusan Nomor 3143 B/PK/PJK/2024

823 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap

terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 06-05-2024— Upload : 12-09-2024

Putusan Nomor 816 B/PK/PJK/2024

2027 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap

terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kompilasi Kaidah Hukum

Register : 18-03-2024 — Putus : 04-06-2024— Upload : 16-07-2024

Putusan Nomor 49 PK/TUN/2024

601 — 391

terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 20-03-2024— Upload : 23-04-2024

Putusan Nomor 277 K/Pid/2024

1542 — 1171 — Berkekuatan Hukum Tetap

Bersama-sama melakukan pemalsuan

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 22-02-2024— Upload : 22-04-2024

Putusan Nomor 246 K/Pid/2024

1310 — 510 — Berkekuatan Hukum Tetap

penganiayaan dan persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 19-02-2024— Upload : 08-03-2024

Putusan Nomor 306 K/PDT/2024

2630 — 997 — Berkekuatan Hukum Tetap

Perbuatan Melawan Hukum

Kompilasi Kaidah Hukum

Register : 01-11-2023 — Putus : 15-12-2023— Upload : 08-03-2024

Putusan Nomor 5817 B/PK/PJK/2023

1292 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap

Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kompilasi Kaidah Hukum

Register : 01-11-2023 — Putus : 21-12-2023— Upload : 08-03-2024

Putusan Nomor 6076 B/PK/PJK/2023

229 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap

terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 02-08-2023— Upload : 08-03-2024

Putusan Nomor 248 PK/Pid.Sus/2023

1369 — 295 — Berkekuatan Hukum Tetap

Korupsi secara bersama-sama

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 22-01-2024— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 13 K/Pid/2024

1513 — 328 — Berkekuatan Hukum Tetap

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud memakai atau ... [Selengkapnya]

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 23-01-2024— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 10 K/Pid/2024

1336 — 325 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pembunuhan berencana

Selengkapnya (...)

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Ekonomi Syariah Hak Tanggungan dan Fiducia Syariah Waktu Pelaksaan Eksekusi Hak Tanggungan dan Jaminan Utang Lainnya

Kata Kunci : hak tanggungan dan fiducia syariah; waktu pelaksaan eksekusi hak tanggungan dan jaminan hutang lainnya.

AGAMA/3/SEMA 4 2016

1330 — 0

Hak tanggungan dan jaminan utang lainnya dalamakad ekonomi syariah tetap dapat dieksekusi jika terjadi wanprestasi meskipunbelum jatuh tempo pelunasan sesuai dengan yang diperjanjikan setelah diberiperingatan sesuai ketentuan yang ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Materiil Pengadilan Militer Tindak Pidana Narkotika Penjatuhan Hukuman Rehabilitasi dan Pemecatan

Kata Kunci : Tindak Pidana Narkotika; Narkotika; Penjatuhan Hukuman Rehabilitasi dan Pemecatan; Penjatuhan Hukuman Rehabilitasi; Pemecatan;

PIDANA MILITER/F.5/SEMA 4 2014

1688 — 0

Terdakwadidakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 yaitumenggunakan Narkotika Gol I bagi diri sendiri. Dalam persidangan Terdakwaterbukti mengkonsumsi pil ekstasi sebanyak 1/2 butir pemberian kawannya, selainitu Terdakwa ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Acara Pidana Militer Tentang Kasasi Pasal 45A Undang-Undang Mahkamah Agung

Kata Kunci : Tentang Kasasi; Pasal 45A Undang-Undang Mahkamah Agung; Pasal 45A; Kasasi atas dakwaan Alternatif;

PIDANA MILITER/D.4/SEMA 3 2015

1464 — 0

b) Kasasi Atas Dakwaan Alternatif dimana Salah Satunya Di Ancam Penjara 1 Tahun atau KurangDalam hal seorang Terdakwa didakwa dakwaan alternatif, yaitu dakwaanpertama melanggar Pasal 281 ke-1 KUHP, atau Kedua, melanggar Pasal 284 ayat (1)ke-1 ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Peninjauan Kembali Penjatuhan Hukuman dalam PK

Kata Kunci : Pemidanaan dalam tingkat PK

PIDANA UMUM/A.7/SEMA 7 2012

1221 — 0

PutusanPK tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula (videPasal 266 Ayat 3 KUHAP); Majelis PK (MA) tidak dapat menjatuhkan pidana lebih berat daripada penjatuhan pidana oleh judex juris/judex facti.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Materiil Pengadilan Militer Pengkhianatan Militer Penjualan Senjata atau Amunisi Kepada Musuh

Kata Kunci : Pengkhianatan, Senjata Api, Amunisi, Musuh

MILITER/3 /SEMA 5 2021

1021 — 0

Prajurit TNI yang menjual senjata api atau amunisi kepada pihak musuh atau kepada orang yang diketahui atau patut diduga berhubungan dengan musuh dapat diterapkan Pasal 64 Ayat (1) KUHPM sebagai pengkhianatan militer

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Kewarisan Surat Gugatan Pihak-pihak Dalam Surat Gugatan

Kata Kunci : pihak, permohonan penetapan ahli waris

AGAMA/2.b/SEMA 5 2021

3352 — 0

Permohonan PenetapanAhli Waris harus diajukan oleh seluruh ahli waris atau oleh sebagian ahli warisyang diberi kuasa oleh ahli waris lainnya. Apabila diketahui adaahli waris yang tidak memberikan kuasa, maka perkara harus diajukan dalam ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hukum Materiil Kewenangan kepala desa

Kata Kunci : Kewenangan kepala desa, atribusi

TATA USAHA NEGARA/1.A/SEMA 2 2019

913 — 0

Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikanperangkat desa berdasarkan kewenangan atribusi sebagaimana ketentuan Pasal 26ayat (2) jo. Pasal 49 dan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Acara Pidana Militer Tentang Pemeriksaan Perkara Perhitungan waktu desersi dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHM

Kata Kunci : perhitungan lama waktu, tindak pidana desersi

MILITER/2/SEMA 10 2020

4446 — 1377

Penghitungan lama waktu tindak pidana desersi yang menentukan lebih lama dari 30 hari, dihitung dalam jumlah hari dari ketidakhadiran prajurit tersebut secara berturut-turut di kesatuan, ketidakhadiran prajurit di kesatuan kurang dari 31 ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Acara Pidana Militer Tata Cara Pengaduan Tindak Pidana Terhadap Prajurit Pengaduan Tindak Pidana dalam Operasi Militer

Kata Kunci : pengaduan prajurit; operasi militer

PIDANA MILITER/D.4/SEMA 1 2017

1159 — 98

Pengaduan bagi prajurit yang sedang menjalankan tugas operasi militerdisampaikan kepada Polisi Militer kewilayahan atau Polisi Militer Mobile.Apabila pengaduan seperti tersebut di atas tidak dapat dilakukan, makapengaduannya disampaikan kepada ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Perlawanan Eksekusi Perlawanan atas Sita terhadap Boedel Waris

Kata Kunci : Perlawanan atas Sita terhadap Boedel Waris

PERDATA UMUM/2/SEMA 4 2016

3311 — 0

Derden verzet atas sita terhadap boedel waris ditentukan sebagai berikut:a. Derden verzet atas sita boedel waris yang belum dibagi waris akibat perbuatan hukum pewaris tidak dapat dikabulkan. b. Derden verzet serupa akibat perbuatan hukum salah ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Perlawanan Eksekusi Perlawanan Pihak (Partij Verzet)

Kata Kunci : Perlawanan Pihak

PERDATA UMUM/7.a/SEMA 7 2012

3711 — 0

Berdasarkan Pasal 207 HIR hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang disita, vide Pasal 197 HIR.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Korupsi Unsur Melawan Hukum Penerapan Melawan Hukum Materil Paksa Putusan MK

Kata Kunci : Penerapan unsur melawan hukum pasca putusan MK

PIDANA KHUSUS/C.11/SEMA 7 2012

1269 — 0

Walaupun penjelasanpasal 2 UU Tipikor telah dibatalkan oleh MK, tetapi Putusan MK tersebut tidakmengikat bagi Hakim.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hukum Acara TUN Sengketa Upah Minimum Regional (UMR)

Kata Kunci : Upah; Sengketa Upah Minimum; Upah Minimum Regional; UMR;

TATA USAHA NEGARA/B.2/SEMA 1 2017

1367 — 0

Sengketa Tata Usaha negara menyangkut Upah Minimum Regional (UMR), perludiperhatikan hal-hal sebagai berikut :a. Objek gugatandalam bentuk surat keputusan gubernur/bupati/walikota biasanya adalah berupabeschikking/keputusan pejabat pemerintah ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Dispensasi Kawin Legal standing orang tua/wali non muslim untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anaknya yang beragama Islam

Kata Kunci : orang tua beda agama, dispensasi kawin

AGAMA/1.b/SEMA 10 2020

2845 — 552

Orang tua atau wali yang berbeda agama dengan anaknya yang beragama Islam dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Bantuan Hukum Ketiadaan Penasihat Hukum

Kata Kunci : Bantuan hukum; Penasihat Hukum

PIDANA UMUM/B.8/SEMA 7 2012

4229 — 0

Apabila terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukumsejak penyidikan, penuntutan dan di Pengadilan, apakah dalam tingkat putusankasasi putusan PN/PT harus dibatalkan dan dibuat penetapan untuk pemeriksaankembali?Jawab:Tidak batal ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Materiil Pengadilan Militer Pidana Tambahan Pidana Tambahan Perampasan atas Barang yang Diperoleh Sebelum Tempus Delicti

Kata Kunci : Pidana Tambahan; Pidana Tambahan Perampasan atas Barang yang Diperoleh Sebelum Tempus Delicti; Tempus Delicti; Pidana Tambahan Perampasan;

PIDANA MILITER/F.9/SEMA 4 2014

1297 — 0

Terdakwa selaku Kapuskopad Kodam, didakwa melakukan tindak pidanakorupsi berdasarkan UU No. 3 Tahun 1971 (perbuatan dilakukan sebelum tahun1999) karena secara melawan hukum Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu badan. ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Kewarisan Surat Gugatan Pihak-pihak Dalam Surat Gugatan

Kata Kunci : surat gugatan; perkara waris; pembagian harta; ahli waris; pihak surat gugatan

AGAMA/2/SEMA 1 2017

2647 — 0

Surat Gugatan dalam Perkara kewarisan danpermohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semuaahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, Ketua Pengadilan atau hakimyang ditunjuk Sebelum penetapan majelis hakim dapat ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Gugatan Tuntutan Primer dan Subsider

Kata Kunci : Tuntutan Primer dan Subsider

PERDATA UMUM/5/SEMA 4 2014

1771 — 0

Tuntutan Primer dan Subsider dapat dikabulkan secara bersama-sama, dengan ketentuan diuraikan dalam posita gugatan, dan harus lebih mencerminkan keadilan.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Hukum Acara Peradilan Agama Pemeriksaan Tingkat Banding Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara pada pengadilan tingkat banding

Kata Kunci : Catatan sidang, berita acara sidang, tingkat banding

AGAMA/5.b/SEMA 5 2021

1552 — 0

Pemeriksaan perkara dalam Tingkat Banding dirumuskandalam Catatan Sidang yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti dibuatberdasarkan catatan/pendapat masing-masing hakim sebagai dasar pembuatan putusan dantetap berada pada ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Materiil Pengadilan Militer Tindak Pidana Narkotika Pemeriksaan Terdakwa Penyalahguna Narkotika

Kata Kunci : Tindak Pidana Narkotika; Narkotika; Pemeriksaan Terdakwa Penyalahguna Narkotika; Pemeriksaan Terdakwa; Penyalahguna Narkotika;

PIDANA MILITER/D.2.a/SEMA 3 2015

1719 — 0

Bahwa apabilaberdasarkan hasil pemeriksaan sekedar berupa alat test pack dari penyidik atauoleh hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri diketahui urin seorangterdakwa positif mengandung Metamphetamine, tetapi Terdakwa menyangkal ... [Selengkapnya]

Selengkapnya (...)

Restatement Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan

Author : Yunus Husain (Penulis); M. Nur Solikhin (Tim Peneliti); Rizky Argama (Tim Peneliti), dkk;

Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

9626 — 10875

Terdapat tiga ruang lingkup yang harus dipenuhi apabila ingin menerapkan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam hal perkara tindak pidana korupsi, yakni:a. Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak ... [Selengkapnya]

Restatement Keadaan Memaksa

Author : Rahmat S.S. Soemadipradja;

Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure)

10875 — 27334

adanya negosiasi di antara para pihak dalam perjanjian

Restatement Eksekusi Gadai Saham

Author : Suhartono; Kartini Mulyadi;

Eksekusi Gadai Saham

8256 — 7027

Alasan kami memilih topik Gadai Saham sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah karena terdapat inkonsistensi putusan pengadilan terkait lembaga hukum Gadai Saham. Selain itu perkembangan kegiatan ekonomi terkait dengan kegiatan usaha ... [Selengkapnya]

Restatement Kebatalan Perjanjian

Author : Elly Erawati; Herlien Budiono;

Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian

10220 — 21783

Salah satu isu dalamhukum perdata yang masih mengandung ketidakpastian konsep dan interpretasiadalah masalah kebatalan perjanjian. Ada beberapa faktor kebatalan perjanjianyang di ketahui adalah sebagai berikut :1. kebatalan ... [Selengkapnya]

Restatement Bukti Permulaan Yang Cukup

Author : Chandra M Hamzah (Penulis); Hasril Hertanto (Editor); Giri Ahmad Taufik (Peneliti); Gita Putri Damayana (Peneliti); Gusnandi Arief Haliadi (Asisten Peneliti);

Bukti Permulaan yang Cukup

8853 — 3251

Perlu adanyasuatu pengaturan yang jelas terkait bagaimana definisi bukti permulaan yang cukup dan bagaimanakah menentukan cukup atau tidaknya buktipermulaan tersebut. KUHAP tidak mensyaratkan berapa banyakbukti yang harus dimiliki ... [Selengkapnya]

Restatement Klausula Baku

Author : Ahmad Fikri Assegaf (Penulis); Imam Nasima (Editor); Miko S Ginting (Peneliti); Eryanto Nugroho; M Nur Sholikin; Betari Octavia (Asisten Peneliti); Mir'atul Latifah (Asisten Peneliti); Normand Edwin (Asisten Peneliti); Putri Bilqish (Asisten Peneliti); Ryand Armilis (Asisten Peneliti);

Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Klausula Baku

8903 — 3372

Klausula bakumarak digunakan dalam perjanjian, khususnya perjanjian yang dekat dengankehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa klausula baku lahir sebagai akibatdari munculnya pemasaran masal atas produk maupun jasa. Dalam pandanganprodusen, ... [Selengkapnya]

Restatement Grosse Akta

Author : Ahmad Fikri Assegaf; Elijana Tanjah;

Grosse Akta

6014 — 4447

Alasan memilih topik grosse akte sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah terdapatnya kesimpangsiuran terkait grosse akte. Grosse akte mempunyai judul Demi Ketuhanan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti irah-irah putusan pengadilan ... [Selengkapnya]

Restatement Cessie

Author : Rahmad Setiawan; J. Satrio;

Cessie

9934 — 13660

Beberapa segi lembaga hukum cessie perlu mendapat perhatian, yaitu1. pengertian tentang cessie perlu diseragamkan agar dalam pelaksanaannya bisa menghasilkan keputusan yang baik;2. bahwa penyerahan benda-benda tak bertubuh yang bukan berupa ... [Selengkapnya]

Restatement Batasan Umur

Author : Ade Maman Suherman; J. Satrio;

Batasan Umum (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasarkan Batasan Umur)

7950 — 31538

1. Perlu sekali adanya keseragaman istilah dan pengertian : kewenangan hukum, kecakapan bertindak, dan kewenangan bertindak.2. Dalam hubungannya dengan kecakapan bertindak, yang dikaitkan dengan umur dewasa, kita telah mempunyai patokan usia dewasa ... [Selengkapnya]

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan

Register : 10-01-2021 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 23-01-2025

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor API Test 123

Tanggal 11 Januari 2021 —
1059 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Unpublish

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN

Upload : 21-11-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 P/PAP/2024

1. UNTUNG TAMSIL, S.SOS., M.SI., 2. YOHANA DIAN HINDOM, SE., MM VS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK;;
1125 — 915 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN

Upload : 19-11-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 P/PAP/2024

1. ABDUL FARIS UMLATI, S.E., M.M., M.Pd., 2. Dr. Ir. PETRUS KASIHIW, M.T VS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA;;
1059 — 581 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil

Register : 19-10-2023 — Putus : 11-01-2024 — Upload : 23-02-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45 P/HUM/2023

Tanggal 11 Januari 2024 — DANNY WAHYUDI VS KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA;;
3410 — 1868 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika

Putus : 05-09-2023 — Upload : 21-12-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4058 K/Pid.Sus/2023

Tanggal 5 September 2023 — PUTRA KELANA alias KELANA bin NURSAM (almarhum)
919 — 493 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil

Register : 13-06-2023 — Putus : 29-08-2023 — Upload : 08-09-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 P/HUM/2023

Tanggal 29 Agustus 2023 — PERKUMPULAN UNTUK PEMILU DAN DEMOKRASI (PERLUDEM)., DKK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;;
3838 — 6641 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Perbankan

Putus : 16-05-2023 — Upload : 04-09-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023

Tanggal 16 Mei 2023 — HENRY SURYA
3929 — 13606 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi

Upload : 31-03-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 312 K/Pid.Sus/2023

NANANG WIDYA CAHYANTO
3573 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi

Register : 06-07-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 30-03-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2686 K/Pid.Sus/2021

Tanggal 16 September 2021 — MUHAMMAD NASIR, S.PT. bin MUHAMMAD YATIM
3768 — 2173 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN

Register : 10-08-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 14-10-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 487 K/TUN/2022

Tanggal 29 September 2022 — JENDERAL TNI (PURN) Dr. H. MOELDOKO, M.Si., DK VS 1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., 2. H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO, M.Sc., M.P.A., M.A., DK
3293 — 1453 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN

Register : 10-08-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 14-10-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 488 K/TUN/2022

Tanggal 29 September 2022 — AJRIN DUWILA, DK VS : 1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., 2. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD);
2481 — 691 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan

Register : 26-01-2022 — Putus : 20-04-2022 — Upload : 22-08-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 PK/TUN/2022

Tanggal 20 April 2022 — PT. PUTRA DERMAWAN PRATAMA vs BUPATI KOLAKA UTARA;
2548 — 201 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penipuan

Putus : 02-06-2022 — Upload : 13-07-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 PK/Pid/2022

Tanggal 2 Juni 2022 — CHARLES SIBARANI
5657 — 3468 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup

Putus : 16-09-2021 — Upload : 05-07-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2549 K/Pid.Sus.LH/2021

Tanggal 16 September 2021 — MEDIANTO TUNGGAL ATMADJA alias ASENG anak dari ANWAR TUNGGAL ATMADJA
4978 — 1714 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI

Putus : 25-04-2022 — Upload : 31-05-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 800 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Tanggal 25 April 2022 — PT TIARA KENCANA VS LIE MOOA LAN
4929 — 1418 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil

Register : 07-02-2022 — Putus : 14-04-2022 — Upload : 20-04-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 P/HUM/2022

Tanggal 14 April 2022 — YAYASAN KONSUMEN MUSLIM INDONESIA (YKMI) dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum AHMAD HIMAWAN VS PRESIDEN RI;
8395 — 92438 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Anak

Putus : 10-05-2017 — Upload : 02-11-2021

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 76 K/Pid.Sus/2017

Tanggal 10 Mei 2017 —
4479 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Unpublish

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil

Register : 28-05-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 09-09-2021

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 P/HUM/2021

Tanggal 9 September 2021 — YUDI PURNOMO, DK VS KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI;
5859 — 2997 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi

Putus : 27-08-2019 — Upload : 26-08-2020

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019

Tanggal 27 Agustus 2019 — PATRIALIS AKBAR
6883 — 4367 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara

Putus : 15-04-2019 — Upload : 08-07-2020

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 321 K/Pid.Sus/2019

Tanggal 15 April 2019 — GATOT SOENYOTO, S.H., M.Hum;
6265 — 2987 — Berkekuatan Hukum Tetap

Abstrak : Putusan ini merupakan putusan di tingkat kasasi dari perkara yang diadili di Pengadilan Negeri Surabaya dan diubah di Pengadilan Tinggi Surabaya dengan meniadakan pidana denda. Terdakwa adalah pejabat pada Dinas Pendidikan yang berposisi sebagai ... [Selengkapnya]

Selengkapnya (...)

Yurisprudensi Hukum Perdata Khusus Arbitrase Pembatalan Arbitrase

Kata Kunci : Peninjauan Kembali dalam putusan Arbitrase, Pembatalan Arbitrase; Arbitrase Nasional

2/Yur/Arbt/2018

6164 — 0

Putusan Banding Arbitrase yang diputus oleh Mahkamah Agungadalah final dan mengikat dan tidak dapat diajukan peninjauan kembali

Yurisprudensi Hukum Perdata Khusus Perlindungan Konsumen Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Kata Kunci : Hak Tanggungan; Fidusia; Kewenangan BPSK;Perjanjian Kredit

1/Yur/Perkons/2018

7702 — 0

Sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan baik dengan hak tanggunganmaupun fidusia tidak tunduk pada UU Perlindungan Konsumen sehingga bukan kewenanganBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Yurisprudensi Waris Ahli Waris Pengganti

Kata Kunci : Cucu; Ahli Waris Pengganti

2/Yur/Ag/2018

8867 — 0

Cucu laki-laki maupun perempuan dari anak laki-laki maupun anak perempuandari pewaris menjadi ahli waris pengganti.

Yurisprudensi Waris Tuntutan pengembalian harta warisan

Kata Kunci : Subyek Penggugat; Gugatan dan Pihak-pihak yang berperkara;

2/Yur/Pdt/2018

14131 — 0

Tuntutan tentang pengembalian harta warisan dari tangan pihak ketiga kepadapara ahli waris yang berhak tidak diharuskan untuk diajukanoleh semua ahli waris.

Yurisprudensi Perbuatan Melawan Hukum Pembatalan Perjanjian

Kata Kunci : Pembatalan Perjanjian Sepihak; Perbuatan Melawan Hukum;

4/Yur/Pdt/2018

13929 — 0

Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum.

Yurisprudensi Hukum Perdata Agama Ekonomi Syariah Hak Tanggungan Syariah

Kata Kunci : Murabahah, wanprestasi, eksekusi, hak tanggungan

3/Yur/Ag/2018

7942 — 0

Pelaksanaaneksekusi terhadap hak tanggungan syariah oleh kreditur yang dilakukan sebelumjatuh tempo perjanjian berakhir dapat dibenarkan. Pelaksanaan eksekusi tersebutbukanlah perbuatan melawan hukum bila debitur ternyata telah ... [Selengkapnya]

Yurisprudensi Hukum Perdata Khusus Perselisihan Hubungan Industrial Pemutusan Hubungan Kerja

Kata Kunci : Penghitungan Upah Proses

1/Yur/PHI/2018

9657 — 0

Upah proses dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah selama-lamanya 6 bulan,sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015.

Yurisprudensi Hukum Pidana Penadahan Kesengajaan

Kata Kunci : Pembelian kendaraan tanpa surat; unsur yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga; unsur kesengajaan;

3/Yur/Pid/2018

9076 — 0

Apabilaseseorang membeli kendaraan bermotor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraanyang sah, orang tersebut seharusnya patut menduga kendaraan tersebut berasaldari kejahatan.

Yurisprudensi Waris Waris Adat

Kata Kunci : Adat patrilinieal; hak waris perempuan; kesetaraan gender

3/Yur/Pdt/2018

12797 — 0

Atasdasar persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, perempuan mempunyai hakatas warisan orang tuanya atau suaminya sehingga mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatanuntuk memperoleh warisan dan mendapatkan warisan ... [Selengkapnya]

Yurisprudensi Tata Usaha Negara Pajak Pajak Kendaraan Alat Berat

Kata Kunci : kontrak karya; pajak kendaraan alat berat

3/Yur/TUN/2018

6643 — 0

Ketentuan yang ada didalam Kontrak Karya merupakan Lex Specialis dariketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yurisprudensi Tata Usaha Negara Kepegawian Pemberhentian Pegawai

Kata Kunci : pilihan hukum; kaidah hukum substantif; kaidah hukum formal

2/Yur/TUN/2018

9164 — 0

Dalam hal kepastian hak atau status hukum seseorang telah jelas melalui putusanpengadilan perdata, pengadilan pidana maupun putusan pengadilan tata usaha negara yang sudah berkekuatan hukum tetap, namun kemudianapabila terjadi ... [Selengkapnya]

Yurisprudensi Tata Usaha Negara Pembatalan Sertifikat Perlindungan Hukum

Kata Kunci : kekeliruan putusan; Keputusan Tata Usaha Negara; Cara yang sah; iktikad baik

1/Yur/TUN/2018

9200 — 0

Perbaikanterhadap keputusan tata usaha negara yang keliru oleh pejabat tata usaha negarasebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh pejabat tersebut, tidak bolehmerugikan kepentingan pihaklain yang memperoleh keputusan dengan cara yang sah ... [Selengkapnya]

Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Putusan

Kata Kunci : Petitum; gugatan dalam mata uang asing; konversi mata uang;

1/Yur/Pdt/2018

11457 — 4242

Petitum untuk membayar sejumlahuang dalam mata uang asing harus memuat perintah Tergugat untuk melakukankonversi ke dalam mata uang rupiah sesuai kurs tengah Bank Indonesia pada saatpembayaran dilakukan.

Yurisprudensi Waris WasiatWajibah

Kata Kunci : pihak-pihak yang dapat menerima wasiat wajibah; anak tiri; perbedaan agama;

1/Yur/Ag/2018

12147 — 0

Wasiat Wajibah dapat diberikantidak hanya kepada anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI namunjuga dapat diberikan kepadaahli waris yang tidak beragama islam.

Yurisprudensi Hukum Pidana Penadahan

Kata Kunci : pembelian dengan harga yang tidk wajar; unsur kesengajaan

2/Yur/Pid/2018

12825 — 0

Barang yangdibeli dengan harga yang tidak sesuai harga pasar patut diduga bahwa barangtersebut diperoleh dari kejahatan

Yurisprudensi Hukum Pidana Penipuan

Kata Kunci : iktikad buruk; cek kosong

5/Yur/Pid/2018

10484 — 0

Membayar sesuatu dengan cek/bilyet giro yangtidak ada/tidak cukup dananya untuk membayar, dapat dikualifisir sebagaipenipuan

Yurisprudensi Tanah Hak MIlik Atas Tanah

Kata Kunci : Sertifikat Ganda; Kewajiban menarik kantor pertanahan sebagai turut tergugat;

5/Yur/Pdt/2018

13922 — 0

Jika terdapat sertifikat ganda atas tanahyang sama, dimana keduanya sama-sama otentik maka bukti hak yang paling kuat adalahsertifikat hak yang terbit lebih dahulu.

Yurisprudensi Hukum Pidana Pembunuhan Unsur Kesengajaan

Kata Kunci : Niat Menghilangkan Nyawa; Kesengajaan; organ vital;

1/Yur/Pid/2018

8512 — 0

Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhiapabila pelaku menyerang korban dengan alat,seperti senjata tajam dan senjata api,di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut,dan kepala.

Yurisprudensi Hukum Perdata Khusus

Kata Kunci : Banding Arbitrase; Persyaratan Formil; Hukum Acara Perdata; Banding Arbitrase; Arbitrase Nasional;

1/Yur/Arbt/2018

8532 — 0

Putusanpengadilan negeri yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase nasionaltidak dapat diajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Agung. Permohonan banding keMahkamah Agung atas putusan pengadilan negeri yang menolakpermohonan ... [Selengkapnya]

Yurisprudensi Hukum Pidana Korupsi Kerugian Keuangan Negara

Kata Kunci : pengadaan barang dan jasa; PABN, APBD, pencairan pembayaran proyek; proyek yang belum selesai;

1/Yur/Kor/2018

8252 — 0

Pembayaran proyeksebelum proyek diselesaikan bukanlah sebuah kerugian negara dan tidak memenuhiunsur melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang, apabila terpenuhisyarat-syarat:1) Terdapat keadaanyang memaksa sehingga pekerjaan tersebut ... [Selengkapnya]

Selengkapnya (...)

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Eksekusi Putusan

Kata Kunci : barang sitaan perkara tipikor bukan milik terdakwa

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/16

3851 — 1380

Jika dalam perkara tindak pidana korupsi barang yang disita bukan atas nama terdakwa tetapi atas nama isteri atau anaknya maka untuk dapat mengambil atau mengeksekusi harta tersebut Jaksa Penuntut umum harus mengajukan gugatan ke Pengadilan .

Rumusan Rakernas Bidang Perdata Agama Pengajuan Gugatan

Kata Kunci : gugatan nafkah

RAKERNAS/2012/PERDATA AGAMA/FORMIL/4

3490 — 2678

Untuk keperluan dalam menetapkan nafkah dan mutah dalam perkara perceraian, identitas pemohon/penggugat dan termohon/tergugat harus mencantumkan pekerjaan yang jelas.

Rumusan Rakernas Bidang Perdata Agama Pengajuan Gugatan

Kata Kunci : gugatan penguasaan anak, gugatan nafkah anak, gugatan nafkah isteri, gugatan harta bersama

RAKERNAS/2012/PERDATA AGAMA/FORMIL/9

4239 — 2726

Gugatan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian dan gugatan bidang perkawinan lainnya dapat dikumulasikan dengan cerai gugat maupun cerai talak, demikian pula gugatan ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Putusan

Kata Kunci : gugatan perdata terhadap barang sitaan perkara tipikor

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/8

5223 — 2498

Permohonan perdata pihak ke tiga terhadap barang sitaan dalam tindak pidana korupsi adalah modus operandi baru yang dilakukan oleh pemohon (terdakwa atau keluarganya) guna menyelamatkan aset-aset hasil korupsi melalui cara cara yang tidak sesuai ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Perdata Hukum Eksekusi Perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga

Kata Kunci : alas hak perlawanan terhadap eksekusi; perlawanan eksekusi oleh pihak ketiga

RAKERNAS/2007/PERDATA/I.1

3752 — 0

Ada dua pendapat tentang perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketigaa. Perlawanan terhdap eksekusi oleh pihak ketiga tidak hanya dapat dilakukan atas dasar hak milik akan tetapi dapat juga dilakukan atas dasar hak-hak lainnya seperti: Hak Pakai, ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Teleconference

Kata Kunci : teleconference, pemeriksaan saksi

RAKERNAS/2005/PIDANA/2

3280 — 0

Keterangan saksi yang diperiksa melalui teleconference dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian sama dengan keterangan saksi yang diperiksa di persidangan apabila tata cara pemeriksaannya sesuai dengan hukum acara yang berlaku

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Perintah Terdakwa Ditahan

Kata Kunci : penahanan adalah diskresi hakim, putusan hakim tidak memerintahkan penahanan tidak batal demi hukum

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/5

7027 — 2674

a. Tentang ketentuan pasal 197 huruf k KUHAP. tidak bersifat imperatif apabila terdakwanya sejak semula tidak ditahan maka amar putusan hakim pada tingkat pertama dan tingkat banding tidak diwajibkan mencantumkan dalam amar putusan ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Pemeriksaan Saksi

Kata Kunci : tidak semua saksi perlu diperiksa

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/2

3780 — 1194

Dalam tindak pidana korupsi tidak harus semua saksi diperiksa kalau memang ternyata diantara saksi-saksi itu terdapat kesamaan keterangan, hakim yang memeriksa perkara tersebut dapat saja membatasi jumlah saksi yang diajukan.

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Pengajuan Upaya Hukum

Kata Kunci : PK pidana harus dihadiri oleh Terpidana

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/14

3413 — 1194

Permohonan Peninjauan Kembali dan Pemeriksaan Peninjauan Kembali di persidangan harus dihadiri oleh terpidana sendiri dan dapat didampingi oleh Penasihat hukum.

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Pengajuan Upaya Hukum

Kata Kunci : hari kerja, tenggang waktu upaya hukum

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/1

5877 — 2618

Mengenai tenggang waktu 14 hari untuk mengajukan permohonan kasasi dan menyerahkan memori kasasi berdasarkan patokan pada hari kalender jika tenggang waktu jatuh pada hari libur dihitung pada hari kerja ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Pengajuan Upaya Hukum

Kata Kunci : PK pidana harus dihadiri oleh Terpidana

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/14

3444 — 2300

Permohonan Peninjauan Kembali dan Pemeriksaan Peninjauan Kembali di persidangan harus dihadiri oleh terpidana sendiri dan dapat didampingi oleh Penasihat hukum.

Rumusan Rakernas Bidang Perdata Putusan Serta Merta

Kata Kunci : putusan serta merta

RAKERNAS/2012/PERDATA/1-10

11200 — 3809

1. Bahwa yang dimaksud dengan putusan serta merta adalah putusan yang berisi amar, memerintahkan supaya putusan yang dijatuhkan tersebut dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipunputusan belum berkekuatan hukum tetap,bahkan ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Izin Penyitaan

Kata Kunci : izin sita, izin penggeledahan perkara Tipikior

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/3

4552 — 1414

Izin penyitaan barang bukti , ijin penggeledahan, kewenangan perpanjangan penahanan (perkara Tipikor) sebelum pelimpahan berkas perkara adalah berlaku KUHAP. artinya kewenangan berada pada Ketua Pengadilan dimana terjadi peristiwa pidana ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Perdata Sita Sita Persamaan

Kata Kunci : sita persamaan, gugurnya sita persamaan,

RUMUSAN RAKERNAS/2007/PERDATA/II

4172 — 0

a. Meskipun dalam Rv sita persamaan hanya dapat diletakan terhadap barang-barang bergerak, tetapi dalam perkembangan dan kebutuhan praktik diterapkan juga terhadap barang tetap.b. Pengadilan penerima delegasi dapat langsung meletakan sita persamaan ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Perdata Agama Pengajuan Gugatan

Kata Kunci : gugatan harta bersama, perkawinan di luar negeri

RAKERNAS/2012/PERDATA AGAMA/FORMIL/21

3807 — 2584

Gugatan harta bersama setelah perceraian bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang perkawinannya dilakukan di luar negeri dapat dilakukan sepanjang perkawinan tersebut telah didaftar di PPN Jakarta Pusat.

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Pengajuan Upaya Hukum

Kata Kunci : permohonan kasasi diajukan oleh terdakwa yang meninggal dunia

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/12

3694 — 1288

Permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa yang meninggal dunia sebelum perkaranya diputus mengacu pasal 77 KUHP., penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dinyatakan gugur;

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Perintah Terdakwa Ditahan

Kata Kunci : putusan kasasi/pk tidak mencantumkan terdakwa ditahan tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/6

3903 — 1237

Dalam putusan kasasi dan peninjauan kembali apabila tidak mencantumkan atau menyatakan terdakwa ditahan atau tetap berada di dalam tahanan tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum apa lagi dalam putusan Peninjauan Kembali, pemohonnya ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Perdata Hukum Eksekusi Parate Eksekusi

Kata Kunci : parate eksekusi

RAKERNAS/2007/PERDATA/I.2

3608 — 0

Ada dua pendapat terkait parate eksekusia. Pengadilan Negeri dapat melakukan pengosongan atas permohona pemenang lelang, sesuai dengan Pasal 200 (11) HIR/218 (2) RBgb. Pengadilan Negeri tidak dapat melakukan pengosongan secara langsung, melainkan ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Tata Usaha Negara Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu

Kata Kunci : Sengketa TUN Pemilu

RAKERNAS/2012/TUN/1

4617 — 0

Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu1.Pasal-pasal yang terkait langsung dengan kewenangan mengadili sengketa TataUsaha Negara PEMILU, yaitu Pasal 268 ayat (1), dan ayat (2); Pasal 269 ayat (1), ayat (2), ayat(3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus

Kata Kunci : sistem retributf dalam pemidanaan tipikor, larangan menjatuhkan pidana percobaan atau denda saja dalam tipikor

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/11

3835 — 2433

Dalam sistem pemidanaan tindak pidana korupsi menganut sistem retributif dan batas minimum khusus yang menekankan pada efek jera oleh karena itu dilarang menjatuhkan pidana percobaan atau denda saja.

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Direktori Putusan

Publikasi Dokumen Elektronik Putusan seluruh Pengadilan di Indonesia

Panduan

Putusan Keseluruhan

Putusan Bulan Ini

Putusan Bulan Lalu

Putusan 3 Bulan Terakhir

PERATURAN PERUNDANGAN

KOMPILASI KAIDAH HUKUM

RUMUSAN KAMAR

RESTATEMENT

RUMUSAN RAKERNAS

Direktori

Peradilan

Tahun

Putusan Mahkamah Agung

Selengkapnya (...)

Selengkapnya (...)

Selengkapnya (...)

Selengkapnya (...)

Selengkapnya (...)

Selengkapnya (...)

Selengkapnya (...)

PA MEDAN Nomor 3002/Pdt.G/2025/PA.Mdn

PA MEDAN Nomor 3072/Pdt.G/2025/PA.Mdn

PA MEDAN Nomor 3076/Pdt.G/2025/PA.Mdn