Rumusan Kamar

 Kewenangan Pengadilan Tipikordan Pengadilan Tata Usaha Negara

Di dalam Pasal 21Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PengadilanTata Usaha Negara berwenang memeriksa dan memutuskan ada atau tidak ada unsurpenyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat pemerintahan. Ketika prosesperkara Tindak Pidana Korupsi berjalan dan diajukan pula permohonan tentang adaatau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang ke Pengadilan Tata UsahaNegara, maka proses pemeriksaan perkara Tindak Pidana Korupsi tetap berjalansedangkan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus merujuk pada PERMANo. 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur PenyalahgunaanWewenang.