Direktori Putusan

Putus	Register	Upload
2024 791591 2023 873075 2022 893026 2021 925467 2020 930174 selengkapnya	2024 729748 2023 859941 2022 874784 2021 901400 2020 901551 selengkapnya	2024 932295 2023 887439 2022 932521 2021 982455 2020 1165354 selengkapnya

Putusan Mahkamah Agung

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN

Register : 26-08-2024 — Putus : 29-10-2024 — Upload : 20-12-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5171/B/PK/Pjk/2024

Tanggal 29 Oktober 2024 — PT GITASWARA INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
4 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak

Register : 26-08-2024 — Putus : 29-10-2024 — Upload : 20-12-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5080 /B/PK/Pjk/2024

Tanggal 29 Oktober 2024 — PT GITASWARA INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN

Register : 26-08-2024 — Putus : 29-10-2024 — Upload : 20-12-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4838/B/PK/Pjk/2024

Tanggal 29 Oktober 2024 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KEMILAU PERMATA SAWIT
2 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak

Upload : 20-12-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4814/B/PK/Pjk/2024

PT CIPTA HASIL SUGIARTO VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
8 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek

Putus : 12-11-2024 — Upload : 20-12-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1334 K/Pdt.Sus-HKI/2024

Tanggal 12 Nopember 2024 — LOWA Sportschuhe GmbH lawan 1.QU WENQIAN 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
10 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan

Putus : 29-11-2024 — Upload : 20-12-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

Tanggal 29 Nopember 2024 — URESH CHANDER dikenal juga dengan nama CHANDRU T DASANI terhadap SHANKAR PITOOMAL
11 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil

Register : 06-06-2024 — Putus : 11-09-2024 — Upload : 20-12-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 P/HUM/2024

Tanggal 11 September 2024 — AL SYIFA RACHMAN DKK, VS MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
7 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum

Putus : 19-03-2024 — Upload : 19-12-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 134 PK/Pdt/2024

Tanggal 19 Maret 2024 — 1. IR. ERIANTO BACHTIAR PAKPAHAN, Dkk Lawan 1. EKO HANDOKO HASIAN, Dkk Dan BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DELI SERDANG
19 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi

Putus : 01-10-2024 — Upload : 19-12-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5496 K/Pid.Sus/2024

Tanggal 1 Oktober 2024 — SYARIF MAULANA, S.Sos.I.
32 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika

Putus : 19-03-2024 — Upload : 18-12-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1592 K/Pid.Sus/2024

Tanggal 19 Maret 2024 — TOGAR SIMANUNGKALIT alias KALIT
38 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika

Putus : 19-03-2024 — Upload : 18-12-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1591 K/Pid.Sus/2024

Tanggal 19 Maret 2024 — VIQHO ANDRIZAL bin ANDRIZAL panggilan VIQHO
19 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika

Putus : 24-04-2024 — Upload : 18-12-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2705 K/Pid.Sus/2024

Tanggal 24 April 2024 — M. NAWAFIL bin ALI MANSUR
26 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Anak

Putus : 19-02-2024 — Upload : 17-12-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1270 K/Pid.Sus/2024

Tanggal 19 Februari 2024 — anonim
41 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek

Putus : 30-10-2024 — Upload : 17-12-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

Tanggal 30 Oktober 2024 — PT. ANUGRAH SUKSES MARINE lawan FELICIA MAGDALENA SIMADIBRATA dan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
35 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara

Putus : 07-03-2024 — Upload : 17-12-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2301 K/Pid.Sus/2024

Tanggal 7 Maret 2024 — DHARTO bin PARDI
29 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pertambangan

Putus : 02-04-2024 — Upload : 17-12-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2273 K/Pid.Sus/2024

Tanggal 2 April 2024 — ZULBAILI bin HASYIM
29 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika

Putus : 26-03-2024 — Upload : 17-12-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1987 K/Pid.Sus/2024

Tanggal 26 Maret 2024 — EDI alias BLEKI bin SAHIBE
27 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika

Putus : 20-03-2024 — Upload : 17-12-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1872 K/Pid.Sus/2024

Tanggal 20 Maret 2024 — TRI EKO SUROYO alias USROK bin SUPARJO (Almarhum);
32 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika

Putus : 01-04-2024 — Upload : 17-12-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1740 K/Pid.Sus/2024

Tanggal 1 April 2024 — AHMAD alias AMAT bin M. YUSUF
22 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika

Putus : 01-04-2024 — Upload : 17-12-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1739 K/Pid.Sus/2024

Tanggal 1 April 2024 — SURIP SAMUDRA alias TEDI Ak KASMO (alm);
25 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap

Selengkapnya (...)

Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil

PERMA

PERMA Nomor 8 Tahun 2022

3999 — 1573

Tentang : Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan & Perundang-undangan SK Ketua MA Petunjuk Teknis

Keputusan Ketua MA

Keputusan Ketua MA Nomor 363 Tahun 2022

8739 — 2602

Tentang : Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Formiil

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018

2965 — 1141

Tentang : PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN

Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Formiil

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017

2567 — 1064

Tentang : PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA

Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil

PERMA

PERMA Nomor 3 Tahun 2022

3638 — 2085

Tentang : Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil

PERMA

PERMA Nomor 1 Tahun 2022

2642 — 1115

Tentang : TENTANG SALINAN TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN RESTITUSIDAN KOMPENSASI KEPADA KOREAN TINDAK PIDANA

Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil

PERMA

PERMA Nomor 5 Tahun 2022

2322 — 619

Tentang : Administrasi Pengelolaan Hibah di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil

PERMA

PERMA Nomor 7 Tahun 2022

4424 — 5092

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan & Perundang-undangan SK Ketua MA

Keputusan Ketua MA

Keputusan Ketua MA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tahun 2022

3650 — 517

Tentang : STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN

Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil

PERMA

PERMA Nomor 6 Tahun 2022

2520 — 1204

Tentang : Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Presiden Badan Peradilan

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022

2672 — 977

Tentang : Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Presiden Badan Peradilan

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 1985

2052 — 995

Tentang : Organisasi Kepaniteraan/Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Presiden Badan Peradilan

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005

2388 — 1086

Tentang : Kepaniteraan Mahakmah Agung

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Lain-lain

Keputusan Ketua MA

Keputusan Ketua MA Nomor 13/KMA/SK/I/2022 Tahun 2022

2618 — 0

Tentang : Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Perdata Niaga pada Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010

3987 — 1640

Tentang : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa MA Surat Kuasa Khusus Presiden

Fatwa Mahkamah Agung

Fatwa Mahkamah Agung Nomor 77/KMA/HK.01/VII/2018 Tahun 2018

4062 — 2344

Tentang : Permohonan Fatwa Penandatanganan Surat Kuasa Khusus Presiden dalam Perkara Penanganan Gugatan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa MA Hukum Pidana

Fatwa Mahkamah Agung

Fatwa Mahkamah Agung Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 Tahun 2015

5304 — 2374

Tentang : Jawaban tentang Permohonan Fatwa Mahkamah Agung (Pengertian Mantan Narapidana)

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa MA Tindak Pidana Korupsi

Fatwa Mahkamah Agung

Fatwa Mahkamah Agung Nomor 038/KMA/IV/2009 Tahun 2009

3758 — 1783

Tentang : Permohonan Fatwa Hukum (dari Menteri Keuangan terkait perampasan harta kekayaan dalam perkara Tipikor dan disetor ke kas negara)

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah

Fatwa DSN

Fatwa DSN Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 Tahun 2018

4731 — 5949

Tentang : Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah

Fatwa DSN

Fatwa DSN Nomor 130/DSN-MUI/X/2019 Tahun 2019

3838 — 1872

Tentang : Pedoman bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pelaksanaan Penanganan atau Penyelesaian Bank Syariah yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas

Selengkapnya (...)

Kompilasi Kaidah Hukum

Register : 24-06-2024 — Putus : 18-09-2024— Upload : 21-10-2024

Putusan Nomor 105 PK/TUN/2024

422 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap

terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kompilasi Kaidah Hukum

Register : 25-03-2024 — Putus : 14-06-2024— Upload : 03-10-2024

Putusan Nomor 1787 B/PK/PJK/2024

194 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap

PT DUTANUSA LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 13-03-2024— Upload : 12-09-2024

Putusan Nomor 618 B/PK/PJK/2024

243 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap

terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 30-07-2024— Upload : 12-09-2024

Putusan Nomor 3143 B/PK/PJK/2024

224 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap

terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 06-05-2024— Upload : 12-09-2024

Putusan Nomor 816 B/PK/PJK/2024

447 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap

terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kompilasi Kaidah Hukum

Register : 18-03-2024 — Putus : 04-06-2024— Upload : 16-07-2024

Putusan Nomor 49 PK/TUN/2024

683 — 156

terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 20-03-2024— Upload : 23-04-2024

Putusan Nomor 277 K/Pid/2024

777 — 841 — Berkekuatan Hukum Tetap

Bersama-sama melakukan pemalsuan

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 22-02-2024— Upload : 22-04-2024

Putusan Nomor 246 K/Pid/2024

707 — 323 — Berkekuatan Hukum Tetap

penganiayaan dan persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 19-02-2024— Upload : 08-03-2024

Putusan Nomor 306 K/PDT/2024

1063 — 604 — Berkekuatan Hukum Tetap

Perbuatan Melawan Hukum

Kompilasi Kaidah Hukum

Register : 01-11-2023 — Putus : 15-12-2023— Upload : 08-03-2024

Putusan Nomor 5817 B/PK/PJK/2023

734 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap

Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kompilasi Kaidah Hukum

Register : 01-11-2023 — Putus : 21-12-2023— Upload : 08-03-2024

Putusan Nomor 6076 B/PK/PJK/2023

714 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap

terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 02-08-2023— Upload : 08-03-2024

Putusan Nomor 248 PK/Pid.Sus/2023

749 — 178 — Berkekuatan Hukum Tetap

Korupsi secara bersama-sama

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 22-01-2024— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 13 K/Pid/2024

820 — 187 — Berkekuatan Hukum Tetap

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud memakai atau ... [Selengkapnya]

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 23-01-2024— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 10 K/Pid/2024

698 — 222 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pembunuhan berencana

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 18-01-2024— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 3 PK/Pid/2024

640 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengeroyokan yang menyebabkan meninggal dunia

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 28-11-2023— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 5506 B/PK/Pjk/2023

900 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap

Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 09-01-2024— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 5699 B/PK/PJK/2023

651 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap

Terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 17-05-2023— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 85 PK/AG/2023

921 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap

NOVUM, PENINJAUAN KEMBALI

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 26-10-2023— Upload : 07-03-2024

Putusan Nomor 717 PK/Pid.Sus/2023

610 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap

tidak menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau dipungut dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut secara berlanjut

Kompilasi Kaidah Hukum

Putus : 21-08-2023— Upload : 12-12-2023

Putusan Nomor 2473 B/PK/PJK/2023

993 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku

Selengkapnya (...)

Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Pajak Surat Kuasa

Kata Kunci : Surat Kuasa; Kuasa; Surat; Pajak;

TATA USAHA NEGARA/G.8/SEMA 7 2012

2030 — 0

Harus dibedakan surat kuasa untuk berperkara di pengadilan negeri (dalamperkara perdata) dan surat kuasa untuk berperkara di PTUN. Surat kuasa untukberperkara di pengadilan negeri harus disebutkan hal-hal apa yang harusdikuasakan (disebutkan ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Hukum Acara Peradilan Agama Peninjauan Kembali Penyumpahan dan Berita Acara Penyumpahan

Kata Kunci : Peninjauan Kembali; Penyumpahan; berita acara penyumpahan; novum; alat bukti

AGAMA/4/SEMA 4 2016

2354 — 0

Pengadilan tingkat pertamaharus melakukan penyumpahan dan membuat berita acara sumpah terhadap penemuanalat bukti tertulis yang diajukan sebagai novum sesuai ketentuan Pasal 69 huruf(b) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Kewarisan Kompetensi Pengadilan (Waris) Perbedaan Agama Antara Pewaris dan Ahli Waris

Kata Kunci : waris; ahli waris; beda agama; sengketa waris

AGAMA/10/SEMA 7 2012

3207 — 0

Agamapewaris menentukan pengadilan yang berwenang. Pewaris yang beragama Islamsengeketa kewarisannya menjadi kewenangan peradilan agama, sedangkan pewarisyang beragama selain Islam ke peradilan umum. Keterangan: Semuatuntutan dalam sengketa ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Pidana dan Pemidanaan

Kata Kunci : Pidana Tambahan; Pencabutan Hak untuk Dipilih

PIDANA/4/ SEMA 3 2018

1037 — 0

Ketentuan Penjatuhan Pidana Tambahan berupa Pencabutan Hak untuk Dipilih dalam Jabatan Publik yang Dipilih (Elected Officials)Pencabutan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik dibatasi oleh jangka waktu yaitu paling ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Ekonomi Syariah Hak Tanggungan dan Fiducia Syariah Kewenangan Pelaksanaan Eksekusi

Kata Kunci : pelaksaan eksekusi; hak tanggungan dan fiducia syariah; prinsip syariah

AGAMA/2/SEMA 4 2016

795 — 0

Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dan fiduciayang akadnya berdasarkan prinsip syariah merupakan kewenangan peradilan agamasedangkan yang lainnya merupakan kewenangan peradilan umum.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Jinayat Sanksi/Uqubat Vonis uqubat zina atas dakwaan khalwat atau ikhtilat

Kata Kunci : khalwat, ikhtilat

AGAMA/4/SEMA 5 2021

895 — 0

Dakwaan khalwat atau ikhtilat oleh JaksaPenuntut Umum (JPU) dapat dijatuhkan uqubatzina apabila dalam BAP Kepolisian dan keterangan Terdakwa yang disampaikan dalampersidangan Terdakwa mengakui dan bersumpah telah melakukan jarimah zina, ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Kasasi Tentang Bunyi Amar Putusan Atas Terdakwa yang Meninggal Dunia Sebelum Kasasi diputus

Kata Kunci : Bunyi amar putusan atas terdakwa meninggal dunia; kasasi

PIDANA UMUM/A.4/SEMA 7 2012

1022 — 0

Dalam hal terdakwa yang telah mengajukankasasi meninggal dunia sebelum permintaan kasasinya diputus oleh MahkamahAgung, mengacu pada Pasal 77 KUHP: Penuntutan dari Jaksa Penuntut Umumdinyatakan gugur.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Pelaksanaan Putusan Putusan bij Verstek

Kata Kunci : putusan bij Verstek

PERDATA UMUM/4.d/ SEMA 7 2012

929 — 0

Berdasarkan Pasal 128 HIR, putusan vertek dapat dimohonkan eksekusi setelah lewat 14 hari sejak putusan tersebut diberitahukan.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Korupsi Penyitaan Barang Milik Pihak Ketiga

Kata Kunci : Penyitaan barang pihak ketiga

PIDANA KHUSUS/1/SEMA 1 2017

1409 — 0

Tentang perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yangberitikad baik berkaitan dengan penyitaan penuntut umum terhadap suatubenda/barang dalam perkara tindak pidana korupsi. Bagi pihak ketiga yang beritikad baik sebagai pemeganghak tanggungan, ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Kewarisan

Kata Kunci : anak kandung, perkawinan tidak dicatatkan, wasiat wajibah

AGAMA/3/SEMA 3 2023

775 — 489

Dalam rangka melindungi kepentingan terbaik bagi anak, maka anak kandung dari hasil perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam tetapi tidak dicatatkan dapat ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah dari pewaris.

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Kewenangan Pengadilan Negeri

Kata Kunci : sengketa kepemilikan, kewenangan pengadilan negeri, kewenangan pengadilan agama

PERDATA UMUM/B.3/SEMA 4 2016

1545 — 0

Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari Transaksi pertama yang ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Surat Dakwaan Dakwaan Splitzing dalam Perkara Penyertaan

Kata Kunci : Penunjukan majelis hakim dalam perkara splitzing; Penyertaan

PIDANA UMUM/B.1/SEMA 7 2012

1588 — 0

Dalam perkara penyertaanyang dakwaan dipisah (splitzing) harus diputus oleh satu majelis, namun apabilaperkara diterima berbeda waktunya, tidak menjadi alasan untuk dibedakanmajelisnya, agar tidak terjadi disparitas pidana. Oleh karena itu ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Korupsi Penentuan Kerugian Keuangan Negara Kualifikasi kerugian negara atas kerugian anak perusahaan BUMN

Kata Kunci : kerugian negara anak perusahaan BUMN; modal anak perusahaan BUMN bukan dari APBN/penyertaan modal BUMN

PIDANA/4/SEMA 10 2020

6556 — 2794

Kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN yang modalnya bukan bersumber dari APBN/APBD atau bukan penyertaan modal dari BUMN dan tidak menerima/menggunakan fasilitas Negara, bukan termasuk kerugian keuangan Negara;

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Kewarisan Surat Gugatan Kumulasi permohonan penetapan ahli waris dengan permohonan itsbat nikah pewaris

Kata Kunci : Penetapan Ahli Waris, digabungkan, itsbat nikah

AGAMA/1.D/SEMA 2 2019

1855 — 0

Permohonan Penetapan Ahli Waris (voluntair) tidak dapat digabungkan dengan permohonan itsbat nikah pewaris

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Pidana dan Pemidanaan Diversi

Kata Kunci : Pengaturan diversi

PIDANA UMUM/A.9/SEMA 1 2017

1768 — 0

a.Bahwa untuk ancaman pidanadi bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, wajibdiupayakan Diversi.b.Bahwawalapun Diversi tidak berhasil harus dibuat Berita Acara bahwa Diversi tidakberhasilc.Bahwa karena ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Kewarisan Pembagian Harta Warisan Pembagian Harta Warisan dalam Bentuk Harta Produktif

Kata Kunci : pembagian harta warisan; harta produktif; hukum faraidh; azas ijbari

AGAMA/18/SEMA 7 2012

34 — 0

Bolehkahpembagian harta warisan menyimpangi ketentuan hukum faraidh? Harta warisansemula yang ditinggalkan oleh pewaris adalah hanya sebuah pabrik (hartaproduktif), harta tersebut tidak dibagi dan setelah berkembang harta waristersebut menjadi ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Ekonomi Syariah Hak Tanggungan dan Fiducia Syariah Perlawanan eksekusi hak tanggungan berdasarkan akad syariah

Kata Kunci : perlawanan, eksekusi hak tanggungan

AGAMA/3/SEMA 5 2021

1093 — 0

Apabila ada perlawanan terhadap eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan AkadSyariah, maka Ketua Pengadilan dapat menunda pelaksanaan eksekusi sampaiperlawanan tersebut diputus oleh Pengadilan Agama

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Ekonomi Syariah

Kata Kunci : prinsip syariah, konsumen, kewenangan, peradilan agama

AGAMA/5/SEMA 3 2023

548 — 322

Sengketa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah (Masuliyah Taqsiriyah/Dhaman Udwan) yang dilakukan oleh nasabah atau konsumen atau pelaku usaha sektor ekonomi syariah merupakan kewenangan peradilan agama

Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hukum Acara TUN Amar Putusan dan Pelaksanaan Putusan Amar Putusan Kasasi Atas Materi Eksepsi

Kata Kunci : Amar Putusan Kasasi Atas Materi Eksepsi; Amar Putusan; Materi Eksepsi;

TATA USAHA NEGARA/G.9/SEMA 7 2012

1060 — 0

Apabila MA membenarkan alasan-alasan kasasi yang substansinya juga menjadi materi eksepsi dari Tergugat atauTergugat II Intervensi, maka amar putusan MA diperinci :Dalam eksepsiMenerimaeksepsi Tergugat/Tergugat II Intervensi.Dalam Pokok ... [Selengkapnya]

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Hukum Acara Peradilan Agama Umum Gugatan - Obyek Tanah/Bangunan yang belum terdaftar

Kata Kunci : descente; gugatan tanah; bangunan yang belum tedaftar; objek sengketa

AGAMA/1.F/SEMA 3 2018

1621 — 0

Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum terdaftaryang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapiterjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasilpemeriksaan setempat (descente), maka yang digunakan ... [Selengkapnya]

Selengkapnya (...)

Restatement Klausula Baku

Author : Ahmad Fikri Assegaf (Penulis); Imam Nasima (Editor); Miko S Ginting (Peneliti); Eryanto Nugroho; M Nur Sholikin; Betari Octavia (Asisten Peneliti); Mir'atul Latifah (Asisten Peneliti); Normand Edwin (Asisten Peneliti); Putri Bilqish (Asisten Peneliti); Ryand Armilis (Asisten Peneliti);

Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Klausula Baku

7309 — 3372

Klausula bakumarak digunakan dalam perjanjian, khususnya perjanjian yang dekat dengankehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa klausula baku lahir sebagai akibatdari munculnya pemasaran masal atas produk maupun jasa. Dalam pandanganprodusen, ... [Selengkapnya]

Restatement Grosse Akta

Author : Ahmad Fikri Assegaf; Elijana Tanjah;

Grosse Akta

5075 — 4447

Alasan memilih topik grosse akte sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah terdapatnya kesimpangsiuran terkait grosse akte. Grosse akte mempunyai judul Demi Ketuhanan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti irah-irah putusan pengadilan ... [Selengkapnya]

Restatement Cessie

Author : Rahmad Setiawan; J. Satrio;

Cessie

7464 — 13660

Beberapa segi lembaga hukum cessie perlu mendapat perhatian, yaitu1. pengertian tentang cessie perlu diseragamkan agar dalam pelaksanaannya bisa menghasilkan keputusan yang baik;2. bahwa penyerahan benda-benda tak bertubuh yang bukan berupa ... [Selengkapnya]

Restatement Eksekusi Gadai Saham

Author : Suhartono; Kartini Mulyadi;

Eksekusi Gadai Saham

6686 — 7027

Alasan kami memilih topik Gadai Saham sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah karena terdapat inkonsistensi putusan pengadilan terkait lembaga hukum Gadai Saham. Selain itu perkembangan kegiatan ekonomi terkait dengan kegiatan usaha ... [Selengkapnya]

Restatement Batasan Umur

Author : Ade Maman Suherman; J. Satrio;

Batasan Umum (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasarkan Batasan Umur)

6574 — 31538

1. Perlu sekali adanya keseragaman istilah dan pengertian : kewenangan hukum, kecakapan bertindak, dan kewenangan bertindak.2. Dalam hubungannya dengan kecakapan bertindak, yang dikaitkan dengan umur dewasa, kita telah mempunyai patokan usia dewasa ... [Selengkapnya]

Restatement Bukti Permulaan Yang Cukup

Author : Chandra M Hamzah (Penulis); Hasril Hertanto (Editor); Giri Ahmad Taufik (Peneliti); Gita Putri Damayana (Peneliti); Gusnandi Arief Haliadi (Asisten Peneliti);

Bukti Permulaan yang Cukup

6639 — 3251

Perlu adanyasuatu pengaturan yang jelas terkait bagaimana definisi bukti permulaan yang cukup dan bagaimanakah menentukan cukup atau tidaknya buktipermulaan tersebut. KUHAP tidak mensyaratkan berapa banyakbukti yang harus dimiliki ... [Selengkapnya]

Restatement Kebatalan Perjanjian

Author : Elly Erawati; Herlien Budiono;

Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian

8261 — 21783

Salah satu isu dalamhukum perdata yang masih mengandung ketidakpastian konsep dan interpretasiadalah masalah kebatalan perjanjian. Ada beberapa faktor kebatalan perjanjianyang di ketahui adalah sebagai berikut :1. kebatalan ... [Selengkapnya]

Restatement Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan

Author : Yunus Husain (Penulis); M. Nur Solikhin (Tim Peneliti); Rizky Argama (Tim Peneliti), dkk;

Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

7408 — 10875

Terdapat tiga ruang lingkup yang harus dipenuhi apabila ingin menerapkan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam hal perkara tindak pidana korupsi, yakni:a. Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak ... [Selengkapnya]

Restatement Keadaan Memaksa

Author : Rahmat S.S. Soemadipradja;

Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure)

8859 — 27334

adanya negosiasi di antara para pihak dalam perjanjian

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN

Upload : 21-11-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 P/PAP/2024

1. UNTUNG TAMSIL, S.SOS., M.SI., 2. YOHANA DIAN HINDOM, SE., MM VS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK;;
130 — 427 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN

Upload : 19-11-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 P/PAP/2024

1. ABDUL FARIS UMLATI, S.E., M.M., M.Pd., 2. Dr. Ir. PETRUS KASIHIW, M.T VS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA;;
140 — 290 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil

Register : 19-10-2023 — Putus : 11-01-2024 — Upload : 23-02-2024

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45 P/HUM/2023

Tanggal 11 Januari 2024 — DANNY WAHYUDI VS KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA;;
1494 — 1310 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil

Register : 13-06-2023 — Putus : 29-08-2023 — Upload : 08-09-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 P/HUM/2023

Tanggal 29 Agustus 2023 — PERKUMPULAN UNTUK PEMILU DAN DEMOKRASI (PERLUDEM)., DKK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;;
2690 — 4855 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Perbankan

Putus : 16-05-2023 — Upload : 04-09-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023

Tanggal 16 Mei 2023 — HENRY SURYA
2493 — 5530 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi

Upload : 31-03-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 312 K/Pid.Sus/2023

NANANG WIDYA CAHYANTO
2536 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi

Register : 06-07-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 30-03-2023

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2686 K/Pid.Sus/2021

Tanggal 16 September 2021 — MUHAMMAD NASIR, S.PT. bin MUHAMMAD YATIM
2604 — 1747 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN

Register : 10-08-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 14-10-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 487 K/TUN/2022

Tanggal 29 September 2022 — JENDERAL TNI (PURN) Dr. H. MOELDOKO, M.Si., DK VS 1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., 2. H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO, M.Sc., M.P.A., M.A., DK
2376 — 1134 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN

Register : 10-08-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 14-10-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 488 K/TUN/2022

Tanggal 29 September 2022 — AJRIN DUWILA, DK VS : 1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., 2. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD);
1681 — 520 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan

Register : 26-01-2022 — Putus : 20-04-2022 — Upload : 22-08-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 PK/TUN/2022

Tanggal 20 April 2022 — PT. PUTRA DERMAWAN PRATAMA vs BUPATI KOLAKA UTARA;
1676 — 201 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penipuan

Putus : 02-06-2022 — Upload : 13-07-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 PK/Pid/2022

Tanggal 2 Juni 2022 — CHARLES SIBARANI
3741 — 2637 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup

Putus : 16-09-2021 — Upload : 05-07-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2549 K/Pid.Sus.LH/2021

Tanggal 16 September 2021 — MEDIANTO TUNGGAL ATMADJA alias ASENG anak dari ANWAR TUNGGAL ATMADJA
3076 — 1383 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI

Putus : 25-04-2022 — Upload : 31-05-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 800 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Tanggal 25 April 2022 — PT TIARA KENCANA VS LIE MOOA LAN
2974 — 939 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil

Register : 07-02-2022 — Putus : 14-04-2022 — Upload : 20-04-2022

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 P/HUM/2022

Tanggal 14 April 2022 — YAYASAN KONSUMEN MUSLIM INDONESIA (YKMI) dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum AHMAD HIMAWAN VS PRESIDEN RI;
7327 — 92111 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Anak

Putus : 10-05-2017 — Upload : 02-11-2021

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 76 K/Pid.Sus/2017

Tanggal 10 Mei 2017 —
3608 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap

Unpublish

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil

Register : 28-05-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 09-09-2021

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 P/HUM/2021

Tanggal 9 September 2021 — YUDI PURNOMO, DK VS KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI;
4018 — 2527 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi

Putus : 27-08-2019 — Upload : 26-08-2020

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019

Tanggal 27 Agustus 2019 — PATRIALIS AKBAR
5876 — 3953 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara

Putus : 15-04-2019 — Upload : 08-07-2020

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 321 K/Pid.Sus/2019

Tanggal 15 April 2019 — GATOT SOENYOTO, S.H., M.Hum;
5141 — 2600 — Berkekuatan Hukum Tetap

Abstrak : Putusan ini merupakan putusan di tingkat kasasi dari perkara yang diadili di Pengadilan Negeri Surabaya dan diubah di Pengadilan Tinggi Surabaya dengan meniadakan pidana denda. Terdakwa adalah pejabat pada Dinas Pendidikan yang berposisi sebagai ... [Selengkapnya]

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara

Putus : 29-07-2019 — Upload : 07-07-2020

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 173 PK/Pid.Sus/2019

Tanggal 29 Juli 2019 — Zonial Pajri, SH bin Jak Umar, Dk
5250 — 2205 — Berkekuatan Hukum Tetap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara

Putus : 29-07-2019 — Upload : 07-07-2020

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019

Tanggal 29 Juli 2019 — MASRIAL bin SAHYUN
5155 — 2542 — Berkekuatan Hukum Tetap

Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan untuk Rumah Sakit. Dalam pelaksanaan kegiatan, ternyata terdapat perbedaan spesifikasi teknis dan merek dalam belanja alat-alat kesehatan ... [Selengkapnya]

Selengkapnya (...)

Yurisprudensi Waris Waris Adat

Kata Kunci : Adat patrilinieal; hak waris perempuan; kesetaraan gender

3/Yur/Pdt/2018

10627 — 0

Atasdasar persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, perempuan mempunyai hakatas warisan orang tuanya atau suaminya sehingga mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatanuntuk memperoleh warisan dan mendapatkan warisan ... [Selengkapnya]

Yurisprudensi Hukum Pidana Penipuan

Kata Kunci : iktikad buruk; cek kosong

5/Yur/Pid/2018

8711 — 0

Membayar sesuatu dengan cek/bilyet giro yangtidak ada/tidak cukup dananya untuk membayar, dapat dikualifisir sebagaipenipuan

Yurisprudensi Hukum Pidana Pembunuhan Unsur Kesengajaan

Kata Kunci : Niat Menghilangkan Nyawa; Kesengajaan; organ vital;

1/Yur/Pid/2018

7116 — 0

Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhiapabila pelaku menyerang korban dengan alat,seperti senjata tajam dan senjata api,di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut,dan kepala.

Yurisprudensi Tanah Hak MIlik Atas Tanah

Kata Kunci : Sertifikat Ganda; Kewajiban menarik kantor pertanahan sebagai turut tergugat;

5/Yur/Pdt/2018

11802 — 0

Jika terdapat sertifikat ganda atas tanahyang sama, dimana keduanya sama-sama otentik maka bukti hak yang paling kuat adalahsertifikat hak yang terbit lebih dahulu.

Yurisprudensi Hukum Perdata Khusus Perlindungan Konsumen Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Kata Kunci : Hak Tanggungan; Fidusia; Kewenangan BPSK;Perjanjian Kredit

1/Yur/Perkons/2018

6376 — 0

Sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan baik dengan hak tanggunganmaupun fidusia tidak tunduk pada UU Perlindungan Konsumen sehingga bukan kewenanganBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Yurisprudensi Hukum Pidana Penadahan

Kata Kunci : pembelian dengan harga yang tidk wajar; unsur kesengajaan

2/Yur/Pid/2018

10665 — 0

Barang yangdibeli dengan harga yang tidak sesuai harga pasar patut diduga bahwa barangtersebut diperoleh dari kejahatan

Yurisprudensi Waris WasiatWajibah

Kata Kunci : pihak-pihak yang dapat menerima wasiat wajibah; anak tiri; perbedaan agama;

1/Yur/Ag/2018

9843 — 0

Wasiat Wajibah dapat diberikantidak hanya kepada anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI namunjuga dapat diberikan kepadaahli waris yang tidak beragama islam.

Yurisprudensi Hukum Pidana Penipuan

Kata Kunci : Perjanjian; Wanprestasi; Itikad baik; itikad buruk

4/Yur/Pid/2018

11348 — 0

Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukanpenipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah keperdataan,kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/tidak baik.

Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Putusan

Kata Kunci : Petitum; gugatan dalam mata uang asing; konversi mata uang;

1/Yur/Pdt/2018

8541 — 4242

Petitum untuk membayar sejumlahuang dalam mata uang asing harus memuat perintah Tergugat untuk melakukankonversi ke dalam mata uang rupiah sesuai kurs tengah Bank Indonesia pada saatpembayaran dilakukan.

Yurisprudensi Tata Usaha Negara Pembatalan Sertifikat Perlindungan Hukum

Kata Kunci : kekeliruan putusan; Keputusan Tata Usaha Negara; Cara yang sah; iktikad baik

1/Yur/TUN/2018

7191 — 0

Perbaikanterhadap keputusan tata usaha negara yang keliru oleh pejabat tata usaha negarasebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh pejabat tersebut, tidak bolehmerugikan kepentingan pihaklain yang memperoleh keputusan dengan cara yang sah ... [Selengkapnya]

Yurisprudensi Hukum Perdata Khusus Arbitrase Pembatalan Arbitrase

Kata Kunci : Peninjauan Kembali dalam putusan Arbitrase, Pembatalan Arbitrase; Arbitrase Nasional

2/Yur/Arbt/2018

5089 — 0

Putusan Banding Arbitrase yang diputus oleh Mahkamah Agungadalah final dan mengikat dan tidak dapat diajukan peninjauan kembali

Yurisprudensi Hukum Perdata Khusus

Kata Kunci : Banding Arbitrase; Persyaratan Formil; Hukum Acara Perdata; Banding Arbitrase; Arbitrase Nasional;

1/Yur/Arbt/2018

6622 — 0

Putusanpengadilan negeri yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase nasionaltidak dapat diajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Agung. Permohonan banding keMahkamah Agung atas putusan pengadilan negeri yang menolakpermohonan ... [Selengkapnya]

Yurisprudensi Hukum Pidana Korupsi Kerugian Keuangan Negara

Kata Kunci : pengadaan barang dan jasa; PABN, APBD, pencairan pembayaran proyek; proyek yang belum selesai;

1/Yur/Kor/2018

6295 — 0

Pembayaran proyeksebelum proyek diselesaikan bukanlah sebuah kerugian negara dan tidak memenuhiunsur melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang, apabila terpenuhisyarat-syarat:1) Terdapat keadaanyang memaksa sehingga pekerjaan tersebut ... [Selengkapnya]

Yurisprudensi Waris Ahli Waris Pengganti

Kata Kunci : Cucu; Ahli Waris Pengganti

2/Yur/Ag/2018

7337 — 0

Cucu laki-laki maupun perempuan dari anak laki-laki maupun anak perempuandari pewaris menjadi ahli waris pengganti.

Yurisprudensi Waris Tuntutan pengembalian harta warisan

Kata Kunci : Subyek Penggugat; Gugatan dan Pihak-pihak yang berperkara;

2/Yur/Pdt/2018

12088 — 0

Tuntutan tentang pengembalian harta warisan dari tangan pihak ketiga kepadapara ahli waris yang berhak tidak diharuskan untuk diajukanoleh semua ahli waris.

Yurisprudensi Perbuatan Melawan Hukum Pembatalan Perjanjian

Kata Kunci : Pembatalan Perjanjian Sepihak; Perbuatan Melawan Hukum;

4/Yur/Pdt/2018

11831 — 0

Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum.

Yurisprudensi Hukum Perdata Agama Ekonomi Syariah Hak Tanggungan Syariah

Kata Kunci : Murabahah, wanprestasi, eksekusi, hak tanggungan

3/Yur/Ag/2018

6509 — 0

Pelaksanaaneksekusi terhadap hak tanggungan syariah oleh kreditur yang dilakukan sebelumjatuh tempo perjanjian berakhir dapat dibenarkan. Pelaksanaan eksekusi tersebutbukanlah perbuatan melawan hukum bila debitur ternyata telah ... [Selengkapnya]

Yurisprudensi Hukum Perdata Khusus Perselisihan Hubungan Industrial Pemutusan Hubungan Kerja

Kata Kunci : Penghitungan Upah Proses

1/Yur/PHI/2018

7910 — 0

Upah proses dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah selama-lamanya 6 bulan,sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015.

Yurisprudensi Hukum Pidana Penadahan Kesengajaan

Kata Kunci : Pembelian kendaraan tanpa surat; unsur yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga; unsur kesengajaan;

3/Yur/Pid/2018

7645 — 0

Apabilaseseorang membeli kendaraan bermotor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraanyang sah, orang tersebut seharusnya patut menduga kendaraan tersebut berasaldari kejahatan.

Yurisprudensi Tata Usaha Negara Pajak Pajak Kendaraan Alat Berat

Kata Kunci : kontrak karya; pajak kendaraan alat berat

3/Yur/TUN/2018

4749 — 0

Ketentuan yang ada didalam Kontrak Karya merupakan Lex Specialis dariketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selengkapnya (...)

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Perintah Terdakwa Ditahan

Kata Kunci : penahanan adalah diskresi hakim, putusan hakim tidak memerintahkan penahanan tidak batal demi hukum

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/5

4908 — 2674

a. Tentang ketentuan pasal 197 huruf k KUHAP. tidak bersifat imperatif apabila terdakwanya sejak semula tidak ditahan maka amar putusan hakim pada tingkat pertama dan tingkat banding tidak diwajibkan mencantumkan dalam amar putusan ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Tata Usaha Negara Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu

Kata Kunci : Sengketa TUN Pemilu

RAKERNAS/2012/TUN/1

3975 — 0

Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu1.Pasal-pasal yang terkait langsung dengan kewenangan mengadili sengketa TataUsaha Negara PEMILU, yaitu Pasal 268 ayat (1), dan ayat (2); Pasal 269 ayat (1), ayat (2), ayat(3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Perdata Putusan Provisi

Kata Kunci : putusan provisi; putusan insidentil;

RAKERNAS/2005/I/PERDATA

8480 — 0

Hukum Acara yang berlaku dalam gugatan provisionil tidak diatur dalam HIR, karena itu dalam praktek diambil sebagai pedoman ketentuan-ketentuan dalam Rv yaitu Pasal 53 s/d 57 dan Pasal 332 serta Pasal 351 RVGugatan Provisiional adalah permintaan ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Pengajuan Upaya Hukum

Kata Kunci : PK diajukan oleh terdakwa meninggal

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/12

3057 — 2354

Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh terdakwa yang Meninggal dunia sebelum permohonan Peninjauan Kembali diputus oleh Mahkamah Agung dikembalikan ke Pengadilan Negeri, oleh Panitera Mahkamah Agung untuk dilengkapi administrasinya ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Eksekusi Putusan

Kata Kunci : barang sitaan perkara tipikor bukan milik terdakwa

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/16

3118 — 1380

Jika dalam perkara tindak pidana korupsi barang yang disita bukan atas nama terdakwa tetapi atas nama isteri atau anaknya maka untuk dapat mengambil atau mengeksekusi harta tersebut Jaksa Penuntut umum harus mengajukan gugatan ke Pengadilan .

Rumusan Rakernas Bidang Perdata Agama Pengajuan Gugatan

Kata Kunci : perkawinan di luar negeri tidak dicatatkan

RAKERNAS/2012/PERDATA AGAMA/FORMIL/19

3573 — 1660

Jika suami atau istri mengajukan gugatan perceraian atas perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri yang tidak dicatatkan di KUA dalam tenggang waktu satu tahun, terhadap gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Rumusan Rakernas Bidang Perdata Hukum Eksekusi Perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga

Kata Kunci : alas hak perlawanan terhadap eksekusi; perlawanan eksekusi oleh pihak ketiga

RAKERNAS/2007/PERDATA/I.1

3102 — 0

Ada dua pendapat tentang perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketigaa. Perlawanan terhdap eksekusi oleh pihak ketiga tidak hanya dapat dilakukan atas dasar hak milik akan tetapi dapat juga dilakukan atas dasar hak-hak lainnya seperti: Hak Pakai, ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Pemeriksaan Saksi

Kata Kunci : tidak semua saksi perlu diperiksa

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/2

3101 — 1194

Dalam tindak pidana korupsi tidak harus semua saksi diperiksa kalau memang ternyata diantara saksi-saksi itu terdapat kesamaan keterangan, hakim yang memeriksa perkara tersebut dapat saja membatasi jumlah saksi yang diajukan.

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Pengajuan Upaya Hukum

Kata Kunci : PK pidana harus dihadiri oleh Terpidana

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/14

2830 — 1194

Permohonan Peninjauan Kembali dan Pemeriksaan Peninjauan Kembali di persidangan harus dihadiri oleh terpidana sendiri dan dapat didampingi oleh Penasihat hukum.

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Putusan

Kata Kunci : penjatuhan pidana oleh putusan PK tidak boleh melebihi putusan sebelumnya

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/15

3024 — 2348

Putusan Peninjauan Kembali tidak boleh melebihi pidana yang dijatuhkan dalam putusan pengadilan semula (vide pasal 266 (3) KUHAP.);

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Pengajuan Upaya Hukum

Kata Kunci : perkara di-split harus diberi tanda

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/9

2936 — 1307

Untuk menghindarkan disparitas putusan perkara yang di-splits, pengadilan pengaju harus memberikan tanda khusus atau penjelasan baik disampul maupun di dalam pengantarnya.

Rumusan Rakernas Bidang Perdata Hukum Eksekusi Parate Eksekusi

Kata Kunci : parate eksekusi

RAKERNAS/2007/PERDATA/I.2

2962 — 0

Ada dua pendapat terkait parate eksekusia. Pengadilan Negeri dapat melakukan pengosongan atas permohona pemenang lelang, sesuai dengan Pasal 200 (11) HIR/218 (2) RBgb. Pengadilan Negeri tidak dapat melakukan pengosongan secara langsung, melainkan ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Perintah Terdakwa Ditahan

Kata Kunci : putusan kasasi/pk tidak mencantumkan terdakwa ditahan tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/6

3168 — 1237

Dalam putusan kasasi dan peninjauan kembali apabila tidak mencantumkan atau menyatakan terdakwa ditahan atau tetap berada di dalam tahanan tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum apa lagi dalam putusan Peninjauan Kembali, pemohonnya ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Pengajuan Upaya Hukum

Kata Kunci : permohonan kasasi diajukan oleh terdakwa yang meninggal dunia

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/12

3036 — 1288

Permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa yang meninggal dunia sebelum perkaranya diputus mengacu pasal 77 KUHP., penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dinyatakan gugur;

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Eksekusi Putusan

Kata Kunci : menetapkan putusan MA non eksekutable

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/7

3462 — 1348

Bahwa hakim Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk menetapkan non eksekutable terhadap putusan putusan Mahkamah Agung RI. yang berkekuatan hukum tetap. Hakim yang menetapkan semacam itu dapat dikategorikan sebagai telah melakukan ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus

Kata Kunci : sistem retributf dalam pemidanaan tipikor, larangan menjatuhkan pidana percobaan atau denda saja dalam tipikor

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/11

3208 — 2433

Dalam sistem pemidanaan tindak pidana korupsi menganut sistem retributif dan batas minimum khusus yang menekankan pada efek jera oleh karena itu dilarang menjatuhkan pidana percobaan atau denda saja.

Rumusan Rakernas Bidang Perdata Agama Pengajuan Gugatan

Kata Kunci : gugatan harta bersama, perkawinan di luar negeri

RAKERNAS/2012/PERDATA AGAMA/FORMIL/21

3165 — 2584

Gugatan harta bersama setelah perceraian bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang perkawinannya dilakukan di luar negeri dapat dilakukan sepanjang perkawinan tersebut telah didaftar di PPN Jakarta Pusat.

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Pengajuan Upaya Hukum

Kata Kunci : PK pidana harus dihadiri oleh Terpidana

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/14

2785 — 2300

Permohonan Peninjauan Kembali dan Pemeriksaan Peninjauan Kembali di persidangan harus dihadiri oleh terpidana sendiri dan dapat didampingi oleh Penasihat hukum.

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Izin Penyitaan

Kata Kunci : izin sita, izin penggeledahan perkara Tipikior

RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/3

3667 — 1414

Izin penyitaan barang bukti , ijin penggeledahan, kewenangan perpanjangan penahanan (perkara Tipikor) sebelum pelimpahan berkas perkara adalah berlaku KUHAP. artinya kewenangan berada pada Ketua Pengadilan dimana terjadi peristiwa pidana ... [Selengkapnya]

Rumusan Rakernas Bidang Perdata Putusan Serta Merta

Kata Kunci : putusan serta merta

RAKERNAS/2012/PERDATA/1-10

9254 — 3809

1. Bahwa yang dimaksud dengan putusan serta merta adalah putusan yang berisi amar, memerintahkan supaya putusan yang dijatuhkan tersebut dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipunputusan belum berkekuatan hukum tetap,bahkan ... [Selengkapnya]

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Direktori Putusan

Publikasi Dokumen Elektronik Putusan seluruh Pengadilan di Indonesia

Panduan

Putusan Keseluruhan

Putusan Bulan Ini

Putusan Bulan Lalu

Putusan 3 Bulan Terakhir

PERATURAN PERUNDANGAN

KOMPILASI KAIDAH HUKUM

RUMUSAN KAMAR

RESTATEMENT

RUMUSAN RAKERNAS

Direktori

Peradilan

Tahun

Putusan Mahkamah Agung

Selengkapnya (...)

Selengkapnya (...)

Selengkapnya (...)

Selengkapnya (...)

Selengkapnya (...)

Selengkapnya (...)

Selengkapnya (...)

PA PANDEGLANG Nomor 197/Pdt.P/2024/PA.Pdlg

MS CALANG Nomor 14/JN/2024/MS.Cag

PA PANDEGLANG Nomor 898/Pdt.G/2024/PA.Pdlg